Hutang, Hutan, dan Korupsi

Saya berfikir mestinya hutang  luarnegeri kita sebesar $ 140 millyard atau sama dengan 1200 trilyun (pemerintah dan swasta) lebih, sudah dihapuskan pemilik modal lembaga donor asing. Banyak hal yang menjadi sebab bahwa itu adalah hak kita.  Pada awalnya mereka meniru konsep Marshall Plan (bantuan Pasca PD Ke 2 di Eropa Barat)  yang salah kaprah, ketika diterapkan pada negara berkembang seperti Indonesia.  Marshall Plan pun,  ternyata tidak selalu benar di Eropa, bahkan Jerman Barat sendiri akhirnya menuntut dihapuskannya hutang, dan berhasil (pemerintah partai sosialis).

Kesalahan IMF, CGI, dan World Bank, diantaranya :

Konsep yang diterapkan tidak lebih seperti Sinterklas dan akhirnya jatuh berceceran tidak diketahui rimbanya  (banyak dikorupsi), tidak tepat sasaran.

Hutang yang mencekik itu juga disebabkan formulasi kebijakan yang dipaksakan oleh IMF, CGI dan Bank Dunia dengan konsep pertumbuhan yang hanya menimbulkan kesenjangan ekonomi semakin lebar.

Kebijakan tersebut diantaranya pencabutan subsidi sektor penting dan menerapkan persaingan bebas,  serta lebih banyak berpihak pada kapitalisme dengan privatisasi sektor publik produktif, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi rakyat.

Dan banyak lagi …….

Maka dari itu rasanya amat heran,  jika para pemimpin negara kita selama ini berkuasa tidak berani, atau pura-pura tidak mengerti, untuk hapuskan hutang. Sangat aneh sekali, lebih dari 1 abad anak cucu kita harus melunasinya.

Terlebih lagi kita juga memiliki dampak gundulnya hutan kita (Borneo, Sumatera, Papua) yang sudah semakin parah untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia,  sama dengan Brasil dengan hutan Amazonnya, begitupula Philipina, mereka mendapat kompensasi dihapuskannya  hutang. Hebatkan!

Apa yang kemarin digelar di Bali dengan isu global warming and climate change yaitu ancaman pemanasan global dan perubahan iklim lingkungan hidup, mestinya pemerintah menaikan daya tawarnya dengan menuntut hal sama.

Kesempatan lainnya pernah kita peroleh ketika terjadi bencana di Aceh, ditawarkan dihapuskannya hutang akibat tsunami, inipun  tidak diambil oleh SBY (sumber : Tempo). Saya tidak pernah dapat mengerti hal ini. Sama sekali tidak mengerti. Mohon maaf !

Bagaimana jadinya nanti, jika nilai mata uang kita merosot lagi terhadap dollar, tentu nilai hutang kita semakin bertambah mencekik leher perekonomian kita.

Korupsi BLBI

BLBI adalah contoh kebijakan yang salah kaprah di Indonesia, berat sebelah dan tidak sama sekali berpihak pada rakyat.  Hampir 600 trilyun dana pemerintah tersedot habis untuk menyantuni sebagian besar industri perbankan kita yang lebih banyak  bank swastanya, bahkan banyak sudah yang ditutup bangkrut.

Betul memang sekarang pada akhirnya bank-bank itu kembali sehat dengan merger dan menumbuhkan kembali industrialisasi kita. Tetapi penggelapan dan korupsi  yang terjadi juga sangat besar itu harus diusut dan dihukum, bahkan ada semacam kesengajaan untuk menghilangkan bukti-bukti tersebut dengan hangus terbakarnya salah satu gedung Bank Indonesia. Saya berharap pemerintah bertindak tegas dalam hal ini. Selain dihukum, jika perlu negara dapat ikut andil memiliki saham bank tersebut sebagai kompensasi, tanpa harus merugikan kelompok pekerja dan perekonomian nasional.

Korupsi Keluarga Cendana

Ini semua kita sudah tahu semua. Kasus Soeharto, Tomi, Tutut, dan Bambang Soeharto dll. Banyak sudah yang mereka lakukan dengan monopoli dan KKN-nya. Mobnas, Ruislag Boro-Bulog, Cengkeh, Jalan Tol, dsb. Diperkirakan keluarga Cendana memiliki asset kekayaan dari hasil itu lebih dari 100 trilyun.

Korupsi Kroni Soeharto

Sayur tanpa garam jika tidak bicara taipan Liem Sie Liong, Eka Chandra Wijaya, Edi Tansil dsb., yang kebetulan beretnis tionghoa. Bulan lalu Liem bersama Antony Salim diminta datang untuk diperiksa. Praktek yang dilakukan sama dengan keluarga Cendana, bahkan  merupakan guru terbaik bagi mereka pada awalnya.  Banyak perusahaan yang didirikan tidak lebih memanfaatkan kedekatan dan fasilitas yang sangat luarbiasa dari negara.

Semoga inipun pemerintah tegas dalam menegakan hukum, jika tidak ingin kita selamanya jalan ditempat.

Korupsi Era Reformasi

Korupsi semakin terbuka dan tak ada tindakan hukum yang pasti, bahkan keterbukaan informasi melalui media pers yang ada tidak membuat mereka malu dan jera.  Semakin kebal dan berkuasa melalui jaringan kekuasaan yang dibangun amat sangat kuat, dan sulit ditembus hukum.

Korupsi bukan lagi sebagian besar berada dipusat seperti dimasa lalu, tetapi tiap daerah aromanya begitu sangat keras dan terasa menyengat. Saya sedikit frustasi … dengan kondisi didaerah ..

2 responses

  1. hahaha…maslah yg komplek..
    Hutang, Hutan dan korupsi…indonesia banget…
    http://ilikethisword.wordpress.com

    Selasa, April 13, 2010 pukul 8:12 am

  2. Tulisan Mas Teguh diatas diatas jadi mengingatkan saya pada cerita rakyat kita Kancil Nyolong Timum (KTM) yang saya duga ada hubungannya dengan Budaya Korupsi:
    silahkan simak tulisan saya dibawah ini.

    Cerita Rakyat – Kancil Nyolong Timun Vs Budaya Korupsi

    Menurut Prof David MacLleland, pakar psikologi sosial dari penelitianya menuliskan ada bangsa yang dapat membangun negaranya dengan cepat, tetapi ada bangsa yang lamban, mandeg dan bahkan meluncur turun dalam membangun bangsanya, itu dikarenakan adanya “virus” mental nAch dari komponen masyarakatnya yang nilainya berbeda beda. Negara cepat maju karena nAch masyarakatnya rata-ratanya tinggi, sedang negara yang kurang maju, lamban pertumbuhannya, n-Ach rata-ratanya rendah. Pengukuran ini bisa dilihat dari cerita-cerita rakyatnya yang populer pada saat itu. Penulis jadi teringat sewaktu kecil sekitar lebih 45 tahun yang lalu. Cerita rakyat “Kancil Nyolong Timun”, “Kura-kura Berpacu dengan Kancil – kura-kura menang”, menjadi cerita bacaan anak sekolah dasar pada saat itu karena dianggap sesuatu yang bagus karena “cerdik” dianggap nilai positip. “Nyolong” dalam bahasa Indonesia mencuri, “tipuan atau mereka-reka” menurut David McLelland “nyolong/mencuri dan menipu (kura-kura menipu kancil) dikodifikasi sebagai kata yang “Achievement Language” nya sangat rendah dan diberi nilai nol besar dan itu jelas sesuatu yang negatip. Dan “Acheivement Language” yang rendah ada korelasi bagaimana pertumbuhan ekonominya suatu negara. Kelihatannya ada korelasi cerita rakyat “Kancil Nyolong Timun”yang diserap masyarakat pada saat itu dengan kehidupan sekarang yang berupa budaya korupsi yang semua membencinya dan sekaligus melakukannya. Kebanyakan birokrat atau siapa saja yang mempunyai kesempatan untuk korupsi menggunakan kesempatan ini tanpa malu-malu. Ada istilah korupsi diganti dengan “bisnis” dalam arti mem”bisnis”kan jabatan sehingga menghasilkan produk uang pelicin untuk menerapkan prinsip manajemen “win-win solution” antara birokrat (sebagai produsen pelayananan) dan pengusaha/ masyarakat/rakyat (sebagai konsumen pelayanan). Sehingga ada joke dalam kehidupan sehari-hari: ada paprik pulp bahannya dari “kayu spanyol”. Banyak birokrat – yang bayar pajak pendapatnya kecil tetapi mempunyai lifestyle seperti pengusaha besar yang harus bayar pajak tinggi – juga punya “harta spanyol” dalam arti “sparo nyolong” (sebagian nyolong). Ini muncul dalam kedai kopi dimasyarakat kita.

    Sehingga jangan kaget kalau ada kebiasaan di jajaran birokrasi dimana mereka itu adalah angkatan yang mendapat suguhan pendidikan dongeng”Kancil Nyolong Timun”, juga mau menerima dana taktis. Bahkan banyak proyek di Departemen juga mengenal istilah “dana taktis”, sebuah dana siluman yang bisa fleksibel peruntukannya bagi kepentingan anggota pelaksana proyek. Namanya saja sudah tidak jelas, apalagi kegunaannya. Ada pepatah kita: Bahasa menunjukkan bangsa. Seharusnya penyusun kata”data taktis” malu melahirkan kata tersebut. Pertanyaan berikutnya mengapa kok bisa. Jawaban yang gampang” Ah itu mah biasa” (Ini juga masih sebagai persepsi sebagain masyarakat kita, korupsi sudah biasa). Jawabnya, yang lebih menohok perasan kita, mungkin karena “Sistem Hukum” kita masih amburadul. Kenapa kok amburadul? Ini pertanyaan yang sampai saat ini belum terjawab. Siapa yang musti menjawab? Pakar hukum? Mahkamah Agung? (Wah, bahkan Mahkamah yang Agung-pun kadang-kadang sepak terjangnyapun masih menyimpan banyak pertanyaan. bagi rakyat). Tetapi kalau penulis boleh memberi jawaban yang agak serampangan, jawabnya karena kita merdekanya dengan merebut sehingga kita belum sempat membuat sistem hukum yang solid. Maksud sistem hukum yang solid adalah menyangkut “mental” bangsa dari lapisan atas sampai bawah yang tidak pernah bisa “konsisten” patuh pada aturan hukum. Boleh jadi karena SDM kita dari lapisan atas sampai bawah tidak terkondisikan sebagai bangsa yang patuh hukum.Yang presiden yah seenaknya memutuskan jadi presiden seumur hidup atau selama-lamaya. Yang jadi sopir angkot yah “seenak wudel”nya berhenti disembarang tempat yang justru dilarang. Yang jadi oknum polisi dengan enaknya jadi calo SIM/STNK dikantornya, padahal jelas-jelas tertulis “Dilarang Lewat Calo” Dan yang dibidang penegakan hukum (pengadilan) juga begitu “membiasa” jual beli kasus. Semrawutkah? Coba perhatikan bagaimana semrawutnya kondisi jalan di ibukota kita. Mungkin sistem hukum kita seperti itu? Sistem hukum bukan hanya masalah peraturan yang tertulis rinci saja, tetapi justru kemampuan pelaksanaan kepatuhan masyarakat sebagai bagian sistem hukum yang lebih menentukan dalam mencapai tujuan dibuatnya hukum dan peraturan. Mungkin sebagai contoh kecil, menegakkan peraturan “dilarang merokok” atau “berbendaraan mobil harus memakai safety belt” saja di ibukota DKI tercinta masih kedodoran. Tertantangkah seorang Gubernur dalam menegakkan peraturan yang kelihatanya sederhana ini yang mereka buat sendiri? Disini kelihatannya sistem hukum ternyata mempunyai dimensi yang lebih kompleks. Mungkin system hukum mempunyai dimensi yang erat “corporate culture” kita sebagai bangsa? Sebuah tambahan pertanyaan yang tidak sederhana namun segera dijawab kalau bangsa kita pengin cepat maju.Lalu pertanyaan berikutnya, emangnya kalau dulu kemerdekaannya dikash penjajah, bisa lebih baik? Ini juga pertanyaan yang susah menemukan jawabannya. Tetapi karena penulis punya pengalaman bekerja di perusahaan asing (yang sebenarnya penulis dijajah orang asing), setelah menjadi perusahaan daerah, menjadi perusahaan yang merdeka dengan istilah berhasil merebut dari perusahaan asing. Penulis mempunyai analogi sebagai jawaban. Kira-kira sebagai berikut. Dalam perusahaan asing yang sudah menjadi perusahaan daerah. Memang lebih baik dalam sisi keuangan daerah, terutama uang kas pemerintah daerah bisa lebih baik dalam angka pendapatan daerah. Tetapi bagi karyawan kontraktor-kontraktor yang merupakan manifestasi rakyat banyak. Mereka mengatakan lebih teratur, lebih enak, lebih tenang kondisinya sewaktu dijajah perusahaan asing. Tender lebih fair. Prosedur lebih jelas dan lebih sederhana. Karena system peraturannya berubah. Sewaktu masa perusahaan asing, peraturan lebih sederhana tetapi solid, Setelah dipegang pemeritah daerah, system terasa lebih ketat tetapi tertiup angin sumbang, terasa system yang kurang “fair” Alhasil saya punya jawaban kalau kita merdekanya didahului dengan pematangan kondisi “sistem patuh hukum” persiapkan oleh para pemimpin kita dengan bantuan sebuah “coach parenting” dari bekas penjajahnya sebagaimana adanya BPPKI (dari pemerintah penjajah Jepang) yang sedianya akan membimbing kemerdekaan Indonesia,karena Jepang kalah dalam PD II “coach parenting” tidak jadi, dan kondisi taat hukum dan sisitem administrasi menjadi kurang siap. (Saya kira penulis tidak bermaksud, usaha merebut kemerdekaan sebuah usaha heroik yang salah. Tidak sama sekali. Menurut ajaran agama memang Tuhan tidak akan merubah nasib manusia, kecuali bangsa itu mau berusaha, jadi merebut kemerdekahan adalah suatu kewajiban dalam rangka mengubah nasib). Mungkin kurang beruntung karena pemimpin setelah kemerdekaan kurang pegan amanah atau mungkin ini sebuah nasib? Ada contoh dikedua negara tetangga serumpun yang notabene kemerdekaannya dipersiapkan sebagai kemerdekaan Negara yang dihadiahkan oleh penjajahnya, kelihatannya lebih siap untuk taat hukum dan tertib ber-administrasi negara, yaitu Malaysia dan Brunai Darussalam. Ada pernyataan karena beda penjajah Inggris dan Belanda. Dan bangsa Indonesia bernasib sial dijajah Belanda bukan Inggris. Apakah pertanyataan itu bernada menyerah pada nasib lagi?

    Ada benang merah yang bisa ditarik sebagai kesimpulan dari renungan dalam tulisan ini, sebagai harapan:

    (1) Para pemimpin dan calon pemimpin kita harus sadar bahwa mereka ada amanah dan tanggung jawab yang besar untuk menciptakan sistem hukum yang solid. Kalau tidak berhasil menciptakan sistem hukum yang solid, maka tujuan kemerdekaan sebagai “Jembatan Emas” untuk kemakmuran yang merata tidak akan terwujud. Dan Proklamasi kemerdekaan menjadi tidak ada artinya bagi rakyat kecil.

    (2) Ada kesan, pada satu sisi menjadi pemimpin negara pada saat ini tidak mudah untuk menciptakan sistem hukum yang solid, tetapi disisi lain system PILKADA di daerah penyaringan kepemimpinan kita masih memerlukan seseorang yang mampu membayar sejumlah uang yang besar kepada partai politik kita. Apakah Cerita Kancil Nyolong Timun (KTM)” yang ada konotasi mengasilkan budaya korupsi tak kunjung hilang, dan system hukum yang solid tak kunjung datang? Penulis sebagai rakyat, berharap semoga cerita Kancil Nyolong Timun tersebut tidak berhubungan dengan budaya korupsi dan sistem hukum yang tidak solid sehingga pengorbanan para pahlawan kemerdekan kita yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk berdirinya negara tercinta ini tidak sia-sia. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 62.

    (Ridwan Fakih – Kuwait 20 Agustus 2007)

    Sabtu, Februari 9, 2008 pukul 5:43 pm

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s