Nota Keuangan RAPBN 2009

RAPBN 2009: Memelihara Momentum Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

RAPBN 2009:Memenuhi Amanat Konstitusi di Bidang Pendidikan di Tengah Ketidakpastian Perekonomian Global

Jakarta, 15 Agustus 2008 — RAPBN 2009 merupakan instrumen yang sangat penting untuk menjaga tujuan bernegara dan menjaga stabilitas terutama karena tahun 2009 Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi. RAPBN 2009 disusun dalam suasana ketidakpastian yang tinggi pada perekonomian global. Krisis finansial di Amerika Serikat bersama dengan gejolak harga energi dan pangan telah menciptakan beban dan ketidakpastian yang tinggi terhadap perekonomian dunia. Sejak tahun lalu harga minyak bergerak sangat tidak menentu. Selama semester pertama tahun 2008, harga minyak melonjak hampir 50 persen hingga mencapai puncaknya sekitar USD147 per barel. Namun sejak awal bulan Juli harga minyak mengalami penurunan hingga lebih dari 20 persen.
Situasi geopolitik yang masih rentan menimbulkan tekanan kuat terhadap pasar minyak, yang memang masih ketat dilihat dari fundamentalnya. Ketidakpastian harga minyak hari ini maupun prediksi harga tahun mendatang menyulitkan penyusunan RAPBN 2009, karena komponen subsidi energi mempunyai kontribusi yang besar terhadap RAPBN. Perubahan asumsi harga minyak akan mempengaruhi penerimaan pajak dan bukan pajak, belanja subsidi BBM dan listrik, alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Otonomi Khusus, serta pada akhirnya postur dan defisit APBN 2009.
Untuk menciptakan anggaran yang kredibel dan sekaligus hati-hati (konservatif), pemerintah terus melakukan pemutakhiran hitungan asumsi harga minyak agar seluruh postur RAPBN 2009 dapat mencerminkan besaran penerimaan, belanja, transfer ke daerah, dan defisit yang paling realistis. Pemutakhiran perhitungan asumsi harga minyak 2009 menghasilkan asumsi harga minyak untuk RAPBN sebesar USD100 per barel. Dasar penetapan asumsi harga minyak ini adalah perkembangan terakhir harga minyak yang cenderung menurun, yang merupakan koreksi dari kenaikan yang dianggap tidak realistis dari harga minyak yang terlalu tinggi dan terlalu cepat selama enam bulan terakhir. Sementara itu, proyeksi ekonomi dunia 2009 masih cenderung lemah meskipun tidak akan memburuk. Kedua faktor tersebut akan menyebabkan harga minyak cenderung mengalami koreksi turun.Meskipun demikian, keseimbangan antara sisi pasokan dan permintaan minyak dunia masih cukup ketat, sehingga harga minyak tetap akan tertahan pada tingkat yang cukup tinggi. Penetapan asumsi harga minyak USD100 per barel dianggap yang paling tepat pada kondisi tersebut. Sekalipun demikian pemerintah tetap mengajukan pos cadangan belanja untuk menutupi risiko kenaikan harga minyak hingga mencapai USD130 per barel serta ketidakpastian akibat kenaikan volume konsumsi.

Pada tahun 2009, pemerintah bertekad memenuhi amanat konstitusi di bidang pendidikan, dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total anggaran. Pemerintah memiliki komitmen kuat untuk secara konsisten menjalankan konstitusi, meskipun dalam kondisi anggaran yang sangat berat akibat tekanan ekonomi dunia yang melemah, serta keharusan melindungi masyarakat dan ekonomi dari gejolak harga minyak dan harga pangan dunia yang sangat tinggi dan meningkat cepat.

Untuk memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, pemerintah terpaksa meningkatkan defisit dari sumber utang sebesar Rp20,2 triliun, yang menyebabkan rencana defisit RAPBN 2009 direvisi dari 1,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menjadi 1,9 persen PDB. Anggaran pendidikan harus ditambah sebesar Rp46,1 triliun untuk mencapai 20 persen dari APBN, dengan mengurangi beban subsidi energi, dan membagi beban dengan daerah. Hal ini disebabkan anggaran pendidikan pada akhirnya akan dibelanjakan dan dinikmati oleh daerah. Pemerintah menetapkan kenaikan anggaran pendidikan ditujukan untuk mencapai seluruh target Wajib Belajar Sembilan Tahun, memperbaiki kesejahteraan guru secara signifikan, dan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Hal ini sangat penting agar sumber daya manusia Indonesia memiliki kualitas yang tinggi dalam menghadapi kompetisi dunia yang makin ketat.

Dampak melesunya ekonomi global belum berpengaruh banyak terhadap perkembangan ekonomi domestik. Ekonomi Indonesia masih menunjukkan momentum pertumbuhan yang kuat. Selama kuartal II tahun 2008 ekonomi tumbuh menggembirakan dan lebih tinggi dibandingkan perkiraan banyak pihak yaitu mencapai 6,4 persen y-o-y. Dengan demikian, selama semester I tahun 2008, perekonomian mengalami ekspansi sebesar 6,4 persen y-o-y. Ini merupakan laju pertumbuhan tertinggi sejak krisis ekonomi 1997/98 terjadi. Sumber pertumbuhan pun makin berimbang. Investasi tumbuh pesat bersama-sama dengan ekspor, sementara konsumsi masyarakat tetap terjaga kuat. Melihat trend dari impor barang modal dan investasi dalam permesinan selama tahun 2007 dan semester I 2008 serta perbaikan iklim investasi, pemerintah optimis momentum percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus berlanjut hingga semester II 2008.

Seperti yang disampaikan oleh Presiden RI dalam pengantar Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun 2009 tanggal 15 Agustus 2008 tadi pagi, kita harus mampu memanfaatkan dan mengubah krisis energi dan pangan menjadi kesempatan. Berbagai langkah, baik dalam kebijakan maupun alokasi anggaran dalam APBN-P 2008 maupun RAPBN 2009 telah diupayakan untuk mendorong agar upaya ini bisa berjalan lebih lancar. RAPBN 2009 dirancang melalui perubahan politik anggaran yang sangat mendasar, yaitu dengan peningkatan efisiensi dan penghematan belanja barang yang tidak produktif dan tidak prioritas, yang diikuti dengan penajaman efisiensi dan efektivitas belanja modal. Belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2009 akan lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan dan berbagai program yang output dan outcome-nya secara langsung dapat mendukung dan/atau memberikan dampak multiplikasi (multiplier effect) yang besar. Karena itu, keterbatasan anggaran yang ada harus disiasati dengan peningkatan kualitas belanja (quality of spending) yang lebih baik.

Rencana Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada RAPBN tahun 2009, juga merupakan momentum yang sangat penting dalam perkembangan sistem penganggaran belanja negara, karena sejak RAPBN tahun 2009 dan tahun-tahun berikutnya, Pemerintah secara bertahap dan konsisten akan mulai menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting).

Langkah ini sejalan dengan tujuan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2004-2009 dan RKP 2009, yaitu:

  • Upaya pembangunan manusia dan penanggulangan kemiskinan untuk mempercepat pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015.

Image

  • Upaya untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6,2 persen di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, guna mempercepat penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran menjadi 7-8 persen dan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 12-14 persen pada tahun 2009. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perbaikan pemerataan (growth with equity).
  • Upaya terus-menerus untuk memperbaiki kualitas birokrasi, penegakan hukum dan perbaikan keamanan, serta pertahanan nasional.
APBN 2009 disusun berpedoman pada kerangka ekonomi makro 2009 yang disusun bersama oleh Pemerintah dan DPR, pokok-pokok kebijakan fiskal 2009, RKP 2009 serta saran dan pendapat DPR dan DPD RI pada forum pembicaraan pendahuluan RAPBN 2009. Substansi RAPBN 2009 didasarkan pada pengkajian mutakhir yang dilakukan oleh Pemerintah dengan memperhatikan saran Bank Indonesia tentang perkembangan ekonomi nasional dan internasional selama paruh pertama tahun 2008. Disamping itu, RAPBN 2009 juga telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengalokasikan dana pendidikan 20 persen dari APBN.Nota Keuangan dan RAPBN 2009 tonggak penguatan perbaikan transparansi anggaran pemerintah

Sebagai kelanjutan dari Nota Keuangan dan RAPBN 2008, Nota Keuangan dan RAPBN 2009 disajikan secara lebih rinci, komprehensif dan transparan. Perubahan ini sejalan dengan keinginan dari para pemangku kepentingan, diantaranya: DPR, para pelaku ekonomi, lembaga pemeringkat, lembaga-lembaga internasional, serta masyarakat mengenai kebutuhan akan informasi yang lebih lengkap dan akurat serta keinginan Pemerintah atas peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Pembaharuan yang dilakukan merupakan penyempurnaan dari langkah awal yang telah dilakukan tahun sebelumnya meliputi, antara lain: (i) penjelasan rinci terhadap kondisi dan proyeksi ekonomi yang melandasi penyusunan RAPBN 2009; (ii) berbagai kebijakan yang sedang dan akan dilakukan pemerintah dan pengaruhnya terhadap penerimaaan dan pengeluaran pemerintah; (iii) risiko fiskal yang terkait dengan perubahan asumsi dan kondisi ekonomi makro, pelaksanaan program penjaminan infrastruktur, program Public Service Obligation (PSO), kondisi kesehatan BUMN, kemungkinan terjadinya bencana alam dan kebijakan pensiun dan jaminan sosial.

Langkah perbaikan ini diharapkan dapat semakin memberikan gambaran yang lengkap dan proporsional kepada masyarakat luas, maupun para pengambil keputusan dalam menyimak, menganalisa, dan mengikuti pelaksanaan APBN. Pemerintah percaya bahwa dengan informasi yang makin transparan dan akurat, yang dipahami oleh seluruh masyarakat dan pengambil keputusan, maka ketidakpastian akan makin berkurang dan efisiensi keseluruhan perekonomian akan dapat meningkat.

Pengeluaran Infrastruktur diberikan porsi yang signifikan dan meningkat dibandingkan dengan tahun lalu

Pembangunan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja mendapat perhatian pemerintah mengingat fondasi utama untuk mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi hanya akan terjadi jika terjadi peningkatan stok dan perbaikan kualitas infrastruktur. Oleh karena itu sebagian besar tambahan belanja modal digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sarana pelabuhan dan bandar udara, jaringan kereta api serta pembangkit listrik dan jaringan transmisi dan distribusi listrik.Peningkatan alokasi untuk pembangunan infrastruktur terlihat dari peningkatan anggaran dua departemen yang mengelola infrastruktur yaitu Departemen Pekerjaan Umum naik sebesar 8,7 persen menjadi Rp35,7 triliun dan Departemen Perhubungan meningkat sebesar 5,1 persen menjadi Rp16,1 triliun dari APBN-P 2008. Sedangkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp7,0 triliun

Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Keluarga Miskin Tetap Menjadi Prioritas Anggaran. Walaupun tingkat kemiskinan dalam tahun 2008 telah mengalami penurunan, jumlah keluarga miskin khususnya di daerah perdesaan masih besar. Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa sebagian keluarga Indonesia yang berada di sekitar garis kemiskinan sangat rentan terhadap berbagai goncangan ekonomi.

Pemerintah juga masih mempertahankan subsidi BBM dan listrik dalam proporsi yang cukup besar. RAPBN 2009 masih mempertahankan subsidi BBM hingga Rp101,4 triliun, termasuk subsidi LPG Rp14,6 triliun. Di samping itu, untuk subsidi listrik pemerintah menyediakan Rp60,4 triliun. Untuk mengurangi subsidi BBM dan listrik, pemerintah sedang menggiatkan penggunaan sumber energi alternatif di luar BBM termasuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik nonBBM dan program pengembangan biofuel yang didorong dengan penyediaan subsidi kredit program biofuel sebesar Rp640,6 miliar.

Pemerintah menyadari pula bahwa kantong kemiskinan berada di daerah perdesaan di mana sektor pertanian menjadi sumber utama penerimaan keluarga miskin. Oleh karena itu, alokasi untuk sektor perdesaan dan pertanian juga terlihat dari peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yaitu Rp13,9 triliun (RAPBN 2009) terdiri dari Rp8,4 triliun anggaran Departemen Pertanian dan Rp5,5 triliun melalui anggaran subfungsi pengairan. Petani juga menikmati berbagai subsidi langsung dan spesifik dalam bentuk subsidi pupuk, subsidi bunga kredit program dan subsidi benih berjumlah Rp21,4 triliun atau meningkat 112,9 persen dibandingkan dalam APBN-P 2008. Proteksi terhadap petani akan bertambah besar jika subsidi raskin yang merupakan bagian dari kebijakan penyangga harga beras diperhitungkan sebagai subsidi tidak langsung kepada petani.

Pembangunan Manusia Indonesia menjadi Prioritas Utama Anggaran dan Menjadi Jembatan Untuk Kebutuhan Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Sektor pendidikan mendapatkan alokasi anggaran terbesar sebagai cerminan dari prioritas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan sesuai dengan amanat konstitusi. Peningkatan alokasi ini ditujukan untuk memenuhi target penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan melalui kelanjutan pemberian sekolah gratis secara terbatas dan beasiswa pendidikan khusus bagi keluarga miskin.

Dalam tahun anggaran 2009 Pemerintah bertekad untuk memenuhi amanat konstitusi dalam pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen, meskipun dalam kondisi anggaran yang masih sangat terbatas. Dalam dokumen tambahan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden RI kepada DPR hari ini telah dipenuhi amanat konstitusi untuk anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

Penetapan alokasi untuk fungsi kesehatan juga mengalami peningkatan yang cukup berarti, yaitu 9,3 persen lebih tinggi dari APBN-P 2008 yaitu dari Rp16,0 triliun menjadi Rp17,4 triliun. Pengeluaran untuk fungsi kesehatan ini dilakukan dengan melanjutkan program asuransi kesehatan untuk keluarga miskin sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak sehingga generasi Indonesia mendatang bisa tumbuh lebih sehat dan cerdas.

Komitmen untuk perbaikan governance diupayakan dengan reformasi birokrasi dan peningkatan anggaran untuk penegakan hukum

Alokasi RAPBN 2009 juga menunjukkan keinginan pemerintah secara terus menerus untuk memperbaiki governance dalam rangka penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Perbaikan sistem remunerasi di Departemen Keuangan mulai tahun 2008 telah diperluas. Tahun depan langkah ini akan dilanjutkan pada beberapa Kementerian Negara/lembaga (K/L) yang strategis sesuai dengan kesiapan K/L yang bersangkutan dalam mempersiapkan sistem pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kinerja.

Secara umum pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk memperbaiki take home pay (THP) PNS dan pensiunan dengan menaikkan gaji/pensiun pokok sebesar 15 persen. Penyesuaian gaji ini diharapkan akan meningkatkan take home pay minimal untuk PNS golongan terendah menjadi Rp1,7 juta/bulan pada tahun 2009 atau naik hampir 2,5 kali lipat dibandingkan THP yang diterima yang bersangkutan pada tahun 2005.

Peningkatan alokasi anggaran pemerintah secara signifikan juga terjadi untuk hampir semua institusi dalam bidang perbaikan governance penegakan hukum (BPK, MA, Departemen Hukum dan HAM, dan Kejaksaaan Agung). Kenaikan anggaran untuk lembaga penegak hukum untuk tahun 2008 yang cukup besar pada tahun ini diharapkan akan memberikan daya gerak yang lebih kuat dalam upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Anggaran Pertahanan dan Keamanan terus diupayakan untuk menuju pada tingkat yang ideal wujud alokasi pengeluaran RAPBN 2009 menekankan pula agenda penciptaan Indonesia yang damai. Hal ini tercermin dengan meningkatnya anggaran pertahanan dan keamanan yang dikelola oleh TNI dan POLRI. Di samping digunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan, anggaran pertahanan dan keamanan juga digunakan untuk penyediaan uang makan/lauk pauk dan rehabilitasi asrama TNI dan POLRI di seluruh Indonesia. Pembelian peralatan pun diupayakan agar menggunakan produk-produk dari industri dalam negeri seperti PT DI, PAL, dan PINDAD. Untuk menunjang pengembangan industri pertahanan tersebut pemerintah sedang melakukan upaya menambah sumber pembiayaan bagi industri pertahanan tersebut dari perbankan domestik dengan menyiapkan Peraturan Pemerintah tentang pembiayaan anggaran dari perbankan domestik.

Transfer Ke Daerah tetap diupayakan terus meningkat

Peningkatan anggaran juga terjadi dalam transfer ke daerah. Transfer ke Daerah meningkat dari Rp292,4 triliun dalam APBN-P 2008 menjadi Rp303,9 triliun dalam RAPBN 2009, atau 27,1 persen dari total belanja negara dalam RAPBN 2009. Kenaikan ini merefleksikan keinginan untuk mewujudkan agar proses desentralisasi dan otonomi daerah dapat benar-benar terwujud.

Di samping kenaikan dalam DAU dan Dana Bagi Hasil, Pemerintah juga meningkatkan DAK sebesar Rp1,1 triliun, sehingga total DAK tahun 2009 mendatang diusulkan meningkat menjadi Rp22,3 triliun.

Harapan lain dari peningkatan anggaran transfer ke daerah ini agar Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota dapat mengurangi berbagai pungutan yang membebani dunia usaha dan masyarakat serta menimbulkan ketidakpastian kepada dunia usaha dan ekonomi biaya tinggi. Upaya ini juga konsisten dengan penyelesaian amandemen Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diharapkan selesai tahun ini.

Sumber Pendanaan APBN makin mengandalkan sumber penerimaan dalam negeri terutama Pajak

Sumber pendanaan RAPBN 2009 akan berasal dari penerimaan dalam negeri baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Rasio penerimaan perpajakan meningkat dari 13,6 persen terhadap PDB dalam APBN-P 2008 menjadi 13,7 persen terhadap PDB dalam RAPBN 2009 yang dipengaruhi oleh peningkatan rasio penerimaan perpajakan nonmigas dari sebesar 12,4 persen terhadap PDB dalam APBN-P 2008 menjadi 12,5 persen terhadap PDB dalam RAPBN 2009.

Dengan rasio penerimaan perpajakan tersebut, total pendapatan negara dan hibah dalam RAPBN 2009 diproyeksikan sebesar Rp1.022,6 triliun atau naik 14,3 persen dibandingkan APBN-P 2008. Dengan tambahan penerimaan tersebut, defisit anggaran dalam RAPBN 2009 diperkirakan mencapai 1,9 persen terhadap PDB. Defisit ini yang disertai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta makin meningkatnya pembayaran kembali utang pemerintah, memungkinkan rasio utang terus mengalami penurunan menjadi sekitar 30 persen dari PDB pada akhir tahun 2009 dibandingkan 33 persen pada tahun 2008.

Dalam RAPBN 2009, pembiayaan anggaran yang bersumber dari dalam negeri secara neto direncanakan mencapai Rp110,7 triliun. Pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri ini direncanakan berasal dari (i) penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN dengan mempertimbangkan kebijakan fiskal dan moneter secara terpadu; (ii) penjualan aset program restrukturisasi perbankan secara optimal; (iii) rekening dana investasi (RDI); dan (iv) privatisasi. Sumber pembiayaan melalui privatisasi dirancang pada tingkat yang cukup rendah, karena pemerintah menyadari bahwa program privatisasi tidak seharusnya ditujukan semata-mata untuk memenuhi pembiayaan defisit APBN, namun yang lebih penting adalah upaya penyehatan dan peningkatan kinerja BUMN seperti amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN.

Sementara itu, pembiayaan anggaran yang berasal dari sumber-sumber pinjaman luar negeri neto sebesar minus Rp11,1 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek sebesar Rp48,5 triliun, dan dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp59,6 triliun.

Fungsi Anggaran hanya mencakup sebagian Program Reformasi Ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja

Di samping dengan stimulus fiskal di atas, upaya-upaya untuk mendorong penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi dan ekspor lebih ditekankan pada reformasi bidang ekonomi mikro. Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 merupakan fokus program reformasi pemerintah dalam tahun 2008-2009.

Program reformasi ekonomi mikro ini sudah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Iklim investasi yang makin baik, telah mendorong peningkatan laju pertumbuhan investasi. Salah satu contoh bukti konkrit dari perbaikan iklim investasi tersebut ditunjukkan dengan menurunnya waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan mendirikan perusahaan pada Departemen Hukum dan HAM dari sebelumnya lebih dari 28 hari menjadi sekitar 7 hari.

Fokus reformasi bidang ekonomi mikro bersandar pada tujuh kelompok utama, yaitu: (i) perbaikan iklim investasi dan berusaha, (ii) percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia, (iii) reformasi sektor keuangan, (iv) pemberdayaan UKM, (v) energi, (vi) pertanian, sumber daya alam, dan (vii) persiapan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Perluasan fokus ini di samping bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perekonomian secara keseluruhan, diharapkan mampu memberikan jalan untuk peningkatan produktivitas dan membuka peluang ekonomi seluas-luasnya di bidang energi dan pangan. Dengan langkah tersebut, harapan Presiden dan Pemerintah dalam menanggapi krisis energi dan pangan global, dengan mengubah krisis menjadi peluang dapat lebih mudah terealisasikan.

Fondasi untuk mencapai tujuan-tujuan di atas hanya bisa tercapai jika stabilitas ekonomi makro tercapai. Lonjakan inflasi yang terjadi selama tahun 2008 yang lalu diharapkan dapat distabilkan dengan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter serta pengendalian harga-harga kebutuhan pokok. Langkah-langkah ini diharapkan akan menstabilkan inflasi selama tahun 2009 kembali berada di sekitar 6,5 persen seperti yang tercantum dalam asumsi RAPBN 2009.

Terakhir, RAPBN 2009 ini juga memiliki sejumlah risiko fiskal seperti ketidaksesuaian asumsi makro, risiko-risiko berkaitan dengan posisi utang pemerintah, risiko proyek pembangunan infrastruktur, risiko BUMN, risiko sektor keuangan, risiko program pensiun dan tunjangan hari tua PNS, risiko desentralisasi fiskal, risiko tuntuan hukum kepada pemerintah, dan risiko keanggotaan pada organisasi dan lembaga keuangan internasional. Rincian dari masing-masing risiko ini diuraikan dalam Bab VI Nota Keuangan dan RAPBN 2009.


Iklan

5 responses

  1. john

    pak bisa minta perincian pengeluaran apbd jawa barat tahun 2009 ga. ? ? ? ?

    Selasa, Januari 19, 2010 pukul 12:46 pm

  2. normanto chandra

    pemerintah SBY cukup bagus jika didominasi oleh para ahli ekonomi dari KALBAR
    selama ini masyarakat kalBar belum ada yang menjadi menteri.
    mohon pak SBY pertimbangkan calon2 menterinya

    Senin, Oktober 19, 2009 pukul 11:39 am

  3. Silahkan dilihat anggaran APBN untuk Banten dan Jawa Barat
    di blog http://www.bcwbanten.blogspot.com
    pada bulan januari tags advokasi kebijakan publik

    BANTEN TERIMA ALOKASI APBN 2009 RP10,3 TRILIUN
    Provinsi Banten menerima alokasi APBN tahun 2009 sebesar Rp10,33 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,75 triliun.

    “Alokasi APBN yang diterima Provinsi Banten pada tahun 2009 naik Rp1,75 triliun. Saya berharap, pelaksanaan anggaran tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran,” kata Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, saat menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2009 di Serang, Rabu (7/1).

    DIPA Banten 2009 tercatat sebesar Rp10,33 triliun terdiri atas alokasi dana untuk daerah dalam bentuk dana alokasi umum (DAU) yang akan langsung ditransfer ke daerah, dana alokasi khusus (DAK) untuk Pemerintah Provinsi Banten serta tujuh kabupaten/kota sebesar Rp346,241 miliar.

    Kemudian alokasi dana untuk 58 kantor pemerintah pusat di daerah atau lembaga vertikal yang ada Provinsi Banten sebanyak 104 DIPA sebesar Rp4,36 triliun, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 57 DIPA sebesar Rp1,32 triliun.

    Ratu Atut mengatakan, dengan diserahkannya DIPA tersebut, menandai dimulainya pelaksanaan APBN 2009, dengan harapan dapat dilaksanakan pada awal tahun ini, serta dilaksanakan dengan tepat sasaran sesuai harapan Presiden saat menyerahkan DIPA tersebut, pada Senin 5 Januari lalu di Jakarta.

    “Saat ini pengawasan aparat hukum terhadap pelaksanaan anggaran sangat ketat. Untuk itu, harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat sasaran,” katanya. ant/rob

    Sumber : http://batakpos-online.com/content/view/2447/1/

    JAWA BARAT TERIMA DIPA APBN 2009 SENILAI RP 23,9 TRILIUN
    January 7, 2009

    Bandung, 7/1/2009 (Kominfo-Newsroom) – Provinsi Jabar mendapatkan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN 2009 sebesar Rp23,9 triliun, atau mengalami peningkatan cukup tajam dari DIPA tahun sebelumnya (2008) sebesar Rp19,7 triliun.
    ?Pada DIPA juga ada dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), namun DAU dan DAK belum termasuk pada anggaran Rp23,9 triliun,? kata Gubernur Jabar H. Ahmad Heryawan seperti disampaikan dalam rilis Humas Pemprov Jabar di Bandung, Senin (5/1) sore.

    Penyerahan DIPA APBN tahun 2009 tersebut, diterima oleh Gubernur Jabar bersama para gubernur lain selaku penerima pendelegasian kekuasaan dalam pengelolaan keuangan di daerah dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta.
    Menurut Gubernur, untuk instansi vertikal di Jawa Barat menerima kucuran dana DIPA sebesar Rp18,1 triliun (362 DIPA). Perolehan DIPA tersebut, meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 15,4 triliun.

    Sementara anggaran tugas pembantuan Rp1,144 triliun (250 DIPA) dialokasikan untuk 7 SKPD Propinsi dan 25 kota dan kabupaten di Jabar. Nilai inipun meningkat dari tahun 2008 yang hanya Rp 0,702 triliun saja.

    Di sisi lain, anggaran dekonsentrasi SKPD Provinsi Jabar (61 DIPA) nilainya sebesar Rp4,68 triliun atau meningkat dari sebelumnya tahun 2008 hanya Rp 3,04 triliun.
    Khusus DIPA Tahun 2009, untuk Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar mendapat alokasi terbesar yaitu Rp4,5 triliun sehingga jika digabungkan dengan APBD Jabar tahun 2009, maka total kucuran anggaran untuk Disdik mencapai Rp 6 triliun lebih. Dengan nilai sebesar itu, sudah seharusnya mampu menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas, mudah dijangkau dan gratis.

    Sebagaimana amanat Presiden bahwa Gubernur merupakan wakil pemerintahan pusat di daerah, sekaligus pengelolaam keuangan APBN di daerah, maka rencananya pada hari Rabu (7/1), Gubernur akan menyerahkan DIPA pada instansi vertikal yang beraktivitas di Jabar, SKPD Provinsi Jabar, dan pemerintah 26 kabupaten/ kota.
    Seluruh departemen yang mempunyai kegiatan di Jabar, baik itu secara langsung sebagai kegiatan vertikal, maupun kegiatan di Kabupaten dan Kota akan diserahkan semuanya ke Gubernur, termasuk anggaran untuk Kodam dan Polda.
    Selanjutnya,a gubernur menyampaikannya ke lembaga-lembaga vertikal dan lembaga-lembaga horisontal,
    ujar Heryawan. (jabarprov.go.id/toeb)

    http://web.dev.depkominfo.go.id/blog/2009/01/07/jawa-barat-terima-dipa-apbn-2009-senilai-rp239-triliun/

    Jumat, Agustus 7, 2009 pukul 9:36 pm

  4. saeful

    BISA MINTA RINCIAN ANGGARAN APBN 2009 GA …UNTUK PROV BANDUNG DAN BANTEN

    Jumat, Agustus 7, 2009 pukul 9:12 pm

  5. Eva_damayanti.77@yahoo.com

    benar-benar untuk kesejahteraan rakyat

    Jumat, April 24, 2009 pukul 12:17 pm

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s