WARNING PILKADAL/PEMILUKADA !

Warning Pemilihan Kepala Daerah

Saya memberikan warning sementara di blog untuk diwaspadai teman-teman penggiat masyarakat, ataupun yang peduli dengan Pemilihan Kepala Daerah di daerahnya masing-masing, baik Pemilihan Kepala Daerah Bupati/Walikota ataupun Gubernur.  Sejak diselenggarakan Pilkada Langsung telah terjadi sedemikian banyaknya data konflik horisontal yang terbakar di akar rumput dan jerami masyarakat serta vertikal dengan pusat,  hingga sekarang sedang saya akumulasikan jumlahnya atau presentasekan dari media massa, sedangkan parameter dampak kecurangan yang terjadi mengakibatkan korupsi lanjutan sedang saya akumulasikan.  KPU dan MK diharapkan di masa depan  harus berani mendiskualifikasi peserta kandidat yang curang.

Secara singkat masalah yang harus diwaspadai adalah aspek substansi dan mekanisme sistem/teknis Pilkada Langsung.  KPU/D adalah penyelenggara Pilkada dengan Mendagri yang bertanggung jawab terhadap Pemilukada,  sedangkan  MK yang memutuskan jika terjadi perkara atau sengketa pada saat proses, pelaksanaan, dan evaluasi.

Saran dan Rekomendasi

Seleksi Kandidat Bupati/Walikota dan Gubernur

1.Revisi UU Parpol standar maksimal sumbangan pada parpol Rp. 500 jt- Rp.1 m. Ide tersebut belum tentu diterima Parpol, sebab sudah menjadi rahasia umum ketergantungan Parpol terhadap sumbangan calon sangat besar. Berdasarkan undang-undang untuk kategori perusahaan paling maksimal Rp. 7.5 m, sedangkan pada pemilihan kepala daerah tidak diatur oleh regulasi peraturan yang jelas dan liar.  Tak heran banyak di kemudian hari dampak lanjutan terjadinya korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah sangat besar dan dominan.

Saran bersifat mendirikan pemerintahan berbasis Islam  melalui musyawarah besar untuk pertimbangan baik terhadap calon incumbent dan calon lainnya.  Saya ambil dari Republik Islam Iran melalui majelis ulama, ditambah ormas, lsm, akademis, media massa, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya.

Saran lainnya adalah melalui Riset Track Record yang dilakukan media massa, tokoh masyarakat, kampus, lsm, ormas, dan lain sebagainya secara obyektif dan mandiri.

Sosialisasi Media Massa KPU

1. DPT (Data Pemilih Tetap) dan DCT (Data Calon Tetap-parlemen) melalui Media Online. DPT masyarakat harus di update per 3 – 6 bulan dengan  kordinasi data kecamatan/ kota/ kab./ propinsi, serta dinas kependudukan, BPS 1 tahun (Data Susenas).  Lihat pertambahan usia memilih dan migrasi perpindahan penduduk serta angka kematian baik usia lanjut dan mati muda.

2. Sosialisasi hitung akhir per TPS melalui media massa lokal bukan hanya hitung cepat manual oleh KPU/ D  atau quick quont (prosentase), untuk check and balance serta transparansi dan akuntabilitas publik, dengan demikian menutup celah suap di birokrasi KPU, PPK Kecamatan dan PPS/ TPS. Adanya potensi kecurangan terhadap Pilkada dilakukan oleh incumbent sangat besar di wilayah tersebut  sehingga rumor para birokrat / pegawai negeri sipil tak lagi netral mereka menjadi bagian dari tim pemenangan calon incumbent. Biasanya menjelang Pilkada  alokasi APBD  dialihkan dan disalah gunakan dibantu birokrasi SKPD.

3. Sosialisasi dan Transparansi serta Akuntabilitas Publik Keuangan KPU/D

Sosialisasi dan Transparansi serta Akuntabilitas Publik Keuangan KPU/D dilakukan secara terbuka dilakukan di media massa cetak untuk yang bersifat garis besar sedangkan secara detail di media online.

a. Perencanaan sumber keuangan baik berasal dari APBD/APBN

b. Tender terbuka di media massa

c. Pra dan Pelaksanaan

d. Evaluasi Laporan Keuangan

Hukuman Politik Uang Dan Lain Sebagainya

MK diharapkan mendiskualifikasi peserta yang curang dan selesaikan sengketa Pilkada. Jika sistem di atas sudah benar dan memenuhi syarat yg valid, MK harus putuskan pemenang tak perlu lagi ada pilkada ulang untuk menghemat APBD/ APBN.

Penghematan dan Teknologi Tinggi Di Masa Depan

Selain penggabungan pemilukada (kab/kota/gubernur), pemilu, pilpres, teknologi tinggi di masa depan harus dipikirkan.

Perusahaan Kartu HP
Penghematan dan negara tak mengeluarkan uang bisa terjadi bilamana bekerjasama dengan perusahaan seluler kartu HP (hand phone). Pengawasan saksi dilibatkan selama berlangsung pemilihan.

Jaringan Infrastruktur Teknologi
Penghematan lainnya melalui jaringan teknologi area network seperti mesin ATM untuk  membuat KTP, STNK/ SIM, memilih wakil rakyat, kepala daerah, presiden, dan lain sebagainya.

Melindungi Keamanan Jaringan (Password)
Masalah keamanan jaringan adalah password yg dapat dibuka para hacker serta manual oleh tangan ahli di jaringan tersebut.

Sumber :

https://teguhimanprasetya.wordpress.com/2008/06/18/kalkulasi-demokrasi-2/

Catatan

Rekomendasi  Buat Mendagri, KPU Pusat dan MK Pusat

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s