Kondisi Ekonomi Negara

Hutang RI Capai Posisi Terbesar Dalam Sejarah

3 April 2009

Tim Indonesia Bangkit (TIB) mencatat utang Indonesia dalam 5 tahun terakhir justru mengalami peningkatan sebesar 31 persen menjadi Rp 1.667 triliun. Utang sebesar ini merupakan utang terbesar Indonesia sepanjang sejarah.

Demikian disampaikan Ketua Tim Indonesia Bangkit, Rizal Ramli dalam Jumpa Pers di Hotel Bumi Karsa, Jakarta, Selasa (1/4/2009).

Ia menjelaskan, dalam lima tahun terakhir jumlah utang Indonesia meningkat sebesar 31 persen dari Rp 1.275 triliun pada Desember 2003 menjadi Rp 1.667 triliun pada bulan Januari 2009 atau naik kurang lebih sebesar Rp 392 triliun.

“Itu menempatkan Indonesia pada rekor utang terbesar sepanjang sejarah,” tegasnya.

Sementara itu, Rizal juga mengatakan jumlah utang per kapita Indonesia pun meningkat. Jika pada 2004 utang per kapita Indonesia sekitar Rp 5,8 jutan per kepala, maka pada Februari 2009 melonjak jadi Rp 7,7 juta per kepala.

“Kan aneh, data TIB menunjukkan utang naik, kok berani-beraninya pemerintah bikin iklan utang turun,” katanya.

Indonesia Percuma Datang Ke G-20

Tim Indonesia Bangkit (TIB) juga menilai kedatangan Indonesia di G-20 bisa sia-sia jika tidak membawa kepentingan ekonomi khusus bagi Indonesia sendiri.

“Percuma saja jika Indonesia di G-20 tidak membawa sebuah agenda khusus yang mengutamakan perekonomian di Indonesia, semua akan sia-sia,” ujar ekonom TIB Hendry Saparini dalam kesempatan yang sama.

Menurut Hendry, jika kehadiran Indonesia hanya memperkuat peran IMF dan Bank Dunia serta membuka lebar pintu perdagangan bebas maka sama saja hal itu akan merugikan Indonesia karena dampak dari perdagangan bebas tersebut akan menjatuhkan industri lokal karena pasar akan dibanjiri oleh produk impor.

“Rugi bila kita tidak membawa suatu agenda yang tidak membahas kepentingan ekonomi kita, namun hanya mengurusi IMF dan Bank Dunia,” jelasnya.

“Kita jangan mau dibodoh-bodohi. Selama ini negara-negara maju tidak pernah membuka luas pintu perdagangan bebas. Kalau Indonesia tidak berani memperjuangkan kepentingan ekonominya ya percuma aja berada di sana,” tuturnya.

Detik finance

Pertumbuhan Ekonomi Paling Jelek 2,5 Persen

Jumat, 03 April 2009

Jakarta–MI: Walaupun tidak sampai minus seperti negara lain, seburuk-buruknya pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap akan tumbuh positif sebesar 2,5 persen.

Pengamat Ekonomi, Ichsanudin Noorsy, Jakarta, Kamis (2/4) kemarin, menegaskan, “Seandainya pemerintah tidak melakukan apa-apa perekonomian kita juga tetap akan tumbuh 2,5 persen.”

Menurut Ichsanudin, itu karena 60 persen lebih pertumbuhan ekonomi Indonesia bertumpu pada sektor konsumsi. Dengan jumlah masyarakat yang mencapai 220 juta orang, maka konsumsi dinilai tetap akan kuat.

Sedangkan sektor riil yang tetap membuat Indonesia bertahan adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Merekalah bumper ekonomi kita meskipemerintah kurang memperhatikan mereka,” kata Ichsanudin.

Ia menambahkan, UMKM akan dapat mendorong konsumsi karena sektor ini mampu menyerap 90 persen tenaga kerja. “Daya tahan mereka terhadap krisis dan tingginya penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu hal yang membuat pertumbuhan kita tetap positif,” katanya.

Untuk mendorong pertumbuhan yang lebih baik, maka sebaiknya pemerintah lebih mendorong sektor ini dengan menggelontorkan stimulus. “Kita tahu kalau stimulus melalui birokrasi itu tidak akan efektif karena birokrasi kan lambat. Perlu ijin ini-itu. Belum lagi adanya korupsi dan sebagainya. Ini justru kurang produktif,’ katanya.

Dengan menambah stimulus untuk UMKM, maka penguatan perekonomian bisa didapatkan. “Lebih efektif dana memperkuat sektor-sektor ekonomi rakyat. Ini penting, apalagi di saat krisis global seperti ini,hanya kita sendirilah yang bisa menolong,” kata Ichsanudin.

Sementara itu, dalam beberapa bulan ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami revisi. Bank Indonesia misalnya, merevisi pertumbuhan ekonominya dari 4-5 persen kini menjadi 3-4 persen.(Ant/OL-04)

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/04/04/67804/4/2/Pertumbuhan_Ekonomi_Paling_Jelek_25_Persen

Penyerapan Anggaran Masih Dibawah 20 Persen

Jumat, 03 April 2009

Reporter : Dwi Tupani

JAKARTA–MI: Departemen Keuangan (Depkeu) mencatat realisasi penyerapan anggaran hingga 23 Maret 2009 masih dibawah 20% dari total Rp93,8 triliun. Tercatat belanja Pemerintah Pusat baru terserap 10,6%, belanja pegawai 17%, belanja barang 7%, dan belanja modal 5%.

Hal tersebut dikemukakan Dirjen Perbendaharaan Depkeu Herry Purnomo saat ditemui di Jakarta, Jumat (3/4). “Realisasi anggaran ini per tanggal 23 Maret, sebab yang tanggal 30 belum bisa di print,” katanya.

Herry memaparkan hingga 23 Maret 2009, realisasi belanja pemerintah pusat baru mencapai Rp5,6 triliun atau 10,6% dari target APBN 2009. Belanja pemerintah tersebut terdiri atas belanja pegawai baru 17% dari APBN atau mencapai Rp24 triliun, belanja barang baru 7% dari target APBN Rp5,3 triliun, dan belanja modal 5% dari target APBN Rp4,8 triliun.

Sementara di sisi penerimaan negara, kata Herry, hingga 23 Maret 2009 baru mencapai Rp145,8 triliun atau 15% dari pagu APBN 2009 yang ditetapkan Oktober 2008 lalu sebesar Rp984,786 triliun.

“Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan mencapai Rp118,461 triliun atau 16% dari target APBN 2009. Yaitu dari pajak dalam negeri Rp114,2 triliun 16,3% dari pagu APBN termasuk (penerimaan) cukai dan BPHTB,” katanya.

Pada penerimaan perpajakan perdagangan internasional, kata Herry, sebesar Rp4,1 triliun atau 10,6% dari target APBN 2009. Sementara realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp27,3 triliun atau 10,6% dari target APBN 2009. “Pajak dalam negeri paling besar mestinya PPH non-migas Rp62,2 trilin atau 17,41% dari target APBN 2009, setelah itu penerimaan PPn Rp37,2 triliun atau 15% dari target,” katanya.

Sementara itu pada pos kewajiban utang dalam negeri, jumlah utang yang telah dibayarkan mencapai Rp15,3 triliun atau 22,2% dari target. Sedangkan kewajiban utang luar negeri mencapai Rp6,8 triliun atau 21,2% dari target pembayaran.

Pada pos subsidi, hingga 23 Maret 2009, baru 4,5% subsidi atau Rp7,4 triliun yang dicairkan yang berasal dari subsidi listrik.

“Subsidi masih kecil karena baru diminta untuk listrik. Iya, BBM belum,” tambahnya.

Subsidi BBM yang belum pernah dicairkan hingga saat ini jumlahnya di pagu APBN 2009 adalah Rp57,6 triliun. Sementara itu untuk belanja sosial baru mencapai 9,3% atau Rp6,2 triliun, belanja lain-lain baru 8,2% atau Rp5,3 triliun, dan belanja hibah, pemerintah belum menguarkan dana sepeser pun. “Dana bencana itu masuk ke dalam dana lain-lain. Tetapi kalau untuk Situgintung, belum masuk dalam realisasi hingga 23 Maret ini,” tukasnya. (Tup/OL-06)

Periode 2004-2007 Negara Rugi Rp30 Triliun

Jumat, 03 April 2009

Manado–MI: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan kerugian negara kepada penegak hukum di Indonesia, mencapai Rp30 triliun selama tahun 2004-2007.

“Kerugian negara ini disebabkan adanya upaya penyimpangan di setiap lembaga sehingga negara turut dirugikan,” kata Kepala BPK RI Anwar Nasution di sela dialog publik “Akuntabilitas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Daerah” di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (2/4) kemarin. Laporan ke penegak hukum melibatkan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Anwar, dalam laporan tersebut, pihaknya tidak pernah memandang kasus atau tebang pilih atas kasus lainnya. Semua laporan yang ada unsur keganjilan dari hasil audit BPK,murni dilakukan secara profesional. Sedangkan pengusutan di pihak penegak hukum tidak dicampurinya, karena tugas pokok masing-masing.

Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah memburuk selang tahun 2004-2007, sehingga diperlukan percepatan perbaikan sistem keuangan melalui langkah kongkrit, terjadwal, dan melibatkan seluruh akuntabilitas.

Kondisi memburuk dilihat dari persentase Laporan Kegiatan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) semakin menurun setiap tahun.(Ant/OL-04)

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/04/04/67813/4/2/Periode_2004-2007_Negara_Rugi_Rp30_Triliun

Penerimaan Pajak 2009-2010 akan Jeblok

Jumat, 03 April 2009

Jakarta–MI: Penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2009 dan 2010 diperkirakan menurun.

“Penerimaan dari pajak merupakan yang terbesar selama ini, namun pada 2009 diperkirakan turun. Begitu juga untuk 2010,” kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg PPN)/Kepala Bappenas Paskah Suzetta usai menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Riau di Pekanbaru, Riau, Kamis (2/4) kemarin,

Paskah mengatakan, dalam APBN 2009 ditetapkan penerimaan pajak hanya Rp661 triliun turun dari sebelumnya Rp725 triliun. Menurut dia, penurunan penerimaan negara dari sektor pajak tersebut disebabkan adanya sejumlah pajak yang dibebankan ke daerah semakin berkurang. Untuk memberikan iklim investasi yang baik ke daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak mulai dikurangi.

Sementara itu lanjutnya, pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2009 mencapai Rp900 triliun hingga Rp1.000 triliun. Dari segi belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp300 triliun termasuk untuk polisi, TNI, dan Peradilan yang selama ini masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan belanja untuk daerah seperti untuk Dana Alokasi Umum, Dana Dekonsentrasi dan lain-lain juga senilai Rp300 triliun.

Selain mengandalkan pajak, pemerintah masih mencari pinjaman dari luar negeri maupun dalam negeri untuk mencukupi penerimaan negara tahun ini.”Namun demikian rasio utang terhadap PDB ini akan semakin diturunkan,” kata Paskah.

Pada 2004, lanjut Paskah, rasio utang terhadap PDB mencapai 54 persen. Namun, pada 2008, turun menjadi 34 persen dan tahun ini kembali dikurangi menjadi 31 persen. “Pemerintah bertekat untuk terus mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri,” katanya.(Ant/OL-04)

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/04/04/67808/4/2/Penerimaan_Pajak_2009-2010_akan_Jeblok

Penyerapan Subsidi Baru 4,5 Persen

Jumat, 03 April 2009

JAKARTA–MI: Realisasi belanja subsidi hingga Maret 2009 baru mencapai 4,5 persen dari pagu APBN 2009 atau nominalnya mencapai Rp7,4 triliun.

Menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Herry Purnomo di Jakarta, Jumat (3/4), realisasi belanja subsidi masih kecil karena pencairan dana subsidi baru untuk subsidi listrik saja. Sedangkan subsidi BBM, belum ada permintaan pencairan.

Sementara itu secara total, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp75,6 triliun atau 10,6 persen. Ini terdiri dari belanja pegawai Rp24 triliun atau 17 persen, belanja barang Rp5,3 triliun atau 7,0 persen, belanja modal Rp4,8 triliun atau sekitar 5 persen.

Sedangkan realisasi belanja untuk pembayaran kewajiban utang Rp 22,2 triliun atau sekitar 22 persen terdiri kewajiban utang dalam negeri Rp15,3 triliun atau 22,2 persen, dan kewajiban utang luar negeri Rp6,8 triliun atau 21,2 persen. Belanja untuk hibah masih nihil, belanja sosial Rp6,2 triliun atau 9,3 persen, dan belanja lain-lain (termasuk untuk penanganan bencana) Rp5,3 triliun atau 8,2 persen.

Sementara itu transfer ke daerah mencapai Rp.50,3 triliun atau 15,7 persen di mana Dana Alokasi Umum (DAU) Rp46,5 triliun atau 25 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp3 triliun atau 12 persen, dan dana bagi hasil (DBH) Rp823,6 miliar atau 0,96 persen.

Realisasi pembiayaan mencapai Rp47,2 triliun atau 91,98 persen dari target Rp51 triliun. “Realisasi pinjaman luar negeri netto minus Rp7,3 triliun, pinjaman proyek Rp3,2 triliun, pembayaran pokok utang Rp10,5 triliun atau 17,16 persen. Privatisasi belum masuk karena belum ada yang privatisasi,” kata Herry.

Realisasi penerimaan dalam negeri mencapai Rp14,8 tiriliun atau 15 persen dari pagu APBN 2009
sebesar Rp145,8 triliun. “Itu terdiri dari penerimaan perpajakan Rp118,4 triliun atau 16 persen dari target APBN, di mana pajak dalam negeri Rp114,2 triliun 16,3 persen dari pagu APBN termasuk cukai dan bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB),” jelas Herry.

Sementara itu realisasi penerimaan dari pajak perdagangan internasional Rp4,2 triliun atau 15 persen dari pagu APBN 2009. “Untuk pajak dalam negeri, realisasi terbesar dari PPh non migas sebesar Rp62,2 triliun atau 17,41 persen. Kemudian dari PPN Rp37,2 triliun atau 15 persen dari pagu APBN 2009,” jelasnya. (Ant/OL-04)

Ekspor Indonesia Terkoreksi 34 Persen

Rabu, 01 April 2009

Reporter : Dwi Tupani

JAKARTA–MI: Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan selama dua bulan pertama 2009 nilai ekspor Indonesia secara kumulatif telah terkoreksi 34,53% menjadi US$14,233 miliar dibandingkan periode yang sama tahun 2008. Pada periode yang sama, ekspor non-migas mengalami penurunan 28,34% menjadi US$12,262 miliar.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BPS Rusman Heriawan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/4). “Penurunan ekspor dalam dua bulan mencapai 34%. tapi kita tidak sendirian, hampir semua negara mengalami hal ini,” katanya.

Menurut Rusman, di Malaysia dan Singapura penurunan ekspor bahkan sudah lebih dari 40%. Sebab persoalan saat ini adalah bukan tidak adanya pasar baru tujuan ekspor. Namun karena krisis, semua negara juga meningkatkan proteksi, termasuk Amerika Serikat (AS).

Ia menyatakan, pada bulan Februari sendiri nilai ekspor Indonesia mencapai US$7,08 miliar, atau turun 1,02% dibandingkan nilai ekspor Januari US$7,15 juta. Sementara jika dibandingka Februari 2008, ekspor telah terkoreksi 32,86%.

Penurunan ekspor tersebut disumbangkan ekspor non-migas yang selama Februari nilainya US$6,06 miliar atau turun 2,42% dibandingkan Januari yang mencapai US$6,21 miliar. Sementara jika dibandingkan Februari 2008, ekspor non-migas turun 25,83%.

Penurunan paling besar terjadi pada ekspor bahan bakar nabati yang nilainya penurunannya US$ 247,2 juta. Ekspor terbesar ke AS sebesar 802,4 juta, padahal biasanya nilainya miliar-an. Kedua ke Jepang 726,4 juta, Singapura 699,4 juta, Uni Eropa 814,4 juta.

“Ini semuanya mengalami penurunan, sekarang nilainya juta, biasanya miliar-miliar US dolar,” tambah Rusman.

Sementara ekspor hasil pertanian dua bulan pertama positif meningkat 2,42%. Penurunan paling besar terjadi pada produk industri 32,01% secara year on year dan hasil tambang 10,81%. “Jadi produk induistri paling terpuruk ekspornya, tapi kita tidak sendirian,” kata Rusman.

Menurut Rusman, tren penurunan ekspor telah terjadi sejak Oktober 2008 dan masih terus berlanjut hingga Februari 2009. Nilai ekspor saat ini di level US$7 miliar, kata dia, adalah level ekspor di pertengahan tahun 2005. Selanjutnya, ekspor tidak pernah turun ke level tersebut. Ekspor terus naik hingga ke level tertinggi rata-rata US$12 miliar di Juni-September 2008.

“Kira-kira Juni-Juli 2005 ekspor kita pernah di level US$7 miliar, tapi itu tidak pernah turun sampai ke level itu lagi. Kalau penurunan ekspor masih berlanjut di bulan Maret, dan bukan selanjutnya di 2009, akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2009,” katanya.

Selain itu, tingginya jarak antara pertumbuhan ekspor di tahun 2008 dan penurunan ekspor di 2009 akan mendorong nilai ekspor year-on-year turun lebih tajam. (Tup/OL-02)

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/04/04/67522/4/2/Ekspor_Indonesia_Terkoreksi_34_Persen

Target Dividen BUMN Rp26 Triliun Meleset

Jumat, 03 April 2009

Jakarta–MI: Kementerian Negara BUMN memperkirakan dividen murni untuk tahun buku 2008 sebesar Rp26,1 triliun kemungkinan tidak tercapai karena rencana penurunan setoran dividen BUMN Perbankan.

“Pembahasan pembayaran dividen sudah dibahas kemarin. Kami sudah mengantongi simulasi angka-angkanya,” ujar Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/4).

Nah, hasilnya, akan diajukan dalam rapat umum pemegang saham. Said berpendapat, angka-angka simulasi pembayaran dividen sudah mempertimbangkan usulan dari manajemen serta kewajiban setoran yang sudah dibebankan oleh negara.

“Pokoknya kami mencari posisi yang adil untuk semua,” tegas Said. Menurutnya, keputusan mematok setoran dividen murni sebesar Rp26,1 triliun dari BUMN yang dirancang sebelumnya, tidak memperhitungkan permintaan penurunan setoran dividen perbankan karena krisis ekonomi.

“Untuk itu kementerian merancang strategi menjaga setoran dividen BUMN dengan menaikkan atau menurunkan setoran dari setiap perusahaan. Cara lain adalah pemerintah bisa meminta dividen interim,” ujar Said.

Sebelumnya diberitakan, bank-bank BUMN seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk yang selama ini menyetor dividen sebesar 50 persen, mengusulkan kepada pemerintah menurunkan kewajiban setoran.

Atas permintaan penurunan rasio dividen tersebut, Menneg BUMN Sofyan Djalil, mengatakan, masih menghitung besar dividen yang mampu disetorkan Bank BUMN kepada negara.

“Usulan menurunkan setoran dividen patut dipahami karena di tengah situasi ekonomi seperti sekarang ini perbankan memerlukan dana untuk memperkuat ekuitas,” ujar Sofyan.

Dengan penurunan tersebut, tambah Sofyan, diharapkan berdampak positif bagi kinerja perseroan karena dapat memperkuat rasio kecukupan modal (CAR) perusahaan.

Menurut catatan, lima BUMN Perum Perhutani, PT Asuransi Kesehatan, PT
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan PT Asabri, dan PT Taspen dipastikan tidak
akan memberikan kontribusi dividen kepada pemerintah.(Ant/OL-04)

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/04/04/67798/4/2/Target_Dividen_BUMN_Rp26_Triliun_Meleset

Keputusan Arbitrase Newmont Tunjukkan Posisi Pemerintah Masih Lemah

Rabu, 01 April 2009

Reporter : Jajang Sumantri

JAKARTA–MI: Keputusan panel arbitrase yang mengharuskan Newmont segera melakukan divestasi saham justru menunjukkan masih lemahnya posisi tawar pemerintah saat berhadapan dengan investor asing di sektor pertambangan.

“Hasil arbritase ini disatu sisi memang mempertegas bahwa NNT memang wajib melaskukan divestasi. Namun disisi lain, keputusan pemerintah masih memberikan kesempatan terhadap NNT hanya bersifat memberikan perpanjangan waktu untuk divestasi yang seharusnya sudah dilakukan,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Pertambangan dan Energi ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto, Rabu (1/4).

Menurut Pri Agung, proses abitrase yang diajukan pemerintah hanya semacam kamuflase agar pemerintah terlihat lebih tegas dan NNT mau tunduk kepada Pemerintah. “Dengan kata lain posisi pemerintah dalam kontrak sebenarnya lemah.Untuk dipatuhi saja harus melalui arbritrase,” tutur Pri Agung.

Selain itu, ancaman pemerintah untuk memutus (terminasi) kontrak Newmont juga tidak akan benar-benar diwujudkan. “Terminasi kontrak tidak akan dilakukan pemerintah karena akan berhadapan dengan resiko tekanan eksternal yang luar biasa dari negara asal investor (AS). Kalau memang tegas, harusnya sudah banyak kontrak-kontrak yang diterminasi,” pungkas Pri Agung. (JJ/OL-03)

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/04/04/67533/23/2/Keputusan_Arbitrase_Newmont_Tunjukkan_Posisi_Pemerintah_Masih_Lemah_

Pemerintah Hitung Ulang Harga Saham Newmont

Jumat, 03 April 2009

Reporter : Jajang

JAKARTA–MI: Setelah keluarnya keputusan panel arbitrase yang memerintahkan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) segera melakukan divestasi 17% sahamnya dalam jangka waktu 180 hari, kini pemerintah tengah menghitung ulang harga saham perusahaan tambang emas dan tembaga ini.

Hal ini sebagai upaya menghindari penggelembungan (mark up) harga oleh pihak PT NNT maupun untuk menentukan kisaran kepantasan harga saham yang akan dijual. “Saat ini harga saham cederung turun, karena itu kami harus menghitung ulang. Penghitungan ulang ini untuk menjaga harga penawaran saham Newmont sesuai dengan kondisi pasar sehingga tidak terjadi mark up harga,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Panas Bumi (Minerbapabum) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Setiawan, di Jakarta, Jumat (3/4).

Menurut Bambang, seluruh harga saham divestasi Newmont pada 2006 dan 2007 sudah disepakati dengan nilai masing-masing US$109 juta dan US$282 juta. “Namun, karena kesepakatan itu sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika pergerakan harga saham, maka harus dibuat kesepakatan ulang,” papar Bambang.

Demikian halnya dengan harga saham divestasi 2008 yang belum terbeli pemerintah senilai US$426 juta. “Pemerintah telah membentuk tim penilai harga divestasi Newmont Nusa Tenggara yang beranggotakan sejumlah instansi di Departemen ESDM, Departemen Keuangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dalam waktu dekat hasil kajiannya akan keluar dan akan menjadi acuan untuk peminat saham Newmont,” ujar Bambang.

Menurut Juru Bicara Newmont Pacific Nusantara Ruby Waprasa Purnomo, pihaknya bahkan belum menentukan jadwal untuk bertemu dengan pemerintah untuk membicarakan kesepakatan harga saham yang harus dilepas. “Kami belum tahu kapan akan membicarakannya,” ujar Ruby.

Seperti diketahui, putusan Lembaga Arbitrase Internasional pada akhir Maret lalu memvonis Newmont untuk melepas 17% saham atas kelalaian kewajiban divestasi pada 2006 dan 2007. Putusan ini keluar setelah pemerintah dan NNT mencari penyelesaian kasus divestasi saham Newmont melalui pengadilan arbitrase internasional sejak Desember 2008.

Pemerintah mengambil langkah arbitrase karena Newmont tidak melaksanakan kewajiban divestasi sebanyak 3% saham pada 2006 senilai US$109 juta dan 7% saham pada 2007 senilai US$282 juta.

Sesuai kontrak karya, Newmont memiliki kewajiban mendivestasi 51% sahamnya kepada pihak nasional yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun perusahaan nasional sampai 2010.

Di sela proses arbitrase tersebut, Newmont menawarkan divestasi saham 2008 sebesar 7% senilai US$ 426 juta yang juga default. Permasalahannya adalah, Pemerintah menginginkan Newmont membebas gadaikan sahamnya terlebih dahulu sebelum melakukan divestasi. Karena pada 1996 Newmont menggadaikan seluruh saham asingnya yang dimiliki Sumitomo dan Newmont Mining Corporation sebanyak 80% kepada Export Import Bank of Japan, US Export Import Bank, dan KFW Jerman sebesar US$1 miliar. Newmont sudah melunasinya sebagian sehingga tinggal sisa US$ 300 juta. Sebanyak 20% sisa sahamnya dimiliki oleh perusahaan lokal Pukuafu Indah. (JJ/OL-06)

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/04/04/67884/4/2/Pemerintah_Hitung_Ulang_Harga_Saham_Newmont

Pertamina Temukan Lagi Gas di Lapangan Matindok

Jumat, 03 April 2009

JAKARTA–MI: PT Pertamina EP kembali menemukan gas sebesar 12 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) melalui sumur pemboran Matindok 2 (MTD-2) di Lapangan Matindok, Sulteng.

Manager Humas Pertamina EP M Harun di Jakarta, Jumat (3/4), mengatakan, penemuan tersebut menambah potensi gas yang bisa diproduksikan dari Lapangan Matindok. “Sebelumnya, dari sumur MTD-1 ditemukan hasil sebanyak sembilan MMSCFD,” katanya.

Menurut dia, Pertamina EP akan menambah dua sumur tambahan yakni MTD-3 dan 4 pada tahun 2010-2011. Pengembangan (plan of development/POD) Matindok telah disetujui Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) pada 24 Desember 2008.

Hasil gas Matindok akan dikirim ke Kilang Donggi Senoro LNG yang dioperasikan PT DS LNG pada tahun 2012-2013. Dari total komitmen pasokan Matindok sebesar 85 MMSCFD, dipenuhi dari Donggi sebesar 50 MMSCFD, Matindok 20 MMSCFD, dan Maleo Raja 15 MMSCFD.

Produksi gas Pertamina EP mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2006, produksi gas mencapai 955 MMSCFD, tahun 2007 naik menjadi 980 MMSCFD, dan tahun 2008 meningkat lagi menjadi 1.003 MMSCFD. “Tahun 2009 Pertamina EP menargetkan produksi gas mencapai 1.123 MMSCFD,” kata Harun.

Sementara, produksi minyak Pertamina EP juga mengalami peningkatan sejak 2003 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata (Capital Average Gross Ratio/CAGR) mencapai 3,1 persen dari level produksi 95,6 ribu barel per hari (MBOPD) di 2003 menjadi 102,2 MBOPD tahun 2006.

Tahun 2007, produksi minyak naik 6,7 persen menjadi 110,3 MBOPD dan kembali naik tahun 2008 menjadi 116,6 MBOPD. Menurut Harun, pada 2009, Pertamina EP menargetkan tingkat pertumbuhan produksi minyak sebesar 6,2 persen dengan target produksi 125,5 MBOPD. (Ant/OL-02)

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/04/04/67875/4/2/Pertamina_Temukan_Lagi_Gas_di_Lapangan_Matindok

Sepi Peminat, Lelang Aset Obligor BLBI Diulang

Jumat, 03 April 2009

Reporter : Dwi Tupani

JAKARTA–MI: Direktur Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan (Depkeu) Hadiyanto menyatakan lelang aset-aset obligor BLBI hanya ada satu peminat. Untuk itu, pemerintah akan melakukan lelang ulang dalam waktu dekat.

Pemerintah melakukan lelang terhadap aset dua obligor BLBI yaitu Samadikun Hartono dan Agus Anwar. Namun hanya terdapat satu peminat saja sehingga pemerintah pun menunda lelang aset tersebut.

“Peminatnya kurang. Baru satu, jadi akan dilelang kembali, kan kalau dalam penanganan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) lelang itu mekanismenya minimal ada dua peminat,” ujarnya, Jumat (3/4).

Menurut Hadiyanto, Pemerintah menargetkan penjualan aset milik Samadikun, yang berupa tanah di Jimbaran (Bali), dapat meraih dana di atas Rp100 miliar. “Kalau dari Agus Anwar itu asetnya ada tanah seluas 30 hektar, itu nilainya signifikan,” tambahnya.

Selain itu, tambah dia, pemerintah menargetkan aset-aset obligor BLBI yang ditangani oleh Departemen Keuangan dapat selesai dilelang pada semester I-2009.

“Intinya, semua aset obligor yang free and clear akan kita jual pada semester ini, sementara sisanya yang tercecer akan dijual pada semester II-2009,” katanya.

Sebelumnya berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilai aset delapan obligor yang berada dalam penanganan PUPN Depkeu mencapai Rp2,297 triliun. Delapan obligor tersebut, diantaranya James Januardy dan Adisaputra Januardy (Bank Namura), Atang Latief (Bank Bira), Lidya Mochtar (Bank Tamara), Omar Putihrai (Bank Tamara), Marimutu Sinivasan (Bank Putera Multikarsa), Agus Anwar (Bank Pelita/ Istismarat), dan Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian).

Seluruh obligor tersebut juga sepakat membayar kekurangan, bila hasil penjualan aset di bawah nilai utang yang diberikan oleh pemerintah. Ia mengatakan, tim pengawas dan pemerintah sepakat memulai penyelesaian kasus BLBI dari delapan obligor yang ditangani Depkeu. (Tup/OL-06)

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/04/04/67846/4/2/Sepi_Peminat_Lelang_Aset_Obligor_BLBI_Diulang_

RI Harus Desak Dunia Hentikan Penangkapan Ikan Ilegal

Jumat, 03 April 2009

JAKARTA–MI: Indonesia harus dapat mendesak negara-negara dunia menghentikan praktik penangkapan ikan secara ilegal (illegal, unregulated, unreported (IUU) Fishing) pada Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference/WOC).

“Seharusnya pemerintah bisa menggunakan kesempatan ini (WOC) untuk berdiplomasi, meminta komitmen dunia untuk tidak melakukan ‘IUU Fishing’,” kata Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Riza Damanik, kepada pers terkait WOC dan Prakarsa Segitiga Terumbu Karang (CTI) di Jakarta, Jumat(3/4).

Menurut dia, pemerintah perlu meninggalkan model diplomasi berisiko dengan mengharapkan bantuan dana rehabilitasi terumbu karang untuk perlawanan terhadap pemanasan global.

Pemerintah, ujar Riza, perlu bertindak cerdas dengan memanfaatkan WOC yang akan dilaksanakan pada 11-15 Mei 2009 di Manado untuk menuntut 10 negara berhenti mencuri ikan di Indonesia.

Selama 10 tahun terakhir tercatat bahwa ada kapal asing dari 10 negara yang berulang kali melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia, ujar dia. Beberapa negara tersebut di antaranya yakni Thailand, Vietnam, Filipina, Korea, China, Taiwan, Panama, Myanmar, dan Malaysia.

Sebelumnya Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Aji Sularso mengatakan bahwa jumlah kapal pencuri ikan asing terbanyak yang masuk ke perairan Indonesia berasal dari Vietnam.

Namun, ia menyebutkan bahwa Thailand lah yang paling banyak mengeruk sumber daya ikan Indonesia. Selain itu, pencuri ikan dari negara gajah putih itu telah memiliki jaringan kuat di Indonesia. (Ant/OL-02)

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/04/04/67928/4/2/RI_Harus_Desak_Dunia_Hentikan_Penangkapan_Ikan_Ilegal_

Penyerapan Subsidi Baru 4,5 Persen

Jumat, 03 April 2009

JAKARTA–MI: Realisasi belanja subsidi hingga Maret 2009 baru mencapai 4,5 persen dari pagu APBN 2009 atau nominalnya mencapai Rp7,4 triliun.

Menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Herry Purnomo di Jakarta, Jumat (3/4), realisasi belanja subsidi masih kecil karena pencairan dana subsidi baru untuk subsidi listrik saja. Sedangkan subsidi BBM, belum ada permintaan pencairan.

Sementara itu secara total, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp75,6 triliun atau 10,6 persen. Ini terdiri dari belanja pegawai Rp24 triliun atau 17 persen, belanja barang Rp5,3 triliun atau 7,0 persen, belanja modal Rp4,8 triliun atau sekitar 5 persen.

Sedangkan realisasi belanja untuk pembayaran kewajiban utang R22,2 triliun atau sekitar 22 persen terdiri kewajiban utang dalam negeri Rp15,3 triliun atau 22,2 persen, dan kewajiban utang luar negeri Rp6,8 triliun atau 21,2 persen. Belanja untuk hibah masih nihil, belanja sosial Rp6,2 triliun atau 9,3 persen, dan belanja lain-lain (termasuk untuk penanganan bencana) Rp5,3 triliun atau 8,2 persen.

Sementara itu transfer ke daerah mencapai Rp50,3 triliun atau 15,7 persen di mana Dana Alokasi Umum (DAU) Rp46,5 triliun atau 25 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp3 triliun atau 12 persen, dan dana bagi hasil (DBH) Rp823,6 miliar atau 0,96 persen.

Realisasi pembiayaan mencapai Rp47,2 triliun atau 91,98 persen dari target Rp51 triliun. “Realisasi pinjaman luar negeri netto minus Rp7,3 triliun, pinjaman proyek Rp3,2 triliun, pembayaran pokok utang Rp10,5 triliun atau 17,16 persen. Privatisasi belum masuk karena belum ada yang privatisasi,” kata Herry.

Realisasi penerimaan dalam negeri mencapai Rp14,8 tiriliun atau 15 persen dari pagu APBN 2009
sebesar Rp145,8 triliun. “Itu terdiri dari penerimaan perpajakan Rp118,4 triliun atau 16 persen dari target APBN, di mana pajak dalam negeri Rp114,2 triliun 16,3 persen dari pagu APBN termasuk cukai dan bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB),” jelas Herry.

Sementara itu realisasi penerimaan dari pajak perdagangan internasional Rp4,2 triliun atau 15 persen dari pagu APBN 2009. “Untuk pajak dalam negeri, realisasi terbesar dari PPh non migas sebesar Rp62,2 triliun atau 17,41 persen. Kemudian dari PPN Rp37,2 triliun atau 15 persen dari pagu APBN 2009,” jelasnya. (Ant/OL-04)

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/04/04/67896/4/2/Penyerapan_Subsidi_Baru_45_Persen

Swasta Pilih Gandeng Bulog untuk Ekspor Beras

Jumat, 03 April 2009

Reporter : Andreas Timothy

JAKARTA–MI: Meski telah mendapat izin pemerintah untuk mengekspor beras premium, sejumlah perusahaan swasta memilih bergabung dengan Perum Bulog untuk mengekspor 100 ribu ton beras. Hal itu diungkapkan Direktur Utama Perum Bulog Mustafa Abubakar di Jakarta, Jumat (3/4).

Sebelumnya, Bulog mengajak kalangan swasta yang memiliki kemampuan mengekspor beras premium untuk bergabung bersama Bulog menyusul izin pemerintah yang membolehkan pihak swasta dan BUMN/BUMD melakukan ekspor beras premium.

“Semua sudah jelas, sore nanti kita bertemu supplier untuk verifikasi awal. Pasokan mereka akan dijual ke Bulog. 10 supplier dan 7 buyer menyatakan bersama-sama Bulog,” ujar dia.

Meski demikian, jelas mustafa, hingga saat ini pemerintah belum menentukan berapa besar jatah beras Bulog dari total 100 ribu ton yang akan diekspor tersebut. “Kita akan ke lapangan bersama tim gabungan, sesudah kembali, apakah Bulog saja atau bersama mitra tergantung Depdag dan Deptan,” kata dia.

Ia menambahkan, di dalam negeri terdapat potensi pasokan beras premium sebanyak 140 ribu ton hingga 220 ribu ton. Namun hingga kini Bulog mengakui belum memiliki pasokan beras premium. Untuk itu, untuk mengekspor Bulog harus bermitra dengan swasta.

“Lupakan dulu kuota. Bulog tidak meyediakan stok beras pecahan maksimal 5%. Hanya beras medium,” kata dia. (*/OL-06)

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/04/04/67852/4/2/Swasta_Pilih_Gandeng_Bulog_untuk_Ekspor_Beras_

Harga Minyak Turun di Perdagangan Asia

Jumat, 03 April 2009 09:58 WIB

SINGAPURA–MI: Harga minyak turun diperdagangan Asia pada Jumat, setelah naik tajam tadi malam, karena kepercayaan para investor menguat, setelah para pemimpin G-20 menjanjikan untuk bekerjasama memerangi krisis global, kata para analis.

Kontrak utama New York, minyak mentah jenis light sweet untuk pengiriman Mei, turun 68 sen menjadi 51,96 dolar AS per barel, setelah ditutup naik 4,25 dolar AS di New York.

Minyak mentah Brent North untuk penyerahan Mei, turun 63 sen menjadi 52,12 dolar AS per barel, setelah meroket naik 4,31 dolar AS pada Kamis.

Harga minyak kemungkinan turun, akibat ambil untung oleh beberapa investor, namun sentimen secara keseluruhan untuk sekarang masih kuat, setelah KTT G-20 di London, kata para analis.

“KTT G-20 menyepakati sejumlah tindakan untuk memperbaiki regulasi pasar keuangan dan membantu mendorong pemulihan ekonomi internasional,” kata David Moore, seorang analis komoditas Commonwealth Bank of Australia.

Para pemimpin G-20 menyepakati sejumlah tindakan untuk menarik ekonomi global keluar dari krisis saat ini, termasuk sebuah program besar pembelanjaan baru.

KTT juga mengalokasikan lebih dari satu triliun dolar AS kepada Dana Moneter Internasional (IMF) dan institusi lainnya, memerintahkan sebuah tindakan tegas pada tempat-tempat bebas pajak dan pembayaran korporasi yang berlebihan, dan tindakan baru untuk membantu negara-negara miskin.

Langkah Bank Sentral Eropa (ECB) untuk menurunkan lagi suku bunga utamanya pada Kamis, juga diperkirakan menjadi positif untuk harga minyak dalam waktu segera, kata para analis.

“Pasar berpikir keburukan di belakang kami, dan kami sedang menghadapi pemulihan pada akhir tahun, awal tahun depan,” kata Fitzpatrick dari MF Global. (Ant/OL-02)

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/04/04/67787/23/2/Harga_Minyak_Turun_di_Perdagangan_Asia

Harga Minyak Membubung

Jumat, 03 April 2009

NEW YORK–MI: Harga minyak terangkat 9% di New York pada Kamis (2/4) waktu setempat, seiring kenaikan tajam di pasar saham, karena para investor menyambut baik kesepakatan G-20 untuk memerangi penurunan global dan mengendurkan peraturan akuntansi AS, kata para dealer.

Kontrak berjangka utama New York, minyak mentah jenis light sweet untuk pengiriman Mei naik 4,25 dolar AS dari penutupan Rabu (1/4), menjadi 52,64 dolar AS per barel. Di London, minyak mentah jenis Brent North Sea untuk penyerahan Mei, melesat naik 4,31 dolar AS menjadi dututup pada 52,75 dolar AS per barel.

“Hari ini G-20 dipandang positif, namun juga perubahan peraturan akuntasi di AS dan kenaikan tajam pasar-pasar saham,” kata Mike Fitzpatrick dari MF Global.

Para investor menyambut baik keputusan oleh para pemimpin kelompok 20 negara berkembang dan maju dalam KTT satu hari di London, untuk bekerjasama memerangi resesi global dan memperbaiki regulasi keuangan. Pasar-pasar menguat didukung oleh hidupnya kembali optimisme bahwa pemulihan ekonomi mulai terlihat, mengangkat tinggi harga minyak di tengah prospek “rebound” (berbalik naik) pada permintaan energi.

Saham-saham Wall Street juga didorong oleh sebuah keputusan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (Financial Accounting Standards Board) independen yang memberikan kesempatan kepada bank-bank ruang untuk bernapas atas kerugian dari sektor perumahan yang hancur, melalui perubahan aturan yang telah mewajibkan kerugian dibukukan segera.

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/04/04/67783/4/2/Harga_Minyak_Membubung

Produksi Minyak Nasional Lampaui Target APBN 2009

Rabu, 01 April 2009

Reporter : Jajang Sumantri

JAKARTA–MI: Pada awal tahun 2009 ini, rata-rata produksi minyak bumi dan kondensat Indonesia melampui target dalam APBN 2009. Untuk bulan Januari dan Februari, rata-rata produksi minyak bumi dan kondensat sebesar 963.269 barel per hari (bph) atau 100,3% dibandingkan target produksi dalam APBN 2009 sebesar 960.000 bph.

Untuk bulan Februari 2009, rata-rata produksi minyak bumi dan kondensat sebesar 966.845 bph atau mengalami kenaikan sebesar 6.807 bph dibanding rata-rata produksi bulan Januari 2009 sebesar 960.038 bph. Kenaikan produksi ini terutama disebabkan oleh kenaikan atau normalnya produksi dari beberapa lapangan produksi yang dioperasikan sejumlah KKKS.

KKKS yang mengalami kenaikan atau produksinya kembali normal adalah Petrochina Jabung, Pertamina EP dan BP Tangguh. Untuk Petrochina Jabung mengalami kenaikan produksi minyak bumi dan kondensat sebesar 4.168 bph, yaitu dari produksi sebesar 14.900 bph menjadi 19.068 bph. Ini akibat produksi kembali normal setelah selesainya perawatan tahunan Betara Gas Plant.

Untuk Pertamina EP mengalami kenaikan produksi minyak bumi dan kondensat sebesar 694 bph, yaitu dari produksi 116.934 bph menjadi 117.625 bph. Ini akibat produksinya kembali normal setelah kebocoran pada hose lifting TAC Pertalahan Natuna dapat diatasi. Sedang untuk BP Tangguh mulai berproduksi dengan produksi sebesar 604 bph yang berasal dari lapangan Vorwatta tmt. 28 Januari 2009. Disamping itu masih ada beberapa perusahaan lain yang mengalami kenaikan produksi, namun relatif kecil.

Sampai dengan 16 Maret 2009, rata-rata produksi minyak sebesar 960.374 bph, sehingga diharapkan target produksi APBN tahun 2009 (sebesar 960.000 bph) dapat tercapai. Demikian informasi yang dikeluarkan Departemen ESDM, kemarin. (JJ/OL-03)

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/04/04/67545/23/2/Produksi_Minyak_Nasional_Lampaui_Target_APBN_2009

Jum’at, 3 April 2009Indonesia Targetkan Ekspor Ikan Empat Juta Ton

ANTARA BENGKULU–MI: Indonesia menargetkan ekspor 4 juta ton ikan pada tahun 2009 dengan nilai 2,8 miliar dolar AS, kata Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Departemen Kelautan dan Perikanan, Prof Martani Husaini, Selasa di Bengkulu.

Ia mengatakan, nilai ekspor tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2008 yang hanya 2,6 miliar dolar. “Sebenarnya permintaan ikan Indonesia masih tinggi tetapi produksi yang kita sanggupi hanya 4 juta ton,” katanya.

Martani mengatakan, hingga saat ini negara Amerika masih menduduki peringkat teratas yang menjadi negara tujuan ekspor ikan Indonesia selain negara Jepang dan Uni Eropa.

Menurut dia, belum maksimalnya sarana dan prasarana penangkapan dan pengolahan ikan di sejumlah daerah membuat produksi ikan Indonesia masih rendah sementara potensi ikan di perairan negara ini masih tinggi.

“Kita contohkan saja di Bengkulu yang perairannya masih memiliki potensi ikan tinggi tetapi pelabuhan ikan saja tidak punya,”katanya.

Untuk kawasan Indonesia barat, Provinsi Sumatera Barat menjadi produsen ekpor khususnya ikan tuna terbesar dan menurut dia kondisi ini bisa dimanfaatkan Provinsi Bengkulu untuk bekerjasama meningkatkan hasil tangkapan.

Kepala DKP Provinsi Bengkulu, Maman Suherman mengatakan, saat ini pihaknya tengah berusaha membangun Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Provinsi Bengkulu untuk memaksimalkan potensi ikan yang ada di perairan daerah ini.

“Kita sudah buat rancangannya dan sudah diajukan ke DKP, yang menjadi persoalan adalah pelabuhan kita yang sering mengalami pendangkalan sehingga kapal-kapal berbobot besar tidak bisa bersandar,” katanya.

Data DKP Provinsi Bengkulu tahun 2007/2008 menyebutkan potensi ikan Bengkulu per tahun diantaranya ikan demersa 27 ribu ton, ikan pelagis 86 ribu ton, ikan tuna 8.600 ton, cakalang 13 ribu ton, ikan karang 1.250 ton, ikan tenggiri 4000 ton, lobster 320 ton, udang karang 2.200 ton, dan cumi-cumi 169 ton. (Ant/OL-03)

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/03/03/67365/23/2/Indonesia_Targetkan_Ekspor_Ikan_Empat_Juta_Ton

Petani Tebu Desak Pemerintah Tetapkan HPP Gula

Jumat, 03 April 2009

Reporter : Emir Chairullah

CIREBON–MI: Petani tebu mendesak pemerintah segera menetapkan Harga Patokan Petani (HPP) Gula sebelum musim panen. Hal ini untuk menghindari tertekannya harga penjualan di tingkat petani yang menyebabkan petani merugi.

“Kami minta pemerintah segera pemerintah tetapkan harga pokok penjualan Rp5.600 per kg,” kata Ketua DPD Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jawa Barat Anwar Asmali sebelum bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Bandara Penggu Cirebon, Jumat (3/4).

Ia menyebutkan, harga tersebut diambil dari perhitungan BPP Rp5125 ditambah keuntungan sebesar 10%. “Kita ingin secepatnya agar jangan seperti tahun lalu ketika harga ditetapkan pertengahan tahun setelah panen. Sehingga harga menjadi tertekan,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya meminta pemerintah merevitalisasi pabrik gula milik PT RNI dan PTPN. Pasalnya, sebagian besar mesin penggiling tebu yang dimiliki kedua industri sudah tua dan kurang produktif. “Sementara untuk membeli mesin baru bunganya terhitung tinggi. Jadi harus ada subsidi untuk pabrik gula tersebut,” paparnya.

Terkait dengan kondisi lahan, pihaknya juga pemerintah segera merealisasikan pembangunan Waduk Jatigede di Majalengka untuk pengairan kebun tebu. Di samping peningkatan pemeliharaan saluran irigasi yang ada saat ini. “Apabila dioptimalkan kita optimistis bisa meningkatkan produksi tebu di Jabar dari 125 ribu ton per tahun menjadi 150 ribu ton dengan luasan yang ada,” katanya.

Menanggapi hal itu Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, revitalisasi tersebut butuh dana triliunan rupiah. Sehingga poduktivitas pabrik gula bisa ditingkatkan. “Ini kan program lama yang masih dalam proses,” katanya. (Che/OL-03)

Iklan

Satu pemikiran pada “Kondisi Ekonomi Negara

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s