Kado Hari Tani

Kampiun- Kampiun Globalisasi

Kompas Jumat, 15 Agustus 2008

Globalisasi menjadi salah satu kekuatan penting yang paling berpengaruh dalam membentuk bangun perekonomian global 50 tahun terakhir. Globalisasi dipercaya juga merupakan kunci penting untuk keluar dari kemiskinan global. Namun, seperti diungkapkan oleh Sekjen Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO Pascal Lamy, akan tetap ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan dalam proses globalisasi.

ita juga tahu sejak era Ricardo (David Ricardo—ekonom pencetus teori keunggulan komparatif sebagai basis globalisasi dan liberalisasi perdagangan) bahwa manfaat dari perdagangan tidak terdistribusikan secara merata, akan ada yang menang (winners) dan ada yang kalah (losers),” ujar Lamy.

Persoalannya, siapa pemenang dan siapa pecundang itu? Pandangan konvensional para pengusung ideologi globalisasi dan liberalisasi perdagangan meyakini, liberalisasi perdagangan akan lebih menguntungan negara-negara dunia ketiga ketimbang negara-negara industri maju.

Faktanya, menurut Peter H Lindert dari University of California-Davis dan Jeffrey G Williamson dari Harvard University (Globalization and Inequality: A Long History), tidak selalu begitu. Dalam beberapa kasus, seperti liberalisasi pasca-Perang Dunia, yang lebih diuntungkan adalah negara-negara maju.

Namun, menurut Lindert dan Williamson, fakta ini tidak lantas berarti globalisasi lebih menguntungkan negara-negara kaya, tetapi lebih bahwa globalisasi menguntungkan mereka yang meliberalisasikan pasarnya (terutama negara industri baru) dan ”menghukum” (penalize) mereka yang memilih tidak membuka pasarnya, dengan meninggalkan mereka di belakang.

Karena premis ini dan juga tuntutan realitas global, dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara berkembang berlomba-lomba mengintegrasikan diri ke pasar global dengan membuka pasarnya untuk memanfaatkan momentum liberalisasi pasar global.

Partisipasi dan meningkatnya integrasi perekonomian negara berkembang ke perekonomian global itu antara lain terlihat dari meningkatnya kontribusi perdagangan internasional (tercermin dari ekspor dan impor), meningkatnya arus finansial global (tercermin dari investasi portofolio neto, terutama ekuitas dan surat utang), serta meningkatnya arus investasi internasional (tercermin dari investasi langsung asing/FDI).

Sayangnya, sampai sekarang tidak ada jaminan bahwa semakin terbuka pasar, semakin besar pula manfaat yang dipetik. Beberapa studi, termasuk yang dibuat Bank Dunia, menunjukkan adanya korelasi antara globalisasi dan liberalisasi dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi sifatnya tak konklusif.

Beberapa studi lain (Elsabe Loots: Globalisation, Emerging Markets, and The South African Economy) justru menunjukkan tak adanya korelasi langsung antara keterbukaan ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara (lihat tabel).

Contoh sukses

China, India, dan sejumlah negara Asia Timur selama ini sering disebut sebagai simbol sukses negara berkembang yang mampu memetik manfaat dari globalisasi dan contoh sukses model pertumbuhan ekonomi yang dimotori oleh ekspor (export-led growth).

AS boleh jadi masih merupakan perekonomian terbesar dalam sistem kapitalisme global sekarang ini. Namun, supremasi ekonomi negara ini terus tergerus, terutama dengan bangkitnya ekonomi emerging markets, seperti China dan India. Sejak liberalisasi ekonomi tahun 1978, China terus mencatat pertumbuhan PDB rata-rata 9,4 persen per tahun.

Pada awal 2000-an China sudah menyalip Jerman sebagai perekonomian ketiga terbesar dunia. Kini, Jepang pun sudah disalip. Kontribusi China terhadap PDB global tahun 2007 (World Economic Outlook/WEO, 2007) mencapai 10,8 persen, hanya kalah dari AS (21,4 persen).

Sebagai perbandingan, Jepang (6,6 persen), India (4,6), Jerman (4,3), Inggris (3,3), Rusia (3,2), Perancis (3,2), dan total negara sedang berkembang/NSB (41 persen).

Catatan Goldman Sachs Economic Research, bangkitnya China sekarang ini berdampak jauh lebih besar terhadap perekonomian dunia ketimbang industrialisasi Jepang pada pasca-Perang Dunia II atau kebangkitan Macan Asia setelah dekade 1960-an. Dalam waktu hanya 10 tahun terakhir, China mampu melampaui capaian Jepang dalam 30 tahun lebih dalam soal ekspansi ekspor.

Pertumbuhan pesat China ini menyumbang besar pada fenomena inflasi global dewasa ini.

Pangsa ekspor Macan Asia terhadap ekspor global hanya meningkat 6,6 persen selama kurun 1960-1997, sedangkan China dalam sekitar satu dekade terakhir saja meningkat 4,4 persen lebih. Pangsa China terhadap output manufaktur global meningkat tiga kali lipat sejak 1980 dan naik dari 4 persen (1995) menjadi 8 persen (2005).

Ini menempatkan China sebagai eksportir produk manufaktur ketiga terbesar setelah Jerman (9,2 persen) dan AS (8,6 persen). Pertumbuhan pangsa China terhadap PDB dunia sekarang ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Jepang pada puncak kejayaannya.

Pada tahun 1978 total nilai perdagangan (ekspor dan impor) China hanya 20,6 miliar dollar AS, tahun 2006 sudah 1,76 triliun dollar AS (hanya kalah dari AS dan Jepang). Kontribusi perdagangan terhadap PDB sudah mencapai 64 persen pada tahun 2005 (sebagai perbandingan AS 21 persen dan Jepang 25 persen).

Dewasa ini China dan India adalah pemain terbesar di industri barang dan jasa teknologi informasi dan komunikasi (ICT). China berhasil menggusur AS sebagai produsen dan eksportir produk ICT terbesar pada tahun 2004. Sementara itu, India adalah eksportir terbesar dunia untuk jasa ICT, jasa pendukung ICT, dan business process outsourcing.

Secara kumulatif, NSB sendiri, terutama negara Asia, sangat diuntungkan oleh kian terintegrasinya perekonomian mereka ke dalam perekonomian global sejak 1970-an.

Ini tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekspor NSB dari rata-rata 3 persen per tahun (dekade 1980-an) menjadi rata-rata 12 persen per tahun (dekade 1990-an) dan kini 2-20 persen, dengan rasio ekspor barang dan jasa terhadap PDB meningkat dari 21 persen (1990) menjadi 26 persen (1999), bahkan kini 50-100 persen (World Economic Outlook/WEO, 2008).

Volume ekspor (dalam dollar AS) manufaktur NSB meningkat tiga kali lipat sejak awal 1990-an. Dampak globalisasi juga tercermin pada arus investasi global. Pada tahun 1997, sebanyak 42 persen total FDI global tertuju ke NSB, meningkat dari 21 persen pada tahun 1998 meskipun kemudian turun lagi menjadi 24 persen pada 1999 akibat krisis finansial Asia (Bank Dunia dan UNCTAD, 2000).

Data WEO 2008, rasio modal asing (aset dan kewajiban) terhadap PDB di NSB sekarang ini bahkan sudah mencapai 100-200 persen. Namun, di antara negara berkembang (termasuk di Asia) sendiri, sebaran manfaat juga tak merata.(sri hartati samhadi)

–0–

PERTANIAN NEGARA BERKEMBANG

Dihancurkan oleh Rezim Perdagangan Global

Kompas Senin, 11 Agustus 2008

Banyak pengamat internasional berpandangan, krisis pangan global dewasa ini adalah malapetaka buatan manusia. Krisis terjadi karena sektor pertanian di negara-negara berkembang dihancurkan lewat rezim perdagangan global demi kepentingan segelintir pemain besar dari negara maju. Tujuannya, untuk menciptakan ketergantungan pada impor pangan dari negara maju.

Bank Dunia dalam laporan World Development Report berjudul Agriculture for Development mengungkapkan, sektor pertanian dan pedesaan menderita karena selama 20 tahun terakhir terabaikan dan nyaris tak ada dana mengalir untuk inovasi budidaya dan teknologi (underinvestment). Alokasi anggaran pemerintah untuk sektor pertanian (termasuk untuk subsidi serta riset dan pengembangan) terus menyusut. Akibatnya, produksi terus stagnan.

Di negara-negara sub-Sahara Afrika, yang pertumbuhan ekonominya nyaris sepenuhnya mengandalkan pada sektor pertanian, rata-rata alokasi anggaran pemerintah untuk sektor pertanian hanya 4 persen dari total anggaran belanja pemerintah. Itu pun, sektor pertanian masih dipajaki tinggi. Pada saat bersamaan, alokasi bantuan luar negeri untuk pertanian juga terus menyusut, hanya 4 persen dari total Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) pada tahun 2004. Padahal, 75 persen penduduk miskin negara berkembang hidup dari sektor ini.

Karena itu, menggenjot investasi secara besar-besaran di sektor pertanian menjadi kata kunci untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di negara-negara miskin, sekaligus untuk mencapai target pengurangan angka kelaparan dan kemiskinan hingga separuhnya pada tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam target Sasaran Pembangunan Milenium (MDG).

Di tengah absennya kepemimpinan global dalam mengatasi krisis pangan sekarang ini, solusi kembali ke pertanian mungkin adalah solusi yang paling riil untuk dilakukan. Ironisnya, ini disampaikan oleh lembaga yang selama ini dituding ikut menyemai krisis pangan global yang kita hadapi sekarang ini.

Apa yang terjadi di Afrika dan sejumlah negara Asia pada kurun 1970-an hingga 1990-an menjadi bukti bahwa lembaga multilateral, seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang selama ini dituding lebih banyak mewakili kepentingan negara-negara maju, telah menjadi bagian kekuatan globalisasi yang justru menghancurkan sistem ketahanan pangan negara-negara berkembang.

Ketika itu, atas nama Program Penyesuaian Struktural (SAP), IMF dan juga Bank Dunia memaksa negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) memangkas drastis anggaran pemerintah untuk berbagai sektor, khususnya untuk program pertanian, sebagai prasyarat untuk bisa terus mendapatkan kucuran utang dari lembaga tersebut.

Termasuk di sini, dengan menghapuskan atau memangkas berbagai program subsidi bagi petani dan memaksakan pemrioritasan budidaya tanaman komersial yang bisa diekspor agar bisa mendatangkan devisa (yang kemudian dipakai untuk membayar kembali cicilan dan pokok utang pada kreditor, termasuk Bank Dunia).

Haiti adalah contoh nyata. Di negara ini beras sudah merupakan tanaman pangan tradisional sejak berabad-abad lalu. Hingga 20 tahun lalu, petani negara ini masih mampu memproduksi sekitar 170.000 ton beras per tahun, cukup untuk menutup 95 persen konsumsi domestik. Kendati tak mendapat subsidi dari pemerintah, akses mereka ke pasar domestik terproteksi oleh adanya tarif impor yang menghambat masuknya beras impor.

Kondisi berubah tahun 1995 ketika kesulitan ekonomi memaksa pemerintah masuk dalam perangkap IMF. Untuk mendapatkan kucuran utang dari IMF, IMF mensyaratkan Haiti memangkas tarif impor beras dari 35 persen menjadi 3 persen. Hasilnya bisa diterka, beras dari Amerika Serikat segera membanjiri pasar lokal pada harga separuh dari tingkat harga beras produksi lokal.

Ribuan petani setempat jadi kehilangan lahan dan mata pencarian karena tak bisa bersaing dengan beras AS. Dewasa ini, 75 persen beras yang dikonsumsi Haiti adalah beras impor dari AS. Beras AS mampu menggusur beras lokal bukan karena rasanya lebih enak atau karena petani AS mampu memproduksi beras lebih efisien, melainkan karena petani AS disubsidi habis-habisan oleh pemerintahnya.

Tahun 2003, subsidi yang dikucurkan Pemerintah AS kepada petaninya mencapai 1,7 miliar dollar AS atau rata-rata 232 dollar AS per hektar padi yang ditanam. Subsidi ini masuk ke kantong segelintir tuan tanah yang menguasai lahan sangat luas atau perusahaan agrobisnis, dan memungkinkan mereka menjual beras pada harga 30-50 persen di bawah biaya produksi riil.

Di 30 negara terkaya di dunia, subsidi menyumbang 30 persen pendapatan petani, dengan total nilai subsidi yang disalurkan mencapai 280 miliar dollar AS tahun lalu. Di balik kebijakan ini, ada tujuan lain negara-negara maju, yakni mengurangi kompetisi dan mencegah gejolak pasar, seperti anjloknya harga dunia yang bisa mengganggu kepentingan pemain-pemain besar untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari pasar (Alex Lantier: The World Food Crisis and The Capitalist Market).

Politik imperialisme itu mengakibatkan banyak negara miskin di Afrika dan Asia tak lagi swasembada pangan dan menjadi rentan terhadap gejolak harga pangan dunia.

Paksakan GMO

Modus lainnya yang dipakai adalah melalui kedok “bantuan pangan”. Politik bantuan pangan yang diterapkan AS selama ini, misalnya, ternyata lebih dimaksudkan untuk melayani kepentingan raksasa agrobisnis dan juga perusahaan-perusahaan perkapalan AS, yakni dalam rangka memperluas pasar mereka.

Berbeda dengan negara-negara lain, bantuan pangan AS mensyaratkan bantuan yang diberikan diproduksi, diproses, dan dikapalkan sendiri oleh perusahaan-perusahaan AS. Tentu saja ini sangat mahal, membebani negara penerima dan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan AS sendiri. Demi kepentingan bisnis segelintir konglomerat bioteknologi, benih hasil rekayasa genetik (genetically modified organism/GMO) juga dipaksakan ke petani negara-negara berkembang dalam konteks “program bantuan pangan”.

Dalam kasus di Etiopia, benih GMO disalurkan sebagai bantuan bagi petani miskin yang mengalami kekeringan parah. Setelah ditanam dan panen, baru petani menyadari bahwa benih hasil panenannya ternyata tidak boleh ditanam lagi, tanpa membayar royalti kepada produsen benih. Bukan itu saja, benih tersebut ternyata juga hanya bisa tumbuh jika memakai pupuk, insektisida, dan herbisida yang juga diproduksi oleh produsen yang sama. Di sini, perekonomian petani dijebak masuk dalam perangkap ketergantungan di tangan konglomerat agrobisnis negara maju, seperti Monsanto, Syngenta, Aventis, DuPont, Dow Chemical, Cargill, dan ADM.

Siklus pertanian tradisional yang memungkinkan petani melakukan reproduksi benih di tingkat petani sendiri—yakni dengan menyisihkan benih organik dari hasil panenannya untuk ditanam pada musim tanam berikutnya— menjadi terputus. Akibatnya, tragedi kelaparan terus berulang.

Gagalnya kapitalisme

Kalangan pengamat mencatat semakin terglobalisasi dan terkonsentarsinya produksi pangan global sejak 1970-an. Dewasa ini, perdagangan komoditas pangan pokok didominasi hanya oleh segelintir pemain besar. Sekitar 80 persen pasar ekspor gandum dikuasai hanya oleh enam pemain. Hal serupa terjadi pada 85 persen pasar ekspor beras. Untuk jagung, 70 persen pasar ekspor bahkan hanya dikendalikan oleh tiga pemain. Ini membuat nasib negara-negara termiskin yang harus mengimpor pangan untuk bisa bertahan hidup menjadi sepenuhnya ada di tangan segelintir korporasi.

Food & Water Watch mencatat, lahan pertanian tanaman pangan di Afrika sejak WTO efektif terbentuk terus menyusut. Sebaliknya, luasan lahan untuk tanaman komersial, seperti kopi, kakao, tebu, kapas, tembakau, dan teh, terus meningkat pesat. Presiden Venezuela menggambarkan krisis pangan dewasa ini sebagai bukti nyata kegagalan model kapitalisme global. Mantan Presiden Kuba Fidel Castro Ruiz bahkan menyebut program biofuel yang diprakarsai AS dan Uni Eropa sebagai genosida.

Mantan analis pemerintahan federal AS, Richard Cook, dalam tulisan Crisis in Food Prices Threatens Worldwide Starvation: Is It Genocide sependapat dengan Bank Dunia, kini saatnya kembali ke sawah. Dalam kaitan ini, ia menekankan pentingnya dukungan kebijakan penuh dari pemerintah, mulai dari kredit lunak, jaminan harga, pelayanan yang terjangkau, kebijakan pajak yang mendukung dan hingga yang ekstrem: gerakan nasional untuk mengonsumsi produksi dalam negeri. “Produksi pangan tidak boleh lagi diserahkan ke tangan perusahaan agrobisnis dan kapitalisme finansial internasional,” ujarnya. (Sri Hartati Samhadi)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s