Ancaman PHK

Pemerintah Harus Gerakkan Sektor Riil agar PHK Terkendali

/Selasa, 2 Desember 2008

Laporan Wartawan Kompas Imam Prihadiyoko

JAKARTA, SELASA — Ancaman PHK di industri padat karya jangan dianggap ringan. Pemerintah harus segera menggerakkan sektor riil agar PHK terkendali.

“Mungkin PHK-nya tetap ada, tetapi tidak terlalu besar dampaknya jika indsutri riil bergerak,” ujar ekonom yang juga anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Drajat Wibowo, di Jakarta, Selasa (2/12).

Menurut Drajat, ada dua langkah yang bisa dilakukan Pemerintah saat ini. Pertama, dari sisi anggaran, Pemerintah bisa segera mengajukan Perubahan APBN 2009 agar bisa menggerakkan industri padat karya, seperti pertanian dan perkebunan. “Sekarang ini pascapanen belum ditangani dengan baik. Padahal, ini peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah,” ujarnya.

Kedua, dari sektor peraturan, Pemerintah bisa mengeluarkan peraturan yang bisa meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Langkah ini juga perlu dilanjutkan dengan tindakan korektif untuk menekan impor sehingga neraca pembayaran Indonesia menjadi lebih baik.

Misalnya, pengadaan barang bagi Pemerintah dan swasta sebaiknya didorong untuk memperbanyak komponen dalam negerinya. Industri otomotif yang cukup bergairah bisa didukung dengan penggunaan komponen dalam negeri. “Bayangkan, saat ini sekitar 60 persen komponen otomotif itu impor. Padahal, banyak komponen yang bisa diusahakan dalam industri skala rumahan di Indonesia, seperti di Ceper dan Tegal,” ujarnya.

http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/02/09352870/pemerintah.harus.gerakkan.sektor.riil.agar.phk.terkendali

 


Sebanyak 3 Juta Buruh Di-PHK Hingga 2009

/Artikel Terkait:

Selasa, 2 Desember 2008 | 18:06 WIB

JAKARTA, SELASA – Akibat krisis global di Amerika Serikat yang turut mempengaruhi perindustrian nasional, yang berujung PHK terhadap buruh Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mendorong pemerintah memastikan jaminan hak-hak dasar buruh. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem jaminan sosial yang mudah diakses.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, hingga pertengahan tahun 2009, jumlah buruh yang di-PHK dapat mencapai 3 juta orang. Buruh yang di-PHK mayoritas berasal dari sektor manufaktur dan perdagangan, yang paling terkena dampak resesi.

Ketua Badan Pengurus YLBHI Patra Zein mengatakan, salah satu cara menjamin hak-hak buruh adalah dengan memaksimalkan dana Dewan Jaminan Sosial Nasional, yang baru saja dibentuk oleh Menko Kesra Aburizal Bakrie pada bulan Oktober 2008 untuk memberikan jaminan kesehatan, pensiun, dan kematian bagi rakyat miskin. Jumlah dana dari dewan yang digawangi oleh Sekretaris Jenderal Departemen Sosial Syafii Ahmad ini mencapai Rp 22 triliun.

“Kami meminta agar pemerintah dapat menggunakan alokasi dana ini secara transparan. Sejauh ini, keberadaan Dewan Jaminan Sosial Nasional belum banyak diketahui oleh buruh dan masyarakat umum,” ujar Patra saat jumpa pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Selasa (2/12).

Hal senada diungkapkan oleh Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik YLBHI Agustinus Edy Kristianto. Menurutnya, penempatan dana jaminan sosial di pasar uang dan modal belum sepenuhnya terpantau, sehingga sangat rentan untuk disalahgunakan. Patra menambahkan, selama ini pemerintah cenderung berpihak kepada pemilik modal, dan menelantarkan buruh.

Dia mencontohkan, begitu kelompok usaha Bakrie ambruk, pemerintah langsung mengalokasikan dana rekapitalisasi pasar saham kelompok tersebut sebesar Rp 262,73 triliun. Sementara itu, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri, pemerintah telah memerosotkan upah buruh. Melalui SKB tersebut, para buruh dihadapkan dua pilihan, yakni menerima kenaikan upah di bawah laju inflasi, atau di-PHK.

PHK Ciptakan Kerusakan Sosial

Jika pemerintah tidak cermat dalam menangani para buruh yang terkena PHK, Agustinus khawatir akan terjadi kerusakan sosial gesekan-gesekan sosial di masyarakat. “Tingkat kriminalitas dan jumlah anak-anak tidak mampu yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan dasar akan melonjak,” ujarnya.

HIN

http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/02/18062289/sebanyak.3.juta.buruh.di-phk.hingga.2009

 

 

Iklan