Fiskal Di Tengah Krisis

Insentif Pajak untuk Antisipasi Krisis

PAJAK telah menjadi instrumen fiskal yang inheren dalam perekonomian sebuah negara. Tanpa pajak, negara tidak mendapatkan pemasukan. Tanpa pajak, negara tidak akan mampu mengongkosi jalannya pemerintahan.Namun, terkait dengan dampak krisis finansial Amerika Serikat (AS) yang terus merambah ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, ia telah menjadi dilema tersendiri.

Bila pendapatan negara dari pajak tidak didorong secara optimal, akan ada lubang dalam pemasukan pemerintah. Artinya, peluang terjadinya defisit dalam neraca pembayaran akan semakin terbuka.

Namun, di sisi lain, mendorong peningkatan pendapatan pajak pada saat ini dapat menjadi sebuah langkah yang bukan saja tidak realistis, melainkan juga sangat rendah level sensitivitasnya.

Seluruh pelaku ekonomi yang menjadi sasaran pajak saat ini mulai merasakan tekanan luar biasa akibat dampak krisis finansial yang sudah merambah ke sektor riil. Mulai nilai rupiah yang jatuh ke level tidak terbayangkan dalam beberapa tahun terakhir hingga tekanan likuiditas keuangan yang semakin menambah beban perekonomian.
Yang telah berkembang menjadi tren dalam tataran global saat ini adalah pemerintah memberikan pengembalian atau potongan pajak kepada pelaku ekonomi di negara masing-masing. Pemerintah
China, misalnya, memberlakukan kebijakan pengembalian pajak (tax rebate) kepada pengekspor. China bertindak cepat dengan memberikan pengembalian pembayaran pajak kepada 3.486 jenis barang ekspor mulai tahuna ini hingga 2010.
Di AS, Presiden terpilih Barack Obama bersiap memenuhi janji kampanye untuk memberikan potongan pajak kepada 95% pekerja, tetapi menaikkan pajak kepada sisanya, 5% warga kaya.
Karena itu, langkah pemerintah baru-baru ini untuk memberikan insentif kepada 10 sektor industri merupakan sebuah kebijakan yang patut dihargai.
Ada sense of crisis dan ada sensitivitas di sana.

Tetapi, senyatanya, pemerintah dapat melangkah lebih jauh dari itu dengan memberi insentif kepada masyarakat menengah ke bawah. Bukan sekadar dengan pendekatan sektor per sektor seperti yang sudah diumumkan. Sebagian konsep pajak Obama dapat diadopsi. Misalnya, insentif diberikan kepada kaum pekerja, tetapi disinsentif bagi kaum berpunya tidak perlu diberlakukan karena diganti dengan pengampunan pajak atau tax amnesty. Dengan pengampunan pajak, pemilik dana parkir di luar negeri akan terstimulasi untuk membawa pulang dananya.

Artinya, peluang untuk menarik kembali dana yang telah diparkir di luar negeri pun menjadi terbuka. Ia sekaligus akan merupakan langkah antisipasi untuk membendung berlangsungnya pelarian modal atau capital flight.

Untuk mengantisipasi dampak krisis global yang diprediksi tidak akan berlangsung dalam sesaat itu, pemerintah memang harus bersikap lebih arif dalam menerapkan instrumen pajak. Tetapi, di sisi lain, itu semestinya tidak dimanfaatkan wajib pajak sebagai dalih untuk menghindari atau bahkan melalaikan kewajiban mereka dalam membayar pajak.
Tatkala krisis mencekam di semua sektor, kebijakan pajak tidak boleh menjadi sesuatu yang menakutkan. Wajib pajak harus bangga membayar pajak baik di saat sulit maupun di kala senang. Itulah esensi terdalam dari kewajiban membayar dan kewajiban menagih pajak. Ini berarti pemerintah harus fleksibel. Di kala perekonomian sulit, pajak dilonggarkan. Di saat perekonomian membaik, pajak digalakkan.

Sumber  Media Indonesia

http://www.mediaindonesia.com





Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s