Sidang WTO Gagal

Biarkan Sidang WTO Gagal

Senin, 04-Agustus-2008

 

 

 

 

Sidang WTO (World Trade Organization) di Jeneva, Swiss, dalam rangkaian putaran Doha (Doha Round) gagal mencapai sejumlah kesepakatan penting bagi usaha lanjutan liberalisasi perdagangan internasional.

 

Oleh Djoko Susilo

Delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu tidak berhasil memperjuangkan sejumlah konsesi penting baik bagi Indonesia maupun bagi kelompok negara berkembang yang terkenal dengan nama G-33.

Bagi kelompok penentang liberalisasi dan globalisasi, kegagalan sidang WTO itu merupakan berita yang menggembirakan. Masalahnya, gagasan liberalisasi dan globalisasi yang selama ini dianggap sebagai usaha memajukan perdagangan internasional ternyata punya dampak buruk dan amat negatif bagi perekonomian nasional.

Dalam tataran konsep, ide tersebut tampak cemerlang karena dianggap sebagai usaha meningkatkan perdagangan internasional dengan mengurangi adanya proteksi dan tarif yang selama ini dianggap sebagai biang keladi lancarnya bisnis dan perdagangan global.

Pokok sengketanya ialah pihak negara maju ngotot memberikan subsidi pertanian kepada petaninya yang kelewat tinggi yang tergambar dalam kebijakan domestic support policy. Amerika dan sekutunya mengusulkan nilai subsidi bisa mencapai USD 15 miliar per tahun.

Dengan angka yang kelewat tinggi itu, hampir mustahil produk pertanian negara berkembang bisa masuk pasar di negara maju karena harganya tidak kompetitif.

Sebaliknya, negara-negara maju menolak usul negara berkembang mengenai prinsip SSM (special safeguard mechanism) dan SP (special product). SP merupakan produk khusus yang mendapat perlindungan berbeda, yang terdiri atas empat produk pertanian, yaitu kedelai, beras, gula, dan jagung ditambah daging.

Adapun SSM merupakan perlindungan terhadap produk dalam negerinya yang kebanjiran barang impor. Misalnya saja, petani apel Malang menjerit dan menuntut pemerintah memberikan perlindungan atas banjirnya apel impor, maka pemerintah Indonesia berhak mengenakan kebijakan melindungi produk domestik tersebut.

Patuh WTO

Selama ini Indonesia dikenal sebagai negara yang patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat WTO meski banyak negara lain mengakalinya demi kepentingannya sendiri. Sikap patuh Indonesia itu sama nurutnya dengan berbagai macam kebijakan yang dibuat IMF dan World Bank.

Akibatnya, perekonomian nasional kita didikte kelompok gang WTO, IMF, dan World Bank yang berpusat di Washington DC, sementara keuntungan yang nyata tidak banyak diperoleh. Argumentasi perlunya mendukung perdagangan bebas dan liberalisasi ekonomi tidak banyak dirasakan masyarakat luas. Fakta di lapangan, Indonesia malah lebih banyak dirugikan oleh liberalisasi perdagangan tersebut.

Di bidang pangan, sejak zaman Majapahit, Demak, dan bahkan Mataram, bangsa Indonesia sudah dikenal sebagai produsen dan eksporter beras. Ditemukannya bulir-bulir padi di Candi Prambanan yang berwarna merah putih membuktikan bahwa dari zaman dahulu kala varietas padi Indonesia berkualitas tinggi.

Tidak ada dalam catatan sejarah bahwa bangsa Indonesia pernah menderita kelaparan. Kalau pun ada, mungkin karena terjadi bencana alam yang dahsyat lebih dahulu seperti meletusnya Gunung Merapi, Gunung Tambora, atau Gunung Krakatau.

Namun, anehnya di zaman modern, untuk memenuhi kebutuhan pangan, Indonesia harus impor beras, juga harus impor kedelai dari Thailand dan Amerika Serikat agar rakyatnya tetap bisa makan tahu dan tempe.

Di sektor buah-buahan, kini semakin sulit menemukan buah-buahan produk dalam negeri. Apel Malang sudah lama tersingkir karena kalah dengan apel Washington, apel Fiji Jepang, apel Gala Prancis, dan sebagainya.

Juga anggur Probolinggo tidak akan bisa masuk pasaran menengah atas karena sudah kalah dengan anggur Red Globe dari Australia, Amerika, dan lain-lain. Bahkan, kini warga masyarakat pun lebih suka durian Monthong asal Thailand daripada durian Petruk dari Semarang.

Kegagalan Indonesia dalam masalah perdagangan internasional bukan hanya karena terlalu patuh kepada WTO, IMF, dan World Bank, tetapi kabarnya juru runding delegasi RI yang berinti pejabat dan birokrat Departemen Perdagangan kurang fight dan tidak mempunyai stamina yang tinggi dalam melawan negara maju.

Mestinya, sebagai ketua G-33, Indonesia diikutkan dalam perundingan dengan negara maju seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Nyatanya, peran itu diambil alih India dan China yang lebih banyak membicarakan kepentingan nasionalnya ketimbang mewakili negara-negara berkembang.

Memang, bagi kita, lebih baik perundingan WTO dalam kerangka putaran Doha itu sementara mengalami kegagalan daripada menerima hasil dari suatu sidang yang wakil-wakil Indonesia tidak all out membela kepentingan nasional.

Atau mungkin, para birokrat Departemen Perdagangan beranggapan bahwa lebih baik patuh kepada WTO karena berharap suatu saat akan mendapatkan dampak positifnya. Kalaupun sekarang masih banyak kerugiannya, itu akan dilihat sebagai kondisi temporer. Meski demikian, akibatnya sudah banyak dirasakan petani di Indonesia.
Oleh karena itu, memang sebaiknya WTO gagal jika tidak ada kesepakatan yang membawa manfaat bagi bangsa
Indonesia. Wajib bagi kita mengingatkan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu bahwa di belakang dia yang dipertaruhkan adalah nasib ratusan juta petani dan rakyat Indonesia.(*)

Anggota DPR RI

Sumber : Radar Banten

Iklan

Satu pemikiran pada “Sidang WTO Gagal

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s