Refleksi Masalah Nasional

Masalah harga BBM akhirnya akan di evaluasi tiap bulan untuk dikaji dan konon terus diturunkan. Harga premium telah turun kembali Rp 500 menjadi  Rp5000/liter dan solar Rp.4800/liter, sedangkan minyak tanah yang banyak dikonsumsi warga kelas menengah kebawah (terimbas program konversi ke elpiji) dan pertamax tidak mengalami penurunan. Pakar perminyakan dan pengamat seperti Prof. Kurtubi masih berharap harga premium dan solar diturunkan kembali menjadi Rp. 4500. Sedangkan Alfin Lie anggota Komisi VII DPR RI  berharap pula pemerintah untuk menurunkan harga premium sebesar Rp. 4000/liter dan solar Rp. 3500/liter  (sbr.http://www.mediaindonesia.com/ , 15 desember 2008).

Debat mengenai harga BBM ini cukup hangat hingga kini menimbulkan pro kontra antara pemerintah dan para ahli. Ketika harga minyak mentah dunia naik harga BBM jenis premium  melambung 28,7 % naik sebesar Rp. 1500/liter menjadi Rp.6000, sedangkan penurunan berjalan sangat perlahan berbeda dengan negara lainnya hingga 3 dan 7 kali sekaligus, seperti Malaysia yang begitu sangat konsisten mengikuti harga minyak dunia. Di Indonesia penurunan lebih diwarnai tekanan publik dan itupun sedikit dengan dicicil Rp.500 dalam dua pekan, lebih bernuansa politis dan cari untung ditengah kemelaratan rakyat, serta kurang berdampak besar. Dengan harga minyak mentah dunia sebesar 34-40 dollar/barel menurut hitungan sejumlah ahli perminyakan, harga yang pas adalah  Rp.4.000 perliter.Pemerintah masih dapat mengambil keuntungan ekonomis Rp1.000 per liter. Total diperkirakan pemerintah meraup keuntungan Rp1,2 triliun lebih. Dengan demikian harga BBM tersebut sebetulnya dapat turun lebih rendah lagi.
Menteri Purnomo seringkali menyebut subsidi BBM yang dicairkan sudah mencapai Rp130 triliun atau Rp4 triliun lebih besar daripada pagu subsidi di APBN Perubahan 2008 yang mencapai Rp126 triliun. Namun, Purnomo lupa bahwa saat harga minyak dinaikkan, pemerintah mampu menghemat subsidi Rp35 triliun.

Uang itu lalu digunakan untuk macam-macam kepentingan, yaitu untuk bantuan langsung tunai (Rp18 triliun), untuk cadangan risiko fiskal pergerakan harga minyak dunia (Rp8 triliun), dan untuk cadangan APBN (Rp9 triliun). Itu berarti masih ada total dana cadangan sebesar Rp17 triliun. Kalau penggunaan subsidi lebih besar Rp4 triliun, bukankah masih ada dana cadangan Rp13 triliun? Harga BBM yang mahal jelas membuat rakyat menderita. Tentu, tidak adil dan tidak elok, di tengah krisis ekonomi dan bayang-bayang pemutusan hubungan kerja seperti saat ini, pemerintah malah mencari untung dari penderitaan rakyat. Yang harus dilakukan justru segera maksimalkan anggaran yang ada untuk menggenjot sektor riil melalui penurunan harga premium dan solar (Media Indonesia, 19 Desember 2008).

Mekanisme pasar bebas adalah salah satu yang mengakibatkan anjloknya  harga minyak, diduga tidak akan bertahan lama, karena OPEC kemungkinan akan bersidang pertengahan tahun untuk menaikan harga minyak yang anjlok. Artinya, kita harus memiliki kedaulatan dan ketahanan harga minyak yang tidak mudah diganggu fluktuasi harga yang berkembang didunia jika mengalami kenaikan kembali, tetap bertahan pada pembangunan ekonomi sektor riil.

Pertanyaan mengenai Biaya Produksi (Cost of  Production) hingga kini tidak terjawab oleh BPH Migas dan Pertamina. Besaran biaya produksi yang diduga hanya 7-15 dolar  dan pertanyaan mengapa Cost Recovery serta KPPS  untuk penguasaha asing terlalu tinggi, hingga kini pemerintah belum juga menjawab. Kedudukan hukum sekarang yang dimenangkan untuk pemerintah oleh MK (Mahkamah Konstitusi),   yaitu tidak lagi setara atau sejajar dengan pengusaha migas, memungkinkan pemerintah mestinya memiliki wewenang yang sangat besar.

Mengenai masalah nasionalisasi migas dan non migas strategis masih diagendakan dan beberapa pakar serta politisi telah menyepakati hal ini. Sementara itu  energi alternatif hingga kini masih belum terjawab oleh para ahli untuk menggantikan bahan bakar minyak. Apakah berasal dari matahari, listrik, dan sumber-sumber lainnya. Jika telah  terjawab itupun masih membutuhkan waktu lama untuk mengkonversi kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak dengan kendaraan berbahan bakar energi alternatif, diperkirakan 25 tahun. Jadi BBM masih tetap dibutuhkan kecuali terjadi percepatan yang sangat drastis untuk menggantikan kendaraan tersebut.Dan konversi tersebut dapat diatasi apabila diproduksi secara massal, murah, dan terjangkau oleh masyarakat.

Masalah korupsi hingga kini mendapat perhatian penuh dari pemerintah (KPK, BPK, dan Depkeu) . Cukup salut meski banyak juga yang belum selesai baik ditingkat daerah maupun nasional.

Masalah politik nasional hingga kini masih terjadi carut marut dan perdebatan yang cukup tajam. Solusi  yang belum terjawab dari UU No. 10 mengenai Pemilu, UU Pilpres dll.Begitu pula pemborosan anggaran yang menjadi penyakit dari reformasi.

Kemarin mengenai lembaga survai diakrediatasi ini juga cukup menarik. Beberapa pakar politik setuju untuk dilakukan akreditasi. Sementara itu survai melalui hitung cepat dituding menjadi sebab hura-hara diberbagai daerah, karena hanya mengambil beberapa sampel dari populasi pemilih.

Rasanya menghitung cara manual juga wajib diperhitungkan oleh KPU/KPUD sebagai regulasi, dengan menekankan aspek transparansi dan akuntabilitas terhadap publik. Contoh sederhana dengan mengambil pelajaran dari pengumuman hasil SNMPTN (dahulu SPMB) melalui koran yang diambil dari tiap TPS untuk pemilu, pilpres, dan pilkada.Ini lebih nyaman agar kepercayaan publik kembali pulih. Namun  upaya ini diluar dari faktor x kecurangan dan pelanggaran dalam proses pemilihan, hanya pengumuman saja agar lebih terbuka untuk diuji kembali pada publik.

KPU/KPUD dimasa datang juga harus mempertimbangkan biaya yang lebih hemat dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi dimasa datang  sepertihalnya India dan Brasil (Kalkulasi Demokrasi lihat tag, komunikasi dan perubahan sosial).

Sementara itu pembangunan ekonomi masih tetap berkisar pada pembangunan infrastruktur dan sektor riil masyarakat  sebagai upaya sustainable kelancaran pembangunan yang berkesinambungan dari UKM, sektor industri dll.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s