Balada Orang Pedalaman

Data Tahun 2003

Sumber Daya Alam

” Masalah Hutan, Masyarakat Lokal dan Hapuskan Hutang”

Teguh Iman Prasetya

Balada orang-orang pedalaman di hutan, di gunung dan di pesisir, mereka yang datang dari kota, tega bodohi mereka, lihat tatapan mata yang kosong tak mengerti apa yang terjadi, balada orang­-orang pedalaman yang menari dan menyanyi dihalau bising, deru ribuan gergaji…. dst.

Balada Orang Pedalaman – Iwan Fals

Syair lagu “Balada Orang Pedalaman” itu penulis kutip dari karya Iwan Fals masih relevan dengan kondisi saat ini, juga merupakan refleksi masyarakat pedalaman yang ada di pinggir hutan menghadapi    pembangunan. Kekalahan komunitas masyarakat lokal di kemudian hari menjadi sumber konflik yang terjadi akibat kekerasan struktural dan sistem kekuasaan yang begitu sangat dominan oleh patron klien di masa orde baru hingga saat ini.

Kekerasan struktural yang dimaksud yaitu melalui alat dan sistem kekuasaan yang membuat mereka tidak memperoleh kesempatan untuk maju dan hasil alamnya dieksploitasi untuk kepentingan atas nama pembangunan, baik oleh institusi, pemerintah, aparat keamanan, maupun penguasa, dan pengusaha yang memiliki Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang ada pada struktur kekuasaan yang tidak memberi peluang masyarakat lokal/adat.

Komunitas masyarakat lokal/adat adalah masyarakat pribumi yang seringkali-termarginalkan dan terlupakan dari setiap derap pembangunan sejak masa orde baru hingga saat ini. Perbandingan dari negara lainnya seperti Suku Aborign di Australia Indian di Amerika membuktikan bahwa mereka telah dilupakan dan ditindas oleh para imigran.Studi komparativ dari latar belakang sejarah para imigran dan suku Indian di benua Amerika juga masyarakat terasing/lokal lainnya seperti suku Aborigin di Australia dan Suku Indian di benua Amerika dapat menjadi cermin untuk Indonesia dalam menangani konflik komunal antar suku dan hak ulayat atas tanah dan hutan mereka.

_________________________________________________________________________________________________

1kekalahan Suku Indian dari pasukan Amerika setelah perang besar yang terjadi diantara kedua belah pihak, dan dipaksa memasuki kehidupan baru dikamp-kamp lokalisasi rehabilitasi baru yang didirikan pemerintah Amerika waktu itu. Dimulailah babak baru ketidak adilan yang dilakukan para imigran terhadap orang Indian yang menimbulkan rasa frustasi dan kehilangan identitas, adat budaya, tanah dan harapan masa depan.Mereka menjadi para pecandu alkohol dan pengangguran akibat terpaksa bersentuhan dengan budaya barat (cultur shock)

Di Indonesia berbagai masalah dan konflik yang terjadi ditanah air mengenai masalah hutan seperti suku pedalaman Dayak di Kalimantan, Baduy di Banten Selatan, Sumatera, Sulawesi, Papua dsb. merupakan akumulasi dari terpinggirnya masyarkat lokal dalam mengakses sumber daya alam digantikan oleh para pengusaha pembabatan hutan skala menengah dan besar melalui ijin yang diperoleh melalui ijin HPH (Hak Penguasaan Hutan) ratusan dan ribuan bahkan jutaan hektar. Mereka terancam tak punya wilayah operasi ekonomi lagi yang sebetulnya tidaklah sebesar kaum pengusaha dengan ijin HPHnya. Pengelolaan hutan yang dulu dilakukan dengan kearifan budaya lokal (traditional wisdom), kini dilakukan dengan sistem tebang-tanam atau reboisasi yang dilakukan dengan skala besar-­besaran yang sama pula, tetapi dengan waktu yang sangat panjang untuk pemulihan kembali (recovery).

Batas budaya, ekonomi, dan ekologi bagi masyarakat lokal suku-suku pedalaman pinggir hutan ditabrak demi keuntungan menambah devisa negara dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan tingkat resiko yang bukan main besarnya dalam hal eksploitasi pemanfaatan hutan tersebut. Kerusakan hutan akibat pembabatan tersebut di Indonesia berdasarkan sumber Jurnal Comunity Forestry pada tahun 2002, diukur sejak tahun 1985 – 1988 mencapai 1,6 juta ha pertahun, sedang pada tahun 1994 mencapai 19,8 ha.

Dengan demikian kecepatan waktu kerusakan hutan tersebut 9,9 ha pertahun. Pada tahun 1994 laju kerusakan hutan di Indonesia berdasarkan perhitungan linear mencapai 1,6 juta hektar pertahun, maka hutan di Indonesia akan punah pada tahun 2028. Sedangkan berdasarkan formulasi perhitungan eksponensial maka hutan Indonesia akan punah pada tahun 20082.

Sumber data lainnya dari Departemen Kehutanan menyebutkan pada tahun 2001, 56,98 juta hektar hutan di Indonesia telah musnah dan tiap tahun 1,6 juta ha pertahun yang rusak berat, maka dibutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun untuk konservasi dan rehabilitasi hutan tersebut. Untuk itu eksploitasi hutan ditekan seminimal mungkin dan ijin HPH yang dipegang oleh para pengusaha sekitar 325 harus ditinjau ulang serta dicabut kembali oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan konservasi dan rehabilitasi hutan yang sehat.

Sementara itu luas geografis wilayah Kalimantan contohnya Kalimantan  Selatan yang luasnya sekitar 57.785 kilometer persegi hanya berpenduduk sekitar 3,6 juta jiwa.Kalimantan Timur luasnya 211.440 kilometer persegi atau satu setengah kali luas Pulau Jawa, penduduknya hanya sekitar 2,7 juta jiwa dan tersebar di 13 kabupaten serta kota. Dengan demikian terjadi ketidak seimbangan antara yang sedikit dengan luas area wilayah yang sebagian besar adalah aspek kehutanan dan sungai. Bandingkan dengan Pulau Jawa yang penduduknya sangat padat dan luas area tanah yang ditempati mengalami penyempitan dan  misalnya antara daerah kota dan desa, pertanian dan industri, tradisonal dan modern.

Upaya pihak keamanan  sekarang adalah mengatasi penebangan liar dan perdagangan kayu liar diwilayah Kota Waringin Timur yang seringkali terjadi3 dan upaya  yang di lakukan kini yaitu untuk menurunkan tingkat pembalakan liar tersebut. Kota Waringin Timur pernah geger dengan kasus kerusuhan sosial dan memiliki tingkat kerusakan hutan yang cukup parah.

Lahan cagar alam khususnya hutan pada masa purba dan penataan jaman kolonial di Jawa yang masih tertinggal yaitu, Taman Raya Bogor, Taman Cagar Alam Ujung Kulon, Taman Cagar Alam Sancang, dsb. Sedangkan hutan banyak yang hilang musnah akibat laju pembangunan yang berorientasi industrialis sehingga pertambahan penduduk yang meningkat drastis pada dasawarsa terakhir saat ini dan strategi penataan hutan yang gagal diterapkan pada masa pemerintahan orde baru, telah menimbulkan dampak yang berbahaya bagi musnahnya ekologi lingkungan hidup dan multiplier efek dari hancurnya ekosistem lingkungan

__________________________________________________________________________________________________

2Dari tulisan dan hasil pertemuan Konsolidasi Simpul Masyarakat Pinggir Hutan pada tanggal 5-6 februari Bogor, “Saatnya Hutan Di Retribusikan Kepada Rakyat “, Jurnal Kikis Vol.1/01/Maret 2003, hal.3

tersebut, khususnya bagi penduduk padat seperti Pulau Jawa dan terlebih dengan kosentrasi penduduk sangat padat seperti Jakarta yang rawan banjir akibat tak adanya bumper air, salah satunya dari kawasan hutan lindung yang mulai musnah digantikan menjadi wilayah pemukiman dan vila-vila mewah yang terletak diwilayah Puncak Bogor.

Sedangkan kawasan hutan lindung yang dilarang digunakan untuk pertambangan sebagaimana diatur UU No.41/1999 tentang kawasan tersebut memiliki maksud untuk melindungi dari dampak berbahaya dari kekeringan, tanah longsor dan banjir. Perubahan untuk menjadi kawasan hutan produksi terbatas harus melalui persetujuan DPR dan aspirasi masyarakat sekitarnya. Kasus 15 perusahaan – pertambangan yang diijinkan beroperasi di kawasan hutan lindung jelas bertentangan dengan UU No. 41/1999 tersebut, bahkan mengalirnya surat kartu pos penolakan terhadap pertambangan tersebut sebagaimana diungkap oleh Jaringan Advokasi Tambang, Walhi dan Sony Keraf mantan Menteri KLH membuktikan bahwa masyarakat memilih tidak ada tawar menawar tentang UU. No. 41/1999 tersebut. Kasus demikian merupakan pelajaran penting bahwa kawasan hutan lindung adalah pertahanan untuk menjaga wilayah dari serangan banjir dan longsor yang mestinya pemerintah tanggap untuk tidak memberi peluang kegiatan ekonomi tersebut.

Sedangkan rusaknya kawasan hutan didaerah luar Jawa seperti Kalimantan dan Sumatera , Sulawesi dsb. umumnya lebih disebabkan oleh ijin HPH yang diberikan kepada pengusaha kaliber kakap melewati ambang batas yang ditentukan dengan mengeksploitasi hutan, bahkan melakukan praktek pencurian dan penebangan kayu liar /illegal logging, akhirnya pemulihan dan rehabilitasi kawasan hutan membutuhkan waktu yang tidak sedikit yaitu 20 tahun, seperti diuraikan sebelumnya diatas.

_________________________________________________________________________________________________

3Lihat Media Indonesia Rabu Tanggal 31 Desember 2003, pernyataan Kapolda Kalteng Brigjend Po1.Drs. H. Ramli Darwis pada acara serah terima jabatan Kapolda Kotim Di Sampit.

4Lihat Media Indonesia, Rabu 25 Juni 2003

Penghapusan Hutang dan Pemulihan Hutan Kembali

Pemerintah pada masa lalu pernah ditawari oleh CGI (Consultative Government of Indonesia) dan World Bank untuk melakukan konservasi hutan dan imbalannya adalah pengurangan hutang, tetapi sayangnya tidak disambut baik bahkan pembabatan hutan masih berlangsung. Pertimbangan lebih didasari oleh kepentingan global yakni sebagai paru-paru dunia dan mengurangi terbukanya lapisan ozon di muka bumi. Tawaran dari lembaga bantuan asing ini juga pernah berhasil diterapkan negara Philipina dan Brasil untuk melakukan konservasi hutan dengan kompensasi pengurangan dan penghapusan hutang. Brasil yang dirundung malang akibat krisis ekonomi dan hutang yang sangat besar telah mengadakan bargaining position dengan para negara-negara maju dengan konservasi hutan amazon yang terancam rusak berat dan membuka lapisan ozon bumi.

CGI hingga saat ini memberikan syarat pinjaman dengan pemeliharaan hutan taman nasional yaitu Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Bengkulu- Lampung Selatan-Sumatera Selatan), dan Taman Nasional Lorelindu (Sulawesi Tengah), hanya 3 (tiga) wilayah konservasi hutan karena kendala yang disebabkan oleh faktor modal yang cukup besar untuk mengadakan  konservasi hutan.5

Skema pengurangan hutang lainnya yang ditawarkan yaitu program pengawasan hutan yaitu adanya institusi pengelola yang permanen, program untuk meningkatkan manajemen pengelolaan, program untuk mengembangkan kehidupan masyarakat disekitar kawasan tersebut.6 Penyelesaian dengan pengurangan hutang tersebut akhirnya menghilang, malah yang terjadi yaitu perusakan hutan kembali.

Kaitan pengurangan atau penghapusan hutang oleh Bank Dunia dengan konservasi hutan sebagai contoh dari negara lain seperti Philipina dan Brasil tentu bukan merupakan sesuatu yang tidak mungkin kita harapkan lebih jauh, yaitu mendapat keuntungan ganda kelestarian hutan dan mengurangi beban hutang Indonesia yang sangat besar 1250 Trilyun rupiah lebih demi generasi berikutnya.

________________________________________________________________________________________

5Berita Harian Kompas, Sabtu 19 Januari 2002

6Ibid

Sayangnya pihak CGI hingga saat ini tidak jelas untuk membicarakan masalah penyelesaian hutang, bahkan pertemuan baru lalu lebih cenderung memfokuskan pada pinjaman baru. INFID Lembaga Swadaya Masyarakat yang gigih mempersoalkan penyelesaian hutang dan menghendaki penghapusan hutang tidak mendapat jawaban yang tegas dari CGI. Pemerintah Indonesia juga terkesan tidak serius membicarakan masalah tersebut, padahal contoh dari negara tersebut di atas sudah jelas dan layak untuk mendapat penghapusan hutang.

Hak Ulayat dan Marginalisasi Komunitas Lokal

Korelasi hubungan kawasan hutan dengan masyarakat di sekitar tersebut yang biasa disebut masyarakat pedalaman ataupun pinggir hutan, jelas memiliki hubungan batin yang erat baik secara ekonomi maupun kultural budaya melalui hak ulayat atas hutan dengan pemanfaatan dan pengelolaan menurut cara tradisi mereka sendiri.

Umumnya komunitas mereka tidaklah besar dan skala kegiatan ekonomi dalam hal pemanfaatan hutan tidaklah sebesar para pemegang HPH. Dan yang menariknya dalam hal pengelolaan hutan kearifan budaya lokal yang mereka miliki, telah ikut menumbuhkan kelestarian kawasan hutan untuk tetap terjaga ekosistimnya secara turun temurun, masyarakat lokal sebagai contoh ini yaitu masyarakat Baduy di Banten Selatan dan suku terasing lainnya.

Masyarakat Baduy yang terbagi dua yaitu Baduy dalam dan Baduy luar, khususnya Baduy dalam memiliki mata pencaharian ekonomi yaitu berladang dan produk budaya mereka sendiri seperti tas koja, tas yang terbuat dari rajutan benang serat alam, serta hasil – hasil alami yang diperoleh dari kawasan hutan seperti madu, kayu, buah-buahan, dsb. juga hasil berburu hewan hutan.

Kini di masa reformasi Suku Baduy kehidupannya mulai merasa terancam dengan kegiatan pembangunan yang ikut merambah ke sektor kawasan hutan lindung mereka. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan pemerintah, padahal berdasarkan konsep lingkungan hidup dengan Undang – Undang No.23/1997 pasal 1 ayat 4 mengenai ekosistem sebagai tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, serta produktivitas lingkungan hidup. Dan pada tataran praktis komponen interaktif lingkungan hidup tersebut didistribusikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu 1) lingkungan hidup alami, 2) lingkungan hidup sosial, 3) lingkungan hidup binaan.7

Ketidakjelasan ini disebabkan oleh batas-batas area tersebut di atas tidak dijelaskan dalam peraturan pemerintah daerah setempat, sehingga untuk itu diperlukan kebijakan tata ruang mengenai jaminan perlindungan ekosistim dan hak ulayat mereka diwaktu mendatang dengan standar baku mutu lingkungan hidup hayati yang jelas, serta baku mutu sosial melalui pengukuran lingkungan berdasarkan metode informal yakni intuisi, pengalaman serta expertisme dari pakar sosial.

Di tengah era otonomi daerah saat ini umumnya Pemerintah Daerah terlalu sangat antusias melakukan percepatan pembangunan dan pemasukan lewat PAD/Pendapatan Asli  Daerah tanpa pertimbangan jangka panjang, maka tak heran kehidupan masyarakat Baduy jelas akan sangat terganggu. Bahkan beberapa waktu pernah melakukan aksi unjuk rasa’ menghadap Gubernur Banten dengan aduan merasa terancam dengan diserobotnya lahan hutan mereka oleh para pengusaha.

Contoh kasus lainnya yaitu yang sudah berjalan dan berproses bertahun­-tahun sejak jaman orde baru mengalami perubahan sosial secara cepat yang selama ini di alami Suku Dayak di Kalimantan. Ikatan batin dan ekonomi yang sangat kuat berabad-abad dengan hutan dan tanah perlahan tapi pasti mulai putus dan meregang, digantikan sektor usaha lainnya karena keterpaksaan yang harus mereka jalani.

Lepasnya ikatan tradisi hidup dari hasil hutan dan hak ulayat tentang tanah dan hutan dikawasan tersebut, pendidikan yang rendah, kekalahan sektor strategis ekonomi dan kekuasaan telah membuat Suku Dayak mengalami marginalisasi ditanah airnya sendiri. Akhirnya yang terjadi adalah kekerasan yang timbul sebagai akibat proses marginalisasi yang terjadi  mengendap bertahun-tahun. Alam bawah sadar yang menurut Teori Freud mencari pelepasan dan katalisator untuk mencari jawabannya sendiri. Dan korbannya adalah orang Madura yang telah menguasai sektor ekonomi di lapisan informal. Padahal proses pemiskinan yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh adanya masalah ekonomi dengan orang Madura, tetapi juga faktor-faktor lain yang disebabkan oleh kekerasan struktural dan tertutupnya akses ekonomi serta sosial di masa silam, yang mereka sendiri tidak mengerti untuk mencari jalan dari kekalahan tersebut. Kasus Suku Dayak ini sangat mirip dengan Suku Indian di Amerika pada abad silam yang frustasi dan fatalis akibat proses marginalisasi tersebut.

_________________________________________________________________________________________________

7 Retno Soetaryono, dari makalah “Dimensi Operasional Konsep Lingkungan Hidup Sosial Dalam Kisi-Kisi Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Program Pasca Sarjana UI Jakarta.

8 Unjuk rasa terhadap penguasa dalam adat tradisi Baduy sangat langka terjadi, karena umumnya watak orang Badui sangat polos dan seringkali bersikap pasrah, dengan kalimat bahasa sederhana teu wasa ‘ yang artinya tidak mampu/ berkuasa. Berita aksi unjuk rasa ini berdasarkan pengamatan langsung penulis pada tahun 2002.

Sengketa tanah dan hak ulayat atas hutan dari suku-suku pedalaman dan masyarakat yang mendiami areal tersebut di Indonesia, hingga saat ini masih mengalami jalan buntu, padahal peran mereka seharusnya diperhitungkan sebagai bagian integral dari lingkungan hidup itu sendiri yang turut ikut menjaga kelestarian alam serta memanfaatkan hasil hutan yang umumnya tidak seberapa besar dibanding pemegang ijin HPH.

Peraturan yang berlaku saat ini mengenai kawasan hutan dan tanah ulayat masyarakat masih dominan dari Undang-Undang No.5 Tahun 1967 yang menjamin hak tunggal negara untuk menguasai hutan. Dan yang terjadi kemudian adalah hak penguasaan hutan oleh negara yang diberikan hak konsesi tersebut 20 tahun kepada kartel kroni pengusaha. Maka dimulailah babak episode perusakan dan penggundulan hutan, perampasan hak tanah adat serta korupsi yang merajalela oleh rejim orde baru Soeharto, kemudian  dilanjutkan hingga saat ini.

Selain itu menurut UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok­Pokok Agraria (LN Tahun 1960 No. 104). Didalam point b disebutkan bahwa hukum agraria yang mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat. Hal ini terkadang menimbulkan ambivalensi dan seringkali menimbulkan konflik masyarakat dengan negara. Bagian VII : hak membuka tanah dan memungut hasil hutan pada pasal 46 ( 1 ) hak membuka tanah dan memungut hasil hutan secara syah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu. (2) dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara syah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Dengan peraturan UU. No. 5 Tahun 1960 telah secara syah menyebutkan bahwa masyarakat lokal setempat berhak atas pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan tersebut. Akan tetapi kekuatan hukum yang digunakan pemerintah yaitu UU No. 5 Tahun 1967 dengan memberi peluang bagi hak konsesi hutan dengan wilayah yang luas dan waktu yang panjang, sehingga menabrak masyarakat adat pedalaman dan sekitarnya, juga menimbulkan dampak berbahaya kerusakan hutan yang parah.

___________________________________________________________________________________

9 Eia/Telapak Indonesia “Penebangan Liar Di Kawasan Perlindungan Di Indonesia,” Jurnal Final Cut ha1.7

Peraturan perundangan yang dapat merespon pemanfaatan sumber daya alam yang baik hingga saat ini masih terus diupayakan oleh berbagai kalangan masyarakat, bahkan gerakan radikal juga mulai tumbuh menuntut pembubaran Perhutani apabila pembabatan hutan masih berlangsung, serta maraknya praktek KKN yang selama ini seringkali terjadi.

Sumber daya alam yang terdiri dari hutan, mineral, dan  pertambangan pemerintah sudah saatnya harus lebih mempertimbangkan aspek nasional dan jangka panjang bagi generasi berikutnya. Kawasan hutan dengan respon terhadap masyarakat hak ulayat setempat dengan tradisi kearifan tradisionalnya (traditional wisdom) dan jaminan penghapusan hutang perlu terus diperjuangkan.

Konservasi hutan secara luas di Indonesia masih seperti dalam mimpi, hingga saat ini perambahan dan penggundulan hutan masih berlangsung terutama kawasan hutan lebat di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua. Sedangkan kawasan hutan lindung dan khususnya daerah resapan air sebagai pencegah dampak banjir dan longsor di kota-kota besar di Indonesia hendaknya harus mulai dibenahi serta memerlukan strategi penanganan khusus untuk keselamatan masyarakat kota.

Perhatian Punahnya Kekayaan Hayati di Indonesia

Indonesia sejak dulu dikenal sebagai daerah yang subur dan kaya akan keanekaragaman hayati, terutama dikawasan hutan di Kalimantan (Borneo) hingga terkenal disebut-sebut sebagai untaian indah jambrud khatulistiwa di Asia Tenggara yang membentang dari ujung Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua, bila dilihat dari kejauhan angkasa.

Tetapi dengan adanya penggundulan hutan tersebut maka di mulai episode baru mulai punahnya berbagai jenis satwa (fauna) dan tanaman (flora) di Indonesia. Jenis orang hutan kera besar dan satwa lainnya di Taman Nasional Tanjung Puting Kalimantan Tengah kini terancam habitatnya karena perkebunan kelapa sawit yang merambah kawasan tersebut, sungai yang teracuni merkuri yang digunakan untuk penambangan emas, dan rusak oleh kebakaran, serta penggundulan hutan.

Penebangan hutan menyebar seperti wabah epidemik dari arah selatan dan timur serta sepanjang Sungai Sekonyer, dimana stasiun dan kamp penelitian, juga pondok wisata berada. Menurut Kepala Taman Nasional Suherti Redy kawasan Tanjung Puting akan punah dalam tempo dekat 5 tahun lagi, apabila iklim korup terus berlangsung dan para boss kayu terus menebangi hutan dalam skala besar’° Kondisi ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat pecinta lingkungan dunia. Perhatian terbesar mereka kini terpusat bagaimana upaya untuk menyelamatkan spesies satwa dan tanaman langka yang ada di Indonesia.

Negara Indonesia yang kaya dengan kawasan hutan dan membentang dari wilayah Asia dan MelanesiaAustralia memiliki spesies yang jauh lebih banyak dikawasan Asia, serta masuk urutan nomor kedua di dunia setelah Afrika. Data yang terekam mengenai spesies tersebut yaitu 17% dari spesies burung diseluruh dunia, 16% reptilia, 12% mamalia, dan 10% tanaman dari populasi dunia. Kondisi tersebut mengalami ancaman hebat punahnya jenis satwa yaitu 128 spesies mammalia dan 104 spesies jenis burung. Jenis satwa lainnya seperti Harimau Sumatera, Macan Daun, Badak, Beruang Madu, Orang Utan, dan Bekantan kini juga mulai terancam punah. Sedangkan jenis primata terdiri dari 29 dan 20 diantaranya telah kehilangan separuh dari habitat asli mereka sejak 10 tahun yang lalu. Perlindungan terhadap jenis satwa ini diupayakan sejak dulu melalui konservasi hutan di 37 Taman Nasional dengan potensi luas hutan 19 juta hektar 10 %atau 13 % dari jumlah luas hutan yang ada  tersebar di pelosok tanah air.’ Potensi yang seharusnya tidak boleh dilanggar oleh para pelaku ekonomi untuk mengeruk keuntungan karena prosentasenya yang sangat kecil dibanding kawasan hutan lainnya.

Daerah kawasan hutan di Taman Nasional konservasi kini terancam rusak berat dengan semakin merajalelanya para penebang kayu yang dimotori para boss kayu dan kroninya. Pencurian kayu atau illegal logging di Indonesia semakin merajalela bukan hanya kawasan yang memang diperuntukan bagi kegiatan konsesi hutan mereka dengan melanggar batas, tetapi juga kawasan hutan lindung dan daerah konservasi hutan.

Upaya perlindungan lainnya dan mendapat sambutan gembira yaitu tambahan perubahan baru status hutan lindung di kawasan Kabupaten Mandailing Natal menjadi kawasan konservasi Taman Nasional Batang Gadisl4. Dengan demikian bertambah satu daerah konservasi hutan menjadi 38 Taman Nasional di Indonesia. Perkembangan yang sangat menggembirakan walaupun masih jauh dari harapan untuk penyelamatan kawasan hutan dari kerusakan dan pencurian, baik kawasan hutan produksi, hutan konservasi maupun hutan lindung.

_________________________________________________________________________________________________

10 Eia/Telapak Indonesia “Penebangan Liar Di Kawasan Perlindungan Di Indonesia,” Jurnal Final Cut hal. 15

11 Eia/Telapak Indonesia “Penebangan Liar Di Kawasan Perlindungan Di Indonesia,” Jurnal Final Cut hal. 5-6

12 Ibid

13 Ibid

14 a Lihat Media Indonesia tanggal 31 Desember 2003

Kesimpulan

Kerusakan hutan lebih disebabkan oleh kerakusan dan nafsu serakah para pemilik HPH (Hak Penguasaan Hutan) dan penebang liar yang umumnya melampaui batas serta wilayah area yang mestinya digarap, sehingga rehabilitasi hutan baik hutan produksi maupun hutan lindung dan daerah kawasan konservasi mengalami pemulihan umumnya dengan waktu lama 20 tahun di Indonesia.

Pengalih fungsiaan kawasan hutan menjadi perkebunan dan pemukiman juga menambah parah kondisi kehutanan di Indonesia. Luas perkebunan yang sangat besar dan semakin mempersempit kawasan hutan semakin sedikit, tanpa relokasi serta batas ekologi yang jelas. Kasus kerusakan hutan lainnya yang disebabkan oleh pertambangan juga merupakan hal yang harus dipikirkan, bagaimana mengenai masa depan serta dampak bahaya yang diperkirakan akan dan sudah terjadi. Kawasan hutan lindung dengan peraturan UU No. 41 Tahun 1999 yang menyebutkan melarang penambangan di kawasan tersebut, sebagai bumper mencegah datangnya hujan, banjir, dan longsor serta kekeringan di Indonesia. Untuk itu pemerintah haruslah konskwen melindungi daerah tersebut dari kegiatan ekonomi pertambangan tersebut.

Kaitan hutan dan hutang yang kini menjadi beban negara memiliki korelasi untuk menjadi asset masa depan bangsa ini, simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan untuk dipertukarkan dengan penghapusan hutang Indonesia dengan jaminan rehabilitasi kembali kawasan hutan sebagai paru-paru dunia melapis ozon dan mencegah perubahan iklim berbahaya (Global Warming and Climate Change), kasus-kasus di berbagai negara membuktikan hal tersebut.

Masyarakat lokal sebagai pemanfaat, pengguna, dan pemeliharaan sumber daya hutan lebih terkesan dimarginalkan, bahkan seringkali dimanfaatkan dan diikut sertakan dalam penebangan liar (illegal logging), karena situasi yang memungkinkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Umumnya mereka lakukan pada skala kecil dan menengah, sedangkan penebangan liar pada skala besar para raja-raja kayu tersebut lebih sebagai picu / triger dalang yang didekingi banyak pihak. Masyarakat lokal pada situasi tertentu mereka lebih memiliki kesadaran tinggi untuk melindungi hutan, karena dampak berbahaya yang disebabkan penebangan liar pada skala besar tersebut, yaitu banjir, longsor, dan kebakaran, juga kekeringan yang akan dan sering merembes kewilayah desa mereka.

Keanekaragaman hayati di Indonesia terancam punah, akibat habitat alam yang kian tergerus oleh pembabatan hutan para penebang liar. Hal ini kurangnya penanganan serius dan perlindungan yang disebabkan oleh unsur – unsur KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) yang merajalela baik oleh para raja kayu, polisi, dan petugas kehutanan. Sudah saatnya pemerintah menentukan batas ekologi lingkungan hidup, pengamanan, perlindungan, serta membasmi korupsi kolusi dan nepotisme dijajaran aparat keamanan juga  pejabat pemerintah tersebut.

Rekomendasi

Sebagai penutup dan rekomendasi kepada pemerintah dari pemahaman serta analisa terhadap persoalan kawasan kehutanan Indonesia yaitu :

1.Pemberantasan dan penyelidikan KKN (Korupsi , Kolusi Dan Nepotisme) yang terjadi selama ini ditingkat kepolisian, militer, petugas kehutanan clan pejabat terkait ditingkat Kabupaten, Propinsi dan Pusat Jakarta.

2. Bank Dunia dan Lembaga Donor Internasional, World Bank dan CGI diharapkan memberikan jaminan penghapusan hutang untuk menghentikan perusakan hutan dan mengembalikan kondisi hutan semula serta konservasi alam yang terarah.

3.Diakuinya hak-hak masyarakat adat dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan hutan secara alamiah.

4.Mencabut ijin HPH yang selama ini dicurigai sebagai dalang kerusakan hutan clan melewati ambang batas normal kewajaran. Dan diberikan tindakan tegas clan sangsi hukum yang adil bagi para pelaku pelanggaran hukum illegal logging tersebut.

5.Perlindungan terhadap daerah konservasi alam dan penentuan batas wilayah geografis secara tegas untuk tidak terjadinya kembali perembesan para penebang kayu liar.

6.Pemberlakuan UU No. 41 /1999 lebih konsekwen untuk kawasan hutan lindung dari pertambangan di kawasan tersebut sebagai pertahanan /bumper untuk mencegah datangnya banjir, longsor, dan kekeringan.

7. Dewan Musyawarah Masyarakat Kehutanan perlu segera dibentuk mengantisipasi berbagai persolan yang timbul di level lokal akar rumpur dan level nasional.

8.Pihak Pengusaha Internasional dari negara-negara lain yang tergabung dalam CGI dan lainnya diharapkan untuk tegas tidak membeli kayu hasil curian hasil penebangan liar / illegal logging tersebut

——-Teguh——-

I.Pustaka Acuan

Damanik, Jayadi

2002Pembaharuan dan Agraria dan Hak Asasi Petani, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta

EIA-Environtmental Investigation Agency dan Telapak Indonesia

1999, Penebangan Liar Di Kawasan Perlindungan Di Indonesia, Jurnal The Final Cut

Geertz, Clifford

1980,” Agricultural Involution ,” didalam Sociology of Southeast Asia: Readings on Social Change and Development, eds, Hans-Dieter Evers, Oxford: Oxford University Press

Konsolidasi Simpul Masyarakat Pinggir Hutan di Bogor

2003“Saatnya Hutan Di Retribusikan Kepada Rakyat “, Jurnal Kikis Vol. l/O1/Maret 2003

Murray Li, Tania

2002, Proses Transformasi Daerah Pedalaman Di Indonesia, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo

2001 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jkt. Cetakan ke-31

Seda, Fransicsa

2003Teori-Teori Tentang Sumber Daya Alam, Materi Kuliah Dinamika Masyarakat, Dept. Sosiologi MPS-UI, Tidak Diterbitkan

Tamrin Amal Tomagola

2002“Bencana Sampit”, Jurnal Dinamika Masyarakat Indonesia Vol. l No. l Juli 2002, Jkt. Konrad Adenaur Stiftung

II.Pustaka Media Massa

Harian Media Indonesia Rabu , tanggal 25 Juni 2003.

Harian Media Indonesia, tanggal 31 Desember 2003.

Harian Kompas, Sabtu 19 Januari 2002.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s