Stagnasi Ekonomi

Selasa, 12 Agustus 2008

Mengatasi Stagnasi Ekonomi

Yudi Latif (2005) menulis, setiap perubahan sosial-politik di negeri ini, negara selalu menjanjikan akan mewujudkan tanggung jawab etisnya terhadap rakyat. Janji itu berupa kesejahteraan sosial.Namun, setelah 63 tahun Indonesia merdeka, janji tersebut tampaknya masih jauh dari harapan. Buktinya, angka kemiskinan dan pengangguran di negeri kita masih sangat tinggi. Dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa, BPS melaporkan bahwa pada tahun 2006 kemiskinan meningkat menjadi 39,05 juta jiwa atau 17,75% dibanding tahun 2005 sebesar 35,10 juta jiwa atau 15,97%.

Begitu pun jumlah pengangguran, yakni angka pada tahun 2005 sebesar 10,3% lalu naik pada tahun 2006 menjadi 10,8%. Pada tahun 2007 angka pengangguran terbuka berada di angka 12,6 juta jiwa.

Fenomena ini terjadi karena pemerintah belum sungguh-sungguh membuat dan menerapkan kebijakan ekonomi yang prorakyat. Salah satu cermin kebijakan itu antara lain Inpres No 6/2007, yang penulis kira sangat mengandung paradoks. Satu sisi memperlihatkan pemerataan karena keberpihakan pada UMKM, tapi di sisi lain diwujudkan untuk mempercepat pertumbuhan sebagai realisasi paradigma ekonomi klasik/neoklasik.
Mengapa lahir inpres dengan semangat mendua? Jawabannya jelas, karena arah pembangunan ekonomi pemerintah tidak fokus pada sektor pertanian dan pedesaan. Padahal, jumlah rakyat miskin berada paling banyak di pedesaan. Sensus 2006, jumlah warga miskin di pedesaan sebesar 24,8 juta jiwa dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian.

 

 

 

Memang pemerintah telah menetapkan revitalisasi pertanian sebagai bagian dari triple track strategy. Sayang, konsepnya tidak jelas dan implementasinya tidak intensif-efektif karena minimnya koordinasi antar lintas sektor yang sampai ke daerah. Saat bersamaan, pemerintah juga tidak menghasilkan pola tata niaga perekonomian sehingga kurang memberikan peran yang maksimal pada koperasi dan BUMN.

Data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian menurun dari 4,1%/2004 menjadi 3,0%/2006. Pangsa PDB pertanian menurun dari 15.5%/2004 menjadi 13.0%/2006. Selanjutnya, produksi beras makin menurun. Tahun 2007 produksi gabah kering direncanakan hanya 53,1 juta ton atau turun 1,2 juta ton dibanding tahun 2006. Hal ini terbuktikan bahwa kinerja pertumbuhan pertanian kuartal I/2007 tercatat negatif sehingga menjadi bukti bahwa program revitalisasi pertanian tidak maksimal. Akibatnya, daya beli masyarakat miskin petani di pedesaan menjadi sangat rendah.

Sementara itu, harga kebutuhan pokok semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena terjadinya ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan yang mengakibatkan adanya kegagalan pasar market failure. Bukti kegagalan pasar adalah terjadinya kenaikan harga beras dan minyak goreng yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah secara tepat dan cepat. Sebaliknya, pemerintah menanggulanginya secara reaktif dengan menyalahkan harga komoditas dunia. Hal ini lagi-lagi membuktikan tidak adanya pola tata niaga yang implementatif.

Koperasi dan BUMN juga tidak berperan maksimal dalam persoalan naiknya harga kebutuhan pokok tersebut. Selebihnya, peranan koperasi menjadi sangat kecil dan peran BUMN tidak maksimal dalam menangani cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini dapat dilihat dari penjualan Indosat, kebun kelapa sawit yang sangat besar ke PT Gutri Peconina Indonesia (GPI) dan penjualan tambak udang terbesar di dunia, Dipasena Citra Darmaja ke swasta dan perusahaan asing.

Memang, secara umum tercatat sampai pertengahan 2007, terjadi stabilitas ekonomi makro, tetapi berdampak pada ekonomi mikro/sektor riil. Pertumbuhan ekonomi juga meningkat, tetapi tidak diiringi perbaikan kualitas yang stabil sehingga layak disebut pertumbuhan dengan kualitas rendah. Pertumbuhan kualitas rendah ini karena baru bergerak di sektor finansial yang justru merefleksikan kelas tertentu dalam masyarakat sehingga memarginalisasi rakyat miskin yang tidak memiliki akses ekonomi. Akibatnya, belum ada kepastian bahwa perbaikan ekonomi makro akan berlangsung berkelanjutan dan aman. Hal ini salah satunya adalah akibat ekonomi hot money dari

surat utang negara (SUN).
Dengan demikian, kebijakan yang kurang fokus tersebut belum menyentuh ketahanan ekonomi apalagi kedaulatan ekonomi. Padahal, kedaulatan ekonomi merupakan prasyarat bagi demokratisasi. Karena itu, mantan Menko Ekuin Prof Boediono (2007) dalam pidato pengukuhan guru besarnya di UGM mengatakan, “Tingkat kemajuan ekonomi merupakan faktor penentu bagi keberlanjutan demokrasi.” Karena itu, apalah artinya semua keberhasilan pemerintah sekarang jika tidak segera melengkapinya dengan mengatasi problem ‘stagnasi ekonomi’.
Stagnasi ini kemudian menjalar dan melahirkan berbagai problem lanjutan. Kita mencatat bahwa pembangunan nasional belum terlihat menghasilkan kualitas hidup manusia. Menurut laporan World Economic Forum, daya saing SDM kita berada pada urutan ke-50 dari 125 negara yang disurvei. Bandingkan dengan Singapura yang masuk 10 besar.

Lebih jauh kita bisa melihat kondisi dan prestasi

Indonesia
dalam beberapa hal menurut survei. Misalnya, menurut Heritage Foundation, Indeks Kebebasan Ekonomi: 110 dari 157. The Economist, Indeks Kualitas Hidup: 71 dari 111. Reporters Without Borders, Indeks Kebebasan Pers: 102 dari 167. TI, Indeks KKN: 130 dari 163. UNDP, Indeks Pembangunan SDM: 108 dari 177.Beberapa fakta dari kondisi ekonomi di atas tentu saja menciptakan beberapa pertanyaan sekaligus kecemasan.
Pertanyaan berkenaan dengan bagaimana nasib ekonomi (anak-cucu) kita kelak dan apakah globalisasi harus bermakna hancurnya ekonomi kerakyatan. Kecemasan berkenaan dengan bagaimana masa depan posisi negara kita dalam percaturan dunia yang semakin ketat. Pertanyaan dan kecemasan ini menjadi penting karena sejarah bangsa kita pernah mengalami kejayaan dengan berswasembada beras sekaligus menjadi stabilisator dan dinamisator utama di kawasan ASEAN.
Singkatnya, kondisi perekonomian nasional saat ini menjadi sangat mencemaskan sekaligus gagal mempertahankan prestasi ekonomi yang pernah kita capai pada masa lalu.

Dengan sebab-sebab seperti tersebut, kita makin jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan: memajukan kesejahteraan umum. Di samping itu, kedaulatan ekonomi juga tidak akan tercapai.

Karena itu, jika kita semua ingin menciptakan ketahanan dan kedaulatan ekonomi, jurus yang pertama adalah perubahan paradigma yang mengatur lebih fokus arah dan strategi pembangunan ekonomi yang dipastikan tidak ‘menyeleweng’ dari konstitusi kita. Selebihnya tinggal penempatan manusia sesuai dengan keahliannya.

Oleh Bambang W Soeharto

Kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan Ketua Harian DPP Dekopin
 

Sumber : Media Indonesia

 

Evaluasi Ekonomi Indonesia

Selasa, 05-Agustus-2008

 

 

 

 

Pertumbuhan Ekonomi dalam beberapa Tahun Terakhir ini Sebenarnya Tidak Terlalu Buruk.

Oleh: Didik J Rachbini   

Pertumbuhan ekonomi bergerak pada tingkat moderat sejajar dengan pertumbuhan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Filipina dan Singapura. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang di atas pertumbuhan ekonomi Thailand

Jika menyimak perekonomian 2007, masalah APBN merupakan faktor yang sebenarnya relatif bisa dikendalikan, hanya kemampuannya untuk memberikan injeksi terhadap perekonomian masih terbatas. Angka nominal penerimaan maupun pengeluaran terus bertambah hingga 2008 ini. Yang menjadi pertanyaan dan permasalahan adalah realisasi dari APBN tersebut.Meskipun pembahasan dan pengesahannya sudah sangat awal, implementasinya lambat. Sampai akhir tahun, masih banyak yang belum direalisasikan. Biasanya realisasi APBN dilakukan di akhir tahun guna mengejar pagu anggaran. Langkah itu terkesan terburu-buru dan tanpa rencana yang jelas sehingga realisasi APBN sering kurang efektif.

Pertumbuhan Dunia

Kondisi ekonomi eksternal secara global sebenarnya mengalami perlambatan yang konsisten dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi dunia tahunan pada April 2007 hampir mencapai 5 persen, tetapi menurun pada Januari 2008 hingga 4,1 persen. Pertumbuhan ekonomi dunia tersebut terus menurun hingga 3,7 persen pada Maret 2008.
 
Kutub pertumbuhan ekonomi besar seperti Amerika Serikat turun sangat drastis dari hampir 2 persen pada Oktober 2007 menjadi hanya 0,9 persen pada Maret 2008. Pertumbuhan ekonomi AS tergerus separonya dan memang ekonomi negara ini sedang mengalami stagnasi yang cukup berkepanjangan. 
 

tidak bisa dikatakan jelek sama sekali. Meskipun masih cukup banyak permasalahan di dalamnya, terutama kesenjangan, akibatnya harus dilihat lapisan mana yang mendapat manfaatnya.

 

Karena itu, tidak salah jika pengkritik mempersoalkan begitu banyak ketidakpuasan publik dan masyarakat terhadap perbaikan ekonomi, terutama pengangguran, yang masih tinggi dilihat dari standar ukuran normal. Perekonomian tidak terlalu buruk, tetapi tidak akan ada yang berani mengatakan baik karena kondisi kesenjangan dan ketidakpuasan publik memang merata. Hal ini terutama terlihat dari hasil survei terkait ekspektasi masyarakat yang cukup tinggi terhadap perubahan baru selama reformasi sekarang ini.

 

Pada 2008 ini, pertumbuhan ekonomi tidak lebih baik dan tidak akan lebih baik daripada 2007. Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi 2008 hingga 6,8 persen bahkan lebih ketika berdebat dengan DPR dalam konteks anggaran 2008 pada akhir 2007. Tetapi, angka tersebut sudah dikoreksi lebih rendah. Bahkan, dalam realitas pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih rendah daripada 2007. Di bawah 6 persen.

 

Tingkat inflasi akan meningkat hampir dua kali lipat karena tidak mungkin pemerintah bertahan dengan harga minyak yang telah ditetapkan.

Dengan kondisi harga minyak dunia yang tinggi, pemerintah memutuskan menaikkan harga minyak di dalam negeri dengan implikasi yang meluas. Banyak sekali demonstrasi mahasiswa dan masyarakat menentang keputusan itu, namun akhirnya mereda juga.

Akibatnya sudah pasti berimbas pada tingkat kemiskinan diperkirakan akan meningkat dari 15 persen menjadi 16 persen, bahkan bisa lebih dari yang diperkirakan. Keadaan ini tentu memengaruhi persepsi masyarakat terhadap perekonomian dan kebijakan ekonomi pemerintah karena keadaannya memburuk.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi pemerintah memang sudah lama menurun. Sebab, kebijakan ekonomi untuk memperbaiki keadaan jauh lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi masyarakat. Pada 2008 ini, kondisi perekonomian eksternal dan ekonomi Indonesia

memburuk sehingga persepsi masyarakat terhadap perekonomian dan kebijakan pemerintah akan terus menurun. 
 

 
Selain masalah kemiskinan, tingkat pengangguran yang sudah mulai rurun sedikit pada 2006 ke 2007 diperkirakan akan meningkat lagi dengan kondisi penurunan pertumbuhan ekonomi sekarang ini, yang ditingkat angka inflasi dua digit. Pada 2007 tingkat pengangguran mencapai 9,11 persen, menurun dibandingkan dengan 2006 (10,28 persen). Angka pengangguran itu tergolong cukup tinggi. 
 
Tetapi, dengan kondisi ekonomi sekarang, pada 2008 ini diperkirakan terjadi peningkatan ringkat pengangguran kembali. Itu berarti pemerintah belum berhasil mengatasi atau setidaknya menurunkan secara signifikan tingkat pengangguran, seperti yang dijanjikan.(*)     

Ekonom dan anggota DPR

Sumber : Radar Banten

Justru stagnasi perekonomian AS itu merupakan sumber dari ketidakstabilan perekonomian dunia pada saat ini dimana sektor keuangan yang mengguncang pasar properti negara ini menular ke sektor minyak dan sumberdaya alam. Serbuan permintaan derivatif terhadap sektor minyak dan pangan menyebabkan peningkatan harga minyak yang ekstrem. Keadaan itu pada gilirannya menabrak stabilitas harga berbagai jenis pangan, yang menghasilkan substitutif substitusif pengganti minyak tersebut.
Peningkatan harga pangan dan energi yang tinggi itu menahan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju tersebut dan belahan bumi yang lain di dunia ini. Jepang yang mulai menggeliat lagi pertumbuhannya kembali kena getah. Pertumbuhannya turun dari 1,7 persen pada Oktober 2007 menjadi hanya 1,4 persen pada Maret 2008. Hal yang sama terjadi pada negara-negara Eropa dengan pertumbuhan yang menurun dari 2,1 persen menjadi 1,3 persen pada periode yang sama.

Ekonomi besar yang tetap tinggi pertumbuhannya adalah Tiongkok dan India. Pertumbuhan ekonomi kedua negara ini juga menurun sedikit, tetapi tetap tergolong ke dalam negara yang bertumbuh sangat tinggi. Tiongkok masih sekitar 9,3 persen, sementara itu India juga masih dapat tumbuh 8,3 persen. Kedua negara itu memang perkecualian karena arus modal yang masuk cukup lama dan tertanam mendalam di kedua negara ini.

Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan Ekonomi 2007 mencapai 6,2 persen. Hal itu menunjukkan bahwa ekonomi
Indonesia

Perlu Redemokrasi Ekonomi

Kamis, 07-Agustus-2008

 

 

 

 

Setelah menjadi kampiun demokrasi politik, apa sejatinya tugas sebuah republik? Tentu saja merealisasikan tujuan republik.

 

 

Oleh: Bambang W. Soeharto

 

 

 

 

Kita tahu, salah satu tujuan republik adalah merealisasikan kesejahteraan rakyat dengan mekanisme demokrasi ekonomi. Tapi, merealisasikan cita-cita demokrasi ekonomi tidak semudah membalik telapak tangan. Sebab, demokrasi ekonomi adalah ekonomi yang memberikan kesempatan yang adil kepada setiap pelaku ekonomi untuk mencapai tujuannya.

 

Karena itu, sampai sekarang, refleksi demokrasi ekonomi belum bisa dicapai sepenuhnya. Belum sepenuhnya demokrasi ekonomi dilakukan. Pelaksanaan demokrasi ekonomi perlu senantiasa mengalami pembaruan dan penyempurnaan dari waktu ke waktu, sesuai dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Upaya terus-menerus untuk mencapai tingkat demokrasi yang paling optimal dalam pembangunan ekonomi menuntut adanya koreksi yang berkelanjutan secara objektif dalam praktik dan pelaksanaan demokrasi ekonomi itu. Hal tersebut terutama dalam proses pembangunan ekonomi bangsa.

Apakah praktik dan pelaksanaan pembangunan ekonomi selama ini sudah sesuai dan mencapai bentuk yang mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di dalamnya atau belum? Apakah sudah mantap atau belum?

Kedua pertanyaan tersebut menjadi alat ukur yang harus selalu dijawab. Perkembangan itulah yang harus dipantau serta dievaluasi secara terus-menerus, kemudian dikoreksi dan disempurnakan.

Belum Berhasil

Dari hasil pengamatan empiris, bisa diungkapkan bahwa secara umum pembangunan ekonomi belum dapat dirasakan hasilnya. Harus diakui, kinerja ekonomi kita masih terdapat kekurangan. Misalnya, kesenjangan ekonomi antarpelaku, antarwilayah, antarsektor, dan antarkelompok pendapatan.

Konstitusi maupun GBHN sebenarnya telah memberikan arahan yang cukup jelas ke mana tatanan perkembangan ekonomi kita seyogianya dibawa. Pemerataan yang menumbuhkan sejak semula merupakan tujuan yang ingin dicapai.

Pemikiran yang demikian menghendaki adanya mekanisme yang jelas tentang bagaimana faktor produksi dimanfaatkan untuk mencapai hasil produksi yang tinggi, yang diperlukan bagi kemakmuran rakyat. Lebih-lebih, kita dihadapkan pada berbagai keterbatasan ketersedian faktor produksi.

Secara tradisional, hasil produksi merupakan fungsi dari tiga faktor. Yaitu, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan modal, dan ketersediaan teknologi. Untuk faktor yang pertama, kita memiliki ketersediaan yang sangat terbatas. Kegiatan produksi pada akhirnya haruslah mencapai kombinasi yang optimal dari ketersediaan ketiga faktor produksi tersebut, sehingga mencapai tingkat produksi maksimal.

Di sisi lain, pertumbuhan sangat ditentukan oleh sifat permintaan. Permintaan yang meningkat terhadap barang dan jasa otomatis akan meningkatkan pemenuhan barang-barang produksi tersebut.

Meningkatnya permintaan bisa dijadikan indikasi adanya peningkatan kemampuan atau daya beli masyarakat yang disebabkan meningkatnya tingkat pendapatan mereka. Meningkatnya tingkat pendapatan merupakan syarat utama adanya kemakmuran yang makin membaik. Meningkatnya permintaan terhadap barang produksi menuntut adanya peningkatan kapasitas produksi yang bisa dipenuhi dengan memperluas kegiatan produksi dengan membuka lapangan kerja baru.

Semakin luas lapangan kerja baru akan semakin meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan jumlah penduduk yang berpendapatan tetap.

Pangsa Pasar

Secara teoretis, meningkatnya jumlah penduduk yang berpendapatan membaik merupakan pangsa pasar yang potensial bagi barang-barang produksi maupun bagi peningkatan modal untuk memperbesar skala produksi itu. Perkembangan pemikiran terakhir menyatakan bahwa negara yang ingin mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi harus konsisten berorientasi pada perdagangan internasional.

Pemikiran tersebut tentu saja valid. Namum, sangat sering kita saksikan, industri yang sejak awal berorientasi pada pasar internasional ternyata dipaksa mawas diri sebelum sempat berlomba. Penyebabnya, tidak memiliki pengalaman yang cukup, yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk membangun efisiensi yang diperlukan dalam kompetisi ekonomi dunia yang semakin hari semakin ketat.

Menengok pengalaman negara lain, kita menemukan fakta bahwa negara-negara yang memiliki dukungan pasar domestik kuat seperti Tiongkok ternyata mampu menumbuhkan pengusaha-pengusaha lokal yang kini bisa mencapai taraf internasional. Dengan dukungan pasar domestik yang kuat, sebenarnya Indonesia

juga berpeluang seperti itu.

 

Kenyataan demikian mengharuskan kita untuk berpikir ulang. Bahwa betapapun dalam memasuki pasar global yang sangat kompetitif, kita harus berangkat dari keunggulan-keunggulan domestik sebagai dasar pijak kita untuk membangun daya saing.

Keunggulan domestik itu tidak lain adalah ketersediaan faktor produksi dan pasar yang kita miliki secara relatif berlimpah.

Secara konsepsional, demokrasi ekonomi tidak bertentangan bahkan selaras dengan konsepsi membangun daya saing. Karena itu, membangun demokrasi ekonomi haruslah berlandasan keunggulan-keunggulan yang dimiliki secara domestik.

Secara operasional, dimensi demokrasi ekonomi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berbagai mekanisme pemanfaatan sumber daya (faktor produksi). Bagaimana alokasinya? Bagaimana modus partisipasi rakyat? Bagaimana dengan konsep pasar?

Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya secara tegas mengamanatkan bahwa asas serta sendi dasar perekonomian nasional harus dibangun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Hal tersebut juga berarti bahwa perekonomian nasional harus dibangun berdasar demokrasi ekonomi. Yakni, kegiatan ekonomi pada intinya dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan kata lain, pembangunan bidang ekonomi juga menghendaki adanya ciri kerakyatan yang jelas. Selanjutnya dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi kerakyatan yang dimaksud menginginkan adanya partisipasi yang luas dari seluruh masyarakat, baik dalam hal ikut serta dalam pembangunan ekonomi itu maupun ikut serta menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi tersebut. (*)

Kandidat doktor ilmu politik UGM Jogjakarta

 

Sumber : Radar Banten

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s