Petaka IMF Kembali ?

Selasa, 18 November 2008  (Rani Hardjanti – Okezone)

JAKARTA – Kekhawatiran banyak kalangan bahwa Indonesia akan kembali masuk jeratan International Monetary Fund (IMF) sudah di depan mata. Dalam pertemuan G20, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan akan melakukan pinjaman dari IMF untuk neraca pembayaran (Balance of Payment/BOP) APBN 2009 sebagai antisipasi terjadinya krisis ekonomi global. Indonesia akan mendapat kemudahan pinjaman tanpa syarat (letter of Intent/LoI).

Menurut Ekonom Tim Indonesia Bangkit Hendri Saparini, jika pinjaman itu benar direalisasikan, Indonesia akan kembali masuk ke dalam perangkap IMF dan Bank Dunia.
Menurutnya, meskipun Presiden SBY menyatakan tidak akan mengundang IMF, tapi faktanya pada KTT G20 SBY meminta negara yang kelebihan cadangan meminjami IMF atau Bank Dunia agar lembaga multilateral tersebut memberi pinjaman pada negara berkembang.
Hal ini, lanjut Hendri, sesuai usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Brasil agar IMF menyediakan fasilitas pembiayaan baru. Pemerintah SBY pun sudah menyatakan telah mengajukan standby loan pada Bank Dunia.
“Pengajuan bantuan likuiditas pada IMF tinggal menunggu waktu. Tim Ekonomi SBY ternyata tetap loyal pada jerat Washington yang akan mengundang petaka bagi Indonesia,” tegasnya, dalam pesan singkat kepada okezone, di Jakarta, Selasa (18/11/2008).

Sekadar mengingatkan, berdasarkan data

okezone, sejak 1997 Indonesia sudah didera krisis finansial yang bermuara di Thailand. Pada 5 November 1997, IMF menyetujui pinjaman USD10,2 miliar. Saat itu Direktur Pelaksana IMF dijabat oleh Michel Camdessus. Sementara Menko Ekuin era Soeharto tersebut, diduduki oleh Ginanjar Kartasasmita.

Michel mengklaim, “dukungan” itu akan menstabilkan perekonomian dan akan menjadi tahapan penting dalam stabilisasi pasar keuangan kawasan Asia. Namun, yang terjadi justru Indonesia menjadi negara pesakitan dan mudah “disetir” oleh IMF.

Namun, Bank Indonesia (BI) atas nama Pemerintah Republik Indonesia pada 12 Oktober 2006 secara efektif telah melunasi seluruh pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (IMF) di bawah skim Extended Fund Facility (EFF). Pelunasan sebesar USD3.181.742.918 merupakan sisa pinjaman yang seharusnya jatuh tempo pada akhir 2010. Haruskah Indonesia menjadi negara pesakitan lagi?(rhs)
(mbs)

 

 

 

Berita Terkait: Utang RI

 

Bank Dunia-IMF, untuk Apa?

Di Balik Kegagalan KTT G-20 (3-Habis)

Derek Manangka

 

 


(istimewa)

 

INILAH.COM, Jakarta – Kegagalan Amerika Serikat sebagai tuan rumah Konperensi Tingkat Tinggi Kelompok 20, antara lain disebabkan legitimasi Presiden George W Bush melorot. Toh, dia masih rela membela-bela Bank Dunia dan IMF.

Menghadapi krisis keuangan global kali ini, hampir semua peserta berusaha mengesampingkan keterlibatan dan peranan Bank Dunia serta IMF. Ironisnya Bush justru masih memuji-muji dan mengandalkan kedua lembaga yang berkantor pusat di Washington tersebut.

Bush mengingatkan pentingnya peranan dua lembaga itu untuk membantu negara-negara di dunia yang mengalami kesulitan ekonomi dan keuangan. Bush dinilai sudah tidak ‘nyambung’ dengan apa yang harus diperhatikannya.

Sebetulnya ketika pada 2006 Gubernur Bank Sentral AS Greespan mengundurkan diri dari jabatannya, pengunduran tersebut sebetulnya sebuah peringatan serius terhadap Bush. Peringatan itu juga berlaku dan tertuju terhadap teknokrat Amerika yang mendewakan Bank Dunia dan IMF.

Apalagi ketika Greenspan menulis buku yang intinya banyak mengkritik kebijakan Bank Dunia dan IMF. Bush langsung dianggap tidak fokus pada soal-soal penting. Kepercayaan dan pujiannya terhadap Bank Dunia dan IMF, menambah laibilitasnya.

Sejumlah negara Eropa sendiri seperti Prancis sudah siap dengan konsep baru tentang sistem transaksi keuangan internasional. Prancis melalu Presiden Nicolas Sarkozy dikabarkan ingin menggolkan mata uang euro sebagai “pengganti” dolar Amerika.

Tapi konsep ini sendiri akhirnya “tidak bunyi” , tidak dipresentasikan atau tidak dipasarkan. Ada kekuatiran jika konsep itu disampaikan, maka pihak AS akan serta-merta menolaknya dengan tidak memberikan argumentasi yang kualitatif. Kemungkinan penolakan AS itu sudah diantisipasi. Tapi Prancis berharap harus ada dialog dan argumenstasi yang kualitatif.

Para Ketua Delegasi juga sebetulnya banyak berharap Barrack Obama sebagai the president-elect, bisa hadir. Setidaknya mereka bisa berkenalan atau bertegur sapa lewat forum G-20 tersebut.

Sayangnya Obama tidak hadir. Sehingga timbul kesan bahwa Obama tidak menjadikan KTT Washington sebagai agenda penting. Obama tetap di Chicago, jauh dari Washington dan hanya mengutus sepasang politikus. Diplomat senior, Madeline Albright, mantan Menlu AS di pemerintahan Bill Clinton dipadukannya dengan politisi muda Jim Leach, anggota DPR dari Partai Republik.

Alasan mengutus atau memilih kedua orang itu saja sudah menimbulkan tanda-tanya. Karena sekalipun Madeline Albright seorang mantan orang ketiga di hirarki pemerintahan Bill Clinton, tapi tema (krisis) yang dibahas dalam KTT G-20 itu bukanlah ‘domain’ atau keahliannya.

Lalu dipilihnya Jim Leah oleh Obama mendampingi Albright, juga tak kalah membingungkan. Selain Leah jauh lebih muda dibanding Albright, rekam jejaknya sebagai politisi juga tidak banyak yang tahu. Lagi pula sebagai politisi dari partai yang berseberangan dengan Obama, inipun membuat banyak orang semakin bingung.

Sesungguhnya apa yang sedang dipikirkan Obama? Mengapa Obama tidak memilih wakil dari Partai Demokrat?

Atau yang cukup terhormat sebetulnya bila Obama menugaskan Joe Biden, Wakil Presiden terpilih yang dianggap piawai dalam masalah-masalah kebijakan luar negeri. Jelas Wapres terpilih lebih mencerminkan adanya kesinambungan visi antara Obama dengan sang utusan ketimbang Albright dan Leah tadi.

Juga muncul pertanyaan, apakah ketidak-hadiran Obama di KTT tersebut sebagai hasil diskusi antara Obama dan Bush ? Maklum seminggu sebelumnya mereka sudah bertemu di Gedung Putih selama hampir dua jam.

Apapun alasannya, jelas Obama tidak menjadikan KTT G-20 sebagai pertemuan penting di negerinya yang harus diprioritaskan. Atau Obama belum siap.

Alhasil kehadiran kedua tokoh Albright dan Leah sebagai utusan Obama sekedar untuk memenuhi ruang sidang. Mereka tidak berkontribusi. Tidak maksimal buat semua pihak.

Inilah yang kemudian membuat banyak pihak yang berani menarik kesimpulan bahwa penyebab utama dari ketidak berhasilan KTT 20 justru karena peran counter productive (kontra produksi) dari pihak tuan rumah.

George Bush yang akan lengser 20 Januari 2009, tidak serius lagi mengurusi masalah penting. Sementara Barrack Obama yang diharapkan berbuat banyak dan pro aktif pada hakekatnya belum siap.

Kegagalam KTT G-20 sebuah pelajaran yang sangat mahal. Tapi, itulah konsekuensi masyarakat dunia yang masih terlalu berharap atau bergantung kepada AS. [Habis/I4]

Sumber :  http://www.inilah.com/berita/politik/2008/11/18/62587/bank-dunia-imf-untuk-apa/

KTT G-20 Sepakati Reformasi Pasar Keuangan

 

Lebih banyak peraturan dan pengetatan pengawasan. Sabtu (15/11) di Washington negara-negara yang tergabung dalam G-20 sepakati peraturan baru bagi pasar keuangan global. Reformasi itu diharapkan rampung Maret 2009.

 

Di tengah-tengah krisis ekonomi yang paling buruk dalam sejarah, dalam sebuah aksi yang belum pernah dilakukan sebelumnya, negara industri terkemuka dan negara ambang industri mengambil langkah untuk menutupi semua lubang-lubang pengawasan pada pasar keuangan global. Langkah-langkah nyata dari reformasi yang meluas diharapkan sudah dirumuskan akhir Maret mendatang. Para pemimpin negara dan pemerintah G-20 menyetujui deklarasi akhir pertemuan puncak atau KTT Keuangan Dunia.

Ke depan, “semua pelaku pasar keuangan, semua produk dan semua pasar keuangan akan diawasi dan diatur”, kata Kanselir Jerman Angela Merkel hari Sabtu di Washington. Sejumlah negara menuntut dilaksanakannya program konjungtur global untuk mengatasi memburuknya situasi ekonomi. Selanjutnya dikatakan bahwa KTT berikutnya kemungkinan akan digelar di London. Presiden terpilih Barack Obama yang kali ini tidak hadir diharapkan akan mengikuti KTT lanjutan tahun depan. 50 langkah nyata diharapkan sudah rampung bila KTT di London dimulai.

Peningkatan pengawasan terhadap pasar keuangan dan pelakunya

Para peserta KTT G-20 memang telah menyepakati pronsip dasar untuk perbaikan regulisasi pasar keuangan. Namun, justru negara-negara seperti misalnya Amerika Serikat yang berulang kali menekankan arti dari pasar bebas. Presiden AS George W. Bush mengatakan, pasar bebas adalah jalan terbaik menuju kemakmuran di seluruh dunia. Sementara negara-negara ambang industri seperti Brasil, menuntut peningkatan jumlah suara. Peserta KTT tersebut mewakili sekitar 85 persen perekonomian dunia.

Mengacu pada tuntutan beberapa negara untuk melaksanakan program konjungtur internasional, Perdana Menteri Spanyol Jose Luis Rodriguez Zapatero mengatakan: ” Kita harus mengatasi keadaan ini. Tapi kita perlu aksi bersama.” Dari kubu Amerika terdengar bahwa Bush ingin agar penggantinya Obama yang mengambil keputusan. Menurut informasi kantor berita Jerman, dalam deklarasi akhir KTT G-20 tercantum bahwa “semua pasar keuangan, produk finansial dan pelaku pasar finasial diwajibkan menaati peraturan dan pengawasan terkait.” Prinsip pengawasan yang ketat dikatakan juga berlaku bagi negara-negara.

Presiden AS George W. Bush dan Kanselir Jerman Angela Merkel Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  Presiden AS George W. Bush dan Kanselir Jerman Angela Merkel Peraturan yang lebih ketat bagi Hedge Funds dan Rating Agency

Menurut informasi selanjutnya, yang termasuk dalam langkah-langkah nyata yang direncanakan adalah panduan pembuatan neraca bagi produk-produk finansial yang amat rumit dan yang merupakan salah satu pemicu krisis perkreditan. Juga peraturan ketat bagi rating agency termasuk dalam daftar tema. Selain itu juga tercantum peraturan likuiditas yang lebih ketat bagi bank-bank yang menawarkan produk berisiko. Juga Hedge Funds dengan bisnis finansialnya yang sangat spekulatif harus diatur kembali. Di sela-sela KTT G-20, para penasehat Obama bertemu dengan wakil dari sejumlah negara, termasuk Jerman. (cs)

 

KTT G-20 Sepakati Reformasi Pasar Keuangan

Lebih banyak peraturan dan pengetatan pengawasan. Sabtu (15/11) di Washington negara-negara yang tergabung dalam G-20 sepakati peraturan baru bagi pasar keuangan global. Reformasi itu diharapkan rampung Maret 2009.

 

Di tengah-tengah krisis ekonomi yang paling buruk dalam sejarah, dalam sebuah aksi yang belum pernah dilakukan sebelumnya, negara industri terkemuka dan negara ambang industri mengambil langkah untuk menutupi semua lubang-lubang pengawasan pada pasar keuangan global. Langkah-langkah nyata dari reformasi yang meluas diharapkan sudah dirumuskan akhir Maret mendatang. Para pemimpin negara dan pemerintah G-20 menyetujui deklarasi akhir pertemuan puncak atau KTT Keuangan Dunia.

Ke depan, “semua pelaku pasar keuangan, semua produk dan semua pasar keuangan akan diawasi dan diatur”, kata Kanselir Jerman Angela Merkel hari Sabtu di Washington. Sejumlah negara menuntut dilaksanakannya program konjungtur global untuk mengatasi memburuknya situasi ekonomi. Selanjutnya dikatakan bahwa KTT berikutnya kemungkinan akan digelar di London. Presiden terpilih Barack Obama yang kali ini tidak hadir diharapkan akan mengikuti KTT lanjutan tahun depan. 50 langkah nyata diharapkan sudah rampung bila KTT di London dimulai.

Peningkatan pengawasan terhadap pasar keuangan dan pelakunya
Para peserta KTT G-20 memang telah menyepakati pronsip dasar untuk perbaikan regulisasi pasar keuangan. Namun, justru negara-negara seperti misalnya Amerika Serikat yang berulang kali menekankan arti dari pasar bebas. Presiden AS George W. Bush mengatakan, pasar bebas adalah jalan terbaik menuju kemakmuran di seluruh dunia. Sementara negara-negara ambang industri seperti Brasil, menuntut peningkatan jumlah suara. Peserta KTT tersebut mewakili sekitar 85 persen perekonomian dunia.
Mengacu pada tuntutan beberapa negara untuk melaksanakan program konjungtur internasional, Perdana Menteri Spanyol Jose Luis Rodriguez Zapatero mengatakan: ” Kita harus mengatasi keadaan ini. Tapi kita perlu aksi bersama.” Dari kubu Amerika terdengar bahwa Bush ingin agar penggantinya Obama yang mengambil keputusan. Menurut informasi kantor berita Jerman, dalam deklarasi akhir KTT G-20 tercantum bahwa “semua pasar keuangan, produk finansial dan pelaku pasar finasial diwajibkan menaati peraturan dan pengawasan terkait.” Prinsip pengawasan yang ketat dikatakan juga berlaku bagi negara-negara.

Presiden AS George W. Bush dan Kanselir Jerman Angela Merkel Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  Presiden AS George W. Bush dan Kanselir Jerman Angela Merkel

Peraturan yang lebih ketat bagi Hedge Funds dan Rating Agency
Menurut informasi selanjutnya, yang termasuk dalam langkah-langkah nyata yang direncanakan adalah panduan pembuatan neraca bagi produk-produk finansial yang amat rumit dan yang merupakan salah satu pemicu krisis perkreditan. Juga peraturan ketat bagi rating agency termasuk dalam daftar tema. Selain itu juga tercantum peraturan likuiditas yang lebih ketat bagi bank-bank yang menawarkan produk berisiko. Juga Hedge Funds dengan bisnis finansialnya yang sangat spekulatif harus diatur kembali. Di sela-sela KTT G-20, para penasehat Obama bertemu dengan wakil dari sejumlah negara, termasuk Jerman. (cs)
 

 http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3796486,00.html

 

 

 

Iklan