Nasionalisasi Ekonomi

Amin Rais hari ini tanggal 12 November bicara mengenai nasionalisasi ekonomi di save our nation dengan dipandu Saur Hutabarat. Ini adalah ulangan (review) ketika ia dan Kwik Kian Gie, Habibi, serta Hendro Priyono bicara tentang nasionalisasi aset strategis nasional pada saat geger akan dinaikannya harga BBM dan privatisasi aset nasional sebanyak 44 BUMN oleh pemerintahan SBY dan Kalla (lihat kategori ekonomi pembangunan). Begitupula Rizal Ramli, Fadjrul Rahman, tokoh-tokoh lainnya dan gerakan mahasiswa, serta banyak aktivis, juga akademisi yang berbicara senada.

Aset nasional pada sektor migas dan non migas strategis telah dikeroposi oleh UU Migas, UU PMA, UU Privatisasi dan sejumlah undang – undang lainnya pada tahun 2000 hingga saat ini, yang justru dimulai pada paska orde baru. Dimasa Orde Baru nasionalisasi tidak terjadi hanya merupakan bibit benih yang ditanam (lihat sejarah nasionalisasi orde baru, Soeharto menolak nasionalisasi) yang kemudian mendapat legitimasi hukum secara penuh pada masa sekarang melalui jalur legislasi dan eksekutif.

Gonjang-ganjing harga BBM naik karena fluktuasi pasar minyak dunia yang naik secara drastis 147 dolar/barel, meskipun kini karena krisis keuangan mengalami penurunan 50-60 dollar/barel kembali seperti pada tahun 2005, merupakan pelajaran hikmah bagi kita untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional hanyalah dengan menasionalisasi aset strategis nasional sebagai tindakan antisipasi dimasa datang. Contoh dari berbagai negara di Timur Tengah dan Amerika latin serta tetangga kita Malaysia membuktikan liberalisasi perdagangan yang dipaksakan oleh IMF-Bank Dunia dan WTO pada sektor strategis tidak lagi laku bagi negara yang kaya sumber daya alam.

Keterpukulan ini dirasakan oleh kita semua, MNC (Multi Nasional Corporation) dan negara bermodal telah membeli aset migas dan non migas kita bahkan dengan harga murah serta pembagian hasil yang kurang adil (lihat LNG Tangguh dll). Logika-logika ekonomi yang paling sederhana yang umumnya dimiliki masyarakat namun tepat ini tidak dipakai oleh pemerintah sejak reformasi digulirkan.

Renegoisasi ulang haruslah memiliki daya tawar jika tidak kita harus memakai kekuatan yang memaksa. Sebagai contoh, negara Venezuela dan Bolivia ketika menasionalisasi aset strategis migas memiliki potensi keuntungan dari 85 % hingga 100 % yang diperoleh dari BUMN yang mereka miliki. Jika kita ingin merenegosiasi ulang dengan pihak asing inilah yang harus kita tawarkan sebagai daya tawar yang paling tinggi. Dan ini harus kita siapkan dengan merevisi UU Migas dan peraturan lainnya.

Membangun kesadaran kembali haruslah kita mulai dengan tindakan-tindakan yang berada pada semua lintas sektor dari bawah akar rumput hingga paling atas. Tidak Ada Gerakan Revolusi Tanpa Teori Revolusi. Revolusi sebagai sebuah jalan untuk meraih kemerdekaan dan kemakmuran bangsa harus kita lakukan sekarang juga.

Iklan