Sektor Publik Strategis Dikuasai Asing

PIHAK ASING BERMAIN

MEMBUAT NEGARA KITA SEMAKIN MISKIN

GLOBALITAS

Belakangan ini hampir seluruh lapisan masyarakat indonesia dihinggapi pesimisme, terutama menyangkut kondisi dan posisi bangsa ini dalam percaturan bangsa-bangsa di dunia. Sebuah paradoks bagi indonesia yang kaya sumberdaya alamnya tapi miskin dalam banyak hal dan terus diliputi pertikaian. Pesimisme tersebut muncul karena sampai saat ini krisis multidimensi yang menerpa negeri ini belum juga teratasi.

Persoalan besar yang dihadapi semua bangsa yang terlibat dalam percaturan ekonomi internasional pada 1980-an adalah global disorder serta global instability yang merambat ke beberapa sektor berikut :

Konteks Struktural: Sektor Ekonomi Produktif

Tiga kekuatan yang menyebabkan ketidakstabilan pada dasawarsa 1980-an yaitu : pertama, Penciptaan dan pengintegrasian ekonomi global dibawah ekonomi kapitalis; kedua , Revolusi teknologi informasi; dan ketiga , konsentrasi kepemilikan uang dan kapital oleh sikaya dan kuat.

Sejak dasawarsa 1970-an, masa boom and bust – ekspansi dan resesi yang berskala global dan mendorong persaingan dan pertikaian antar negara-negara kapitalis; pertikaian dagang antara AS vs Jepang, AS vs Eropa, Eropa vs Jepang. Sumber pertikaian adalah “krisis over produksi”, peningkatan teknologi dan konsentrasi kapital. Jauh sebelum perang dingin berakhir—pasar di dunia kapitalis telah jenuh: kebanjiran surplus komoditi pertanian, bahan dasar, dan barang manufaktur.

Antara 1970 – 1990an perdagangan global meningkat lebih dari sepuluh kali lipat, yaitu sekitar $3,3 milyar jadi $3,5 trilyun (berdasar nilai konstan dollar tahun 1980), ini terjadi karena hampir semua negara memacu produksi dengan segala cara dan ekspor demi merebut pasar dan keuntungan. Kompetisi adalah kata kunci yang paling sering didengungkan semua pelaku ekonomi. Aturan main dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang direformulasi dalam WTO semakin menegaskan kecendrungan itu

Fenomena lain yang perlu diperhatikan adalah Flexible accumulation. Dalam rangka memenangkan persaingan perusahaan transnasional melakukan outsourcing ; yaitu mengontrakkan pekerjaan kepada pengusaha mana saja didunia yang bisa memasok komponen, sehingga perusahaan raksasa itu dapat mempertahankan flexiblitas maximum demi memperoleh komoditi – sumber produksi hingga tenaga produksi yang paling murah. Buat apa membuat komponen sendiri kalau orang lain bisa memasok dengan harga lebih murah.

Wujud lain dari flexible accumulation adalah corporate downsizing . Disini prinsipnya sama: untuk memperoleh keuntungan lebih besar tidak perlu memiliki sarana produksi sendiri. Banyak Perusahaan transnasional men-subkontrakkan pembuatan barang dan jasa yang sebelumnya mereka buat sendiri, atau mereka mem-PHK buruhnya di negara asal perusahaan itu dan mempekerjakan buruh lain yang lebih murah di negara tempat investasi asingnya berlangsung. Implikasinya, kalau ongkos produksi di suatu negara meningkat cukup banyak mereka bisa mencari mitra-kontraktor di negara lain.

Proses akumulasi yang luwes ini memungkinkan perusahaan transnasional menghindar dari tanggung jawab atas dampak buruk proses produksi barang atau jasa mereka terhadap perburuhan atau lingkungan hidup di wilayah setempat. Alasannya mereka tidak ikut berproduksi disitu. Mereka hanya membeli dari produsen lokal.

Konteks Struktural: Sektor Finansial

Salah satu akibat dari produksi berlebihan di seluruh dunia ialah kemerosotan minat untuk memperluas usaha memproduksi barang untuk konsumsi massal. Menanam modal untuk sektor produktif tidak banyak menjanjikan keuntungan, kerena itu banyak keuntungan kaum pemodal itu di tanamkan di sektor finansial, tidak di sektor produktif riil.

Inilah alasan yang mendasari ekspansi pasar finansial seluruh dunia sejak 1970-an. Didukung oleh revolusi tehnologi informasi dan Komunikasi yang memungkinkan globalisasi proses ekonomi ,finance capital sektor yang paling menguntungkan, paling kuat dan spekulatif di dunia Kapitalis. Dalam konteks ini mata uang mengalami komoditifikasi luar biasa dan pasar uang dan kapital di pisahkan dari sektor produksi. Munculnya spekulasi dan pencarian keuntungan melalui jual-beli mata-uang dalam skala besar-besaran ini kemudian menimbulkan julukan casino capitalism (Strange,1986).

Bagaimana ini terjadi? Sejarahnya bermula paling tidak pada keputusan AS membatalkan konvertibilitas dollar ke emas tahun 1971 sebagai cara mengurangi defisit neraca pembayaran AS yang sangat besar. Belanja militer AS di luar negri dalam rangka perang Dingin dengan Blok Uni Soviet sejak akhir 1940-an sangat memberatkan anggaran belanja publiknya dan berdampak negatif terhadap neraca pembayarannya. Kesulitan ini lebih menjadi parah ketika sejak tahun 1973 biaya impor minyaknya meningkat luar biasa akibat embargo minyak oleh negara-negara pengekspor minyak di Timur Tengah.

Celakanya, uang dollar yang di belanjakan di luar negri itu tidak banyak kembali ke AS kerena ekspornya waktu itu memang mengalami penurunan. Dollar AS yang banyak berkeliaran di luar negri itu kemudian mendorong munculnya pasar kapital internasional, yang mula-mula dengan denominasi Eurodollar . Pada dasawarsa 1970-an pasar kapital inilah yang memberi pinjaman pada banyak perusahaan dan negara, termasuk yang kemudian menjadi negara-negara industri baru di Asia Timur.

Pelepasan dollar AS dari keterkaitannya dengan emas juga mendorong munculnya spekulasi nilai tukar mata uang. Tahun 1979 perputaran uang di pasar devisa dunia kira-kira $25 triliun pertahun; sepuluh tahun kemudian jumlahnya menjadi sekitar $100 trilyun. Antara lain akibat computer driven trading, pertengahan 1995 perdagangan valuta asing itu di perkirakan $1 trilyun per hari (ini sama dengan kira-kira 40 kali nilai perdagangan internasional per hari).

Arena finance capital paling besar tahun 1990-an adalah global equities markets terutama di Dunia Ketiga dan negara-negara bekas blok komunis. Di dukung oleh IMF dan kebijakan pasar bebas yang didukung oleh negara-negara besar, di hampir setiap negara besar dan pasar regional di seluruh dunia didirikan bursa saham. Ini mengakibatkan maraknya investasi portofolio. Berbeda dangan investasi langsung di sektor produktif; misalnya dalam bentuk pendirian pabrik atau tambang, investasi portopolio dalam bentuk saham sangat tidak pasti. Tidak mesti untuk kegiatan produktif, dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Ekonomi suatu negara bisa bangkrut kalau investasi seperti ini tiba-tiba ditarik investornya. Investor juga bisa untung besar dari jual beli saham tanpa ada kaitannya dengan kenaikan produksi.

Kenyataan bahwa peningkatan jumlah perusahaan yang ditawarkan dibursa saham banyak didorong oleh kebijakan IMF yang memaksa pemerintah untuk melakukan privatisasi perusahaan negara dengan harga murah atas nama “restrukturisasi ekonomi”. Ini Merupakan obral murah bagi pemilik kapital asing yang memasuki sektor ekonomi nasional yang strategis (dan sering monopolis) seperti perusahaan telpon, bank, perusahaan minyak, dan sebagainya

Konteks Struktural: Krisis Kapital

Dibalik itu penetrasi modal Internasional semakin menggila, beralihnya modal berinvestasi besar-besaran di bagian timur Indonesia bukanlah bagian dari agenda pemerataan kesejahteraan yang selama ini dikampanyekan oleh elit penguasa lokal melainkan niat besar mereka adalah mengeruk sumber daya alam (khususnya minyak bumi) untuk kepentingan alat produksi modal karena Jawa telah menjadi ladang kering. Kegagalan perang Irak, Badai Katrina yang menenggelamkan kilang minyak Amerika, proteksi besar-besaran Amerika latin dan Iran manambah daftar panjang frustasi global Negara-negara yang sangat ketergantungan Minyak Bumi khususnya Amerika, sehingga Negara dunia ke III khususnya Indonesia yang nota bene lebih memilih tunduk terhadap modal menjadi makanan empuk dan bulan-bulanan eksploitasi modal.

Di tingkat internasional kita melihat bagaimana kekejaman Rezim Bush dalam ”Perang Melawan Terorisme” yang telah menghadirkan petaka kemanusiaan bagi beberapa negara di belahan dunia. Atas nama perang malawan terorisme, imperalisme Amerika melakukakan kejahatan terhadap rakyat di Afganistan, Irak, Palestina, Libanon. Perang tersebut melahirkan korban jiwa dipihak sipil, wanita, orang tua dan anak-anak. PBB dan desakan global untuk menghentikan kekejaman perang hanya dianggap angin lalu. Bahkan beberapa tindakan agresi tersebut merupakan konspirasi terselubung intelijen CIA yang memanipulasi data terkait nuklir dan keberadaan jaringan Al-Qaida sebagaimana dalam invasi militer Amerika ke Irak. AS juga menghujat habis-habisan Korea Utara dan Iran terkait pengembangan tenaga Nuklir tetapi mereka sendiri menolak diperiksa jaringan nuklirnya.

Perang melawan terorisme, hanyalah tameng yang digunakan bush untuk melakukakan perampokan atas sumber sumber kekayaan alam, terutama minyak. Karena Imperialisme Amerika sangat membutuhkan minyak sebagai komoditi utama dalam mendukung industri-industri milik AS. AS adalah negara pengkonsumsi minyak 26 % dari total cadangan minyak dunia. Untuk itulah mengapa kebijakan tarif minyak dunia selalu diintervensi oleh AS, termasuk mendikte OPEC.

Tercatat 10 perusahaan raksasa AS mendanai perang di Irak, yaitu Lockheed Martin (6,62 juta dollar AS), Boeing Co (5,31 juta dollar AS), Raytheon (3,23 juta dollar AS), Northrop Grumman (3,71 juta dollar AS), General Dynamic (4,34 juta dollar AS), United Technologies (2,24 juta dollar AS, General Electrics (4,885 juta Dollar AS) yang kesemuanya bersama korporasi-korporasi multinasional lainnya akan menjadi pengambil keuntungan dari perdagangan alat-alat militer, penyediaan minyak bumi dan pasar baru di negara-negara timur tengah.

NASIONALITAS

Kedatangan bush ke Indonesia setelah menghadiri KTT APEC di Vietnam merupakan bagian dari kepentingan negara adidaya tersebut untuk mempertahankan dominasinya di negara ini. Salah satu agenda korporasi yang di bawa bush namun tidak mengemuka dalam pernyataan resmi pejabat pemerintah adalah soal eksplorasi dan eksploitasi minyak natuna alpa D di perairan kalimantan yang sejak 1995 konsesinya diberikan kepada Exxon Mobile. Pemberian konsesi oleh pemerintah Indonesia kepada Exxon mobile tidak ditindaklanjuti dengan memulai melakukan eksplorasi dan eksploitasi hingga berakhirnya masa kontrak pada tahun 2005. Kedatangan bush terkait kepentingan korporasi minyak merupakan modus operasi yang sama dengan kedatangan Menlu AS Condoleza Rice dalam negosiasi exon di blok cepu yang berakhir dengan pemberian konsesi eksploitasi bagi korporasi tersebut dengan terlebih dahulu terjadi pergantian direksi pertamina. Saat ini Exxon sedang berusaha untuk menguasai kembali konsesi yang gagal ditepatinya tersebut.

Secara resmi Bush-SBY akan membicarakan 6 agenda yang terkait dengan investasi, pendidikan, kesehatan, bioenergi, pencegahan bencana alam dan teknologi informasi. Bagi rezim oligarkhi nasional di bawah komando SBY-Kalla, kerjasama yang akan mengalirkan investasi merupakan satu-satunya jalan yang dipilihnya untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan persoalan alih teknologi. Tetapi bila diungkap lebih dalam, maka perjanjian yang akan disepakati hanya akan membuka pasar jasa dan barang Indonesia dari serbuan produk-produk serta investasi yang mengeruk kekayaan alam Indonesia.

1. Bidang pendidikan

Sebagai negara yang memiliki industri jasa pendidikan yang berkembang pesat, AS bersama Inggris dan Australia merupakan eksportir terbesar di dunia dengan nilai bagi AS pada tahun 2002 sebesar US$14 Milyard. Inggris membukukan keuntungan dari ekspor jasa pendidikan sebesar 4%. Sementara Australia pada tahun 1993 menghasilkan AUS$ 1,2 Milyard.

Program liberalisasi pendidikan dilaksanakan sejalan dengan kesepakatan dalam Struktural Adjusment Program (SAP) antara pemerintah RI – IMF sebagai usaha untuk mengurangi subsidi publik dari APBN. Secara multilateral, melalui pertemuan di Jenewa desember 2004, pemerintah Indonesia telah melakukan initial request (permintaan pembukaan sektor-sektor jasa di negara lain) dan initial offer (penyerahan sektor-sektor di dalam negeri untuk di buka atau diperdalam komitmennya bagi pemasok asing) kepada negara-negara anggota WTO lainnya. Selain itu, pedoman pelaksanaan perdagangan dunia yang dipakai oleh WTO yang tertuang dalam kesepakatan GATS (General aggreement on tariff and service) terdiri atas empat model perdagangan: (1) cross border supply dimana Perguruan Tinggi (PT) asing menawarkan perkuliahan melalui internet dan on-line degree programme, (2) consumption abroard dimana mahasiswa Indonesia dapat belajar di PT luar negeri, (3) commercial presence dimana PT asing membentuk partner, subsidiary atau twinning arrangement dengan PT lokal, (4) presence of natural persons dimana dosen dari PT asing mengajar di PT lokal.

Dengan demikian, program privatisasi dan liberalisasi pendidikan yang dilaksanakan melalui pengurangan subsidi serta pendirian BHMN dan akan dilanjutkan menjadi BHP merupakan pelepasan tanggungjawab negara di bidang pendidikan yang merupakan hak konstitusional yang mutlak harus dipenuhi oleh negara bagi warga negara Indonesia.

2. Bidang Agraria

Persaingan untuk mendapatkan akses dan kontrol atas sumber-sumber agraria (termasuk tanah) tidak hanya melibatkan rakyat vis a vis negara. Sejak digulirkannya gagasan globalisasi dalam agenda neoliberalisme sebagai sistem pengaturan ekonomi dunia pada paruh dasawarsa 1970-an , kekuatan yang harus dihadapi rakyat tidak hanya datang dari perusahaan-perusahaan negara dan swasta domestik, melainkan perusahaan-perusahaan asing berskala besar, yang sudah bisa dipastikan besar pula kekuasaannya. Ancaman itu menjadi semakin aktual terutama sejak digulirkannya gagasan pasar bebas hasil rekayasa GATT yang bertujuan memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional yang notabene penguasaan atas monopoli modal banyak dikuasai oleh AS guna melakukan investasi, produksi dan perdagangan tanpa regulasi atau tanggung jawab sama sekali.

Kecenderungan tersebut sudah bisa dipastikan akan membawa bencana bagi rakyat, terutama yang menggantungkan hidupnya pada sumber-sumber agraria secara langsung. Bencana itu antara lain adalah membanjirnya produk pertanian import yang harganya jauh lebih murah, meskipun mutunya tidak lebih baik. Ini merupakan akibat langsung dari kebijakan rejim ekonomi global (WTO/World Trade Organization) yang mendesakkan penghapusan subsidi kepada petani dan penghapusan tarif hasil pertanian dalam rangka persaingan bebas. Merujuk pada hasil penelitian FAO di 16 negara berkembang, diperoleh kesimpulan, bahwa di negara-negara yang menerapkan kesepakatan pertanian dalam Putaran Uruguay, telah terjadi tren semakin terkonsentrasinya pertanian yang berakibat pada marjinalisasi petani kecil, dan meningkatnya pengangguran serta melonjaknya angka kemiskinan.

Banyaknya korporasi asing milik AS menguasai sumber-sumber produksi energi di Indonesia. Seperti Exxon Mobile Oil, Caltex, PT Freeport, Conocco Philips, Payton, Santos, Newmont dan lain sebagainya. Energi merupakan salah satu yang menjadi sorotan utama Negara Adi kuasa Amerika. Kehadiran korporasi asing terutama milik Imperialisme Amerika sama sekali tidak mendatangkan kesejahteraan apa-apa bagi keberlangsungan hak hidup masyarakat Indonesia, malah dibalik itu kehancuran dan kerusakan tatanan keseimbangan alam berakibat hancurnya ekositem yang berdampak semakin banyaknya gempa, banjir dan bencana alam lainnya.

Munculnya Perpres No 65 tahun 2006 yang merupakan revisi dari Perpres No 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Perpres No 65 tahun 2006) yang terbit tanggal 5 Juni 2006 tersebut, tidak disertai dengan naskah akademis sehingga tidak dapat diperoleh kejelasan tentang falsafah, orientasi, dan prinsip dasar yang melandasinya. Namun, bagi rakyat yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sumber agrarian; revisi itu isinya setali tiga uang. Sebagaimana pendahulunya, Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tetap dianggap berpihak pada kepentingan kapital, internasional. Khususnya menjaga aset-aset asing yang sudah sedemikian lama mengeruk keuntungan dari sumber daya alam Indonesia.

Perpres Nomor 65/2006 dapat dilihat dalam posisi yang lebih memihak pemilik modal. Pasal-pasal dalam Perpres Nomor 65/2006 itu tampak bahwa semua proyek yang disebutkan dalam pasal itu adalah proyek-proyek dalam bidang infrastruktur. Infrastructure Summit yang telah diselenggarakan Oktober lalu menjadi titik yang memang dituju pemerintah. Kebijakan itu dilihat sebagai komitmen pemerintah yang berencana menggelar Infrastructure Summit II . Pertemuan yang akan diikuti investor di bidang infrastruktur itu mengingatkan kembali Infrastructure Summit I , Januari 2005, saat pemerintah menjanjikan berbagai kebijakan yang mempermudah masuknya investasi ke Indonesia dalam rangka meningkatkan pembanguanan yang berorientasi pertumbuhan.

3. Bidang Investasi, Bioenergi dan Bencana

Selama 2006, Investasi AS sudah senilai 1 Miliar USD yang terdiri atas 205 proyek. Sebagian besar dibidang energi. SBY-JK akan meminta Bush mendorong investasi AS ke Indonesialebih besar lagi, di Bidang Bioenergi, SBY juga akan mengajak AS bersama-sama mengembangkanenergi dari bahan fosil. Yang harus dicatat dalam kunjungan Bush kali ini adalah program kerjasama Pemerintah AS dan Indonesia di bidang Informasi dan bioenergi.

Untuk persoalan bencana. Indonesia menawarkan pembangunan sistem peringatan dini, sementara terkait dengan beberapa hal lainnya, seprti penganan bencana alam di Indonesia AS merupakan penyandang dana terbesar kemanusiaan yang berkonsekuensi balik baki dibukanya akses pembangunan infarastruktur oleh pihak AS, contoh konkritnya pembangunan infrastruktur kembali di Aceh.

LOKALITAS

Semakin mengentalnya politik identitas dalam perkembangan masyarakat politik di Indonesia memberi catatan ancaman tersendiri yang akan berakibat terhadap polarisasi dan fragmentasi sosial yang semakin meluas, disi lain kemunculan politik identitas tidak hanya bekrja sebaga pressure maupun critical group tetapi telah mewarnai dalam konstalasi politik praktis di Indonesia yang pada akhirnya hal tersebut akan mengembangkan sektarianisme politik ditingkatan masyrakatnya, akar disintegrasi adalah tidak lepas dari situasi tersebut. Yang sangat diprihatinkan adalah situasi tersebut kadang kala dan bahkan seringkali menjadi komoditi Modal Internasional yang bekerja sama dengan Negara untuk menyelesaikan problem-problem sosial di masyarakat agar tidak bisa bersuara lebih keras dan dengan mudah diberantas.

Kekerasan menjadi semacam mekanisme pertahanan diri (defense mechanism ) dari masyarakat untuk mempertahankan eksistensinya. Regulasi yang diterapkan oleh pemerintah membuat masyarakat terjebak pada cara berfikir dengan pola interpretatif yang ditandai dengan gagalnya masyarakat melihat pilihan kesempatan bagi dirinya untuk melakukan tindakan. Masyarakat menjadi frustasi atas hidupnya, ketika melihat berbagai macam aset yang merupakan hak dan harapan hidupnya terampas oleh pihak pemodal (asing ) yang dijamin oleh regulasi pemerintah. Hal ini juga dapat ditunjukkan dengan penggunaan cara-cara kekerasan dan politisasi lewat tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk melegitimasi kekuasaan. Sementara media digunakan untuk membuat ilusi demokrasi.

Di tingkat lokal, konflik-konflik produksi, hilangnya akar budaya, sejarah dan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh rakyat, telah mengakibatkan rakyat kehilangan bentuk interaksi sosial yang dibangun atas dasar saling-percaya. Kondisi ini memang tidak bisa dipisahkan dari situasi ketidakberdayaan dan kemiskinan yang masih dialami rakyat. Di tengah situasi hilangnya rasa saling-percaya ini, rakyat cenderung bersikap apatis terhadap realitas sosial yang terjadi, sejauh tidak bersinggungan dengan kepentingan mereka. Sebaliknya, rakyat cenderung menjadi reaktif dan berpotensi melakukan kekerasan, jika merasa kepentingan hidup mereka dipermainkan. Kasus Poso yang baru-baru ini meledak dan kasus-kasus lainya yang belum selesai adalah cermin dari sitauasi lokalitas yang hari ini sedang mengakar dalam praktek-praktek sosial mapun politik ditingkatan massa rakyat.

Berdasarkan Fakta-fakta diatas jelas kedatangan George W Bush Jr. Sebagai simbol Neo kolonialisme-Imprealisme pada tanggal 20 November 2006 hanya akan menambah kesengsaraan dan keterpurukan negeri ini kedalam jurang ketergantungan terhadap Neokolonialisme-Imprealisme. Ironi, ditengah kesengsaraan rakyat dan keterpurukan bangsa, demi menyambut si setan besar Amerika (baca: Bush) Negara telah menghabiskan dana sebesar Rp. 6 Miliyar dari APBN yang notabene adalah hak rakyat, penggusuran pedagang kaki lima, pengrusakan lahan konservasi alam di Bogor untuk landasan Helikopter, pengalihan jalan dan rute kendaraan umum, meliburkan proses berlajar-mengajar, memutus jalus komunikasi, dan menyiapkan pengamanan ekstra ketat. Hal tersebut sangatlah berlebihan kenapa dan sebesar tersebut tidak digunakan untuk membangun infrastuktur ekonomi sosial yang hingga detik ini terus mengalami kemerosotan.

AMERIKA = PENJAJAH

Fakta-fakta Penjajahan Amerika di Indonesia

1. Lewat lembaga keuangan internasional (IMF, dan Bank Dunia) AS menggunakan kekuatan ekonomi dan politiknya untuk menekan agar pemerintah terus meminjam utang luar negeri. Hal tersebut dilakukan agar Indonesia masuk dalam jebakan perangkap utang. Sehingga negara kaya seperti Amerika dengan mudah melakukan intervensi di Indonesia.

2. Bersama-sama dengan Bank Dunia dan IMF, AS juga mendorong perubahan sejumlah UU yang mewajibkan pemerintah mencabut subsidi untuk rakyat (BBM, TDL, Pendidikan, Kesehatan dll), menjual BUMN, dan membuka akses pasar bagi produk-produk impor dari Amerika dan negara-negara kaya lainnya. Kebijakan ini menyebabkan rakyat Indonesia miskin dan sengsara.

3. Perusahaan-perusahaan AS menguasai mayoritas Kontrak Karya (KK) wilayah eksplorasi pertambangan dan energi di Indonesia. Exxon, Caltex, Freeport, Newmont, rio Tinto, adalah sederet perusahaan AS yang dengan leluasa mengeruk sumber daya alam di Indonesia dengan keuntungan yang luar biasa tanpa ada pembagian yang adil bagi rakyat.

4. Dengan menggunakan isu terorisme, AS melakukan tekanan kepada pemerintah Indonesia dan penangkapan para aktivis muslim yang mengancam hegemoni dan dominasi AS.

5. Tertib dalam sejumlah tindakan kriminalisasi terhadap para aktifis dan gerakan rakyat yang melakukan protes terhadap aset-aset investasi AS di Indonesia.

Fakta-fakta Perselingkuhan Rezim SBY-JK dengan Amerika

1. Melakukan tindakan pembiaran terhadap praktek penjajahan AS di Indonesia tanpa ada upaya perlawanan yang tegas, Bahkan SBY-JK juga sengaja mengangkat para menteri yang menjadi kepanjangan tangan dari Amerika.

2. Melahirkan Kebijakan-Kebijakan Negara Yang Pro-Amerika dan Anti Rakyat (UU Privatisasi, Migas, Sisdiknas, Ketenagakerjaan, SDA, dll)

3. Melakukan pembiaran dan bahkan dengan kekuasaan politiknya, mendorong penguasaan sumber-sumber eksplorasi sumber daya alam (tambang, minyak dan gas, hutan, dll) ke tangan perusahaan AS di Indonesia. Pada kasus Cepu dan Freeport, jelas menunjukkan bahwa rezim ini hanya kaki tangan dari Amerika.

4. Atas paksaan dari AS, IMF, Bank Dunia, dan perusahaan minyak asing, rezim ini dua kali menaikkan harga BBM dan mendorong proses liberalisasi migas di Indonesia.

5. Lebih mengutamakan pembayaran utang luar negeri dalam jumlah besar, yang artinya subsidi negara kaya seperti Amerika. Dari pada mengalokasikan anggaran negara untuk mensubsidi kebutuhan dasar rakyat (pendidikan, kesehatan, BBM, TDL, BUMN, dll).

Iklan

2 pemikiran pada “Sektor Publik Strategis Dikuasai Asing

  1. sonsick

    siapa bilang
    sby jk bagus kok dalam memperhatikan sisi perekonomian dan idelisme nya untuk memilih orang-orang yang benar2 kompeten dalam bidang nya untuk menduduki jabatan, contohnya sri mulyani dan budiono, mereka memang orang2 yang keahliannya diakui oleh para akademisi.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s