PTN Se-Indonesia Serukan Nasionalisasi Energi

PTN Se-Indonesia Serukan Nasionalisasi Energi

Pimpinan Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia menyerukan pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan ekspor energi dan melakukan nasionalisasi energi.

Dalam sambutan ketika diterima Presiden Susilo Bambang Yudho­yo­no di Istana Negara, Jakarta, Kamis (7/8), Dekan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) Khairil Anwar Notodiputro, menyatakan na­sionalisasi energi mendesak dila­ku­kan sebagai perwujudan amanat Pa­sal 33 UUD 1945.

“Untuk itu, kebijakan ekspor un­tuk sumber-sumber energi seyo­gia­nya ditinjau ulang,” katanya.
Ia juga menyerukan agar pro­duksi sumber energi dioptimalkan bagi pe­menuhan kebutuhan dalam ne­geri, ter­utama kebutuhan rakyat In­donesia.

Pimpinan Program Pascasarjana PTN se-Indonesia juga mendorong peng­gunaan energi berbasis lokal me­lalui sumber energi terbarukan be­rupa komoditi pertanian.

Pimpinan Program Pascasarjana PTN se-Indonesia bertemu di Bogor pada 5-7 Agustus 2008. Sebanyak 136 pe­­­­serta terdiri atas dekan dan direk­tur pro­­gram pascasarjana dari 46 PTN meng­­­gelar diskusi dengan tema “Pa­ngan dan Energi untuk Ke­daulatan Bangsa.”

Dalam pertemuan itu dibahas be­berapa pokok masalah, yaitu pa­ngan dan kedaulatan bangsa, ancaman kri­sis energi dan kedaulatan bangsa, de­kon­struksi politik pertanian dan pe­desaan dalam penanggulangan ke­mis­kinan serta peningkatan akses, mu­tu, dan relevansi program pas­casarjana.

Dalam rekomendasinya, pim­pinan program pascasarjana PTN se-Indonesia itu juga memberi bebe­rapa solusi terkait ketahanan pangan, yaitu upaya diversifikasi pangan dan penguatan ekonomi pertanian.

Solusi mereka ajukan untuk me­nang­gulangi kemiskinan wilayah pertanian dan pedesaan, di anta­ra­nya mengubah paradigma pem­ba­ngu­nan berorientasi sumber daya alam serta perluasan akses petani ter­hadap kredit.

Harus Hati-hati

Presiden Yudhoyono menyatakan nasionalisasi energi harus dimaknai secara hati-hati.

Ia mengaku pernah menggelar dis­kusi dengan para menteri terkait ten­tang wacana nasionalisasi energi.

“Kalau saya hari ini dengan gagah be­rani mengeluarkan dekrit untuk mengambil semua aset asing di ne­geri ini, kira-kira apa yang terjadi,” katanya.

Pemerintah akan menghadapi berbagai masalah muncul dari gu­ga­tan investor asing karena kontrak yang tiba-tiba dibatalkan.

“Kalau nasionalisasi dimaknai mengambilalih aset negara lain yang ada sejak era Bung Karno tanpa pro­ses apa pun, akan ada persoalan me­nyangkut kontrak,” katanya.

Nasionalisasi, kata Presiden, ha­rus dimaknai sebagai menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Untuk itu, ia berjanji pemerintah akan meng­upayakan keuntungan maksimal bagi negara dalam setiap kontrak kerja­sa­ma di masa mendatang.

Presiden berjanji menerima reko­men­dasi itu guna dibahas untuk me­njadi bagian dalam kebijakan na­sional.

Pertemuan dihadiri beberapa men­teri Kabinet Indonesia Bersatu, yaitu Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pertanian Anton Apriantono dan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Taufiq Effendy.

ANT | Global | Jakarta

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s