Ekonomi-Politik Kebutuhan Pokok *

Ekonomi-Politik Kebutuhan Pokok *
oleh: Rocky Gerung

Ekonomi Indonesia, kendati harus bekerja dalam tekanan imperatif global, sesungguhnya tidak pernah hanyut sepenuhnya dalam arus besar ekonomi pasar. Kita terus merasakan semacam dualisme pikiran dalam berbagai kebijakan ekonomi pemerintah, yaitu antara tuntutan global efficiency dan berbagai pertimbangan local wisdom.

Memang, berbagai indikator makro harus kita ukur dalam besaran-besaran efisiensi global, tetapi dimensi keadilan sosial juga selalu menuntut semacam politik pemihakan pada ekonomi kebutuhan pokok (basic needs). Dimensi etis ini mungkin merupakan sisa-sisa sosialisme dalam sejarah pemikiran sosial bangsa ini, yang sesekali muncul manakala disparitas kemakmuran terasa terlalu melebar. Atau barangkali hal itu merupakan reaksi instingtif sebuah negara post-colonial yang ingin mengartikulasikan politics of difference dalam politik internasional.


Tetapi apapun alasannya, dunia memang sedang berada dalam ketegangan ideologis akibat krisis energi. Ketegangan itu membangkitkan ulang sentimen disparitas global, yaitu anggapan umum bahwa ekonomi dunia telah dikendalikan oleh konspirasi politik neo-liberal, dengan akibat katastrofik pada perekonomian dunia secara keseluruhan. Dalam kondisi psiko-politik seperti ini, problem kebijakan publik tidak dapat lagi diargumentasikan melalui sejumlah keterangan metodologis, karena dalam kondisi susbsistensi, masyarakat hanya mau mendengar sebuah kebijakan yang memihak pada kebutuhan pokok. Parameter-parameter efisiensi global yang didukung dengan keketatan komputasi metodologi menjadi tidak berbunyi ketika dimensi ideologi dari keadilan muncul sebagai tuntutan politik umum.

Pada tingkat politik semacam ini, sikap defensif pemerintah, yaitu dengan alasan eksternalitas global, dalam mempertahankan kebijakannya, akan berhadapan dengan tuntutan populer yang justru akan mempersoalkan definisi efisiensi yang mendasari kebijakan-kebijakan makronya. Dalam kondisi suhu politik yang tinggi, menjelang Pemilu misalnya, tuntutan-tuntutan populer itu dapat beralih menjadi upaya delegitimasi yang sistematis terhadap pemerintah. Dengan kata lain, semua proposal publik yang diajukan pemerintah untuk mengatasi inefisiensi ekonomi, justru akan menjadi bumerang selama problem kebutuhan pokok publik tidak dapat diatasi secara cepat.

Dihitung dari kondisi ekonomi sekarang, secara teknis sangat sukar bagi pemerintah untuk menggunakan politik anggaran sebagai peralatan untuk meraih ulang legitimasinya. Bukan saja karena APBN sudah hampir habis digunakan, tetapi terlebih lagi karena suhu politik yang tinggi akan mendominasi percakapan publik menjelang Pemilu. Disamping itu, kebijakan pengendalian inflasi dan penyerapan tenaga kerja, juga akan sangat tergantung pada kondisi ekonomi di tingkat global.Kondisi umum kesulitan ekonomi memang belum eksplisit menjadi keresahan sosial.

Pengamatan empiris justru menunjukkan geliat ekonomi yang didorong konsumsi. Tetapi pengetahuan pemerintah tentang daya tahan sosial masyarakat tidak mungkin diekstraksi dari angka-angka konsumsi-konsumsi yang rapuh itu. Masalahnya adalah bahwa tuntutan lapangan kerja tetap merupakan problem yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Dan faktor dasar dari pertumbuhan itu adalah kesiapan infrastrukur dan suplai energi. Sekali lagi, masalah ini melibatkan kompleks perdebatan ideologis antara imperatif efisiensi global dan historisitas paham keadilan pada bangsa ini.

Kampanye panjang menjelang Pemilu 2009 nanti, agaknya akan sekaligus menjadi ajang perselisihan ideologis sekitar isu keadilan sosial. Duduk perkaranya akan dipertajam oleh kondisi kita hari-hari ini: seberapa adaptif kita terhadap parameter efisiensi global, dan seberapa kuat sentimen sosialistis masih menetap dalam pikiran politik bangsa ini. Inilah sebetulnya kesempatan historis kita untuk merumuskan ulang arah masa depan kita.

(Tulisan ini untuk mengenang almarhum Sjahrir (1945-2000), seorang ekonom yang selalu menyampaikan analisisnya dalam konteks “keadilan sosial”. Judul disertasinya di Universitas Harvard sudah menyiratkan dimensi ini: “The Political Economy of Basic Needs”)

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s