Sejarah Neo Liberalisme

Mengenal Sekilas Sejarah Neo Liberalisme

Teguh Iman Prasetya

Neoliberalisme telah menjadi hantu yang menakutkan bagi negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam dan menjadi kambing hitam terjadinya kemiskinan yang tersistematis. Neoliberalisme sekarang telah menjadi jargon politik bagi kalangan politisi dan kajian yang sangat serius dikalangan akademisi dan kaum intelektual. Neoliberalisme dipahami sebagai paham kapitalisme global yang merupakan formulasi terbaru dari kapitalisme sebelumnya.

Terpelajar Deklarasikan Anti Neolib

Anti Neolib Bentuk AEPI
Selasa, 09 Februari 2010

Penulis : Ririn Radiawati Kusumua

JAKARTA-MI: Para praktisi ekonomi dan politik yang anti neoliberal mendeklarasikan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI). Asosiasi tersebut ditujukan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang tak lagi mendukung rakyat.

Praktisi yang tergabung dalam AEPI tersebut antara lain adalah Ichsanuddin Noorsy, Revrisond Baswir, Hendri Saparini, dan Muhammad Yunus. Selain itu, mereka juga didukung oleh Sri Edi Swasono, Kwik Kian Gie, Kriminolog UI Muhammad Mustofa, dan Ahli Ekonomi Politik UGM Muchtar MAs’ud.

Salah satu anggota AEPI Revrisond Baswir mengatakan, pembentukan asosiasi ini adalah untuk mengkoordinasikan para intelektual untuk kritis dan mengoreksi kebijakan ekonomi saat ini yang telah melanggar konstitusi UUD 1945. “Struktur ekonomi kolonialisme di Indonesia yang hingga saat ini terjadi sudah saatnya harus dibebaskan,” ujarnya, Selasa (9/2).

Bedah Kasus Skandal Bank Century

BEDAH  KASUS SKANDAL BANK CENTURY

Gonjang ganjing Skandal  Bank Century  ternyata sangat menarik untuk kita bedah singkat, selain masalah kriminalitas perbankan yang dilakukan Bank Century,  saya menyimpulkan terdiri dari 3 point secara garis besar; 1) Kebijakan politik bailout/suntikan 6,7 trilun, 2) Prosedur 3) Skema aliran dana.

Sebetulnya dari  rekomendasi  BPK RI 23 November 2009 lalu  di DPR RI  mengenai hasil audit BPK terhadap Bank Century tahap pertama dapat diduga bersikap tegas telah terjadi penyimpangan  (Kompas,23/11/2009).  Sederhana namun ini sah 100 % dapat menjungkalkan Boediona sebagai Wapres dan Sri Mulyani  Menteri Keuangan, karena pada periode pemerintahan yang lalu  Budiono sebagai Gubernur BI dan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah orang yang bertanggung jawab penuh kucuran kredit  tersebut dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dengan rekomendasi Bank Indonesia melalui keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang mereka pimpin.

Kenaikan Harga Listrik, Tarif Tol, dan Gas Elpizi

Sahabat saya Pak Agus Nizami masih tetap gigih memperjuangkan keadilan dan kemakmuran ekonomi bagi rakyat Indonesia. Simaklah artikel karya pak Agus Nizami  dan sumber informasi dari berbagai media sebagai rujukan berita terkait. Dan ikuti diskusi hangat di blognya www.infoindonesia.wordpress.com.

Satu orang dari anda diharapkan dapat memberikan kecerahan bagi banyak orang mengenai keindonesiaan dan ekonomi kita, baik hari ini dan yang akan datang. Semoga.

Kenaikan Harga Penyebab Turunnya Nilai Rupiah dan Pemiskinan Massal

Berbagai kenaikan harga yang ditetapkan oleh pemerintah seperti kenaikan harga Elpiji, tarif Tol, Listrik, dan sebagainya akhirnya menyebabkan kenaikan harga barang lainnya seperti beras atau Sembako lainnya. Meski pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri, guru, polisi dan tentara, namun jumlah mereka  cuma sekitar 5 juta atau kurang dari 2,5% dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 240 juta jiwa.

Bermimpi Pada DPR Baru??

Berharap Pada DPR Baru ??

[Hizbut Tahrir Al-Islam] KAMIS, 1 Oktober 2009, negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini kembali disuguhi oleh salah satu peristiwa cukup besar sekaligus mewah: Pelantikan Anggota DPR Terpilih Periode 2009-2014. Pelantikan yang dikawal tidak kurang oleh 3000-an pasukan keamanan ini dikatakan peristiwa besar karena para anggota DPR baru tersebut selama lima tahun ke depan akan turut ‘menentukan nasib’ jutaan rakyat negeri ini. Pasalnya, sebagaimana sebelumnya, melalui tangan para anggota DPR-lah sejumlah produk UU yang mengatur seluruh kehidupan rakyat bakal lahir.

Tuntutan Revisi UU Migas

Alhamdulillah akhirnya jadi juga tuntutan Revisi UU Migas diluncurkan oleh DPR kepada Pemerintah. Betapa banyak kita berharap UU Migas ini diharapkan lebih bernuansa keadilan bagi masyarakat kita dimasa kini dan yang akan datang. Dengan demikian diharapkan  menghapuskan liberalisasi disektor strategis minyak dan gas bumi yang selama ini berpatokan pada UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas.

Sektor hulu dan hilir diharapkan kembali didominasi oleh negara dalam hal ini Pertamina. Pemerintah sebagai regulator diharapkan konsisten memperjuangkan nasionalisasi sebagaimana halnya negara-negara kaya migas seperti Arab Saudi, Iran, Bolivia, Venezuela, dsb

Seputar Bisnis Online dan Daftar Alamat Situs

Berjuang, Berkarya dan Bisnis Online sebagai Alternatif Ekonomi

Dengan dilatarbelakangi pengangguran terdidik yang semakin banyak di Indonesia, saya berfikir harus ada alternatif untuk mengentaskan kemiskinan dengan menciptakan peluang usaha dan pekerjaan bagi penduduk Indonesia.

Bisnis online dengan cybermarketingnya diperkirakan akan mewabah di Indonesia dari sekarang hingga yang akan datang menjadi bagian dari alternatif ekonomi atau industri kreatif. Argumentasi ini bukan sembarangan dilatarbelakangi :

1. Pasar yang sangat besar, dengan pertumbuhan yang sangat pesat lebih dari 600%/tahun sejak tahun 2008 dengan jumlah 20 juta. Koneksi ke internet akan semakin mudah, murah, dan merata keseluruh penjuru kota ke desa.
2. Sangat fleksibel dengan intensitas yang sangat tinggi 24 jam non stop
3. Tidak membutuhkan modal besar, bahkan hanya dengan blog gratisan sudah dapat on line dan leading.

Minyak Dan Gas Turun

Produksi Minyak dan Gas 2010 Turun
Ekonomi / Kamis, 10 September 2009

Metrotvnews.com, Jakarta: Produksi gas bumi dan minyak mentah pada 2010 diperkirakan akan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009. Perkiraan itu disampaikan Presiden Direktur Total E&P Indonesie, Elisabeth Proust, dalam rapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Kamis (10/9).

Refleksi Ekonomi Indonesia dan Sejarah Nasionalisasi Ekonomi Venezuela

Refleksi Ekonomi Indonesia

Teguh Iman Prasetya

Titik fokus orientasi kita 3 (tiga) hal jika menyoal ekonomi Indonesia yang harus diselesaikan yaitu ; masalah nasionalisasi sektor ekonomi strategis, beban hutang luarnegeri, dan ekonomi kerakyatan/syariah. Indonesia pernah mengalami masa jaya ledakan minyak bumi (Oil Boom) pada dekade 70-an dengan ditemukannya kilang-kilang minyak dan gas baru. Waktu itu kita sebagai pengekspor minyak paling produktif bersama negara-negara timur tengah kaya minyak dan amerika latin seperti Venezuela dan Bolivia.

Diskusi Aksi Buruh PHK PT. Putra Tex- Di Banten TV Tolak PHK dan Out Sourching

Rendesvouz dan Diskusi PHK PT. Putra Tex

Kangen sekali tadi malam ketika seorang kawan lama menelepon minta didampingi dan bertemu di acara Obor Banten TV. Cukup lama sekali aku tidak bertemu dengan  Prabowo, ia seorang aktivis buruh dikenal sangat lantang bersuara kritis dan menjabat sebagai  Ketua DPD SPN Propinsi Banten. Sudah satu minggu ini ia menggelar aksi demonstrasi menggugat pemecatan sepihak oleh PT. PutraTeX terhadap 70 an orang buruhnya, sementara itu dari pihak perusahaan menjelaskan dengan alasan krisis finansial global telah mempengaruhi kinerja dan produktivitas perusahaan.

Isu PHK massal ini juga merambah ke berbagai perusahaan lainnya di wilayah Banten (5000 orang lebih menurut data Prabowo) dengan alasan yang sama. Sehingga untuk itulah Prabowo dan salah seorang kawan saya dari Untirta yang juga pakar ekonomi dan dikenal cukup kritis, Guswandi diminta untuk hadir di acara Obor (Obrolan Rakyat) pada pukul 1930 -selesai.

Bertemu di lobi luar ruangan Banten TV kami temu kangen, lama sekali kami tidak bersua. Banyak cerita dan kenangan masa perjuangan dimasa lalu juga diskusi berat yang kami bicarakan. Prabowo bagi saya adalah salah satu sahabat terbaik, ia jujur, berani, memiliki sikap,  dan tegas dalam hal aktivitasnya sebagai pejuang kaum buruh. Tak ada yang berubah darinya untuk tetap militan.

Kondisi Ekonomi Negara

Hutang RI Capai Posisi Terbesar Dalam Sejarah

3 April 2009

Tim Indonesia Bangkit (TIB) mencatat utang Indonesia dalam 5 tahun terakhir justru mengalami peningkatan sebesar 31 persen menjadi Rp 1.667 triliun. Utang sebesar ini merupakan utang terbesar Indonesia sepanjang sejarah.

Demikian disampaikan Ketua Tim Indonesia Bangkit, Rizal Ramli dalam Jumpa Pers di Hotel Bumi Karsa, Jakarta, Selasa (1/4/2009).

Ia menjelaskan, dalam lima tahun terakhir jumlah utang Indonesia meningkat sebesar 31 persen dari Rp 1.275 triliun pada Desember 2003 menjadi Rp 1.667 triliun pada bulan Januari 2009 atau naik kurang lebih sebesar Rp 392 triliun.

“Itu menempatkan Indonesia pada rekor utang terbesar sepanjang sejarah,” tegasnya.

Sementara itu, Rizal juga mengatakan jumlah utang per kapita Indonesia pun meningkat. Jika pada 2004 utang per kapita Indonesia sekitar Rp 5,8 jutan per kepala, maka pada Februari 2009 melonjak jadi Rp 7,7 juta per kepala.

Ekonomi Syariah

Ekonomi Bank Syariah

Ditengah krisis keuangan global yang melanda dunia kini telah memberi pelajaran yang sangat berarti bagi dunia perbankan negara-negara maju. Rapuhnya sistem perbankan dan kapitalisme serta ketamakan yang melampaui batas telah menjebol keuangan di Amerika Serikat sendiri, sehingga harus disuntik oleh Bank Fed sebesar 200 triliun. Tak heran di AS sendiri serta di negara-negara yang terkena imbas kini mencari formulasi baru untuk memulihkan kondisi ekonominya.

Kemenangan Obama dan Partai Demokrat (Social-Welfare State) merupakan sebuah petanda untuk memulai upaya restrukturisasi, regulasi, dan keberpihakan terhadap kelompok menengah-bawah dan pemulihan ekonomi dengan infrastruktur yang kokoh, berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Meskipun biaya stimulus ekonomi yang diajukan gagal tercapai 800 m dollar tidak disepakati oleh kongres hanya 600 triliun, namun kebijakan ekonomi yang kini dibangun oleh pemerintah AS lebih baik dibandingkan pemerintahan sebelumnya yang boros, kapitalistik, dan tak efisien. Pemotongan pajak bagi industri tertentu, pajak progresif bagi yang memiliki pendapatan tinggi, skala prioritas kredit, penghematan anggaran pada pos tertentu, dll.

Ekspor Beras, Suku Bunga, dan Investasi

Indonesia siap ekspor satu juta ton beras
Jumat, 06 Maret 09

Lamongan, Koran Internet: Pemerintah Indonesia siap ekspor satu juta ton beras pada tahun 2009, bahkan kesiapan itu tidak akan terpengaruh banyaknya lahan pertanian yang mengalami puso akibat banjir di beberapa daerah.

“Target tahun 2009 sebanyak 40 juta ton beras masih bisa diwujudkan, sehingga ekspor bisa dilakukan,” kata Dirjen Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Departemen Pertanian RI, Sutarto Ali Muso, saat panen raya padi hibrida di Desa Mojorejo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Jumat.

Syamsuddin Haris – LIPI, Arya Bima, Ichsanuddin Noorsy

Kurangi  Beban Pangkas Kementerian

Syamsuddin Haris – LIPI

Syamsuddin Haris peneliti dari LIPI memiliki pendapat yang  sama dengan saya bahwa kementrian dan departemen kita sangat gemuk, sehingga untuk itu tugas berat pemerintah dimasa datang adalah  bagaimana mengurangi beban anggaran dan melakukan penghematan untuk membentuk pemerintah yang efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan pemangkasan di departemen dan kementrian. Menurutnya di birokrasi pemerintahan banyak yang hanya mencari-cari pekerjaan. Tindakan ini menyebabkan  negara dirugikan dan menghabiskan anggaran dan tidak menghasilkan dampak yang besar bagi masyarakat. Peluang itu menyebabkan korupsi. Ada banyak kementrian dan departemen yang memiliki tugas dan fungsi sama sehingga terjadi tumpang tindih (over lap), bahkan rebutan pekerjaan.

Kementrian dan departemen yang seperti itu lebih baik dibubarkan saja atau disatukan.Kesamaan pekerjaan dan  departemen semacam itu juga merepotkan departemen, pasalnya laporan mereka kerap banyak diminta  oleh pemerintah pusat.Kebijakan ini sangat memboroskan anggaran apalagi jika ada kunjungan ke daerah. Untuk itu, Samsuddin Haris menganggap perlu adanya penelitian kembali mengenai agar departemen dan kementrian yang sama tersebut dipangkas, sehingga lebih efisien (Harian Suluh Indonesia, 2 Maret 2009).

Turunkan Harga VS Kenaikan Harga

Kenaikan Gaji PNS dan Harga serta Turunnya Daya Beli

Teguh Iman Prasetya

Berita akan naiknya gaji pegawai negeri konon akan kembali mengguncang harga barang-barang di pasar naik. Setelah didera oleh naiknya minyak mentah dunia yang menjadi picu/triger kenaikan harga bahan pokok kita yang sulit kembali ke harga semula walaupun pemerintah telah menurunkan 3 (tiga) kali harga BBM sebesar Rp.500,-, kini ditenggarai kenaikan gaji PNS akan menjadi picu kenaikan harga dan menurunnya daya beli masyarakat.

Grameen Bank-DR. Muh. Yunus

PUSTAKA : BANK KAUM MISKIN

Judul Buku                 : Bank Kaum Miskin

Penulis                        : Muhammad Yunus

Penerbit                      : Marjin Kiri

Cetakan                       : April 2007

Jumlah Halaman        : 269 + xix 

“…the poor, once economically empowered, are the most determined fighters in the battle to solve the population problem; end illiteracy; and live healthier, better lives… “

(Muhammad Yunus)

Buku “Bank Kaum Miskin” adalah biografi Muhammad Yunus, seorang dosen ekonomi lulusan Amerika Serikat yang berasal dari kota pelabuhan terbesar di Bangladesh, Chittagong. Buku ini berkisah  mengenai kegigihan dan pergulatan prinsip dari seorang Muhamad Yunus dalam memberantas kemiskinan di negaranya selama lebih dari 30 tahun melalui program kredit mikro. Perjuangan keras Yunus telah membuahkan hasil yang lebih dari sepadan : hadiah Nobel Perdamaian Tahun 2006 untuk Muhammad Yunus dan Grameen Bank yang didirikannya. Pemberian nobel perdamaian bagi seorang dosen ekonomi terbilang langka, namun memberikan pesan penting ke seluruh penjuru dunia yang sedang dilanda isu-isu terorisme, bahwa kemiskinanlah  akar masalah dari peperangan dan konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia saat ini.

Dirut Pertamina Di Ganti dan Harga BBM Kita

Dirut  Pertamina  Diganti dan  Siap  Produksi  171.000 Barel / Hari (BPH)

Wawancara eksklusif  tadi malam di TV One Tina Talia dengan Pri Agung Rachmanto mengenai Ari Sumarno yang kini diganti oleh Karen Agustiawan Dirut Pertamina yang baru (5/2).

Berita ini  menarik  karena Karen seorang perempuan pertama yang menjabat Dirut Pertamina dan menjanjikan memprioritaskan jaminan pasokan bbm dan elpiji didalam negeri dapat terpenuhi. Dalam hal ini Pertamina siap memproduksi 171.000 bph Jika melihat kebutuhan pasokan untuk dalam negeri angka 171.000 bph ini masih sangat kecil tetapi dapat melunasi kebutuhan dalam negeri paling tinggi sebesar 1.200.000 bph, yang sebagian besar dikelola oleh pihak asing (90%). Dengan rincian pasokan BBM paling tinggi sebesar 1 juta bph beberapa bulan lalu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan 200.000 bph dari import, maka dengan tambahan 171.000 bph ini sudah dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Israel The Real Terorrist

Israel The Real Terrorist

Refleksi Masalah Nasional

Masalah harga BBM akhirnya akan di evaluasi tiap bulan untuk dikaji dan konon terus diturunkan. Harga premium telah turun kembali Rp 500 menjadi  Rp5000/liter dan solar Rp.4800/liter, sedangkan minyak tanah yang banyak dikonsumsi warga kelas menengah kebawah (terimbas program konversi ke elpiji) dan pertamax tidak mengalami penurunan. Pakar perminyakan dan pengamat seperti Prof. Kurtubi masih berharap harga premium dan solar diturunkan kembali menjadi Rp. 4500. Sedangkan Alfin Lie anggota Komisi VII DPR RI  berharap pula pemerintah untuk menurunkan harga premium sebesar Rp. 4000/liter dan solar Rp. 3500/liter  (sbr.http://www.mediaindonesia.com/ , 15 desember 2008).

Fiskal Di Tengah Krisis

Insentif Pajak untuk Antisipasi Krisis

PAJAK telah menjadi instrumen fiskal yang inheren dalam perekonomian sebuah negara. Tanpa pajak, negara tidak mendapatkan pemasukan. Tanpa pajak, negara tidak akan mampu mengongkosi jalannya pemerintahan.Namun, terkait dengan dampak krisis finansial Amerika Serikat (AS) yang terus merambah ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, ia telah menjadi dilema tersendiri.

Harga BBM Dari Masa Ke Masa

PERKEMBANGAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DALAM NEGERI

(TAHUN 1980 – 2008)

ICP Anjlok 46 dollar AS

ICP Sudah Anjlok ke 46,23 Dollar AS

KOMPAS/RIZA FATHONI

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro (kanan) dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Ari H Soemarno mengamati proses pengisian bahan bakar biosolar ke tangki truk di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta, Selasa (11/11). Biosolar itu untuk kebutuhan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU). Pertamina meluncurkan biosolar untuk industri dan memperluas pemasaran bahan bakar nabati di SPBU.

Ancaman PHK

Pemerintah Harus Gerakkan Sektor Riil agar PHK Terkendali

/Selasa, 2 Desember 2008

Laporan Wartawan Kompas Imam Prihadiyoko

JAKARTA, SELASA — Ancaman PHK di industri padat karya jangan dianggap ringan. Pemerintah harus segera menggerakkan sektor riil agar PHK terkendali.

Blok Semai Negara Di Kalahkan Purnomo

Fadhil Hasan: Purnomo Keterlaluan Menangkan Hess

Selasa, 18 November 2008 / Nuria – Okezone

JAKARTA – Keputusan Departemen ESDM yang tidak memilih PT Pertamina sebagai operator Blok Semai V, dan malah memenangkan Hess Ltd dinilai aneh. Bahkan, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, dianggap sudah keterlaluan. “Dari 2001 sampai sekarang, Purnomo banyak melakukan kesalahan yang disengaja, upaya untuk memarjinalisasi institusi,” ujar ekonom INDEF, kepada wartawan, saat ditemui di DPR, Jakarta, Selasa (18/11/2008).

Petaka IMF Kembali ?

Selasa, 18 November 2008  (Rani Hardjanti – Okezone)

JAKARTA – Kekhawatiran banyak kalangan bahwa Indonesia akan kembali masuk jeratan International Monetary Fund (IMF) sudah di depan mata.

Krisis Keuangan Global, Iran Turunkan Produksi Minyak Mentah

Sepulang dari Jakarta tadi malam melihat pameran buku di Jakarta Convention Center Gelora Bung Karno  sambil istirahat menonton selintas berita TV mengenai Iran akan menurunkan produksi minyak mentah maksimal hingga 1,5 juta barel/hari, saya tidak terkejut dan sudah cukup menduga. 

Nasionalisasi Ekonomi

Amin Rais hari ini tanggal 12 November bicara mengenai nasionalisasi ekonomi di save our nation dengan dipandu Saur Hutabarat. Ini adalah ulangan (review) ketika ia dan Kwik Kian Gie, Habibi, serta Hendro Priyono bicara tentang nasionalisasi aset strategis nasional pada saat geger akan dinaikannya harga BBM dan privatisasi aset nasional sebanyak 44 BUMN oleh pemerintahan SBY dan Kalla (lihat kategori ekonomi pembangunan). Begitupula Rizal Ramli, Fadjrul Rahman, tokoh-tokoh lainnya dan gerakan mahasiswa, serta banyak aktivis, juga akademisi yang berbicara senada.

Sri Mulyani Bohong Besar !!!

Sri mulyani telah melakukan kebohongan publik. Saat itu ia berpidato menurunkan harga BBM premium sebesar Rp.500/liter menjadi Rp.5.500,- lebih rendah dari negara Asia ( http://www.metrotvnews.com/new/berita.asp?id=70137 )

Harga bensin di Indonesia ternyata sudah lebih mahal dari Malaysia dan hanya selisih tipis dgn AS.

BBM Turun Awal 2009

BBM Turun Awal 2009 Dari Berbagai Sumber Media

Harga BBM Harus Turun

Sungguh aneh negara ini tidak juga turunkan harga BBM, sementara negara lain telah turunkan hingga 3 x bahkan lebih. Harga BBM yang naik melambung dengan kenaikan harga rata-rata 28,7 persen maka harga premium naik dari Rp4.500 menjadi Rp6.000 per liter. Harga solar naik dari Rp4.300 menjadi Rp5.500 per liter, dan harga minyak tanah naik dari Rp2.000 menjadi Rp2.500 per liter ketika pada bulan Mei tanggal 23 dengan dalih mengikuti harga dunia hingga tembus mencapai 147 dollar/barel, akhirnya merosot jatuh secara drastis hingga 50 % lebih dibawah 70 dollar/barel, bertahan hingga 3 bulan.

Ekonomi Tumbuh Jika Harga BBM Diturunkan

Ekonomi Tumbuh Jika Harga BBM Diturunkan

Teguh Iman Prasetya

Target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 sebesar 6 % tidak akan tercapai dan semakin berat jika asumsi harga BBM tidak diturunkan. Harga minyak mentah dunia yang turun kemarin hingga 69,85 dolar/barel, ekonomi makro (IHSG menurun) dan neoliberalisme yang diterpa gelombang krisis keuangan global dari Amerika akibat kredit macet sector perumahan, mestinya diantisipasi oleh Indonesia dengan masalah yang paling mendasar yaitu penurunan harga BBM dan penguatan sector ekonomi riil.

KPK usut BPH Migas

Pekerjaan BP Migas Banyak Kejanggalan

Sbr. Radar Banten/Antara

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan banyak kejanggalan dalam pelaksanaan tugas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas).

Nasionalisasi, Usang tapi Menyentil

Nasionalisasi, Usang tapi Menyentil

Nurul Kolbi, Priyanto Sukandar, Wisnu Arto Subari, dan Julianto

JARGON usang itu kembali terdengar. Atas nama pemberdayaan dan peningkatan daya saing industri dalam negeri, sejumlah pelaku usaha hulu serta hilir minyak dan gas (migas) nasional berhimpun. Kaukus Migas, nama perhimpunan yang dibikin para pebisnis migas itu, mendesak perlunya pemerintah menasionalisasi blok-blok migas di seluruh penjuru negeri.

Suara keras ini dipicu banyak alasan. Tak hanya karena produksi migas nasional yang terus merosot, tapi juga karena ”kontribusi perusahaan migas lokal tak lebih dari 20% dari produksi nasional,” kata Effendi Siradjudin, Ketua Umum Aspermigas yang didaulat menjadi Ketua Kaukus Migas. Ironisnya, situasi tidak menguntungkan ini dialami oleh bangsa yang justru mengenal bisnis migas sejak puluhan tahun silam.

Nasionalisasi ala Venezuela

May 18, 2007

Nasionalisasi di Venezuela – Apa Artinya Bagi Kaum Sosialis?

Oleh Alan Woods

Jumat, 18 Mei 2007

Berita tentang langkah besar nasionalisasi akan disambut dengan antusias oleh buruh di seluruh penjuru negara. Ini merepresentasikan suatu langkah besar bagi revolusi Venezuela dan pukulan yang serius terhadap kapitalisme dan imperialisme.

PTN Se-Indonesia Serukan Nasionalisasi Energi

PTN Se-Indonesia Serukan Nasionalisasi Energi

Pimpinan Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia menyerukan pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan ekspor energi dan melakukan nasionalisasi energi.

Harga BBM Harus Turun

Disaat Vietnam dan negara lain harga BBM mulai diturunkan mengikuti harga dunia, di Indonesia harga BBM tak kunjung turun, bahkan Menteri ESDM Purnom dan Menkeu Sri Mulyani bersikeras tidak akan menurunkan harga BBM. Ini sungguh tidak adil.

Kado Hari Tani

Kampiun- Kampiun Globalisasi

Kompas Jumat, 15 Agustus 2008

Globalisasi menjadi salah satu kekuatan penting yang paling berpengaruh dalam membentuk bangun perekonomian global 50 tahun terakhir. Globalisasi dipercaya juga merupakan kunci penting untuk keluar dari kemiskinan global. Namun, seperti diungkapkan oleh Sekjen Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO Pascal Lamy, akan tetap ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan dalam proses globalisasi.

Pemerintah Segera Buat PP Cost Recovery

Pemerintah Segera Buat PP Cost Recovery

Selasa, 16 September 2008

JAKARTA-Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mengakhiri perbedaan persepsi mengenai biaya yang bisa diklaim sebagai ongkos prodviksi minyak dan gas atau cost recovery. Rencananya, pemerintah akan membuat peraturan pemerintah yang bakal merinci biaya apa saja yang bisa diklaim sebagai cost recovery.

Gas Rugi 30 T

Kerugian Penerimaan Gas Rp 30 Triliun

Senin, 15 September 2008

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusut tuntas kerugian negara dari penerimaan gas periode 2001-2007 sebesar Rp 30 triliun. Perhitungan itu berdasarkan laporan penerimaan gas dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sejak 2001 hingga 2007.

Menkeu Tolak Harga BBM Turun

Menkeu Tolak Harga BBM Turun
(14 Sep 2008)

JAKARTA – Jangan terlalu gembira terhadap kabar kebijakan harga turun dari pemerintah. Sebab, jika satu menteri mengatakan harga akan turun, menteri lain pun segera membantahnya.Itulah yang terjadi pada kebijakan harga BBM. Baru sehari setelah menteri serta Dirjen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan penurunan harga BBM bersubsidi memungkinkan bila harga minyak di bawah USD 95 per barel, muncul bantahan dari Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Super Kaya Bayar Pajak Baru 400 Orang

Super Kaya yang Bayar Pajak Baru 400 Orang

Artikel Terkait:

• Tarif PPh Final Jasa Konstruksi 2 Persen-6 Persen
• Tarif Pajak Turun, Aparat Makin Agresif
• Penurunan Tarif PPh Turunkan Penerimaan Pajak Rp 14,3 Triliun
• Tarif PPh Indonesia Mengejar Singapura
• Dampak UU PPh Baru Senilai Rp 14 Triliun

Jumat, 29 Agustus 2008 | 10:08 WIB

JAKARTA, JUMAT — Pembayaran pajak orang kaya di Indonesia masih sangat rendah. Wajib Pajak yang membayar pajak penghasilan (PPh) pribadi sebesar Rp 5 miliar per tahun baru sekitar 400 orang. Dan baru 1.500 orang yang membayar PPh pribadi Rp 2 miliar per tahun. Padahal, berdasarkan world report yang dirilis Merill Lynch Capgemini, jumlah miliarder di Indonesia tahun 2007 naik 16,8 persen atau 23.000 orang.

UU Migas Harus Direvisi

UU Migas Harus Direvisi, Bila Asing Terbukti Intervensi

 

 

UU Migas, Biang Kerok ‘Skandal’ LNG Tangguh /KompasTV

Artikel Terkait:

• LSM Desak Panitia Hak Angket Usut Keterlibatan Asing
• KKS Migas Rugikan Negara Miliaran Dollar
• Anwar Akan Sampaikan Hasil Audit Migas
• Ada Intervensi Asing di Penyusunan UU Migas

Rabu, 3 September 2008

JAKARTA, RABU – Pembuatan Undang-Undang Minyak Bumi dan Gas Nomor 22/2001 yang diduga ada keterlibatan pendanaan sekitar Rp 200 miliar dari pihak lembaga donor bilateral Amerika Serikat (USAID) mengundang sejumlah reaksi. Seperti diungkapkan Direktur Lingkar Masyarakat Madani (LIMA) Ray Rangkuti dalam konferensi pers di kantor Walhi, Jl Tegalparang Utara, Jakarta, Rabu (3/9).

Naiknya Harga BBM Usut Pihak Asing

LSM Desak Panitia Hak Angket Usut Keterlibatan Asing

 

  

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, berorasi saat deklarasi Komite Pengawas Hak Angket di Gedung Pola, Jakarta, Kamis (31/7). Komite ini didirikan untuk mengawasi kerja Panitia Khusus Angket tentang Kebijakan Pemerintah Menaikkan Harga BBM.

Pertamina batalkan Kenaikan Harga Elpiji

Akhirnya Pertamina membatalkan kenaikan harga tabung gas elipiji 12 kg sebesar  500 rupiah perkilogram perbulan. Baca berita selengkapnya di Harian Radar Banten hari ini

http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=31136

LNG Tangguh Telah Hilang

SDA DIKERUK UNTUK NEGARA LAIN dan MNC

Teguh Iman Prasetya

Ditengah rakyat mulai kesulitan dengan harga tabung gas elpiji yang mulai mahal dan bertahan kembali antri mengkonsumsi minyak tanah, diskusi kemarin malam cukup ramai sekali di TV One dengan pembicara Andi Malaranggeng, Prof Kurtubi dan Dr. Soni Keraf Mantan Menteri KLH. Tema malam itu adalah seputar penjualan LNG Tangguh Papua yang dijual dibawah standar internasional. Harga jual USS 3.3/mmbtu (million metric british thermal unit) dengan perbandingan harga internasional 20 USS per MMBTU.

Peringkat Negara Gas Alam Dunia

Greatest Natural Gas Reserves by Country, 2006

Rank	Country	Proved reserves (trillion cu ft)
1.	Russia	1,680
2.	Iran	971
3.	Qatar	911
4.	Saudi Arabia	241
5.	United Arab Emirates	214
6.	United States	193
7.	Nigeria	185
8.	Algeria	161
9.	Venezuela	151
10.	Iraq	112
11.	Indonesia	98
12.	Norway	84
13.	Malaysia	75
14.	Turkmenistan	71
15.	Uzbekistan	66
16.	Kazakhstan	65
17.	Netherlands	62
18.	Egypt	59
19.	Canada	57
20.	Kuwait	56
Top 20 countries		5,510
Rest of world		602
World total		6,112

NOTE: Proved reserves are estimated with reasonable certainty to be recoverable with present technology and prices.

Source: Oil & Gas Journal, Vol. 103, No. 47 (Dec. 19, 2005). From: U.S. Energy Information Administration. http://www.eia.doe.gov/emeu/international/petroleu.html .

Beda Harga Elpiji Ancam Konversi

Beda Harga Ancam Konversi

Soal Elpiji, Pemerintah Tidak Boleh Lepas Tangan

 

Stok gas elpiji 12 kg masih rapi tersusun di agen gas Jl. Bekasi Timur IV, Jakarta Timur, Selasa (26/8). Pembelian gas 3 kg melonjak setelah kenaikan harga gas elpiji 12 kg.

Elpiji 12 Kg Akan Naik Harga Tiap Bulan /KompasTV

Artikel Terkait:

• Wiranto Kritik Kenaikan Harga Elpiji
• Kenaikan Elpiji Tidak Dorong Inflasi, Asal…
• Harga Elpiji Naik, Produsen Makanan Terbebani
• Pertamina Tak Mau Rugi, Naikkan Harga Elpiji Seenaknya
• Hari Ini Elpiji Naik!

Rabu, 27 Agustus 2008 | 08:20 WIB

JAKARTA, RABU – Pemerintah diingatkan, program konversi elpiji terancam gagal apabila disparitas atau senjang harga elpiji subsidi dan nonsubsidi semakin lebar. Rakyat akan kembali memakai minyak tanah.

Ekonom Senior Indef Fadhil Hasan, Selasa (26/8), mengatakan walaupun harga gas kapasitas 3 kilogram (kg) tidak naik, sebagian masyarakat dipastikan akan beralih ke tabung gas 3 kilogram yang jauh lebih murah. “Bisa juga beralih kembali ke minyak tanah. Dikhawatirkan, harga gas 3 kilogram ikut-ikutan naik di tingkat konsumen. Rakyat seakan ditipu dengan program konversi energi,” ujar Fadhil.

Rendra dan Fadjrul Kemarin Tampil di TV One

WS. Rendra Si Burung Merak yang Tak Pernah Tua …

WS. Rendra ternyata masih tetap konsisten dalam menyoal masalah kebudayaan. Ia terlihat masih memaknai hidup dengan kedalamannya yang esensial dan terasa lebih menjiwai serta sarat pengalaman. Tema kemarin yang disuguhkan adalah menyoal hasil karya budaya kita yang banyak dicuri oleh bangsa lain, dan dengan sangat bijaksana ia menasehati untuk menjadikan hasil karya bangsa sebagai bagian dari hidup kita sehari-hari.

Koalisi Pendidikan Waspadai RAPBN 2009

Koalisi Pendidikan Waspadai RAPBN 2009

Selasa, 19 Agustus 2008
Bertempat di gedung Indonesia Corruption Wacth (ICW), Jum’at (15/08) sekitar jam 10 pagi, koalisi pendidikan yang terdiri dari ICW, FITRA dan perwakilan orang tua siswa menyelenggarakan konferensi pers guna menyikapi RAPBN 2009 terkait pemilu 2009.

Welfare State

August 14, 2008

Indonesia Negara Gagal

OlehAsmar Oemar Saleh Wakil Direktur Eksekutif Reform Institute dan Advokat

Meski masih samar-samar, wacana bahwa Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara gagal (failed state) makin kencang terdengar. Setidaknya, berbagai indikasi aktual di Tanah Air meneguhkan wacana tersebut. Sebuah studi kemiskinan Bank Dunia bertema Making The New Indonesia Work For The Poor menunjukkan bahwa di negara ini masih terdapat 39,1 juta orang atau 17,75 persen populasi masyarakat yang miskin. Artinya, angka kemiskinan di Indonesia sejak 1998 belum membaik. Jumlah orang miskin periode 1998-2006 berkisar 34-50 juta orang.

Hapuskan Hutang Wajib Hukumnya

Ditengah RAPBN 2009 kita dengan pembayaran bunga hutang yang sangat tinggi 110,3 triliun, argumentasi hapuskan hutang luar negeri sangat mendesak untuk diwujudkan dan diperjuangkan oleh berbagai elemen masyarakat. 2 (dua) argumentasi ini adalah zonasi wilayah geografis dan kekayaan sumber daya alam hutan kita (Borneo, Papua dll) adalah penyangga/buffer paru-paru dunia. (lihat makalahku tahun 2003; Hutan, Masyarakat Adat, dan Hapuskan Hutang).  

Apa yang terjadi di Brasil dan Filipina (?), mestinya kita dapat ambil sebagi studi banding untuk mempertanyakan hal itu kepada lembaga donor asing IMF, WTO, Bank Dunia.

Lemahnya bargaining politik diplomasi sejak dulu dan kurang bergeloranya tuntutan tersebut membuat kita hanya sebagai alat kepentingan mereka saja. Mustahil jika hapuskan hutang  tidak terkait dan berkorelasi dengan isu global warming dan climate change. Maaf mereka (termasuk aktivis lingkungan) hanya pandai menuntut kita dengan isu itu tetapi tidak menghitung kompensasi yang harus mereka bayar.

Sayang sekali konferensi dunia masalah lingkungan yang pernah digelar  di Pulau Bali juga sama sekali tidak mengagendakan hal tersebut.

Masalah yang kedua, kenapa kita harus hapuskan hutang adalah disebabkan dosa-dosa masa lalu WTO, Bank Dunia, IMF, yang sengaja membiarkan terjadinya korupsi dan penyelewengan serta berbagai kebijakan-kebijakan  yang mereka terapkan sebagai obat mujarab, ternyata menimbulkan efek yang membuat bangsa ini terjebak dampak negatif neo liberalisme dan belum lepas dari bayang-bayang krisis ekonomi dimasa datang.

Teguh Iman Prasetya

Mendagri: Pemekaran Daerah Harus Ditertibkan

Mendagri: Pemekaran Daerah Harus Ditertibkan

Dokumentasi Kompas

Mendagri Mardiyanto

/

Artikel Terkait:

• Otda Dinilai Persulit Perkembangan Daerah
• Otonomi Daerah tak Lebih Baik Meski Demokrasi Pulih
• Presiden Pimpin Peringatan Hari Otonomi Daerah
• Mendagri akan Gabung Daerah Otonom yang tidak Prospek
• Otonomi Daerah Harusnya Berpihak Pada Daerah

Kompas Jumat, 22 Agustus 2008

JAKARTA, JUMAT – Pemekaran dan pembentukan daerah baru terus terjadi. Sejak tahun 1999 hingga saat ini telah terbentuk 191 daerah otonom baru, sehingga jumlah totalnya mencapai 510 yakni 33 propinsi, 386 kabupaten dan 91 kota. Menurut Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, pemekaran daerah tersebut perlu ditertibkan.

APBN 2009 Masih Bergantung pada Utang

JAKARTA – Kredibilitas RAPBN 2009 dipertanyakan. Pasalnya, selain penyusunan asumsi makro maupun alokasi anggaran dilakukan secara tergesa, pembiayaannya juga masih sangat bergantung pada utang.

Ekonom Indef Ahmad Erani Yustika mengatakan, RAPBN 2009 masih tidak jauh berbeda dengan APBN tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, defisit pembiayaan anggaran masih sangat tinggi, yaitu 1,9 persen terhadap PDB atau Rp99,6 triliun dari total belanja pemerintah.

“APBN kita masih sama dengan tahun-tahun lalu dengan defisit yang besar, apalagi ditambah dengan anggaran pendidikan, pembayaran utang. Risikonya, kita akan sangat tergantung dari utang baik dalam maupun luar negeri,” ujarnya di Jakarta, Senin (18/08/2008).

Nota Keuangan RAPBN 2009

RAPBN 2009: Memelihara Momentum Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

RAPBN 2009:Memenuhi Amanat Konstitusi di Bidang Pendidikan di Tengah Ketidakpastian Perekonomian Global Jakarta, 15 Agustus 2008 — RAPBN 2009 merupakan instrumen yang sangat penting untuk menjaga tujuan bernegara dan menjaga stabilitas terutama karena tahun 2009 Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi. RAPBN 2009 disusun dalam suasana ketidakpastian yang tinggi pada perekonomian global. Krisis finansial di Amerika Serikat bersama dengan gejolak harga energi dan pangan telah menciptakan beban dan ketidakpastian yang tinggi terhadap perekonomian dunia. Sejak tahun lalu harga minyak bergerak sangat tidak menentu. Selama semester pertama tahun 2008, harga minyak melonjak hampir 50 persen hingga mencapai puncaknya sekitar USD147 per barel. Namun sejak awal bulan Juli harga minyak mengalami penurunan hingga lebih dari 20 persen. Situasi geopolitik yang masih rentan menimbulkan tekanan kuat terhadap pasar minyak, yang memang masih ketat dilihat dari fundamentalnya. Ketidakpastian harga minyak hari ini maupun prediksi harga tahun mendatang menyulitkan penyusunan RAPBN 2009, karena komponen subsidi energi mempunyai kontribusi yang besar terhadap RAPBN. Perubahan asumsi harga minyak akan mempengaruhi penerimaan pajak dan bukan pajak, belanja subsidi BBM dan listrik, alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Otonomi Khusus, serta pada akhirnya postur dan defisit APBN 2009. Untuk menciptakan anggaran yang kredibel dan sekaligus hati-hati (konservatif), pemerintah terus melakukan pemutakhiran hitungan asumsi harga minyak agar seluruh postur RAPBN 2009 dapat mencerminkan besaran penerimaan, belanja, transfer ke daerah, dan defisit yang paling realistis. Pemutakhiran perhitungan asumsi harga minyak 2009 menghasilkan asumsi harga minyak untuk RAPBN sebesar USD100 per barel. Dasar penetapan asumsi harga minyak ini adalah perkembangan terakhir harga minyak yang cenderung menurun, yang merupakan koreksi dari kenaikan yang dianggap tidak realistis dari harga minyak yang terlalu tinggi dan terlalu cepat selama enam bulan terakhir. Sementara itu, proyeksi ekonomi dunia 2009 masih cenderung lemah meskipun tidak akan memburuk. Kedua faktor tersebut akan menyebabkan harga minyak cenderung mengalami koreksi turun.Meskipun demikian, keseimbangan antara sisi pasokan dan permintaan minyak dunia masih cukup ketat, sehingga harga minyak tetap akan tertahan pada tingkat yang cukup tinggi. Penetapan asumsi harga minyak USD100 per barel dianggap yang paling tepat pada kondisi tersebut. Sekalipun demikian pemerintah tetap mengajukan pos cadangan belanja untuk menutupi risiko kenaikan harga minyak hingga mencapai USD130 per barel serta ketidakpastian akibat kenaikan volume konsumsi.

Data Hari Ini

Berita kemarin aktivis buruh Surabaya melakukan aksi di Jakarta dengan pagelaran reog Ponorogo menolak privatisasi di BUMN dan pemerintah hendaknya menghidupkan kembali serikat buruh di BUMN. Berita lainnya ICW mengingatkan untuk mewaspadai politik uang, BPS menerima untuk memperbaiki data kemiskinan, bunga utang di APBN masih sangat tinggi 110,3 triliun. Kita masih harus berupaya keras ditengah keputus asaan dan komitmen yang kuat dalam hal politik luarnegeri untuk menghapuskan hutang luar negeri seperti halnya Brasil dan Philipina agar tidak terdapat kendala menjadi negara yang maju dimasa datang.

Berita terkait

http://www.ekon.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid=1

http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/08/19/20/137973/bunga-utang-tembus-rp100-triliun

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/08/20/Utama/ut04.htm

http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=19361

http://www.detikfinance.com/read/2008/08/20/115530/991417/4/bunga-utang-makin-bebani-apbn

http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MjQ0NDc=

http://www.ymp.or.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=210

Rabu, 20 Agustus 2008 09:03 WIB

Pembayaran Bunga Utang Bakal Bebani Ekonomi 2009

JAKARTA–MI: Pembayaran bunga utang pemerintah yang diproyeksi mencapai Rp109,3 triliun pada 2009 dipastikan akan membebani situasi ekonomi tahun depan mengingat situasi pasar keuangan yang belum dipastikan akan membaik, serta kinerja ekspor yang diperkirakan menurun seiring penurunan harga komoditas.

Sektor Publik Strategis Dikuasai Asing

PIHAK ASING BERMAIN

MEMBUAT NEGARA KITA SEMAKIN MISKIN

GLOBALITAS

Belakangan ini hampir seluruh lapisan masyarakat indonesia dihinggapi pesimisme, terutama menyangkut kondisi dan posisi bangsa ini dalam percaturan bangsa-bangsa di dunia. Sebuah paradoks bagi indonesia yang kaya sumberdaya alamnya tapi miskin dalam banyak hal dan terus diliputi pertikaian.

Aviliani: Inflasi 2009 bakal lebihi asumsi APBN

Aviliani: Inflasi 2009 bakal lebihi asumsi APBN
Jumat, 15 Agustus 08

Jakarta, Koran Internet: Pengamat ekonomi Aviliani memperkirakan inflasi tahun 2009 bakal di kisaran 8-9 persen, lebih tinggi dari asumsi tingkat inflasi pada APBN 2009 sebesar 6,5 persen menyusul bayang-bayang dampak kenaikan harga minyak.

Belanja negara tembus Rp1.122,2 triliun

Belanja negara tembus Rp1.122,2 triliun
Jumat, 15 Agustus 08

Jakarta, Koran Internet: Berdasarkan kerangka ekonomi makro tahun 2009 serta sejalan dengan RKP tahun 2009, pemerintah mengajukan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2009, sebagai berikut pendapatan negara dan hibah direncanakan Rp 1.022,6 triliun, atau meningkat Rp 127,6 triliun (14,3 persen) dari APBN-P tahun 2008.

Mengepung Hak Angket

Mahasiswa dan Pers Harus Kurung Hak Angket BBM Agar Tidak Menguap

 

Kamis, 31 Juli 2008

Jakarta, KPKN – Mantan ketua MPR RI Amien Rais menyatakan, kalangan mahasiswa dan pers harus mengawal proses hak angket DPR RI terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) agar tidak “menguap”.

“Saya imbau mahasiswa dan media massa agar mengurung Pansus hak angket ini. Insya Allah tidak ke mana-mana,” kata Amien setelah menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk ” Posisi dan Orientasi Harakah Nahdliyah di Tengah Umat Islam Global” di gedung PBNU, Jakarta, Kamis.

“Kalau tidak dikurung, biasanya hangat-hangat tahi ayam,” tambah Amien.

Sumbangan Parpol mengurangi Pajak

Pajak Atas Sumbangan Parpol

Sabtu, 02-Agustus-2008

 

Staf Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Dirjen Pajak Darmin Nasution menyatakan bahwa sumbangan pengusaha ke parpol akan mengganggu penerimaan pajak 2009.

Sidang WTO Gagal

Biarkan Sidang WTO Gagal

Senin, 04-Agustus-2008

 

Sidang WTO (World Trade Organization) di Jeneva, Swiss, dalam rangkaian putaran Doha (Doha Round) gagal mencapai sejumlah kesepakatan penting bagi usaha lanjutan liberalisasi perdagangan internasional.

 

Oleh Djoko Susilo

Delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu tidak berhasil memperjuangkan sejumlah konsesi penting baik bagi Indonesia maupun bagi kelompok negara berkembang yang terkenal dengan nama G-33.

Nasionalisasi Sektor Migas

Perlu Nasionalisasi Sektor Migas
Kamis, 31 Juli 2008

Jakarta, KPKN – Pemerintah dan DPR didesak untuk melakukan terobosan kebijakan nasionalisasi di sektor minyak dan gas bumi (migas) sebagai langkah mengatasi krisis energi dan pangan saat ini.

Stagnasi Ekonomi

Selasa, 12 Agustus 2008

Mengatasi Stagnasi Ekonomi

Yudi Latif (2005) menulis, setiap perubahan sosial-politik di negeri ini, negara selalu menjanjikan akan mewujudkan tanggung jawab etisnya terhadap rakyat. Janji itu berupa kesejahteraan sosial.Namun, setelah 63 tahun Indonesia merdeka, janji tersebut tampaknya masih jauh dari harapan. Buktinya, angka kemiskinan dan pengangguran di negeri kita masih sangat tinggi. Dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa, BPS melaporkan bahwa pada tahun 2006 kemiskinan meningkat menjadi 39,05 juta jiwa atau 17,75% dibanding tahun 2005 sebesar 35,10 juta jiwa atau 15,97%.

Begitu pun jumlah pengangguran, yakni angka pada tahun 2005 sebesar 10,3% lalu naik pada tahun 2006 menjadi 10,8%. Pada tahun 2007 angka pengangguran terbuka berada di angka 12,6 juta jiwa.

Ekonomi-Politik Kebutuhan Pokok *

Ekonomi-Politik Kebutuhan Pokok *
oleh: Rocky Gerung

Ekonomi Indonesia, kendati harus bekerja dalam tekanan imperatif global, sesungguhnya tidak pernah hanyut sepenuhnya dalam arus besar ekonomi pasar. Kita terus merasakan semacam dualisme pikiran dalam berbagai kebijakan ekonomi pemerintah, yaitu antara tuntutan global efficiency dan berbagai pertimbangan local wisdom.

Memang, berbagai indikator makro harus kita ukur dalam besaran-besaran efisiensi global, tetapi dimensi keadilan sosial juga selalu menuntut semacam politik pemihakan pada ekonomi kebutuhan pokok (basic needs). Dimensi etis ini mungkin merupakan sisa-sisa sosialisme dalam sejarah pemikiran sosial bangsa ini, yang sesekali muncul manakala disparitas kemakmuran terasa terlalu melebar. Atau barangkali hal itu merupakan reaksi instingtif sebuah negara post-colonial yang ingin mengartikulasikan politics of difference dalam politik internasional.

Subsidi BBm Untuk Orang Kaya

Subsidi BBM Dinikmati Orang Kaya, Apa Makna Sebenarnya?

oleh: Syahrituah Siregar

Headline BPost, 13 Mei 2008 yang berjudul Subsidi Bagi Orang Kaya Rp.300T mengangkat tema yang sering dijadikan propaganda pendukung pencabutan subsidi BBM disamping subsidi yang dibakar rakyat. Makna yang dibangun dengan ini adalah betapa sia-sianya nilai tersebut untuk dibagikan kepada kalangan mampu ditengah merebaknya kemiskinan dan pengangguran. Lebih lanjut dalam berita tersebut, Khrisnamurti, Deputi Menko Perekonomian menjelaskan sekitar 70 persen BBM bersubsidi yang nilainya Rp.250-300 triliun hanya dinikmati oleh 40 persen orang kaya. Setelah itu, kelas menengah menikmati 10 persen dan warga miskin hanya menikmati 7 persennya. Secara absolut subsidi untuk orang miskin hanya Rp 75 triliun.

Pengamat ekonomi, Faisal Basri, juga mengamini hal tersebut. Menurutnya, selama ini subsidi BBM lebih banyak dinikmati orang kaya yang jumlahnya 10%, sebesar 45%, sementara 10% orang miskin menikmati kurang dari 1%. Kesimpulannya, subsidi BBM merupakan pemborosan sehingga sebaiknya harus segera dicabut.

Tokoh Nasional Kembali

Gus Dur dan Amien Rais ‘Join’ Selamatkan Kekayaan Negara

Muhammad Nur Hayid – detikNews

 

Detik.com. Jakarta, Senin, 28/07/2008 – Sejumlah tokoh nasional mendeklarasikan Komite Penyelamatan Kekayaan Negara (KPKN). Mereka bertujuan menyelamatkan kekayaan negara yang dinilai salah urus. Tampak Amien Rais, Abdurahman Wahid, dan Hidayat Nur Wahid, dalam pertemuan itu.

 

Dalam pertemuan yang digelar di Gedung GBHN, Senin (28/7/200 yang terletak di Komplek DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, hadir pula beberapa anggota DPR dan DPD.

 

Informasi yang diperoleh detikcom, KPKN ini dibentuk untuk menyelamatkan kekayaan negara dari kerusakan maupun kegiatan pemanfaatan negara hanya untuk kepentingan segelintar orang. KPKN ini juga menaruh perhatian pada industri strategis dan sumber daya alam.

NeoLiberal VS Ek Islam dan Sosialis/Pancasila

Juli 29, 2008

Neoliberalisme Bertentangan dengan Islam dan Pancasila

IMF membunuh umat manusia tidak dengan peluru/rudal, tapi dengan wabah kelaparan

Andres Perez, Mantan Presiden Venezuela, The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000

11,5 juta penduduk Indonesia kurang gizi/kelaparan

FAO, MS Encarta 2006

Neoliberalisme: Paham Ekonomi yang mengutamakan sistem Kapitalis Perdagangan Bebas, Ekspansi Pasar, Privatisasi/Penjualan BUMN, Deregulasi/Penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran negara dalam layanan sosial (Public Service) seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Neoliberalisme dikembangkan tahun 1980 oleh IMF, Bank Dunia, dan Pemerintah AS (Washington Consensus). Bertujuan untuk menjadikan negara berkembang sebagai sapi perahan AS dan sekutunya/MNC.

“Pasar Modal” (Pasar Uang, Pasar Saham, dan Pasar Komoditas) adalah prioritas utama. Neoliberalisme lebih mengutamakan sektor keuangan (Makro) daripada sektor riel. Di Indonesia sekitar Rp 60 Trilyun/tahun untuk pemilik SBI/SUN.

Dinamika Sistem Ekonomi dan Danone di Padarincang

Hari ini saya tetap terus berfikir untuk memecahkan masalah nasional yaitu mngenai ;

• problematika sistem ekonomi
• problematika sosial budaya
• problematika sistem politik
• problematika sistem hukum

Sistem adalah sebuah dinamika yang berkembang dan bergejolak didalam struktur. Ia tidak selamanya sebilah alur garis linier yang dapat dipastikan melalui master plan yang terencana dengan baik (seringkali melesat lihat Bapennas dll), tetapi kadang menciptakan dinamika baru yang sarat pergolakan dimulai dengan adanya tesis-antithesa-dan akhirnya sintesa baru (mengutip hegel). Ketika struktur tidak lagi cocok memenuhi kapasitas kebutuhan rakyat dan dinamika begitu sangat kuat mendesak maka struktur dapat berubah.

Industri Ekstraktif dan Kesejahteraan

Kompas Rabu , 30 Mei 2007 Oleh : Suhardi Suryadi Direktur LP3ES Mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia yang menuntut kenaikan gaji memperjelas keberadaan industri ekstraktif di Indonesia yang hingga kini belum mampu menjadi lokomotif dalam menyejahterakan kehidupan negara dan bangsa. Dalam kacamata awam, kondisi ini tidak masuk akal karena ratusan industri tambang, minyak, dan gas seharusnya memberi pendapatan amat besar dalam membiayai pembangunan dan memperbaiki tingkat sosial-ekonomi masyarakat. Namun, faktanya terbalik. Industri ekstraktif justru mengakibatkan kemiskinan, pertumbuhan rendah, dan pembangunan lambat. Salah satu indikasinya terlihat dari posisi Indonesia dalam indeks pembangunan manusia yang masih pada kategori kurang memuaskan (PBB, 2002).

Harga Minyak 124 USD/Barel Turun Terus

Harga Minyak Terus Turun

Artikel Terkait:

Minyak Naik Jadi Peluang

BEI Dibuka Merah

Kembali Turun, Minyak di Bawah 125 Dollar AS

Minyak Turun Lagi

Kompas Kamis, 24 Juli 2008

SINGAPURA, KAMIS – Harga minyak dunia turun lagi di perdagangan Asia, Kamis (24/7), di tengah tanda-tanda melemahnya permintaan di Amerika Serikat, konsumen energi terbesar dunia, kata dealer.

Dalam perdagangan pagi, kontrak utama New York, untuk minyak mentah jenis light sweet pengiriman September turun 55 sen menjadi 123,89 dollar per barel pada Kamis dari penutupan perdagangan Rabu, 124,44 dollar per barrel.

Jangan Bohong APBN Jebol

Pemerintah Jangan Bohong

Artikel Terkait:
Kwik Tantang Audit Keuangan Pertamina
Wapres Kecam Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie

Kompas Senin, 21 Juli 2008 | 17:00 WIB

DEPOK, SENIN – Mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie meminta pemerintah untuk tidak bohong ketika mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ditempuh untuk menyelamatkan APBN yang tidak sanggup lagi menanggung beban subsidi masyarakat terhadap BBM. Sebelumnya, dalam seminar Mafia Minyak yang diselenggarakan hari ini, Senin (21/7), di FE UI Depok, Kwik menjelaskan tentang selisih perhitungannya terhadap hasil penjualan dan harga pokok penjualan BBM.

Kwik mendapatkan bahwa sebenarnya pemerintah mengalami surplus sebesar Rp 112.649 trilyun. “Jadi sebenarnya bohong kalau dikatakan APBN itu jebol,” ujar Kwik.

RAPBN 2009 Harga Minyak Di Patok 140 USD/Barel

RAPBN 2009, Harga Minyak 140 Dollar AS Per Barel

Artikel Terkait:

• Minyak Naik, Dollar AS Terkulai
• Berantas Mafia Minyak, Kuncinya Di Transparansi
• Kenaikan Harga Minyak Dunia Tak Untungkan Sektor Migas Indonesia
• Purnomo Bantah Temuan ICW
• Minyak Terpeleset ke Bawah 130 Dollar AS

Kompas Selasa, 22 Juli 2008 | 22:54 WIB

JAKARTA, SELASA – Meskipun DPR merekomendasikan asumsi harga minyak mentah dunia di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2009 berkisar antara 95 hingga 120 dollar AS per barrel, pemerintah justru akan menetapkan asumsi harga minyak di RAPBN sebesar 140 dollar AS per barrel.

Biaya pansus hak angket

ICW tadi malam mengkritik biaya pansus hak angket anggarannya terlalu besar 2 milyard lebih

Balada Orang Pedalaman

Data Tahun 2003

Sumber Daya Alam

” Masalah Hutan, Masyarakat Lokal dan Hapuskan Hutang”

Teguh Iman Prasetya

Balada orang-orang pedalaman di hutan, di gunung dan di pesisir, mereka yang datang dari kota, tega bodohi mereka, lihat tatapan mata yang kosong tak mengerti apa yang terjadi, balada orang­-orang pedalaman yang menari dan menyanyi dihalau bising, deru ribuan gergaji…. dst.

Balada Orang Pedalaman – Iwan Fals

Syair lagu “Balada Orang Pedalaman” itu penulis kutip dari karya Iwan Fals masih relevan dengan kondisi saat ini, juga merupakan refleksi masyarakat pedalaman yang ada di pinggir hutan menghadapi    pembangunan. Kekalahan komunitas masyarakat lokal di kemudian hari menjadi sumber konflik yang terjadi akibat kekerasan struktural dan sistem kekuasaan yang begitu sangat dominan oleh patron klien di masa orde baru hingga saat ini.

Amerikanisasi BBM

Revrisond Baswir

Indonesia tampaknya benar-benar sedang menjadi sasaran empuk campur tangan Amerika. Ibarat adonan roti, melalui beberapa lembaga keuangan dan pendanaan internasional yang secara langsung dan tidak langsung berada di bawah kekuasaannya, Indonesia kini seperti sedang diremas-remas oleh Amerika untuk dibentuk menjadi donat atau roti keju.

Simak misalnya keributan di seputar kenaikan harga BBM yang terjadi belakangan. Jika ditelusuri ke belakang, boleh dikatakan hampir pada semua aspek perumusan kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM ini, sarat dengan campur tangan Amerika.

Venezuela yang Seksi

Para Pembela Venezuela

May 14, 2008 by mulyanihasan

Oleh Mulyani Hasan

Sekelompok anak muda di Jakarta membela Venezuela dari serangan media massa yang mendukung Amerika Serikat. Mereka tak sendiri. Anak muda di 30 negara membentuk kelompok solidaritas untuk Venezuela: menyiarkan kabar baik dari rakyat Venezuela yang tengah suka cita menyambut revolusi.Di pojok kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sore itu ada pertunjukan. Sebuah film dokumenter berjudul No Volveran diputar. Film itu merekam kehidupan rakyat Venezuela. Di sana ada revolusi tanpa moncong senjata. Sang revolusioner, Hugo Chavez, terpilih sebagai presiden secara konstitusional.

Rakyat begitu gegap gempita menyambut revolusi. Suka cita di mana-mana. Sangat memukau. Mereka bekerja keras, mengendalikan industri, membangun rumah-rumah, bersama-sama membuat konstitusi. Mereka melunasi utang luar negeri, menyalurkan kekayaan negeri, dan memutuskan hubungan dengan International Monetary Fund atau IMF.

Gejolak SDA

Semalam di TV. gejolak masalah sumber daya alam masih terjadi, aksi mahasiswa dari UIN Jakarta menolak kenaikan harga BBM, dan PT. Freeport diminta rakyat Papua hengkang dari bumi Papua dalam hal masalah non migas tambang mineral yaitu emas. Sejarah dan kronologis, dampak dan manfaat serta perbandingan  dengan negara lain tentu bagi kita sudah tidak asing lagi.

Akankah Kita Frustasi ?

Frustasi Itu dilarang keras maka berjuanglah !

Kekayaan SDA- Migas dan Non-Migas (mineral, dll.) kita sangat luarbiasa, bahkan lebih besar dari negara Timur Tengah hingga 25 tahun lebih. Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah sumber incaran para kapitalis-neolib dan sebangsanya untuk dicaplok, selain faktor kedua pangsa pasar yang luar biasa besarnya di Asia dengan jumlah penduduk 200 juta lebih, dan infrastruktur yang sudah terbangun.

Maka yang harus kita bangun adalah kesadaran, kerjakeras, kecerdasan, dan tindakan yang revolutioner  untuk  membangun bangsa.

Dengan adanya HAK ANGKET yang dilakukan parlemen kita berharap dapat memecahkan masalah mendasar yang dihadapi bangsa ini.

Indonesia Dijajah AS ?

Info Indonesia Juni 26, 2008

USAID Buat Draft UU MIGAS 2000: Indonesia Dijajah AS?

Berikut adalah dokumen USAID (United States Agency for International Development, Lembaga Pemerintah AS) tentang “Penguatan Pengaturan Bidang Energi” di Indonesia yang menunjukkan campur tangan pemerintah AS mengenai sektor energi Indonesia.

Sekitar 90% migas Indonesia “dikelola” oleh perusahaan Multi National Companye (MNC) seperti Exxon Mobil, Chevron, Halliburtons, Unocal, yang mayoritas berasal dari AS. Dari “kerjasama tersebut” MNC dari AS mendapat keuntungan yang sangat besar melebihi dari kontrak bisnis yang wajar. Sebagai contoh jika ongkos pompa minyak (tidak termasuk pengilangan dan distribusi ke SPBU) yang wajar hanya sekitar US$ 4/barrel (Rp 231/liter), maka MNC mengeruk keuntungan hingga US$ 50/barrel atau lebih dari 12 kali lipat. Jika dikalikan dengan 365 juta barrel/tahun maka keuntungan lebih MNC tersebut adalah Rp 154,5 trilyun.

Tak Ada Subsidi BBM

INFO INDONESIA

Download Revisi File Presentasi “Tak Ada Subsidi BBM” dan Penjajahan Kompeni

Secara matematis memang dengan jumlah konsumsi minyak 1,2 juta bph (barrel/hari), produksi 1 juta bph, dan impor 0,2 juta bph dengan biaya produksi US$ 15/barrel, harga jual US$ 77/barrel dan harga minyak Internasional US$ 125/barrel Indonesia harusnya untung US$ 49,4 juta per hari atau Rp 165,8 Trilyun/tahun(1 barrel=159 liter dan 1 US$ = Rp 9.200). Anda juga bisa menghitung sendiri dengan spreadsheet/kalkulator anda.

Tapi pernyataan rugi pemerintah bisa jadi satu kebenaran/bukan kebohongan karena “Cost Recovery” tahun 2008 untuk produksi sekitar 1 juta bph besarnya menurut LMND Rp 74 trilyun ditambah bagi hasil 15%. Deputi Operasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Dodi Hidayat mengungkapkan bahwa bagi hasil berikut cost recovery bisa mencapai 60:40.

Kebijakan Harga BBM Bertentangan Dengan Konstitusi

Kebijakan Harga BBM Bertentangan Dengan Konstitusi Dan Sarat Dengan Penyesatan (Artikel2) Minggu, 25 Mei 08

Mahkamah Konstitusi RI (MK) telah menguji Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, apakah isinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita. Vonisnya ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2004, dan dituangkan dalam PUTUSAN Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.

Putusan MK tersebut yang tentang kebijakan harga BBM berbunyi sebagai berikut : “Pasal 28 ayat (2) dan (3) yang berbunyi (2) Harga Bahan Bakar Minyak dan Harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar; (3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.”

Bingkai Retak Nasionalisme

BINGKAI RETAK NASIONALISME 2008 – 2009

Kita akan memiliki masa depan yang tidak pasti dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh SBY-Kala/

Kebijakan pemerintah semakin tidak memperdulikan hati nurani rakyat.

Kaya SDA

Kompas Senin, 28 April 2008 | 15:52 WIB

INDONESIA sesungguhnya memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah baik sumber energi berupa minyak dan gas maupun sumber-sumber pangan, namun anehnya kita sekarang justru tidak bisa menikmati secara penuh keuntungan dari kenaikan harga minyak dunia dan harga berbagai komoditas pangan yang saat ini sedang meroket. Pada tahun 1970-an, kita bisa menikmati kenaikan harga minyak karena Indonesia waktu itu sepenuhnya masih sebagai negara-negara pengekspor minyak.

Sekarang, Indonesia sudah menjadi net importir minyak sehingga kenaikan harga minyak dunia dirasakan dampaknya pada anggaran negara. Ibaratnya, kita bagaikan tikus yang nyaris mati di lumbung padi. Pemerintah dan DPR telah menyepakati anggaran subsidi bahan bakar minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2008 sebesar Rp 126 triliun.

Sedangkan konsumsi BBM bersubsidi yang disetujui dalam APBN-P 2008 sebanyak 39 juta kilo liter sementara produksi minyak (lifting) ditetapkan sebesar 927.000 barrel per hari dan patokan harga minyak sebesar 95 dolllar AS per barrel. Sekarang kita bisa mengamati secara bersama kenaikan harga minyak di pasar spot sudah mencapai 120 dollar AS per barrel bahkan diperkirakan hingga akhir tahun ini bisa saja mencapai 140 dollar AS per barrel.

Memang, patokan harga minyak dalam APBN tidak didasarkan pada harga minyak di pasar spot tetapi berpedoman pada harga rata-rata minyak Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) baik harga bulanan, tiga bulan maupun harga ICP tahunan. Dengan kata lain, harga minyak di ICP juga mengacu pada harga minyak dunia di pasar spot. Berdasarkan perhitungan sementara, saat ini harga ICP tiga bulan pertama tahun 2008 su dah mendekati 100 dollar AS per barrel.

Angka ICP tersebut merupakan batas terakhir dari kemampuan anggaran pemerintah tahun ini. Artinya, jika ICP diatas 100 dollar AS per barrel, harga BBM bersubsidi di dalam negeri dimungkinkan untuk dinaikkan oleh pemerintah kalau program penghematan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kalau Indonesia saat ini sedang deg-degan dengan kenaikan harga minyak dunia, negara-negara di Timur Tengah justru sekarang sedang bingung dengan uang yang melimpah dari keuntungan minyak dunia.

Kelebihan dana

Dalam Forum Ekonomi Islam Dunia (World Islamic Economic Forum -WIEF) keempat di Kuwait, tanggal 29 April-1 Mei 2008, berbagai negara berkumpul termasuk Indonesia yang mengirim delegasi sebanyak 70 orang. Delegasi Indonesia dipimpin Irman Gusman, yang juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhalangan hadir.

Forum itu dimanfaatkan oleh berbagai negara Islam untuk menjalin kerja sama di bidang ekonomi. Indonesia sudah pasti memiliki kepentingan untuk menarik para investor dari Timur Tengah termasuk dari Kuwait yang saat ini sedang kelebihan dana. Sebagai salah satu negara petro dollar, pendapatan perkapita Kuwait pada tahun 2007 sebesar 34.500 dollar AS dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa. Sementara Indonesia yang berpenduduk sekitar 210 juta jiwa, pendapatan per kapitanya hanya 2.000 dollar AS.

Ekspor minyak dari Kuwait pada tahun 2006 sebesar 40,3 miliar dollar AS atau naik dibandingkan tahun 2005 yang sebesar 36,9 miliar dollar AS. Dalam upaya memenuhi tuntutan untuk mengelola perekonomian, setelah diporak-porandakan oleh Irak pada awal tahun 1991, saat ini pemerintah Kuwait sedang mengembangkan berbagai proyek industri senilai 40 miliar dollar AS. Pengembangan proyek tersebut akan dilakukan dalam jangka waktu 15 tahun.

Beberapa mega proyek yang akan dibangun di Kuwait antara lain jalan layang diatas laut sepanjang 25 kilometer (Kuwait City ke Subbiya), Bubiyan International Port (pelabuhan kontainer senilai 1,2 miliar dollar AS), dan jalan network regional sepanjang 250 km. Rencana pengembangan berbagai mega proyek itu, sebagian besar dilakukan melalui dana yang sudah dimiliki oleh negara Kuwait sendiri.

Berbeda dengan di Indonesia, berbagai rencana kegiatan di sektor riil termasuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur lebih banyak mengandalkan pada dana-dana dari investor. Saat ini pemerintah tidak lagi berperan lagi sebagai penggerak utama perekonomian nasional seperti di zaman rezim Orde Baru.

Peran swasta dan masyarakat luas sangat diandalkan untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sekarang sebenarnya kita tidak bisa lagi terbius pada ungkapan hampa yang menyebutkan Indonesia negara kaya raya, tapi ternyata tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekayaan yang dipunyai Indonesia. Namun, tidak berarti kita harus pesimis dengan masa depan bangsa Indonesia.

(Tjahja Gunawan / tjahjag@yahoo.com)

Misteri Timbunan Minyak

BP Migas Belum Periksa Minyak 14 juta Barel

Misteri Timbunan Minyak

Kompas/Lucky Pransiska

Pengeboran minyak di Rig OW 700/40 milik Pertamina EP di Desa Samudra Jaya, Kecamatan Bekasi, Jawa Barat, mencapai kedalaman 2.150 meter, Selasa (27/3). Minyak mentah dari anjungan ini diolah di kilang minyak Balongan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Artikel Terkait:

• Minyak Betah di 136 Dollar AS
• Dua Minggu, Waktu Pertamina Jual Timbunan Minyak
• SBY Panggil Para Pimpinan Perusahaan Migas
• DPR Berang, Minta BPK Audit Minyak
• Minyak Menumpuk, BP Migas Tegur Pertamina

Jumat, 13 Juni 2008 | 09:07 WIB

JAKARTA,JUMAT –  Makin misterius saja keberadaan timbunan minyak mentah sebanyak 14 juta barel. Badan Pengatur Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), yang pertama kali mengungkap keberadaan timbunan minyak itu, ternyata hanya mengantongi angka berdasarkan laporan dari kontraktor production sharing (KPS) minyak.

BP Migas mengakui tidak mampu mengecek langsung lantaran sumber dayanya masih terbatas. “Laporan itu memang hanya dari KPS, namun kami yakin data itu memang benar,” kata Wakil Kepala BP Migas Abdul Muin, kemarin (12/6).

Bisa jadi, laporan mengenai jumlah itu memang benar adanya. Namun, yang perlu mernjadi perhatian, benarkah seluruh minyak mentah itu masih tertimbun di penampungan milik KPS? Sebab bisa saja terjadi, sebenarnya minyak tersebut sudah dijual. Namun Pertamina, yang bertugas menjualnya, belum melapor ke BP Migas. Seandainya hal terakhir yang terjadi, negara juga merugi. Maklum, status minyak itu adalah jatah bagi hasil untuk pemerintah. Seandainya minyak itu laku 100 dollar AS per barel, nilai seluruh minyak itu mencapai 1,4 miliar dollar AS. Mengendap sebulan saja di bank, potensi bunganya tentu sungguh besar.

Sejauh ini, baru PT Medco Energy yang membantah telah menyimpan lifting. “Minyak itu tidak ada di kami,” kata Hilmi Panigoro, Presiden Komisaris PT Medco Energy, Adapun KPS lain tak bersedia berkomentar.

Untuk mencari titik terang soal ini, Pertamina juga akan meminta setiap KPS melaporkan jumlah minyak yang belum terangkut. “Kami kan enggak tahu, minyak itu berada di mana,” kata Juru Bicara Pertamina Wisnuntoro.

Pertamina bahkan menyatakan akan segera menjual begitu mengetahui tempat penyimpanannya. Pertamina mengklaim telah menyiapkan 36 kapal tanker milik sendiri dan 120 kapal sewaan untuk mengangkut timbunan minyak itu. (Sanny Cicilia Simbolon, Hans Henricus Benedictus)

Sumber : KONTAN

 

Indonesia Raya

Lihat mahasiswa dan rakyat demonstrasi. Lihat harga-harga mulai naik. Lihat supir-supir angkot protes minta harga BBM dikembalikan  seperti semula, begitupula aksi serupa lainnya dengan nada tuntutan yang sama. Kenyataan realitas sosial itu berbeda sekali, jika melihat pameran bergaya  profesional penawaran 25 blok migas kita saat ini, membuat kita semua bertambah khawatir seperti dimasa lalu. Sense of crisis ditakutkan semakin hilang dari pemerintah. Berdebat dalam mempertahankan prinsip dan dialog yang jernih hari ini, masih lebih baik dibandingkan masa datang yang gelap untuk kita semua.

Orientasi dimasa datang mengenai blok migas semakin tambah remang-remang dan tak pasti. Kepemilikan dan pengelolaan asset sektor publik strategis semakin menakutkan dan meragukan dengan akan dikuasainya 25 blok migas kita, menambah jumlah blok sebelumnya 10 blok pada tahun 2004 yang terbukti  kita kehilangan daya tawar, dan gagal meningkatkan pasokan kebutuhan dalam negeri yang hanya 1 juta bph. Yang tersisa cadangan sebesar 50 juta barel, mestinya ini dapat digunakan untuk menutupi kekurangan 200.000 bph hingga awal tahun 2009 dari blok Cepu 170.000 bph, dan blok lainnya yang mulai beroperasi. Jadi sebetulnya posisi pemerintah masih sangat aman untuk tidak menaikan harga BBM.

For Sale 25 Blok Migas

Pemerintah menawarkan 25 blok migas
Kamis, 29 Mei 08

Jakarta, Koran Internet: Pemerintah menawarkan 25 blok minyak dan gas (migas) yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengumuman penawaran tersebut disampaikan Dirjen Migas Departemen ESDM Luluk Sumiarso saat penutupan Konvensi dan Pameran Indonesian Petroleum Association (IPA) ke-32 di Jakarta, Kamis.

Hadir pula dalam kesempatan itu Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan Kepala Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) R Priyono.

Ke-25 blok itu adalah tujuh blok di Sumatera yakni East Seruway di lepas pantai Sumatera bagian utara, South CPP di daratan Sumatera bagian tengah, South West Bukit Barisan di daratan Sumatera Barat dan bagian tengah, Lirik II di daratan Sumatera bagian tengah, dan West Tungkal di daratan Sumatera bagian tengah.

Selanjutnya, empat blok di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yakni East Muriah di lepas pantai utara Jatim, Madura di lepas pantai utara Jatim, North Bali II di lepas pantai utara Bali, dan North Sumbawa II di lepas pantai utara NTB.

Empat blok di Kalimantan dan Selat Makassar yakni West Sageri di Selat Makasar, South East Ganal I di Selat Makassar, South East Sanggata di daratan dan lepas pantai Kaltim, dan South Bengara II di daratan dan lepas pantai Kaltim.

Selain itu, empat blok di Sulawesi yakni North Bone di daratan dan lepas pantai Sulsel, South Matindok di daratan dan lepas pantai Sulteng, Bone Bay di daratan dan lepas pantai Sultra, dan Buton I di daratan dan lepas pantai Sultra.

Terakhir, enam blok di Maluku dan Papua yakni North Masela di lepas pantai Arafura, Arafura Sea di di lepas pantai Arafura, West Papua I di daratan dan lepas pantai Papua Barat, West Papua II di daratan dan lepas pantai Papua Barat, dan West Papua III di daratan dan lepas pantai Papua Barat.

Pengambilan dokumen dimulai 17 Juni dan batas akhir penyampaian dokumen 31 Juli 2008.

Luluk menambahkan, pemerintah akan menawarkan lagi 25 blok migas pada Oktober mendatang.(Ken/Ant)

Dijual 10 Blok Thn 2004

Pemerintah Tawarkan 10 Blok Migas Baru  ›
Jakarta, Kompas, 28-06-2004 – Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) menawarkan 10 blok(wilayah kerja) minyak dan gas (migas) 2004 kepada investor dengan batas akhir dokumen penawaran pada 30 September 2004. Blok yang akan dijual itu, menurut Dirjen Migas Iin Arifin T di Jakarta, Senin (28/6), meliputi blok Lheukseumawe, Aceh, Ujung Kulon, Banten, Northeast Madura III, IV, V, Jatim, Rote I dan II NTT, Babar, Selaru Maluku Tenggara, Manokwari, Papua. Iin menegaskan, kondisi fiskal dan pembagian keuntungan dari 10 blok tersebut berbeda-beda, tetapi semangatnya memberikan insentif kepada para investor. Dia mencontohkan untuk Blok Lheukseumawe seluas 5.908,24 km2 hak pemerintah setelah pajak sebesar 75 persen untuk minyak dan 60 persen untuk gas, sedang hak investor setelah pajak 25 persen untuk minyak dan 40 persen untuk gas. “Kondisi ini berbeda dari split bagi hasil biasanya yakni sebesar 85:15 untuk minyak dan 70:30 untuk gas,” katanya. Selain itu, pemerintah dalam penawaran kali ini memberikan insentif terhadap pengeluaran modal untuk pengembangan yakni sebesar 110 persen. Karena itu, pengeluaran tiap satu dolar AS dari kontraktor diganti pemerintah sebesar 2,1 dolar AS. “Ini di luar split bagi hasil,” katanya. Iin juga menyebutkan dari 10 blok itu setidaknya sudah tiga blok yang telah diminati oleh calon investor dan sebanyak delapan perusahaan telah membeli data paket maupun data hasil survei spekulatif di wilayah kerja yang ditawarkan. (Ant/edj)

 

Subsidi BBM Bukan Uang Keluar

Subsidi BBM Bukan Pengeluaran Uang. Uangnya Dilarikan Kemana?
Jumat, 11 April 08

Dengan melonjaknya harga minyak mentah di pasaran dunia sampai di atas US$ 100 per barrel, DPR dan Pemerintah menyepakati mengubah pos subsidi BBM dengan jumlah Rp. 153 trilyun. Artinya Pemerintah sudah mendapat persetujuan DPR mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 153 trilyun tersebut untuk dipakai sebagai subsidi dari kerugian Pertamina qq. Pemerintah. Jadi akan ada uang yang dikeluarkan?

Saya sudah sangat bosan mengemukakan pendapat saya bahwa kata “subsidi BBM” itu tidak sama dengan adanya uang tunai yang dikeluarkan. Maka kalau DPR memperbolehkan Pemerintah mengeluarkan uang sampai jumlah yang begitu besarnya, uangnya dilarikan ke mana?

LP3ES

MENYOAL INSENTIF  SISTIM  BAGI HASIL
DAN POLITIK MIGAS INDONESIA

20 September 2007

Oleh: Pri Agung Rakhmanto  Divisi Penelitian LP3ES

Kwik vs Exxon Mobil Di Cepu

May 15, 2008 11:42 AM
Terjajah ExxonMobil di Cepu

Oleh: Kwik Kian Gie

Kali ini saya tidak akan membahas tentang pengertian subsidi –apakah itu sama dengan uang tunai yang harus keluar atau tidak- dan hal-hal teknis lain seperti itu. Saya akan membahas tentang negara kaya yang menjadi miskin kembali karena terjerumus ke dalam mental kuli yang oleh penjajah Belanda disebut mental inlander. Mental para pengelola ekonomi sejak 1966 yang tidak mengandung keberanian sedikit pun, yang menghamba, yang ngapurancang ketika berhadapan dengan orang-orang bule. Ibu pertiwi yang perut buminya mempunyai kandungan minyak sangat besar dibanding kebutuhan nasionalnya, setelah 60 tahun merdeka hanya mampu menggarap minyaknya sendiri sekitar 8 persen. Sisanya diserahkan kepada eksplorasi dan eksploitasi perusahaan-perusahaan asing.

Apa pekerjaan dan sampai seberapa jauh daya pikir para pengelola ekonomi kita sejak merdeka sampai sekarang? Istana Bung Karno dibanjiri para kontraktor minyak asing yang sangat berkeinginan mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak bumi di Indonesia. Bung Karno menugaskan Chairul Saleh supaya mengizinkannya hanya sangat terbatas. Putrinya, Megawati, bertanya kepada ayahnya, mengapa begitu? Jawaban Bung Karno kepada putrinya yang baru berumur 16 tahun, “Nanti kita kerjakan sendiri semuanya kalau kita sudah cukup mempunyai insinyur-insinyur sendiri.”

Artinya, Bung Karno sangat berketetapan hati mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak oleh putra-putri bangsa Indonesia sendiri. Mengapa sekarang hanya sekitar 8 persen? Lebih menyedihkan ialah keputusan pemerintah memperpanjang kerja sama dengan Exxon Mobil (Exxon) untuk blok Cepu selama 20 tahun sampai 2030.

Kwik dan Harkitnas (2)

Nasionalisme Sudah Mati, Kuno dan Katak Dalam Tempurung? (Artikel 2)
Minggu, 25 Mei 08

 

Hari ini kita berbicara tentang “membangun kekuatan nasional untuk kemandirian bangsa.” Membangun kekuatan nasional untuk kemandirian bangsa tidak dapat dilepaskan dari semangat nasionalisme. Pengertian nasionalisme itu memang dipertanyakan dalam dunia yang sedang dalam arus besar globalisasi. Banyak kaum teknokrat kita yang mempertanyakan apakah nasionalisme masih relevan sekarang ini?

Bagaimana duduk persoalan yang sebenarnya? Apakah benar bahwa globalisasi mesti bertentangan dengan nasionalisme? Mari kita telusuri.

Menurut keyakinan saya, hipotesa bahwa nasionalisme sudah mati dan tidak relevan lagi hanya dipakai sebagai alasan untuk membuat Indonesia tidak mandiri, agar menjadi target penghisapan kekayaannya.

Kalau selama penjajahan yang tiga setengah abad lamanya itu kita dihadapkan pada kekuatan senjata kaum penjajah, yang kita hadapi sekarang bukanlah senjata, melainkan pikiran-pikiran yang membuat kita tidak dapat bergerak secara merdeka. Mengapa? Bukankah kita negara yang sudah merdeka dan berdaulat penuh? Memang, tetapi kalau kita berani melanggar pikiran-pikiran yang dominan atau main stream thoughts dari masyarakat internasional, kita dianggap melakukan pelanggaran konvensi yang harus dihukum dengan diisolasinya Indonesia dari masyarakat internasional. Beranikah kita menghadapi isolasi dengan segala konsekuensinya? Banyak bangsa yang berani, antara lain China, Malaysia, Venezuela.

Tidak demikian dengan Indonesia. Sejak bulan November tahun 1967 Indonesia sudah menyerahkan dirinya untuk diatur dan dijadikan target penghisapan oleh korporasi internasional. Para pemimpin kita sendiri yang ketika itu menuntun korporatokrasi mulai beroperasi di Indonesia atas dasar infra struktur hukum yang dirancang oleh korporasi-korporasi asing. Dalam makalah ini faktanya akan saya kemukakan.

Maka musuh kita untuk meraih kembali kemandirian bangsa bukan hanya aturan main yang ditentukan oleh lembaga-lembaga internasional, tetapi di dalam tubuh bangsa kita sendiri diperkuat oleh sekelompok elit intelektual yang besar pengaruhnya dalam pembentukan opini publik, betapapun tidak masuk akalnya pikiran-pikiran main stream yang menjelma menjadi aturan, konvensi, dogma dan doktrin yang bagaikan sabda Tuhan yang mutlak.

Kesemuanya ini ditambah dengan demokratisasi yang dinamakan reformasi, yang dalam kenyataannya telah berkembang dan menjelma menjadi kekalutan atau chaos dan anarki. Kondisi ini tidak mungkin dibenahi tanpa adanya pimpinan yang sangat kuat kepribadiannya, berani mengambil resiko besar dan berani memerintah dengan tangan besi.

Pimpinan baru yang sangat kuat tersebut harus berani melibas atau paling tidak mengkerdilkan pengaruh Mafia Ekonom Orde Baru. Mereka tidak punya pendirian. Mereka sudah mulai berpengaruh ketika Bung Karno mendirikan KOTOE. Mereka menjadi pemegang kendali mutlak selama zaman Orde Baru. Dalam era Gus Dur, mereka melekatkan diri melalui lembaga-lembaga baru yang tidak pernah dikenal sebelumnya dalam ketatanegaraan kita, yaitu Dewan Ekonomi Nasional dan Tim Asistensi pada Menko EKUIN, yang disponsori dan dipaksakan kepada Gus Dur oleh kekuatan-kekuatan internasional.

Dalam era Megawati mereka kembali sepenuhnya sebagai menteri-menteri yang menguasai dan menentukan kebijakan ekonomi. Dalam era ini telah diambil keputusan-keputusan dalam bidang ekonomi yang lebih memperpuruk dan melapangkan jalan guna pengedukan kekayaan alam kita, pembenaran tentang diobralnya asset nasional kepada swasta, terutama swasta asing, dan sekarang dalam era SBY, kendali ekonomi semakin kokoh ada di kekuatan asing.

Bagaimana caranya? Doktrin mereka adalah bahwa Indonesia harus menjadi bagian dari borderless world, tidak boleh memasang pagar apapun juga untuk melindungi dirinya sendiri. Sistem lalu lintas devisa haruslah bebas mengambang total, BUMN harus dijual kepada swasta, sebaiknya swasta asing, karena hanya merekalah yang mampu mengurus perusahaan. Pendeknya liberalisasi total, globalisasi total, dan asingisasi total. Slogan propaganda mereka adalah “Apakah A Seng lebih baik daripada Asing?”, dan “BUMN minta diinjeksi uang oleh pemerintah, tetapi perusahaan asing membayar pajak kepada pemerintah.” Kalimat-kalimat ini berkumandang dalam sidang-sidang kabinet Megawati.

Maka dalam rangka membangun kekuatan nasional, yang pertama harus kita lakukan adalah menumbangkan doktrin-doktrin anti nasionalisme yang terus menerus tanpa bosannya harus kita ulangi lagi dan ulangi lagi.

Marilah kita bahas apakah benar bahwa nasioanlisme memang sudah mati dan tidak relevan lagi? Tidak dapat dipungkiri bahwa tatanan dunia telah berubah banyak, dan globalisasi adalah hal yang riil. Namun kalau dikatakan bahwa nasionalisme sudah mati dan tidak relevan lagi adalah kesalahan besar. Lagi-lagi adalah kelompok Mafia Ekonom Orde Baru yang sangat gigih menyuarakan bahwa nasionalisme adalah bagaikan katak dalam tempurung, hanya dianut oleh orang-ornag kuno yang tidak berpendidikan dan sudah sangat ketinggalan zaman tentang bagaimana dunia bekerja.

Mereka membutakan diri bahwa Presiden George W. Bush, baik dalam tutur katanya maupun dalam simbolisme-nya jelas seorang nasionalis sejati. Setiap hari dia menyematkan pin bendera Amerika Serikat pada dadanya, hal yang dilakukan oleh banyak dari para menterinya. Lebih dari itu, Bush menganjurkan supaya setiap orang Amerika setiap harinya menyematkan bendera Amerika di dadanya, dan hampir setiap department store menjualnya. Mengacu pada pengalaman di tahun 1942, Bush menganjurkan semua majalah di Amerika memasang bendera Amerika pada cover-nya. Kata-katanya adalah : “July 1942 United we stand. In July 1942, America’s magazine publishers joined together to inspire the nation by featuring the American flag on their covers. Be inspired.”

Bagaimana Mafia Ekonom Orde Baru? Beranikah Anda menghujat Amerika sebagai ketinggalan zaman, katak dalam tempurung, tidak mengerti globalisasi dan seterusnya?

Pada tanggal 18 Maret 2002 Uni Eropa berkumpul di Barcelona menyelenggarakan konperensi tingkat tinggi yang kesimpulannya penuh dengan nasionalisme Eropa. Memang sudah bukan negara-negara Eropa secara individual, tetapi menjadi Uni Eropa. Jelas sekali semangat kebangkitan kembali nasioanlisme Eropa yang terang-terangan membandingkan dirinya dengan Amerika Serikat dengan semangat yang tidak mau kalah. Kita tidak perlu mengemukakan fakta-fakta betapa Malaysia, Jepang dan China tidak pernah tidak nasionalistis.

Jauh sebelum itu, Edith Cresson sebagai Menteri Perdagangan Perancis membeli pabrik elektronik Thomson dengan teknologi primitif untuk dijadikan BUMN. Paberik ini dibeli dan dijadikan BUMN karena kalah bersaing dengan Jepang dan mengalami kerugian besar. Ketika ditanya oleh parlemen Perancis mengapa, Edith Cresson menjawab bahwa dia tidak bisa melihat pasaran consumers electronics Perancis didominasi oleh Jepang. Bukankah ini nasionalisme? Ataukah harus dikatakan bahwa parlemen Perancis bersama-sama dengan Menteri Perdagangannya adalah katak dalam tempurung?

Philips membeli Grundig yang hampir bangkrut. Ketika saya tanyakan langsung kepada Komisaris Utamanya, Prof. Dekker, dia menjawab bahwa dia tidak bisa menerima pasaran elektronik Jerman didominasi oleh Jepang.

Ketika Hollywood dibeli oleh Sony, Sony dibuat bangkrut oleh para artis yang walaupun sudah menandatangani kontrak, tidak muncul ketika harus dibuat filmnya. Mereka menantang Sony supaya semua artis diperkarakan sebagai pengingkaran kontrak. Apakah sikap ini bukan nasionalisme Amerika? Dan apakah ini nasionalisme sempit?

Ketika IMF menekan kami untuk membebaskan bea masuk beras dan gula sampai nol persen, Eropa, Amerika dan Jepang memberlakukan bea masuk yang tinggi untuk produk-produk pertanian demi melindungi para petaninya. Apakah itu bukan nasionalisme, yang bahkan sangat tidak adil dan mau menangnya sendiri?  Oleh Kwik Kian Gie  Sumber : www.koraninternet.com

Kwik dan 100 Thn Harkitnas (1)

100 Tahun Kebangkitan Nasional (Artikel 1)
Rabu, 14 Mei 08

Benarkah negara bangsa kita justru terpuruk 100 tahun setelah dicanangkannya kebangkitan nasional?

Berbeda dengan kebiasaan, saya mulai dengan suasana batin dari hampir semua anak bangsa yang peduli, bahwa negara bangsa kita sedang terpuruk pada tahapan yang mendekati titik nadir.

Kwik BBM Jilid II

Kebijakan Harga BBM Bertentangan Dengan Konstitusi Dan Sarat Dengan Penyesatan (Artikel2)
Minggu, 25 Mei 08

Mahkamah Konstitusi RI (MK) telah menguji Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, apakah isinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita.

Vonisnya ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2004, dan dituangkan dalam PUTUSAN Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.

Putusan MK tersebut yang tentang kebijakan harga BBM berbunyi sebagai berikut : “Pasal 28 ayat (2) dan (3) yang berbunyi (2) Harga Bahan Bakar Minyak dan Harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar; (3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.”

Kwik Jilid 1

Istilah Subsidi BBM Menyesatkan. Mengapa Dipakai Untuk Menaikkan Harga Lagi?? (Artikel 1)
Kamis, 15 Mei 08

Dalam tulisan ini saya membuat beberapa kalkulasi tentang jumlah uang yang masuk karena penjualan BBM dan uang yang harus dikeluarkan untuk memproduksi dan mengadakannya. Hasilnya pemerintah kelebihan uang. Mengapa dikatakan pemerintah harus mengeluarkan uang untuk memberi subsidi, sehingga APBN-nya jebol. Dan karena itu harus menaikkan harga BBM yang sudah pasti akan lebih menyengsarakan rakyat lagi setelah kenaikan luar biasa di tahun 2005 sebesar 126%.

LIPI: Akibat BBM Naik Kejahatan Meningkat

Laporan wartawan Persda Network Hasanuddin Aco

Kompas.com, 28-5-2008 – Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) memperkirakan angka kriminalitas akan meningkat sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Kenaikan harga BBM hampir pasti akan menyebabkan semakin sempitnya lapangan kerja baru akibatkan pengangguran bertambah, dan yang jelas akan memicu angka kriminalitas,” kata Peneliti P2E LIPI Dr Wijaya Adi di Jakarta, Rabu (28/5).

 

Dia mencontohkan, ketika Pemerintah menaikkan harga BBM tahun 2005 lalu angka kriminalitas juga naik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah tindak pidana 2005 sebesar 256.431 kasus, sedangkan sebelum menaikkan harga BBM, tepatnya 2004, angka kriminal 220.886 kasus. “Dengan kata lain angkanya naik 16,09 persen,” katanya.

 

Baca berita selengkapnya di:

http://www.kompas.com/read/xml/2008/05/28/14074576/lipi.kenaikan.bbm.picu.kriminalitas

Ketahanan Pangan

Triwulan I 2008, Ekspor Produk Pertanian Naik 41%

28 April 2008 Seiring dengan meningkatnya ekspor nonmigas, selama Triwulan I 2008 eskpor pertanian Indonesia meningkat 41% dibanding ekspor pada periode tahun sebelumnya. Kinerja ekspor sektor pertanian ini melebihi kinerja sektor perindustrian dan sektor pertambangan.

Berita resmi Statistik BPS April 2008 melaporkan bahwa ekspor Indonesia pada triwulan I meningkat sekitar 28,53% dibanding periode yang sama tahun 2007. Prestasi ini berasal dari kenaikan ekspor migas migas sebesar 53,75% dan ekspor nonmigas sebesar 25%.Eskpor nonmigas selama periode Januari-Februari mencapai nilai 17.020,8 juta dolar atau sekitar 78,74% dari nilai total ekspor pada periode yang sama.

Nilai ekspor pertanian selama dua bulan pertama tahun 2008 mencapai nilai 682,2 juta dolar AS atau sekitar 3,16% dari nilai total ekspor Indonesia yang mencapai 21.617,5 juta dolar. Dari segi nilai, kontribusi sektor pertanian memang masih di bawah sektor lain, tetapi dari segi angka pertumbuhan ekspor pertanian telah melebihi pertumbuhan ekspor sektor lainnya. Ekspor sektor industri misalnya tumbuh mencapai 31,34%, sedang ekspor sektor pertambangan mengalami penurunan(-7,50%).

Peningkatan terbesar ekspor nonmigas berasal dari karet dan barang-barang dari karet serta komoditas lemak & minyak nabati/hewan. Eskpor lemak dan minyak meski menurun pada bulan Februari, secara keseluruhan ekspor pada Jan-Feb 2008 mencapai nilai 2.639,8 juta dolar. Artinya masih jauh di atas prestasi ekspor Jan-Feb 2007 (1.116,5 juta dolar). Nilai ekspor komoditas ini punya kontribusi sekitar 15,51% terhadap total ekspor nonmigas. Sedang jika digabung, ekspor karet dan lemak & minyak punya kontribusi sekitar 22,61% terhadap total ekspor nonmigas.

Uni Eropa, Jepang, AS, Singapura dan Cina merupakan negara tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia. Berdasarkan nilai, kontribusi masing-masing negara tujuan ekspor berturut-turut adalah 14,53 (Uni Eropa), 12,96 (Jepang), 11,52% (AS), 9,31% (Singapura), dan 7,43% (Cina).Sementara itu, total impor nonmigas pada Jan-Feb 2008 mencapai 10.991,1 juta dolar atau naik 47,5% dibanding tahun lalu. Khusus untuk barang konsumsi, nilai impornya mencapai 1.149,9 juta dolar atau naik sekitar 28,68% dari tahun lalu. Impor serelia sendiri mencapai 394 juta dolar atau sekitar 3,58% dari nilai impor total Indonesia.

sbr : http://antonapriyantono.com/

Biaya Produksi Bensin

Info Indonesia

 

Mei 21, 2008

Berapa Biaya Produksi Bensin di Indonesia?

Diarsipkan di bawah: Ekonomi — nizaminz @ 10:01 am

Berapa biaya produksi bensin dari memompa dari perut bumi hingga sampai di SPBU/Pom Bensin?Berikut rincian produksi minyak menjadi bensin dari Statistik Energi Resmi Pemerintah AS

Pada tanggal 12 Mei 2008 biaya Distribusi, Marketing, dan keuntungan US$ 2,52/barrel untuk Branded dan US$ 1,26/barrel untuk NonBranded.

Ada pun Ongkos Pengilangan dan Keuntungan US$ 9,57/barrel untuk Branded dan US$ 10,94/barrel untuk Unbranded. Total biaya pengilangan dan distribusi terendah jadi US$ 10,94/barrel. Ini di AS yang tarif Marketing dan gaji pegawainya puluhan kali lipat dari di Indonesia. Menurut saya di Indonesia harusnya tidak lebih dari US$ 7/barrel.

1 Barel (42 Gallon)

Info Indonesia

Mei 28, 2008

1 Barrel (42 Gallon) Minyak Mentah Menghasilkan 44 Gallon Produk Minyak

Diarsipkan di bawah: BBM — nizaminz @ 9:52 am

Dari situs US Energy Information Administration dijelaskan bahwa dari 1 barrel (42 gallon) minyak setelah dikilang jadi 44 galon lebih produk minyak yang punya daya jual. Bahkan untuk Avtur harganya lebih tinggi dari bensin. Berikut penjelasannya.

Setelah minyak mentah diangkat dari dalam tanah kemudian dikirim ke kilang minyak lewat pipa, kapal, atau tongkang. Di Pengilangan berbagai bagian minyak mentah dipisah menjadi berbagai produk minyak yang bermanfaat. Minyak mentah diukur dalam barrel = 42 US Gallon = 159 liter. 42 galon (1 barrel) minyak akan menghasilkan lebih dari 44 gallon produk minyak. Tambahan 2 gallon itu serupa dengan popcorn (jagung letup) yang bertambah besar setelah meletup. 

1 Barrel (42 gallon) minyak mentah ketika dikilang akan menghasilkan:

Produk Minyak	Gallon
Produk lain	7.27
LPG	1.72
Avtur	3.82
Heavy Fuel Oil	1.76
Minyak Bakar	1.75
Diesel	9.21
Bensin	19.25
Total	44.78

Produk lain dari minyak terdiri dari: tinta, crayon, permen karet, deodorant, ammonia, aspal, dsb.

http://www.eia.doe.gov/kids/energyfacts/sources/non-renewable/oil.html#Howformed

 

After crude oil is removed from the ground, it is sent to a refinery by pipeline, ship or barge. At a refinery, different parts of the crude oil are separated into useable petroleum products. Crude oil is measured in barrels (abbreviated “bbls”). A 42-U.S. gallon barrel of crude oil provides slightly more than 44 gallons of petroleum products. This gain from processing the crude oil is similar to what happens to popcorn, it gets bigger after it is popped.

One barrel of crude oil, when refined, produces about 20 gallons of finished motor gasoline, and 7 gallons of diesel, as well as other petroleum products. Most of the petroleum products are used to produce energy. For instance, many people across the United States use propane to heat their homes and fuel their cars. Other products made from petroleum include: ink, crayons, bubble gum, dishwashing liquids, deodorant, eyeglasses, records, tires, ammonia, and heart valves.

Revrisond Baswir-Skenario Liberalisasi Sektor Migas

EraMuslim.com. 27 Mei 2008. Kenaikan harga BBM sebenarnya merupakan satu bagian kecil dari upaya liberalisasi sektor migas di negeri ini. Nantinya, Pertamina, perusahaan miyak yang selama ini menjadi pengelola tunggal itu akan bersaing dengan lebih dari 40 perusahaan migas asing yang sudah mengantongi izin untuk membuka 20.000 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Indonesia, dengan harga standar internasional.

Berikut ini perbincangan dengan Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada Drs. Revrisond Baswir, M.B.A, yang ditemui dalam Seminar Peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung DPR, Jakarta. Berikut petikannya:

Kenaikan BBM ini kedepannya akan berdampak seperti apa? 

Untuk mengetahui dampak kenaikan harga BBM, kita harus tahu persis latar belakang dan motivasi. Kalau menurut pemerintah, latar belakangnya apakah untuk mengoreksi yang tidak tepat sasaran, untuk menghemat konsumsi BBM, termasuk untuk menghindari penyelundupan dan sebagainya. Saya kira itu alasan yang dicari-cari, bukan penjelasan namun justru mengaburkan dari motif sebenarnya. Alasan yang sebenarnya adalah sejak pemerintah menandatanganani LOI 1998 di mana kita tunduk pada IMF untuk melepas harga BBM ke harga internasional. Ini sebenarnya bukan soal kenaikan, tapi soal proses bertahap melepas harga BBM ke harga pasar sesuai garis IMF, dan itu sudah difollow up oleh pemerintah yang sejak 1999 sudah membuat draft UU Migas yang baru, tapi pada waktu itu bentrok dengan Pertamina.

Lalu pada tahun 2000, Amerika masuk lewat USAID menyediakan utang untuk memulai proses liberalisasi sektor migas itu. Salah satu yang dikerjakan USAID dalam rangka liberalisasi itu adalah menyiapkan draft UU yang baru, bekerjasama dengan IDB dan World Bank menyiapkan reformasi sektor energi secara keseluruhan. Dalam UU Migas jelas, pasal 28 ayat 2 UU migas mengatakan harga BBM dilepas ke mekanisme pasar, sudah jelas itu.

Yang jadi masalah kemudian, segera setelah UU Migas keluar, pemerintah segera membuka izin bagi perusahaan-perusahaan asing untuk masuk ke berbagai tahap dalam proses migas di tanah air, mulai dari hulu sampai ke hilir. Dan bahkan mereka mengendalikan izin untuk perusahaan asing untuk membuka SPBU, sampai lebih dari 40 perusahaan yang sudah pegang izin untuk membuka SPBU itu. Masing-masing perusahaan diberi kesempatan membuka sekitar 20.000 SPBU di seluruh Indonesia. Target mereka sebenarnya pada 2005 harga BBM sudah bisa dilepas ke pasar, hanya saja di tengah jalan UU migas dibawa ke Mahmakah Konstitusi (MK) oleh serikat pekerja pertamina, disidangkan di MK. Dan pasal 28 tentang pelepasan harga ke pasar itu dibatalkan MK, karena bertentangan dengan konstitusi. Itu sebenarnya yang menggganjal.

Masalahnya mereka kan tidak mau menyerah, setelah dinyatakan UU itu bertentangan dengan konstitusi, mereka jalan terus dengan istilah baru, dari istilah harga pasar menjadi “harga keekonomian”, itu hanya untuk berkelit saja. Karena harga pasar dilarang MK, maka ganti yang lain, tetapi maksudnya sama.

Isu yang tepat dalam kasus ini adalah liberalisasi sektor migas dan pelepasan harga BBM ke harga pasar. Jadi kalau kita lihat, setelah rencana itu gagal tahun 2005, dan muncul istilah harga keekonomian. Maka kini target pemerintah sesuai dengan apa yang diakatakan oleh Pak Budiono (Menko Perekonomian, dulu), setelah naik pada 24 Mei kemarin, diperkirakan pada September 2008 akan naik lagi secara bertahap, sampai ditargetkan selambat-lambatnya 2009 sudah sesuai dengan harga pasar minyak dunia. Sama dengan patokan di New York, kalau dieceran mencapai Rp 12.000 per liter.

Baca artikel selengkapnya di:

http://www.eramuslim.com/berita/bc2/8527161342-revrisond-baswir-kenaikan-bbm-cuma-alasan-ciptakan-liberalisasi-sektor-migas.htm

 

Rakyat Miskin Naik

Jumlah Penduduk Miskin Melonjak

JAKARTA (SINDO) – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan menyebabkan jumlah penduduk miskin dan penganggur melonjak. Berdasarkan analisis Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),jumlah penduduk miskin pada akhir 2008 akanmencapai41,1jutajiwa(21,92%), naik 4,7 juta jiwa dibandingkan Maret 2007 yang sebesar 37,2 juta jiwa (16,58%).

“Kenaikan harga BBM meningkatkan garis kemiskinan menjadi Rp195.000/orang/bulan sehingga semakin banyak masyarakat yang menjadi miskin,” kata peneliti ekonomi Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI) Maxensius Tri Sambodo di Jakarta kemarin. Simulasi dampak sosial ekonomi kenaikan harga BBM yang dirilis P2E LIPI menunjukkan,program bantuan langsung tunai (BLT) hanya mampu menahan 12 juta orang untuk tidak jatuh miskin.

Bila tanpa BLT, jumlah orang miskin diperkirakan mencapai 53,7 juta jiwa (28,64%). “Kami sama-sama memakai parameter BPS (Badan Pusat Statistik), yaitu merupiahkan nilai kalori makanan setara 2.100 kalori per hari,” tutur dia. Dia menjelaskan, perhitungan jumlah penduduk miskin tahun 2007 oleh BPS menggunakan garis kemiskinan Rp166.697/orang/bulan.

Inflasi yang diperkirakan mencapai 11,2% pada 2008 membuat harga barang kebutuhan pokok menjadi mahal sehingga menaikkan garis kemiskinan menjadi Rp195.000. “Satu hal yang perlu dicatat,manakala BLT berhenti, jumlah penduduk miskin akan melonjak,” imbuh peneliti senior P2E LIPI Wijaya Adi. Hal yang sama juga terjadi pada angka pengangguran.Kenaikan harga BBM diproyeksikan membuat 348.116 orang kehilangan potensi mendapatkan pekerjaan.

Alasannya, kenaikan harga BBM membuat pertumbuhan ekonomi tahun ini berpeluang turun dari target semula 6,4% menjadi hanya 6%. Kenaikan biaya produksi yang diiringi penurunan daya beli masyarakat menyebabkan kapasitas produksi nasional terpangkas. Penurunan itu membuat penyerapan tenaga kerja setiap sektor ekonomi ikut berkurang. “Semenjak krisis, tingkat kapasitas produksi turun. Setelah kenaikan harga BBM, kapasitas ini kembali turun sekitar 10%,”imbuhnya.

Di sisi lain,Adi menuturkan, kebijakan menaikkan harga BBM bukanlah solusi akhir.Sebab,penghematan anggaran yang diperoleh dari kenaikan harga BBM lebih sedikit dibandingkan biaya kompensasi dan potensi ekonomi yang hilang akibat kebijakan itu. Total ongkos ekonomi yang muncul diperkirakan mencapai Rp45,6 triliun, sedangkan penghematan anggaran hanya Rp34,5 triliun.

Biaya itu antara lain nilai riil uang yang hilang akibat tergerus inflasi sebesar Rp10,5 triliun dan potensi pertumbuhan ekonomi yang terpangkas 0,4% sebesar Rp15,8 triliun. “Hitungannya sederhana, 0,4% dikalikan nominal PDB (produk domestik bruto) sebelum kenaikan (6,4%),” urai Maxensius. Di tempat terpisah,Kepala Ekonom Bank Mandiri Martin Panggabean menilai pemberian BLT tidak akan mampu mengembalikan daya beli masyarakat.

Menurutnya, dampak BLT terhadap penguatan daya beli masyarakat hanya bersifat temporer, yakni selama dana itu diberikan kepada masyarakat. Apalagi bila pemerintah tidak mampu menyediakan instrumen lain untuk menaikkan daya beli masyarakat miskin. “Jadi BLT hanya untuk penguatan dalam masa transisi kepada masyarakat berpendapatan rendah supaya mereka jangan terkena pukulan terlalu berat. Lalu, kalau itu sudah selesai diberikan, apakah harga barang-barang kebutuhan tidak turun? Kantidak,”lanjut dia.

Minta Insentif

Sementara itu, kalangan dunia usaha meminta pemerintah agar menghapuskan pungutan-pungutan/ biaya retribusi pelayanan usaha. Sebab, sesungguhnya, biaya pelayanan sudah masuk dalam anggaran rutin pemerintah, baik pada APBN maupun APBD. Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto, penghapusan pungutan/biaya retribusi diperlukan kalangan pengusaha sebagai kompensasi atas permintaan pemerintah agar pengusaha menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) pascakenaikan harga BBM.

“Jika dilakukan, hal itu dapat mengurangi biaya produksi 10– 15%,”ujarnya. Djimanto menuturkan, penghapusan biaya retribusi juga cukup membantu kinerja perusahaan agar tetap berkelanjutan tanpa harus menaikkanhargajualproduk.” Ini bisa mengimbangi daya beli masyarakat yang turun akibat inflasi pascakenaikan harga BBM bersubsidi,”katanya.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sandiaga S Uno mengatakan, pihaknya cukup mendukung bila pemerintah mau memberikan insentif bagi dunia usaha. Hal ini merupakan kompensasi bagi dunia usaha pascakenaikan harga BBM. Menurut Sandiaga, pemberian insentif sebaiknya ditekankan pada industri padat karya. Sebab, industri ini cukup berperan dalam menyerap angkatan kerja.

Revolusi Ekonomi dan Hukum Indonesia

Masalah agenda ekonomi hari ini dan seratus tahun yaitu ;

1. Turunkan harga BBM (bensin premium,solar, minyak tanah) yang telah naik hari kemarin
2. Nasionalisasi aset strategis Indonesia
3. Turunkan harga kebutuhan pokok
4. Ketahanan bahan pangan nasional
5. Ketahanan energi dan BBM nasional
6. Keberpihakan terhadap sektor ekonomi riil untuk menaikan pendapatan perkapita masyarakat
7. Menaikan penerimaan pendapatan negara melalui sektor fiskal, optimalisasi kinerja dan deviden BUMN dll.
8. Hentikan pemborosan keuangan negara untuk sektor tidak strategis
9. Hapuskan Hutang Luar Negeri Indonesia dengan jaminan dosa-dosa WTO, Word Bank dan IMF, karena telah membiarkan terjadinya korupsi dan kebocoran serta penyelewengan, mencabut subsidi dan privatisasi serta pasar bebas untuk sektor strategis. Hapuskan hutang dengan jaminan hutan kita untuk paru-paru dunia (Global Warming and Climate Change) seperti Brasil dan Philipina

Masalah agenda hukum hari ini dan seratus tahun yaitu ;

1. Reformasi hukum yang berorientasi kedaulatan rakyat
2. Penegakkan hukum dengan adil
3. Brantas korupsi dan berlakukan standarisasi hukuman mati bagi koruptor kelas kakap

Harga BBM Dunia

Perbandingan Harga Bensin Di Seluruh Dunia

Diarsipkan di bawah: Ekonomi — nizaminz @ 6:44 am

Berikut ini adalah daftar harga minyak di seluruh dunia dari Agus Nizami. Di Venezuela harganya hanya Rp 460/liter, di Saudi Arabia Rp 1.104/liter, di Nigeria Rp 920/liter, di Iran Rp 828/liter, di Mesir Rp 2.300/liter, dan di Malaysia Rp 4.876/liter. Rata-rata pendapatan per kapita di negara-negara tersebut lebih tinggi dari kita. Sebagai contoh Malaysia sekitar 4 kali lipat dari negara kita.

Anehnya di negara kita premium yang saat ini harganya Rp 4.500/liter akan dinaikkan hingga Rp 6.000/liter sementara harga Pertamax sekitar Rp 8.700/liter.

Jelas bedanya antara negara yang mementingkan kepentingan rakyat dengan negara Neoliberalis/Pro Spekulan Pasar yang hanya mengikuti harga minyak Internasional.

AS dan Cina adalah importer minyak terbesar dan ketiga di dunia *1. Tapi harga minyak di AS cuma Rp 8.464/liter sementara Cina Rp 5.888/liter.. Padahal penduduk kedua negara lebih besar dari Indonesia (Cina penduduknya 1,3 milyar) .

Indonesia meski premium cuma Rp 4.500 (yang akan dinaikkan jadi Rp 6.000/liter) namun harga Pertamax mencapai Rp 8.700/liter. Lebih tinggi dari harga di AS. Padahal UMR di Indonesia cuma US$ 95/bulan sementara di AS US$ 980/bulan. Jadi Indonesia ini benar-benar mengikuti kemauan spekulan pasar/kaum Neoliberalis.

Dengan memakai patokan harga Internasional US$ 125/barrel maka rakyat AS yang UMRnya US$ 980/bulan masih bisa menabung US$ 955/bulan sementara rakyat Indonesia yang UMRnya hanya US$ 95/bulan harus ngutang sebanyak US$ 30/bulan. Memang rakyat miskin tidak punya mobil mewah, tapi mereka kan tetap harus pakai angkot atau sepeda motor. Dan itu pakai BBM!

Referensi:

1. http://worldnews.about.com/od/oilnaturalga

Sepultura

 

SOLIDARITAS MENDUKUNG SELURUH GERAKAN AKSI REFORMASI MEI

1. Nasionalisasi aset strategis bangsa.

2. Wujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Tuntaskan kasus BLBI dan korupsi Soeharto beserta kroni-kroninya sebagai perwujudan kepastian hukum di Indonesia.

4. TUNTASKAN  pelanggaran HAM kasus Trisakti, Semanggi I, II dll.

5.     Kembalikan kedaulatan bangsa pada sektor pangan, ekonomi, dan energi.

6. Jamin ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi rakyat.

7. Tuntaskan reformasi birokrasi dan berantas mafia peradilan.

8. Selamatkan lingkungan Indonesia dan tuntut Lapindo Brantas untuk mengganti rugi seluruh dampak dari lumpur Lapindo.

9. Hapuskan Hutang Luar Negeri Indonesia dengan jaminan dosa-dosa WTO, Word Bank dan IMF mencabut subsidi dan privatisasi serta pasar bebas untuk sektor strategis, juga jaminan Hutan kita untuk Paru-paru dunia (Global Warming and Climate  Change) seperti Brasil dan Philipina

10. TOLAK KENAIKAN  HARGA BBM karena akan menyengsarakan dan menurunkan income perkapita masyarakat

Tolak Harga BBM Naik

KITA TIDAK PERLU NAIKAN HARGA BBM

Teguh Iman Prasetya

Hari ini naiknya harga bahan pokok sudah mendahului rencana kenaikan harga BBM. Masyarakat kembali antri minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga yang sudah melambung tinggi. Kenaikan diperkirakan masih susul menyusul hingga hari h bulan Juni 2008, sembilan bahan pokok rakyat kembali melonjak tinggi.

Inflasi diperkirakan diatas 2 digit dan laju pertumbuhan ekonomi melambat dibarengi mulai terpukulnya sektor ekonomi riil masyarakat yaitu UKM-koperasi, pertanian, perindustrian, perkebunan, perikanan-kelautan dll.

Bagi masyarakat industri kenaikan BBM memicu harga bahan baku menjadi lebih tinggi yang berdampak pada harga jual ikut terdorong naik, belum lagi pengurangan pekerja dan jam kerja. Sedangkan bagi masyarakat nelayan kenaikan harga solar  akan memicu kaum nelayan semakin parah  lagi terjepit. Dan banyak lagi.

Privatisasi PT.KS

Privatisasi PT. KS

Teguh Iman Prasetya

Hari ini saya membayangkan negara Bolivia yang kaya akan sumber daya alam terutama migas di Amerika Latin dan sektor produksi lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetapi negara itu tidak memiliki sama sekali kekayaannya. Bahkan terjerat oleh kemiskinan dan korupsi yang merajalela sebelum Evo Morales kemudian menduduki jabatan presiden saat ini.

Dimasa lalu Bolivia adalah tempat pembantaian kaum komunis dan tokoh terkenal seperti Che Guavara yang terpancing untuk melakukan perang revolusi dinegara itu, sehingga mengundurkan diri dari jabatan kementrian di Kuba. Sukses di Kuba bersama Fidel Castro ketika menumbangkan rejim boneka Amerika ternyata malah berbuah hasil yang pahit, menemui ajalnya dalam pelariannya ditepi jurang.

Peran Bulog Diperlebar !

Potensi Indonesia sebagai negara dengan ketahanan pangan yang sangat kuat dapat terjadi, jika peran Bulog diperlebar. Lahan tanaman padi yang tersebar disemua wilayah dan luas areal tanaman kelapa 3,88 juta hektar, mampu memproduksi 19,5 miliar butir atau setara 1,2 juta ton kopra. Selain itu, dengan produksi CPO (Crude Palm Oil/bahan baku minyak goreng) sebesar 16 juta ton dari lahan kelapa sawit seluas 6,1 juta hektar yang juga merupakan produsen CPO terbesar.

Tetapi anehnya ketika harga pangan dan bahan baku pangan dunia naik tinggi, ternyata bukan menjadi berkah bagi rakyat Indonesia tetapi petaka yang berkepanjangan. Ketika CPO naik misalnya, bahan baku minyak goreng itu ternyata diekspor keluar negeri oleh produsen dalam negeri. Himbauan Menperin Fahmi Idris dan Mendag Marie Elka Pangestu bahkan tidak digubris.  Disparitas harga lebih menggiurkan para pedagang menjual CPO keluar negeri, meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan Pungutan Ekspor (PE) dan Domestic Market Obligation (DME).

“Dalam kondisi ekonomi rakyat yang belum begitu kuat dibawah standar hidup layak, kondisi itu tak dapat dibiarkan bahkan harus ada upaya Indonesia menjadi negara yang memilki ketahanan pangan yang kuat, ” kata Direktur INDEF Imam Sugema kepada Berita Kota, beberapa waktu lalu.

Selain dengan mengubah tata niaga pengaturan pangan nasional, kata dia, kedepan peran Bulog harus diperlebar kembali. Tak hanya mengatur keseimbangan harga beras, tetapi juga mengatur stok komoditas pangan secara keseluruhan, seperti minyak goreng, kedelai, dan harga pangan lainnya.

Sebab, ketika Indonesia masuk pasar bebas, pemerintah tidak memiliki lagi kewenangan menekan pedagang atau pengusaha agar harga jualannya diturunkan. Intervensi terhadap harga hanya dapat dilakukan melalui operasi pasar dengan jumlah pasokan yang disesuaikan persediaan Bulog.

Artinya, saat perilaku pedagang atau pengusaha tak bisa lagi dibatasi dan dibendung, hanya ada satu celah yang masih terbuka membela kepentingan masyarakat dalam rangka ketahanan pangan nasional, yakni mengoptimalkan dan melebarkan peran Bulog (Berita Kota, 2 Mei 2008).  

    

 

PPnBM Elektronik DiHapuskan

Pemerintah diminta memperkuat perlindungan pasar dalam negeri dan meningkatkan daya saing produk nasional, ditengah perlambatan ekonomi dunia agar industri tidak tutup sehingga jumlah pengangguran tidak bertambah.

Menurut Rahmat Gobel Wakil Ketua Kadin Indonesia bidang Industri, Teknologi dan Kelautan, industri nasional masih dapat tumbuh apabila pemerintah memperketat produk impor, terutama yang masuk secara ilegal melalui penyelundupan fisik maupun dokumen. Dengan demikian produk nasional dapat bersaing dengan produk luar yang masuk secara legal.

Selain itu juga, ia menegaskan kembali pentingnya peningkatan daya saing terutama pengurangan atau penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) produk elektronik agar daya beli masyarakat semakin lebih terjangkau.

Ditengah kenaikan bahan baku dan biaya produksI lainnya penghapusan PPnBM produk elektronik dirasakan perlu, bahkan kini telah mendapat lampu hijau dari Dep.Keuangan untuk direalisasikan. Industri elektronik saat ini merupakan sektor industri yang banyak menyerap tenaga kerja diharapkan dapat beroperasi secara optimal. (Sbr. Antara)

UKM & Koperasi Bunga Kredit 6%

Hari ini berita di Fajar Banten, Menteri Keuangan telah menerbitkan surat keputusan yang mengatur tentang tarif bagi dana bergulir sebesar 6% per 1April untuk UKM dan Koperasi.Ketentuan tarif kredit ini terbagi 3 (tiga) dikelola oleh LPDB (Lembaga Keuangan Dana Bergulir) yaitu :

1. Koperasi strata satu ditetapkan 6 % pertahun. Besaran angka ditetapkan oleh LPDB (Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir) setelah dapat pengajuan dari lembaga keuangan mikro. Bunga kredit yang dibebankan kepada end-user (pemakai) sebesar 24% maksimal secara sliding.Berbeda sebelumnya dengan BPR misalnya membebankan 48%.
2. Strata dua dalam bentuk Ventura (SBI plus) bunga ditetapkan maksimal 3% .
3. Strata 3 mekanisme pasar, pihak LPDB akan bekerjasama dengan perbankan dari Bank Muamalat, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri. Koperasi dan UKM yang dibina oleh bank diatas akan mendapat prioritas utama.

Program penjaminan kredit tidak lagi berlaku setelah program penjaminan ditangani oleh PT. Askrindo dan Perum SPU. Jadi program strata empat menjadi strata tiga yaitu mekanisme pasar.

Saat ini untuk mencairkan dana bergulir yang tarifnya ditentukan, pihak LPDB tinggal menunggu ketetapan status dana bergulir, apakah masuk ke neraca keuangan Kementrian Negara Koperasi dan UKM sebagai belanja modal atau sosial.

Direktur Utama LPDB Fajar Sofyar mengatakan hingga saat ini telah mengajukan pinjaman mencapai 809 milyard yang antara lain datang dari sejumlah Ventura, Koperasi Simpan Pinjam, Inkopsa, dan IKSP.

(Fajar Banten, Senin 5 Mei 2008)

 

Kenaikan Harga BBM Tidak Perlu

Saya bersyukur tidak keluar rumah malam ini dan sempat mendengarkan pidato khusus Presiden SBY mengenai keadaan ekonomi global, krisis kenaikan harga minyak mentah dunia, serta dampaknya terhadap situasi ekonomi kita tahun ini.

Pidato Khusus Presiden SBY mengenai situasi ekonomi kita kali ini terutama masalah kenaikan harga minyak mentah dipasaran dunia $120 perbarel, dan menawarkan berbagai pihak dan profesi untuk mencari solusi terbaik bagi negara, serta tetap optimis ditengah situasi yang berat saat ini. Apa yang sudah dicapai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6 % lebih tahun ini diharapkan masih tetap optimis untuk maju, dengan melihat peluang dan kesempatan ditengah krisis saat ini.

Mengenai kondisi ekonomi makro kita meskipun sangat berat terutama masalah BBM tidak terjadi kenaikan harga untuk APBN-P tahun 2008-2009. Tetapi meminta kepada kita untuk melakukan penghematan energi dan BBM. Pemerintah juga akan melakukan diversifikasi produk BBM jenis tertentu dengan cara Smart Card. Sementara itu penghematan energi dan BBM, Presiden menginstruksikan KETAHANAN ENERGI & BBM dipatuhi semua pihak baik di pusat maupun didaerah yaitu kantor-kantor pemerintah, mobil dinas, tempat hiburan, pusat perdagangan /mall dll.

Menyoal KETAHANAN PANGAN, apa yang sudah dapat dilakukan dengan SWASEMBADA BERAS tahun lalu hendaknya dipertahankan (sudah tidak adanya beras import). Dan berharap pengembangan kapasitas produksi pangan ditingkatkan.

Salah satunya dengan cara memanfaatkan jutaan hektar lahan menganggur yang ada di seluruh tanah air dimanfaatkan oleh pemerintah pusat maupun daerah (mengingatkan kebijakan land reform agraria, red) untuk meningkatkan produksi pangan. Petani dapat meningkatkan dan melakukan diversifikasi usaha dalam skala besar.

Untuk itu diharapkan pula solusi adanya bantuan investasi dan teknologi dari berbagai sumber sehingga tercapai kenaikan produksi pangan nasional sekaligus menaikan GDP nasional dan PDRB diberbagai daerah.

Kenaikan harga bahan tambang sumber daya alam  dunia menguntungkan bagi Indonesia karena kita sangat kaya dengan bahan tambang. Diharapkan dapat menyumbangkan penerimaan pada sektor pajak pendapatan negara.

Demikian intisari mengenai pidato Presiden SBY malam ini yang cukup mengundang banyak komentar, baik yang pro maupun yang kontra seputar masalah kenaikan harga BBM ditingkat dunia.

KOMENTAR PAKAR DAN ANALISA

Sementara itu komentar Didik J. Rachbini menanggapi bahwa pernyataan presiden SBY masih normatif belum pada tataran eksekusi dan implementasi sektor produksi mana yang harus ditingkatkan (An TV).

Saya sependapat dengan Didik J. Rachbini, bahkan bukan hanya sektor pertanian saja yang harus ditingkatkan tetapi juga kelautan dan perikanan. Sektor ini layak untuk diperhitungkan seperti halnya Jepang dan negara kelautan lainnya, karena menyumbangkan devisa negara yang sangat besar. Begitupula pemanfaatan lahan tidur untuk perkebunan dan peternakan. Dapat juga dianggap relatif  tergantung dari potensi regional wilayah baik secara geografis, kesuburan tanah, potensi ekonomi, dan lain sebagainya.

Mengenai luas lahan daratan tiap daerah berbeda-beda, begitupula jumlah penduduknya. Bagaimana jika pada jumlah penduduk yang sangat padat seperti di Pulau Jawa , tentu sangat menyulitkan (Teori Clifford Gertz, semakin terbatasnya lahan pertanian akibat pertambahan jumlah penduduk). Bukan hanya itu saja, tidak adanya aturan mengenai luas lahan yang boleh dimiliki (dibatasi) terutama untuk kelompok kelas kaya seperti dinegara Amerika misalnya hanya 6 hektar (jika tidak salah), membuat kita tidak memiliki aturan yang jelas dimasa datang, mana untuk usaha dan mana untuk pribadi. Kita lebih tepat memiliki peluang sangat besar diluar Pulau Jawa.

Pun demikian Pulau Jawa didaerah tertentu sampai hari ini kita masih memiliki lahan yang sangat luas dan masih menganggur. Misalnya di Propinsi Banten Kabupaten Lebak mengenai aturan mengenai pemanfaatan lahan mengganggur tsb., Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) telah melakukan kredit lunak program Revitalisasi lahan perkebunan tahun 2008 senilai 44 milyard dari APBN. Lahan untuk mengoptimalkan manfaat lahan tidur tersebut bagi kepentingan rakyat dan daerah seluas 2.302 ha. yang tersebar diwilayah Kabupaten Lebak.

Kegiatan terbagi tiga dengan jumlah petani 3800 orang dengan bantuan kredit nominal 19 juta persatu hektare lahan yaitu; penanaman jarak 105 ha, tanaman karet 200 ha, dan yang terakhir bantuan ternak sapi potong 44  ekor untuk petani, bantuan alat alat pengolahan karet dan bangunannya, kerjasama pengolahan dan hasil perkebunan (P2PH), program peningkatan produk dan produktivitas perkebunan (Fajar Banten, 26 April).

Kenaikan harga minyak bumi sebesar $120 perbarel membuat anggaran kita tertekan dengan besaran subsidi yang ditanggung negara. Kira-kira kenaikan $ 1 sama dengan subsidi bertambah 3,5 trilyun sehingga ketika minyak bumi naik $120 subsidi dalam APBN 2008 diperkirakan naik menjadi Rp.231 triliun dan jika dinaikan selain menutup subsidi juga akan menghemat sebesar 21, 49 Trilyun. Sementara itu jika tidak dinaikan dengan mengggunakan  Smart card hanya menghemat kira-kira sebesar 6 Trilyun.

Sementara itu Alvin Lie berpendapat tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menaikan BBM meskipun harga minyak mentah dunia $120/barel.Belum berbahaya kecuali jika melebihi angka tersebut, dan bila terjadi maka pemerintah dapat memangkas anggaran pos-pos tertentu (berita kota, 2 Mei 2008). 

Pengalaman tahun 2005 ketika BBM dinaikan 50% pada bulan Maret hingga bulan Oktober lebih dari 100%. Dampak kenaikan tersebut menimbulkan jumlah penduduk miskin meningkat sebelumnya 35 juta menjadi 39,05 juta jiwa naik 4,05 juta jiwa, sekaligus menaikan pula laju inflasi 17,11% pada tahun 2005.

Bagi masyarakat kenaikan harga BBM telah memukul daya beli semakin rendah dengan turunnya pendapatan dan karena harga kebutuhan pokok semakin naik. Yang paling terpukul juga adalah dunia usaha ketika BBM non subsidi naik 21% pada bulan Desember 2007 terutama kelompok usaha kecil-menengah.

Kelompok UKM ini adalah sektor yang paling banyak menyumbangkan penyerapan tenaga kerja sebesar 98% dari 108,13 juta jiwa angkatan kerja tahun 2007. Sementara itu bagi perusahaan besar bahan baku yang naik telah membuat hasil produksi yaitu harga jual semakin ikut pula merambat naik, selain itu yang akan terjadi adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).Jumlah  penduduk menganggur menurut data BPS awal tahun 2007 mencapai 10,55 juta jiwa dan angkatan kerja baru tahun ini 2,1 juta jiwa.

Menurut Purnomo Menteri ESDM di Trans 7 kenaikan diperkirakan jika tidak dapat dielakan untuk harga premium dari 4500 menjadi 6000, solar 4300/liter naik menjadi 5500/liter, minyak tanah 2000/liter naik menjadi 2500/liter. Pemerintah dapat menghemat 21,491 triliun.

Dan jika terjadi penghematan energi dan BBM besar-besaran terjadi maka kita memiliki penghematan uang negara puluhan trilyun lebih. Demikian komentar menurut Purnomo Menteri ESDM malam ini di acara Trans 7 yang menurut rencana akan berkonsultasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melakukan skenario khusus jika terjadi kenaikan BBM.

KENAIKAN BBM TIDAK PERLU 

Kenaikan BBM sesungguhnya tidak perlu jika kita tidak berpatokan pada harga pasar minyak dunia dengan dimasukan dimasukannya dalam indikator penyusunan APBN. Dampaknya lebih besar menambah masalah bagi masyarakat dan yang paling dirugikan adalah masyarakat miskin karena tidak memiliki proteksi khusus.

Asumsi lainnya bahwa kita memiliki kekayaan SDA minyak mentah itu benar, bahkan untuk mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun 2008 sudah tercukupi 1.170.000 barel/hari. Kekurangan 30.000 ribu dapat diupayakan dengan menghemat atau mengimpor dari negara OPEC, menggunakan cadangan minyak mentah kita sebesar 50 juta barel. Lainnya kerja keras mengeksplorasi dari temuan tambang minyak baru.

Informasi dari pemerintah BPH Migas disebutkan bahwa produksi minyak mentah kita 170.000 barel/hari  dari blok Cepu. Direncanakan bila telah mulai beroperasi Blok Cepu (akhir 2008) akan menghasilkan 170.000 barel/hari. Pembagian saham tersebut adalah 45 % PT.Pertamina, 45% PT. Exxon Mobil dan 10% untuk Badan Usaha Milik Daerah.Perjanjjian ketika mengeksplorasi pada waktu itu tahun 2006 dipatok hanya $45 barel / hari hingga akhir tahun 2008. Friksi sempat terjadi antara pemerintah dengan DPR RI yang tidak setuju sebagian saham diambil oleh Exxon Mobil sebesar 45%. 

Sedangkan hasil produksi seluruh negara sekitar 1 juta barel/hari. Blok Cepu diperkirakan mengandung minyak antara 600 juta – 1,4 miliar barel dan gas bumi sekitar 1,7 – 2 Triliun kaki kubik. Selain lapangan Banyu Urip, lapangan produksi lainnya adalah Alas Dara/Kemuning, Jambaran, Sukowati, Cendana dan Alas Tua.

Pencarian dan penemuan kembali minyak bumi seperti dugaan di Nanggroe Aceh Darusallam lebih besar dari Arab Saudi paska bencana Stunami baru lalu, telah membuka mata kita bahwa negara kita masih sangat kaya dengan potensi minyak bumi dan bahan tambang lainnya.

Sedangkan pasokan minyak bumi dalam negeri selama ini berdasarkan data PT. Pertamina adalah Kilang Dumai dengan kapasitas 170.OOO barel/hari, Kilang Musi 130.000 barel/hari, Balongan 120 ribu barel / hari, Cilacap 300.000/hari, Balikpapan I 60.000 barel/hari, Balikpapan II 200.000 barel/hari dengan total 25% konsumsi minyak dalam negeri. Dengan demikian dari keseluruhan pasokan minyak mentah di Indonesia tahun 2010 sudah dianggap mencukupi kebutuhan masyarakat.  

Sementara itu kapasitas produksi minyak mentah dalam negeri akan ditingkatkan pada tahun 2010 sebesar 200.000 barel perhari sehingga totalnya menjadi 1,2 juta barel perhari untuk mencapai konsumsi masyarakat, karena selama ini hanya 1 juta barel/hari. Tetapi jika menunggu hingga kahir tahun 2008 pasokan minyak mentah kita diperoleh dari 170.000 barel/hari dari blok Cepu.

Dengan demikian kekurangan 30.000 barel/hari dapat diperoleh dari hasil eksplorasi ditempat lainnya yang tidak terdata, atau dengan cara menghemat pasokan yang hanya 1.170.000 barel/hari, atau kekurangan tersebut dengan cara mengimpor dari sesama negara OPEC yang dapat dianggap lebih murah dibanding keluar dari negara OPEC.

Semoga kita kembali sebagai negara pengekspor minyak hingga tahun 2010 berhasil mencukupi kebutuhan dengan ditingkatkan eksplorasi produksi tersebut dan ditemukannya sumur-sumur minyak baru.

Mencari alternatif solusi yang terbaik adalah tidak menaikan harga BBM masih sangat terbuka lebar bahkan paling mungkin dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian maka dunia usaha dan masyarakat, sekaligus membangun solidaritas sosial yang sangat kuat untuk bekerja keras bahu membahu dengan pemerintah.

PENUTUP

Apa yang terjadi malam ini saya mendukung pernyataan Presiden SBY, mengingat harga kebutuhan pokok sudah naik tentu akan membebani masyarakat lagi dengan kenaikan harga susulan, masalah yang sangat memberatkan berdasarkan pengalaman dimasa lalu.

Dengan cara lain mengurangi volume konsumsi BBM bersubsidi, menaikkan penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan deviden BUMN, serta memangkas belanja lembaga, kementerian, dan belanja lain-lain.

Diharapkan solusi jalan keluar lainnya lebih banyak lagi untuk memecahkan situasi ekonomi saat ini. Misalnya mengaudit sektor-sektor lainnya yang dianggap tidak berguna dan memboroskan keuangan negara untuk dihentikan, begitupula masalah korupsi. Dengan begitu skala prioritas pembangunan diharapkan lebih membawa dampak bagi sektor rill ekonomi masyarakat dan masih banyak lagi. 

Diskusi Fisip Untirta

Fisip Untirta kembali menggelar acara Diskusi Bulanan dengan Tema Sentral ; Komunikasi dan Perubahan Sosial . Menjadi pembicara berdua dengan Neka Fitriah (Demokratisasi Komunikasi) dengan tema berbeda tetapi saling berkaitan dan sinergis.

Hapuskan kasus KUT ?

Saya mohon maaf karena beberapa hari lalu sebelum dihapuskannya kredit macet KUT 1998-1999 sebesar 5 trilyun lebih oleh SBY,  tulisan tentang fresh money memuat juga tentang kasus KUT di Pandeglang sebesar 174 milyard dan brengseknya LSM di biro kesra dan lainnya telah dihapus.

Masalahnya kini telah terpecahkan bahwa kasus KUT harus dipilah berdasarkan temuan dilapangan. Ada hal yang sangat kontroversial telah terjadi pada waktu itu.

Hikmah Bencana

Aceh pasca tertimpa bencana tsunami ternyata menuai berkah. Para ahli pertambangan  minyak bumi dan gas baru lalu menemukan kandungan sumber daya alam tersebut lebih besar dari Arab. Berita ini sangat menggembirakan bagi kita semua.

Jika benar berita tersebut adalah sangat mengherankan apabila sumber daya alam tersebut tidak dikelola oleh putra bangsa dan dimiliki oleh negara.

Apa yang terjadi di Freeport (kesalahan orba dan sekarang privitasasi milik Moran Amerika Serikat) pusat tambang emas kedua terbesar didunia setelah Afrika Selatan, tidak perlu diulang kembali. Amat sangat menyesakan  dada, mencederai,  dan melukai hati bangsa.

Sektor publik (umum) berbeda dengan sektor privat memiliki kelangkaan sumber daya yang sangat terbatas, sangat berbahaya jika dimiliki oleh pihak swasta.

Sektor publik disini adalah sektor publik yang produktif dan memiliki prospek sangat baik dan bagus untuk mensejahterakan masyarakat. Jika terjadi kesalahan manajemen dan birokrasi hendaknya dapat diperbaiki kembali agar lebih efisien dan tidak terjadi kebocoran serta penyelewengan. 

Skandal BLBI

Skandal BLBI secara kronologis hingga detik ini masih dianggap misterius, kasus ini dibiarkan mengambang tak jelas juntrungnya. Runtuhnya rejim Soeharto disamping krisis ekonomi, juga masalah moneter yang terjadi dari sektor perbankan kita.  BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) lahir untuk mengatasi masalah ini, yaitu menutupi talangan hutang luarnegeri yang dilakukan para bankir tersebut.

Bank yang banyak menjamur  sebagai akibat kebijakan deregulasi perbankan dimasa orde baru  akhirnya runtuh dan jatuh bangkrut, serta  tetap tidak kuat menahan nilai mata uang rupiah yang anjlok, juga sektor perekonomian kita (industrialisasi  yang dibantu oleh kredit bank) yang berantakan akibat kredit macet.Kredit macet itu saling berkaitan dan tali temali, antara industri terhadap bank, bank terhadap pemerintah, pemerintah terhadap bantuan asing, sehingga menambah beban hutang luarnegeri kita total menjadi 1200 trilyun (600 trilyun). Akhirnya banyak bank yang diambil alih pemerintah dan kemudian dijual kembali dibursa saham setelah sehat atau merger (digabungkan). Dan ada juga yang dinyatakan bangkrut dan hilang tak tentu rimbanya (begitupula pemiliknya).

Masalahnya kemudian timbul, banyak para obligor itu yang mengemplang hutang (tidak mau bayar) hingga detik ini. Tidak sedikit yang lari keluarnegeri dan menghindari kejaran aparat hukum. Tetapi, ada juga yang diam-diam sudah menikmati dan kembali menjadi pengusaha dan pejabat yang dihormati (tuduhan terhadap  Fadel Muhammad-Gubernur Gorontalo-Bank Intan). Inpres No. 8 tahun 2002 tentang Realese and Discharge atau Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, Kejaksaan menghentikan proses penyidikan (SP 3) terhadap sedikitnya 10 tersangka korupsi BLBI pada tahun 2004 karena telah mendapat  Surat  Keterangan Lunas (SKL)  dari BPPN. Kasus ini masih harus tetap disidik dan digugat  kembali.

 5 (lima) Bank yang melakukan penyimpangan terbesar hingga 74% dari total BLBI penyimpangan 48 bank penerima yaitu :

1. BDNI   sebesar 24, 47 trilyun yaitu 28, 84% dengan pemilik Syamsul Nursalim
2. BCA  sebesar  15, 82 trilyun yaitu 18,64% dengan pemilik Soedono Salim
3. Bank Danamon sebesar 13,8 trilyun yaitu 16,27% dengan pemilik Usman Admadjaya
4. Bank Umum Nasional sebesar 5,09 trilyun yaitu 6,0 % dengan pemilik Bob Hasan
5. Bank Indonesia Raya (BIRA) sebesar 3,66 trilyun yaitu 4,31 % dengan pemilik Atang Latief

Sumber :  Laporan Audit BPK RI No.06/01/Auditama II /AI/ VII /2000 

Tersangka kasus perbankan tersebut, yaitu (dalam miliar) ; 

1.  Sudono Salim                     (BCA – hutang 52,767)
2. The Nin King,                       (Danahutama – hutang 23)
3. Hendra Liem ,                      (Bank Internasional-hutang 16,95 )
4. Sudwikatmono                     (Bank Surya – hutang 1,887 )
5.  Ibrahim Risjad                    (Risyad Salim Internasional – 10,664)
6. Nyoo Kok Kiong                   (Papan Sejahtera, – hutang 108,49)
7. Honggo Wendratmo           (Papan Sejahtera – hutang 216, 98 )
8. Andi Hartawan                      (Badja Internasional-hutang 32, 66 )
9. Soeparno Adiyanto              (Bumi Raya Utama, 24, 81)
10. Ganda Eka Handria            (Bank Sanho – hutang 4,41)
11. Mulianto Tanaga                  (Bank Indo Trade – hutang 15,31)
12. Phillip S Widjaya                  (Bank Mashill – hutang 14,90)
13.  Hasyim Joyohadikusumo (Papan Sejahtera – hutang 216,98)
14. Siti Hardiyanti Rukmana,   (Bank Yama-Yakin Makmur – hutang 155)
15. Nirwan Bakri                         (Nusa Nasional-hutang 3.006, 16 trilyun)
16. Husodo Angko Subroto      (Sewu Internasional-hutang – 209,20)
17. Iwan Suhardiman                (Tamara Bank – hutang 35,61)
18. The Nin Kong                       (Baja Internasional – hutang 45,14)
19.  The Tje Min                          (Bank Hastin – hutang 139,79)
20. Samsul Nursalim                (BDNI – hutang 28.408, 00 trilyun)
21. Bob Hasan                           (BUN – hutang 5.341,00 trilyun)
22. Usman Admadjaya             (Bank Danamon – hutang 12.533, 00 trilyun)

Sumber : Koran Tempo, 15 April 2004 dan Kompas, 1 Mei 2004

Daftar  para obligor yang belum melunasi kewajibannya  

1. Atang Latief                          (Bank Indonesia Raya – hutang 325,46
2. James Januardy                 (Bank Namura Internasional–hutang123,04)
3. Ulung Bursa                        (Bank Lautan Berlian-hutang 615)
4. Lidia Mochtar                       (Bank Tamara – hutang 202,80)
5. Omar Putirai                        (Bank Tamara – hutang 190,17)
6. Marimutu Sinivasan           (Bank Putera Multikarsa-hutang 1.130,61T)
7. Kaharuddin Ongko             (Bank Umum Nasional – 8.348,00 Trilyun)
8. Samadikun                          (Bank Modern – hutang 2.663, 00 Trilyun)

Sumber:  Koran Tempo 15 April 2004, BPPN, Kompas, 1 Mei 2004)

Daftar Banker yang dilimpahkan ke Tim Pemberantasan Korupsi

1. Atang Latief                  (Bank Indonesia Raya – hutang 325,46)
2. James Januardy          (Bank Namura Internasional–hutang123,04)
3. Ulung Bursa                 (Bank Lautan Berlian-hutang 615)
4. Lidia Mochtar                (Bank Tamara – hutang 202,80)
5. Omar Putirai                  (Bank Tamara – hutang 190,17)
6. Marimutu Sinivasan     (Bank Putera Multikarsa-hutang 1.130,61  T)

Daftar  Banker yang diserahkan kekepolisian

1. Baringin Panggabean         (Bank Namura Internusa-APU- 158,93 )
2. Santosa Sumali                    (B.Metropolitan – APU – 46,55)
3. Fadel Muhammad                (Bank Intan – APU-93,28 )
4. Santosa Sumali                    (B. Bahari-APU-295,05)
5. Trijono Gondokusumo        (Bank PSP- APU – 3.3031, 11 trilyun)
6. Hengky Widjaya                    (Bank Tata-APU-461,99 ) Taony Tanjung
7. I Gde Dermawan                  (Bank Aken-APU-680,89)
8. Tarunojoyo Nusa                  (Bank Umum Servitia-APU-3.336, 44 trilyun)David Nusa Widjaya
9. Kaharuddin Ongko                (BUN – MRNIA-8.348.00 trilyun)
10. Samadikun H.                        (Bank Modern – MRNIA-2.663, 0 Trilyun)

Sumber : Koran Tempo tanggal 18 Oktober 2004 

Dari dana Rp. 600 trilyun yang diberikan pada perbankan pasca krisis moneter sampai oktober 2003. BPPPN  (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sudah mengembalikan Rp. 152, 4 trilyun. Terdiri dari setoran tunai Rp. 107,167 trilyun, obligasi Rp.14,994 trilyun, tunai non Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Rp. 9,7 trilyun, dan obligasi daur ulang (reclyed bonds) Rp. 20, 541 trilyun. Dari obligasi yang sudah ditarik BPPN sebesar 20,54 trilyun disuntikan ke BII (Bank Internasional Indonesia) sebesar 18,67 trilyun dan sisanya disuntikan pada Bank Permata dalam rangka merger. 

Sedangkan kebijakan Inpres 8 Tahun 2002 tentang Realese and Discharge cacat demi hukum, karena telah melanggar dan atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu UUD 1945 pasal 1 ayat 3, TAP MPR No XI pasal 4, UU 31  Tahun1999 dan UU No. 5 Tentang Kejaksaan. Kesemuanya mendasarkan pada konstitusi kita diatur oleh hukum, bukan oleh kekuasaan semata.  

Jadi,  tidak dapat begitu saja melepaskan tersangka dari jeratan pidana, termasuk pemegang SKL (Surat Keterangan Lunas) dan Inpres 08 / 2002 tentang R&D, keduanya hanya melepaskan dari aspek perdatanya saja,  tetapi tidak untuk masalah pidananya hingga diproses secara hukum.Kecurigaan kasus BLBI sengaja diambangkan dan sangat lambat, tidak terlepas dari aspek aparat hukum  yang diduga terlibat suap dan korupsi. Tak heran kasus tersebut tidak pernah tuntas.  Demikian laporan singkat kasus ini dari berbagai sumber terutama dari media massa (Tempo, Kompas, dll) dan ICW (Indonesian Corruption Watch)

Hak Interpelasi BLBI di Parlemen

Informasi menggembirakan dari DPR RI Jakarta akan dibukanya kembali kasus ini melalui interpelasi sedikit melegakan, meskipun diparlemen terjadi pro dan kontra. Tak heran pada tanggal 12 Februari 2008, BEM Se-Jabotabek kembali turun kejalan menuntut diadakannya hak interpelasi mengenai BLBI. Aksi unjuk rasa ini mendapat respon yang positif dari banyak fraksi di DPR RI Jakarta, sehingga hak interpelasi dikabulkan dan disepakati secara mayoritas suara parlemen.

Semalam saya melihat kembali acara Kupas Tuntas di Trans 7  dengan Teguh Usis sebagai moderator dan produser acara, membahas tema pasca hak interpelasi bersama Fraksi PDI-P Ganjar Pranowo, dan fraksi lainnya yang mendukung interpelasi tersebut.

Kesimpulan dari hasil diskusi yang masih ngambang dan belum ada jawaban tersebut yaitu :

1. Berapa banyak obligor yang nakal tersebut yang tidak membayar pada negara ?
2. Berapa banyak kerugian negara yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah ?
3. Berapa banyak uang yang dapat dikembalikan pada negara untuk digunakan bagi kesejahteraan masyarakat ?
4. Bagaimana masalah hukum tersebut dapat ditindak lanjuti ?

Saya pikir acuan data-data BLBI  baik secara resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun oleh lembaga lainnya,  institusi negara dan LSM (ICW, YLBHI dll.) serta media  lainnya,  perlu di jadikan studi banding dan segera melakukan cross chek ulang, serta pendataan ulang kembali.  Termasuk data dan jawaban yang dipaparkan tersebut diatas oleh berbagai pihak. serta tambahan pihak lainnya.

Sepuluh tahun berlalu sejak masa pemerintahan Megawati bagi sebagian kalangan telah dianggap gagal dan membuat masalah, terutama kasus ini tidak pernah berhasil dituntaskan. Kalaupun pemerintahan  SBY-Kalla merasa mendapat getahnya, wajar sebagai seorang kepala negara harus mengambil sikap dan memutuskan masalah ini. Tidak kemudian digantung tanpa solusi.

Dan sangat lebih aneh lagi, jika partai dan pihak oposisi menjadikan kasus BLBI sebagai bargainning politik, atau dengan diam tidak bersuara sama sekali. Kesalahan dimasa Orde Baru dan saat ini, bagaimanapun harus kita tuntaskan dengan melihat kepentingan mayoritas masyarakat yang lebih membutuhkan. Semoga

Rakyat Madani

Partisipasi Rakyat Kuat di Akar Rumput

“Studi Kritis Membangun Civil Society di Desa dan Kelurahan”

Oleh  : Teguh Iman  Prasetya

Pendahuluan

Pembangunan Indonesia  sejak masa orde baru hingga reformasi telah banyak mengalami kebocoran dan  penyalahgunaan wewenang, terutama menyangkut masalah keuangan dalam jumlah besar. Tak heran persoalan yang satu ini, kita semakin bertumpuk dengan hutang-hutang  baru, kebocoran, serta penyelewengan yang diakibatkan oleh korupsi  diberbagai lapisan masyarakat.

Masalah ekonomi, politik,budaya  dan penegakan hukum  menjadi missing link (mata rantai yang hilang) yang sangat serius bagi persoalan bangsa Indonesia.  Sejak pola pembangunan menganut  tricle down effect (air  yang sedikit menetes kebawah) melalui industrialisasi besar-besaran dan kroni orde baru yang menggerogoti dari dalam, kemudian masalah korupsi saat ini  yang   terdesentralisasi dan tersebar diberbagai pelosok daerah, jelas membawa implikasi masalah yang akut hingga saat ini.

Hutang, Hutan, dan Korupsi

Saya berfikir mestinya hutang  luarnegeri kita sebesar $ 140 millyard atau sama dengan 1200 trilyun (pemerintah dan swasta) lebih, sudah dihapuskan pemilik modal lembaga donor asing. Banyak hal yang menjadi sebab bahwa itu adalah hak kita.  Pada awalnya mereka meniru konsep Marshall Plan (bantuan Pasca PD Ke 2 di Eropa Barat)  yang salah kaprah, ketika diterapkan pada negara berkembang seperti Indonesia.  Marshall Plan pun,  ternyata tidak selalu benar di Eropa, bahkan Jerman Barat sendiri akhirnya menuntut dihapuskannya hutang, dan berhasil (pemerintah partai sosialis).