Nasionalisasi, Usang tapi Menyentil

Nasionalisasi, Usang tapi Menyentil

Nurul Kolbi, Priyanto Sukandar, Wisnu Arto Subari, dan Julianto

JARGON usang itu kembali terdengar. Atas nama pemberdayaan dan peningkatan daya saing industri dalam negeri, sejumlah pelaku usaha hulu serta hilir minyak dan gas (migas) nasional berhimpun. Kaukus Migas, nama perhimpunan yang dibikin para pebisnis migas itu, mendesak perlunya pemerintah menasionalisasi blok-blok migas di seluruh penjuru negeri.

Suara keras ini dipicu banyak alasan. Tak hanya karena produksi migas nasional yang terus merosot, tapi juga karena ”kontribusi perusahaan migas lokal tak lebih dari 20% dari produksi nasional,” kata Effendi Siradjudin, Ketua Umum Aspermigas yang didaulat menjadi Ketua Kaukus Migas. Ironisnya, situasi tidak menguntungkan ini dialami oleh bangsa yang justru mengenal bisnis migas sejak puluhan tahun silam.

Gagasan Nasionalisasi muncul dalam pertemuan Kaukus dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, medio Maret lalu. Dalam diskusi itu, kebetulan, pemerintah meminta Kaukus Migas mengajukan usulan konkret untuk mendukung tercapainya peningkatan produksi minyak 1,3 juta barel per hari (bph), dalam tiga tahun ke depan.

Kaukus meresponsnya dengan empat usulan. Pertama, sederhanakan prosedur yang memungkinkan operasi di lapangan tanpa menunggu persetujuan tertulis dalam plan of development (PoD) wajib pajak badan (WP/B).

Kedua, menerapkan model kontrak baru berbasis tax dan royaltybukan dengan kontrak bagi hasil—sehingga BP Migas tidak perlu mencampuri pengelolaan internal perusahaan minyak. Jadi, misalnya, pendapatan kontraktor bisa ditetapkan 40% dari penghasilan minyak dikurangi pajak.

Ketiga, ketentuan penghitungan DMO (domestic market obligation) dilakukan setelah produksi mencapai 50% dari kapasitas produksi komersial.

Keempat, blok-blok migas yang kini berada di tangan investor asing perlu dinasionalisasi.

Tiga usulan pertama mungkin sudah sering dibahas. Tak hanya Kaukus Migas Nasional, perusahaan asing pun punya harapan yang sama. Namun, mereka bersimpang jalan ketika pembahasan masuk ke point keempat. Para kontraktor asing rupanya tersentil isu nasionalisme. Mungkin mereka melihat, jargon nasionalisasi adalah sebuah ancaman.

Kaukus mengelak anggapan itu. Nasionalisasi ala mereka tidak seperti di Amerika Latin. Tidak ada ladang migas yang akan dikuasai secara paksa. Kontrak kerja sama yang telah ditandatangani pemerintah dan operator juga tak akan diotak-atik secara sepihak.

Nasionalisasi yang diinginkan Kaukus sangatlah khas. Jadi, pemerintah diminta tidak memperpanjang kontrak-kontrak kerja sama yang akan berakhir. Seluruh blok yang nantinya ditinggalkan perusahaan asing itu diserahkan kepada pengusaha migas nasional untuk dikelola. ”Sepanjang untuk kesejahteraan rakyat, saya setuju dengan ide itu,” kata Sonny Keraf, Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI. Sonny juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak pernah mau percaya kalau perusahaan migas nasionalnya mampu berkompetisi.

Kaukus menginventarisasi 15 lapangan migas yang kontraknya akan berakhir pada 5-10 tahun mendatang (baca: Dalam Bidikan Kaukus). Menurut Effendi, biar bagaimanapun kondisinya, ladang migas itu harus diserahkan kepada pihak nasional. Termasuk, jika ternyata blok itu masih potensial. ”Mereka (asing) tidak berhak memperpanjang kontrak,” kata lulusan perminyakan ITB ini, sembari menegaskan bahwa peran investor asing cukup di lapangan-lapangan baru.

Lantas, apa hubungannya antara peningkatan produksi dengan nasionalisasi? Menurut Effendi, banyak lapangan tidur yang berada dalam wilayah kerja asing. Lapangan itu dibiarkan oleh perusahaan besar karena dinilai tidak ekonomis. ”Padahal, kalau diproduksikan, sumur-sumur itu mampu memproduksi minimal 50-100 ribu bph,” tegas Effendi.

Luluk Sumiarso, Dirjen Migas, memperkirakan bahwa kapasitas produksi minyak Brownfield ini bisa mencapai 100-200 ribu barel per hari. Sejawatnya di ESDM—namanya tak ingin disebutkan karena dia merasa ini bukan bidangnya—malah mengestimasi bahwa kandungan migas di sebuah lapangan tua bisa mencapai 35% dari total produksi blok tersebut di saat normal. Jadi, misalkan blok migas A mempunyai kandungan minyak mencapai 1 juta barel, maka ketika ditambang, yang tersedot mungkin hanya sebesar 60%-70%. Sisanya mengendap.

BIAR PENGUASA NASIONAL LEBIH BERGIGI

Hanya saja, untuk mengeksploitasi barang sisa itu, dibutuhkan teknologi yang lebih kompleks dan lebih berisiko. Perusahaan-perusahaan kelas kakap semacam ExxonMobil, BP, atau Chevron biasanya tidak begitu tertarik menggarapnya, karena tidak menguntungkan. Barang sisa inilah yang dibidik Kaukus.
Pada saat yang sama, kepentingan Kaukus bertemu dengan target pemerintah yang tak realistis dalam menggenjot produksi migas. Klop? Belum tentu.

Pemerintah tentu tidak akan gegabah mengabulkan wacana tersebut. Implikasinya jelas: iklim investasi akan terganggu jika perusahaan asing hanya diberi hak satu periode eksploitasi tanpa adanya opsi perpanjangan. ”Kalau masa kontrak habis tapi cadangan migasnya masih melimpah, bagaimana?” ujar seorang eksekutif perusahaan migas multinasional. ”Kalau aturan mainnya seperti itu, siapa yang mau masuk ke sini”.

Maman Budiman, VP Public Affair ExxonMobil lebih santai menanggapi wacana itu. ”Kalau kontrak berakhir, ya semuanya kita serahkan kepada pemerintah. Kami ini kan hanya operator,” katanya.

Lagi pula, blok yang sudah habis masa kontraknya memang otomatis kembali menjadi milik negara. Hanya saja, ujar pengamat perminyakan Kurtubi, yang menjadi persoalan adalah siapa yang disebut negara itu. ”Dulu, blok itu bisa langsung digarap dan diteruskan oleh Pertamina,” katanya. Sekarang, peran itu dimainkan BP Migas. Tapi BP Migas hanyalah regulator. Bukan perusahaan.

Semestinya, ujar Kurtubi, revisi dulu UU migas sekarang. Terus, aturlah bahwa nasionalisasi sebuah blok bisa dilakukan setelah masa kontrak berakhir—dan blok itu diserahkan kepada Pertamina sebagai wakil negara. ”Setelah itu, Pertamina diwajibkan memilih perusahaan nasional lain untuk digandeng,” katanya. Usulan yang lebih rumit lagi, rasanya.

Padahal, seperti kata Effendi, nasionalisasi itu bukan tujuan akhir. Grand design dari wacana ini adalah untuk meningkatkan partisipasi pengusaha nasional dalam industri hulu migas di Indonesia. Effendi menjelaskan, industri hulu migas di negeri ini masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Andil pengusaha nasional hanya 20%.

Rukmana Harjadiwinangun, General Manager PT Eksindo Petroleum Bontang yang juga pengurus Aspermigas, menuturkan bahwa jumlah perusahaan migas nasional saat ini sekitar 60 buah. Rata-rata produksinya ada di kisaran 100 sampai 1000 barel per hari. ”Jarang sekali yang di atas 2 ribu (bph). Kalau ditotal, maka produksi perusahaan nasional cuma 60 ribu bph. Atau 6% dari rata-rata produksi minyak nasional yang mencapai 1 juta bph. Itu juga kalau semuanya berproduksi” katanya..

Jika dibandingkan dengan negara lain, kondisinya sangat menyedihkan. Di China, misalnya, hampir 95% kegiatan industri hulu migas didominasi perusahaan dalam negeri. Di Kanada, hampir 80%. Bahkan di negeri tetangga, Malaysia, partisipasi nasional mencapai sekitar 30% sampai 40%.


Partisipasi ini mengakibatkan kecilnya dana hasil perputaran bisnis hulu migas yang mengendap di dalam negeri. Dari pola belanja barang dan jasa selama ini, kata Effendi, Indonesia hanya menikmati 10% saja dari rata-rata belanja barang dan jasa perusahaan hulu migas yang sebesar US$ 10 miliar per tahun. Nah, jika ada nasionalisasi, perolehan kita itu bisa dipacu menjadi US$ 9 miliar alias 90% per tahun. Lumayan, bukan?

NASIONALISASI ALA HUGO DAN EVO

TAK lengkap bicara soal nasionalisasi minyak dan gas jika tak menyinggung kasus Bolivia dan Venezuela. Boleh dibilang, tak ada kebijakan yang lebih ekstrem selain apa yang pernah ditempuh oleh dua negara berhaluan kiri tersebut. Dengan penuh percaya diri, arus besar dunia yang justru ramai bicara tentang globalisasi dan liberalisasi malah mereka hantam.


Di Venezuela, Presiden Kamerad Hugo Chavez menendang kontraktor-kontraktor asing keluar dari lapangan-lapangan migas negerinya, jika tak mau tunduk terhadap regulasi baru yang ia lansir. Nyatanya, kebanyakan perusahaan itu mau tunduk. Chavez juga menyita dua lapangan minyak di Venezuela yang dikelola Total SA (Prancis) dan ENI (Italia). Luar biasa, Venezuela yang kecil, hanya berpenduduk 25 juta jiwa, berani melawan banyak perusahaan multinasional dan berbagai pemerintahan, termasuk Amerika.


Kamerad Evo Morales di Bolivia juga tak kalah kencang. Pemimpin keturunan Indian itu malah mengerahkan tentara untuk mengambil alih 56 ladang gas dan minyak serta instalasi penyulingan di seluruh negeri.

Sambil melakukan pendudukan itu, Morales melansir Dekrit Nomor 28701. Cara Morales itu sungguh menaikkan posisi tawar Bolivia dan sanggup mengubah total wajah pengelolaan migas di negeri bentukan Simon Bolivar tersebut.

Dekrit Morales tadi, setidaknya, menegaskan empat hal. Pertama, cadangan minyak dan gas Bolivia dinasionalisasi. Artinya, 51% saham pemerintah yang pernah diprivatisasi di lima perusahaan migas pada tahun 1990 diambil kembali.

Kedua, seluruh perusahaan migas asing harus menyetujui kontrak baru yang ditentukan Yaciementos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB)—perusahaan migas negara milik Bolivia, semacam Pertamina di Indonesia. Morales memberi waktu enam bulan bagi perusahaan asing untuk menentukan pilihan: menyepakati draf baru atau keluar dari Bolivia.

Ketiga, gabungan pajak dan royalti yang disetor perusahaan gas asing dinaikkan menjadi 82%. Sebelumnya, negara hanya memperoleh bagi hasil tak lebih 50% Tak sebatas itu. Agar setoran optimal, pemerintah Bolivia juga melakukan audit investasi terhadap keuntungan semua perusahaan migas asing.

Dan keempat, migas hanya boleh diekspor setelah kebutuhan domestik Bolivia terpenuhi.

Dekrit Kamerad Morales mengenyakkan banyak kalangan. Sejumlah perusahaan migas asing mengancam akan menyeret kasus ini ke arbitrase internasional. Mereka menuntut ganti rugi miliaran dolar jika kontrak karya yang telah ditandatangani diutak-atik. Tak berhenti di situ. Mereka juga berkampanye. Bolivia akan terkucilkan dari pergaulan internasional, dan tidak akan diminati investor.

Alih-alih tunduk, Morales bergeming. Apa yang terjadi? Sehari sebelum tenggat, 29 Oktober 2006, semua gergasi minyak yang beroperasi di Bolivia memilih berkompromi. Mereka bersedia patuh. Ancaman pun tak terbukti.

Menurut Morales, berkat negosiasi ulang, Bolivia meraup satu miliar dolar AS, dan empat miliar dolar AS per tahun pada periode berikutnya. Belum lagi jika renegosiasi kontrak nonmigas dan sumber-sumber non-renewable lainnya juga berhasil.

Di Amerika Selatan, Bolivia merupakan salah satu negara termiskin. Itu sebuah anomali, mengingat kekayaan sumber daya alam yang terkandung di negeri tersebut. Dunia bahkan sempat menjulukinya ”keledai yang duduk di atas tambang emas”. Kekayaan yang diketemukan bangsa Inka itu kemudian dieksploitasi Spanyol.

Lepas dari pertambangan, Bolivia bermain di gas alam. Negeri tempat kematian Che Guevara itu memiliki ladang gas alam terbesar kedua di Amerika Selatan setelah Venezuela. Cadangan gas alamnya ditaksir lebih dari 50 triliun kaki kubik dengan nilai lebih dari US$ 70 miliar.

Potensi itu mengundang kontraktor asing. Di Bolivia tercatat ada 20-an korporasi asing bergerak di pertambangan migas, antara lain Repsol YPF (Spanyol), Petrobras (Brasil), Total (Prancis), Exxon (Amerika), British Gas (Inggris), dan Royal Dutch Shell (Belanda). Nama-nama besar itulah yang kemudian ditaklukkan oleh pemimpin keturunan suku Indian Aymara tadi.

Keberhasilan Kamerad Morales adalah pelajaran bahwa kontrak karya yang selalu dianggap suci itu ternyata bisa ditawar. Semuanya masih bisa dinegosiasi. Terbukti, korporasi asing banyak yang memilih bertahan dan menyesuaikan diri dengan keadaan. Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Sbr :http://www.majalahtrust.com/fokus/fokus/1211.php

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s