Hukum & Politik

Polemik Rumah Dinas Gubernur Banten Jilid 2

Museum NasionalAtut Tak Usah Dipaksa dan Rumah Dinas Jadi Museum

Kronologis gugatan masyarakat dan aksi massa mahasiswa  menolak Rumah Dinas Gubernur menyoal rumah dinas yang akan dibangun di Aula Setda Gubernur yang diambil dari Tahun Anggaran 2010, 6 milyard  dan Tahun Anggaran 2011 sebesar 10,45 m total sebesar Rp. 16,14 M dengan luas 1.654 m2 dan total lahan 39.324 m2,  sudah pernah menuai protes dan kritik pedas dari masyarakat sebab anggaran terlalu tinggi dan merusak bangunan BCB (Benda Cagar Budaya), baik oleh Pendiri Propinsi Banten UU Mangkusasmita (Sinar Banten 24 Juli 2010), BCW (Banten Corruption Watch) pada media lokal (cetak dan Banten TV) dan nasional oleh Teguh Iman Prasetya (Tempo, Selasa, 03 Agustus 2010)  dan paling akhir komentar BCW Eka Satia Laksamana (Berita Satu, Rabu, 02 Mei 2012),  Komunitas Sudirman 30, UMC (Untirta Movement Communnity), budayawan Muhammad Al Faris dan Indra Kusumah, dan banyak lainnya pada tahun 2010 sudah digempur habis-habisan dan tidak menuai hasil serta tidak bergeming untuk merubah kebijakan tersebut.  Sayangnya data kliping dan sejarah dari database koran lokal yang biasanya hadir di media on line tak ada lagi  dari 2011 ke bawah , saya menyayangkan sekali sebab jejak rekam sejarah dinamika  masyarakat sudah hilang. Sedangkan data base BCW kliping masyarakat pada blog dihacker dan hilang diambil maling yang datang ke rumah.

(lebih…)


Polemik Rumah Dinas Gubernur Banten 2010 Jilid 1

Wisata Budaya dan Sejarah Di Pusat Kota Serang

Museum NasionalSetahun yang lalu (2009) kami berdua, saya dan Nia dari Fisip Untirta diminta oleh Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang (BP3S) Imam Sunaryo untuk mengadakan diskusi terbatas dengan Dinas Kebudayaan Yogya (saya lupa tanggalnya). Ada banyak yang saya tinggalkan dari pembicaraan tersebut, diantaranya menyarankan BP3S harus membuat penyelamatan dan pemeliharaan dengan membuat Museum Nasional di Banten, juga membawa ide Istana Negara Banten. Kondisi ini sangat aktual, mengingat begitu banyaknya benda-benda bersejarah dan purbakala berserakan tak terurus, terlantar, bahkan tak tentu rimbanya di daerah Banten. Namun, jelas kami akan menolak tegas, jika perkembangan waktu kemudian akan menjadi rumah tinggal dinas Gubernur dengan biaya yang sangat tinggi.

(lebih…)


Data Base Korupsi Banten

Data Base Korupsi Banten adalah merupakan kompilasi berbagai sumber  media massa  dengan ;  gerakan mahasiswa, lsm, ormas, praktisi hukum, akademisi, dan lain sebagainya. Kumpulan data terus berlanjut mengikuti perkembangan kasus yang sudah atau sedang terjadi di Banten.  Data base baru sedikit yang merupakan sumbangan  bagi riset dan advokasi masyarakat selanjutnya  untuk pembangunan peradaban yang lebih baik di Banten.

(lebih…)


Parade Papua: Freeport Dapat Daging, Rakyat Papua Khususnya Dan Umumnya Bangsa Indonesia dapat Tulang

Parade Papua: Freeport Dapat Daging, Rakyat Papua Khususnya Dan Umumnya Bangsa Indonesia dapat Tulang

Oleh: DPP LPNR-PB

Kontrak Karya yang melibatkan pemerintah Indonesia dan Freeport McMoRan ditenggarai sangat merugikan kepentingan negara. Potensi kerugian disebabkan oleh rendahnya royalti yang hanya 1% – 3,5%serta berbagai pelanggaran hak adat masyarakat sekitar maupun pencemaran lingkungan. Sejak beroperasi di tahun 1967, Freeport McMoRan berhasil menjadi perusahaan pertambangan kelas dunia dengan mengandalkan hasil produksi dari wilayah Indonesia.

(lebih…)


Hukuman Incest di Indonesia

Hukuman Incest di Indonesia

Kasus pertama : Ayah menyetubuhi anaknya selama 3 tahun. Alasan si ayah melakukan hubungan seksual tersebut adalah sebagai tanda kasih sayangnya terhadap anak (di Jakarta) Kasus Kedua : Ayah, kakek dan paman menyetubuhi seorang anak perempuan (berarti anak tersebut disetubuhi oleh ayah, kakek dan pamannya) selama tiga tahun. Anak perempuan tersebut bekerja sebagai PRT di Jakarta, dan ketika diketahui hamil ia dipulangkan ke daerah asalnya di Kebumen.Kasus Ketiga : Ayah menyetubuhi anak perempuannya sehingga anak tersebut melahirkan seorang anak (cucu dari ayahnya) dan sekarang ia sedang mengandung anak kedua hasil dari hubungan seksual dengan ayahnya (Purbalingga)

(lebih…)


Kejati Banten dan DPRD Banten Banci Menyikapi LHP BPK ?

Kejati Banten dan DPRD Banten Banci Menyikapi LHP BPK ?

Sangat disayangkan sekali pernyataan seorang Ketua DPRD Banten, Aeng Haerudin mengatakan, bahwa, “Peraturan yang mengamanatkan untuk meneruskan berbagai temuan BPK melalui pansus, bukan meneruskannya ke aparat penegak hukum.” Apa yang menjadi statemen Ketua DPRD Banten tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 dan Peraturan Tata Tertib DPRD Banten Nomor 1 Tahun 2010 mengatur bahwa LHP BPK akan dipelajari DPRD melalui panitia khusus (pansus).

(lebih…)


Aliran Dana Bailout Bank Century Segera Dibuka

Skandal Century terkait aliran dana sayang sekali kurang begitu gencar dikritisi oleh Pansus DPR RI dan yang paling bertanggung jawab adalah PPATK dan KPK untuk mengusut aliran dana tersebut.  Dan sayang sekali kritik itu dilontarkan justru oleh terpidana Robert Tantular yang bertanggung jawab pula  jatuhnya Bank Century akibat kalah kliring dan kasus pidana lainnya.

(lebih…)