Kesimpulan Semua Fraksi DPR RI Pansus Century

Selasa, 09 Februari 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta – Anggota Panitia Khusus hak Angket Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Hanura Akbar Faisal mengungkapkan dirinya menemukan nama satu perusahaan yang terindikasi melakukan penarikan dana Penyertaan Modal Sementara. Perusahaan ini diyakininya memberikan sumbangan kepada salah satu pasangan calon presiden saat kampanye pemilu 2009.

“Saya menemukan ada perusahaan dengan nama PT. Asuransi Jaya Proteksi yang melakukan penarikan dana selama periode pencairan PMS,”kata dia dalam rapat konsultasi Pansus dengan BPK, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Selasa (9/2).

Perusahaan ini, kata dia, pada bulan Juni memberikan sumbangan kepada salah satu pasangan calon presiden dengan dua kali transaksi sebesar 600 juta dan 850 juta pada tanggal 25 juni 2009.

Menurut Akbar, perusahaan asuransi ini ada dalam daftar nama-nama penyumbang di laporan dana kampanye pasangan SBY-Boediono di nomor urut 99 dan 100.  (Munawaroh)

Baca berita Media : Laporan Simpulan Temuan Semua Fraksi

Fraksi-Fraksi Simpulkan Kasus Century Langgar Hukum

Selasa, 09 Februari 2010

JAKARTA–MI: Kasus Bank Century secara resmi dinyatakan melanggar hukum. Itu berdasarkan pemandangan awal sebagian besar fraksi-fraksi dalam rapat Pansus Angket DPR RI tentang Pengusutan Kasus Bank Century di gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (8/2).

Seluruh fraksi berpendapat telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam pemberian izin merger Bank Century yang merupakan gabungan dari Bank CIC, Bank Danpac, dan Bak Pikko. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Pansus Mahfudz Siddiq, seluruh fraksi menilai BI lalai dalam melakukan pengawasan sehingga terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan Bank CIC dan Bank Century.

Perbedaan pemandangan hanya terjadi pada keputusan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS). Dalam keputusan FPJP, tujuh fraksi yakni Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Hanura melanggar hukum. Sebaliknya, hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKB menolak bahwa FPJP dan PMS melanggar hukum.

 Fraksi Fraksi Simpulkan Kasus Century Langgar Hukum

MI/HIMANDA AMRULLAH

Fraksi-fraksi juga menyatakan bahwa kasus Bank Century kuat indikasinya telah terjadi tindak pidana korupsi, kejahatan perbankan, dan pencucian uang. Pemandangan itu disampaikan Fraksi PG, FPDIP, FPKS, FPAN, FGerindra, dan FHanura. Namun indikasi kejahatan tersebut ditolak tiga fraksi yaitu FDemokrat, FPPP, dan FPKB.Dalam kasus banyaknya pelanggaran yang terjadi pada Bank Century, seluruh fraksi setuju, bahwa yang paling bertanggung jawab adalah pejabat BI yang lalai melakukan pengawasan. Namun terkait dengan FPJP dan PMS, hanya enam fraksi yaitu Fraksi PG, FPDIP, FPKS, FPAN, FGerindra, dan FHanura yang menyatakan pejabat Bank Indonesia dan Komita Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang paling bertanggung jawab.

Pemaparan pandangan awal dari Fraksi Partai Demokrat, dibacakan oleh Achsanul Qosasi. Dalam pandangannya, bahwa kasus Century adalah rentetan kasus dari krisis global yang merambah ke Indonesia. Krisis itu telah menyebabkan dampak yang tak bisa dianggap serius, dan mengancam sistem keuangan dan perekonomian Indonesia.  “Tanda-tandanya nampak saat nilai tukar kurs rupiah terhadap dolar melemah, yang awalnya, 9500 menjadi 12.100 pada bulan November 2008. Selain memang membuat kesulitan likuiditas dari pelaku perbankan,” katanya.

Namun diakuinya proses akuisisi tiga bank yakni Bank Pikko, CIC dan Danpac mengandung banyak masalah. Namun BI sebagai otoritas moneter masih terus membiarkan proses merger itu. Seperti kelayakan Chinkara Capital sebagai pihak pengakuisi yang tak dilakukan uji kelayakan dengan baik. Persyaratan banyak yang tidak dipenuhi. Rekomendasi dari instansi yang berwenang tidak jelas beri informasi tentang performa Chinkara. Walau BI melihat ada indikasi melawan hukum, tapi tetap melanjutkan proses merger. Chinkara tidak lulus dalam fit and proper test. Ada kemudahan yang seharusnya tidak harus terjadi,ungkapnya.

Terkait kebijakan FPJP, kata dia, sudah sesuai dengan perundang-undangan. Penanganan penyelamatan Bank Century harus dipahami sebagai bank gagak yang punya dampak sistemik. Selain itu, kebijakan Penyertaan Modal Sementara yang dilakukan LPS, tidak ditemukan unsur yang melawan hukum. “Dan sesuai sudah sesuai dengan UU LPS. Serta belum terbukti ada kerugian negara,” ujarnya.

Paparan pendapat awal dari Fraksi Partai Golkar, dibacakan oleh Agun Gunanjar Sudarsa. Agun menegaskan, mengenai perbedaan tajam terkait dana yang dikeluarkan LPS itu merupakan uang negara. Karena itu polemik harus dihentikan. “Karena aturan secara tegas bahwa uang LPS adalah kekayaan Negara yang dipisahkan sesuai dengan UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” katanya.

Mengenai Perppu JPSK, Agun juga menegaskan bahwa sudah tak berlaku lagi, sebab sudah ditolak parlemen. Maka kasus Century harus dituntaskan secara gamblang. Sebab jika tidak kredibilitas pemerintah akan jatuh. “Kalau tak dituntaskan, ini akan menjadi lipatan sejarah yang kelabu. Serta akan menurunkan kredibilitas pemerintah dimata rakyat,” tegas Agun.

Fraksi Golkar, lanjutnya, menemukan 59 bentuk penyimpangan dalam kasus Century. Diantaranya 15 penyimpangan dalam proses sebelum akuisi. Lalu 4 penyimpangan dalam proses akuisisi. Serta 21 penyimpangan pasca merger. “Dan 8 penyimpangan saat pemberian FPJP. Yang lainnya 11 penyimpangan dalam proses bail out dan pemberian PMS,” katanya.

Dari 59 penyimpangan yang ditemukan F-PG, kata dia, kuat sekali indikasinya telah terjadi tindak pidana korupsi, kejahatan perbankan dan pencucian uang. Fraksi Golkar, secara tegas menyatakan, kasus Bank Century merupakan perbuatan berlanjut yang melawan hukum yang dilakukan pemilik bank dan pejabat otoritas moneter dan fiskal yang merugikan keuangan negara dengan modus operandi pemberian FPJP yang diduga kuat melanggar hukum dan merugikan keuangan negara.

Sedangkan Eva K Sundari yang membacakan pendapat awal Fraksi PDIP mencatat telah menemukan indikasi pelanggaran hukum sebanyak 45 penyimpangan dan 25 temuan penyimpangan baru. Artinya PDI-P menemukan 70 penyimpangan.

“Temuan itu dapat diindikasikan, telah terjadi tindak pidana korupsi, money loundring, dan kejahatan perbankan. Maka kami merekomendasikan KPK dan aparat hukum lainnya untuk ditindaklanjutinya,” ujarnya.

Fraksi PKS, dalam pendapat awalnya, yang dibacakan anggota Pansus Andi Rahmat menegaskan bahwa sangat keliru jika ada pihak yang menganggap pengungkapan kasus Century adalah hanya kepentingan jangka pendek. Tidak ada niat, pansus dibentuk untuk memojokan seseorang.

“Karena investigasi bail out juga dilakukan AS. Jadi bukan hanya di Indonesia,” tegasnya.
Dalam pendapat awalnya, FPKS memandang, bahwa kasus Century sejak awal memang cacat hukum. Hal itu disebabkan, karena keteledoran BI yang dengan sengaja membuat kasus itu berlarut-larut. Dari hasil pemeriksaan pansus terhadap berbagai pihak, ditemukan bahwa sebelum proses merger telah terjadi pelanggaran yakni terkait pemberian ijin merger terhadap tiga bank.

“BI diduga sengaja membiarkan berbagai pelanggaran hukum dalam proses merger itu, yaitu seperti kredit fiktif dan lainnya,” kata dia.
Pihaknya merasa heran, ketika proses merger saja bermasalah, tapi BI justru memberikan ijin pada Chinkara Capital melanjutkan akuisisi. Padahal Chinkara sendiri sebagai pihak pengakuisi tak penuhi syarat jika merujuk pada aturan tentang tata cara merger. “BI seharusnya tak mengijinkan akuisi itu. BI dalam proses merger tak mematuhi UU. Tak konsisten menjalankan ketentuan persyaratan. BI telah menutupi masalah,” ujarnya.
Selain itu, BI telah melakukan manipulasi performa terkait CAR. Serta memanipulasi fit and propert test terhadap Chinkara Capital. Selain itu, penentuan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik hanya berdasarkan pertimbangan psikologis, bukan berdasarkan kajian yang mendalam.

“Maka PKS berpendapat, kasus Century bermasalah sejak proses merger. Serta telah terjadi kejahatan perbankan dan pelanggaran melawan hukum. Bail out Century terjadi karena ada keistimewaan dari pejabat dan Dewan Gubernur BI. PKS menemukan 66 tema yang merupakan temuan pelanggaran melawan hukum,” kata Andi.

Fraksi PAN sendiri dalam pembacaan pendapat awalnya, menyimpulkan bahwa kasus Bank Century diduga kuat telah terjadi perbuatan melawan hukum. Selain kuat indikasinya telah terjadi perbuatan tindak pidana korupsi. Pendapat awal F-PAN sendiri dibacakan oleh Asman Abnur.

“FPAN menemukan 60 pelanggaran, di antaranya 15 pelanggaran sebelum merger, 8 pelanggaran saat pemberian FPJP dan 11 pelanggaran saat pemberian PMS,” ungkap Asman.

Kuat diindikasikan, kata dia, telah terjadi tindak pidana korupsi, pencucian uang serta kejahatan perbankan yang potensi akan merugikan keuangan negara. Pelanggaran telah terjadi sejak proses merger. BI sebagai otoritas perbankan, terbukti tak menerapkan asas prudential terkait persyaratan merger tiga bank yang kemudian menjadi Bank Century.

“Padahal hasil pemeriksaan BI menyatakan dalam proses akuisisi telah terjadi praktek tak sehat serta perbuatan melanggar hukum dan Chinkara Capital sendiri disebutkan tak penuhi syarat. Tapi BI membiarkan proses akuisisi itu,” tukasnya.

Sedangkan dalam kesempatan yang sama, Fraksi PPP, dalam pendapat awalnya yang dibacakan Romahurmuzy menyatakan perlu ada kesepakatan dulu tentang dana LPS yang dikucurkan untuk menyelamatkan Bank Century. Dalam pandangan PPP, dana LPS itu adalah uang negara. “Hal ini penting, untuk mengungkap ada tidaknya tindak pidana korupsi,” katanya.

Namun secara garis besar, FPPP menyimpulkan bahwa dalam kasus Bank Century, pihak yang paling bertanggung jawab itu adalah BI. Sebab BI, sejak awal membiarkan pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan pemilik Bank Century serta oknum pejabat dari lembaga terkait. “PPP menemukan 6 indikasi pelanggaran,” ujarnya.

Sedangkan FPKB, dalam pendapat awalnya yang dibacakan oleh Agus Sulistyono menyimpulkan bahwa penyelamatan Bank Century tak ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum. Serta adanya dugaan kerugian negara. (Ken/OL-7)

BERITA TERKAIT

—————————————————————————————————————-

Perppu Mengambang Sumber Ketidakjelasan Hukum

Selasa, 09 Februari 2010

JAKARTA-MI: Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang mengambang atau tidak jelas disetujui atau tidak oleh DPR berpotensi menjadi permainan politik yang melestarikan ketidakjelasan hukum dari Perpu tersebut.

“Saat ini timbul polemik tentang adanya Perppu yang dipersoalkan keabsahan hukumnya karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak nyata-nyata ditolak oleh DPR,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD, di Gedung MK di Jakarta, Senin (8/2).

Ia mencontohkan, Perppu Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang masih belum secara jelas disetujui atau ditolak oleh pihak legislatif padahal perppu tersebut telah ada selama lebih dari satu tahun lamanya.

Sebagaimana diberitakan, Perppu JPSK kerap diperdebatkan keabsahannya karena terkait dengan proses pemberian dana talangan Rp6,7 triliun kepada Bank Century yang kini tengah diusut oleh Pansus Angket DPR.

Mahfud menuturkan, para hakim konstitusi telah berdiskusi bahwa permasalahan perppu yang mengambang perlu diselamatkan agar hukum ditegakkan tanpa adanya peluang terjadinya permainan politik.

Ia juga menegaskan, pihaknya tidak bisa bersifat aktif tetapi akan menerima bila ada pihak-pihak tertentu yang akan mengujimaterikan Perppu JPSK kepada MK.

Ketua MK memaparkan, masalah mendasar dalam kasus perppu yang mengambang adalah bagaimana kedudukan hukum sebuah perppu yang tidak disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata.

“Secara gramatik, jika memperhatikan bunyi Pasal 22 UUD 1945, sebuah perppu yang tidak secara tegas mendapat persetujuan dari DPR mestinya tidak dapat dijadikan Undang-Undang atau tidak dapat diteruskan pemberlakuannya sebagai perppu,” kata Mahfud.

Namun, lanjutnya, secara politis ada fakta yang berkembang sekarang ini bahwa “kesemestian” tersebut masih dipersoalkan, sehingga sebuah perppu yang tidak disetujui oleh DPR (meski tidak ditolak secara nyata) masih terus diberlakukan sampai dipersoalkan keabsahan hukumnya karena dikaitkan dengan satu kasus.

Dalam keadaan demikian, menurut dia, adalah menjadi hal yang wajar demi tegaknya konstitusi jika MK diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap perppu.

Mahfud menegaskan, pandangan tersebut semata-mata didasarkan pada prinsip “tidak boleh satu detik pun ada peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa bisa diluruskan atau diuji melalui pengujian yudisial.” (Ant/OL-7)

———————————————————————————————————————————————————————-

Kasus Bank Century

Penarikan Dana Jauh Lampaui Dana PMS

Selasa, 09 Februari 2010

Penulis : Asep Toha

 Penarikan Dana Jauh Lampaui Dana PMS

Ketua PPATK Yunus Husein/ANTARA

JAKARTA–MI: Pusat Pelaporan dan Analisis Perbankan melaporkan total aliran dana yang ditarik melalui berbagai jalur pascapenyertaan modal sementara LPS mencapai Rp 11,41 triliun. Dana yang ditarik ini jauh lebih besar dibanding dana PMS yang disetor sebesar Rp6,75 triliun. Hal itu diungkap Ketua PPATK Yunus Husein dalam paparan di depan Panitia Khusus Kasus Bank Century di Jakarta, Selasa (9/2). Menurutnya, penarikan dana dari Bank Century melalui semua jalur memang jauh lebih besar dibanding dana bailout. Hal itu disebabkan adanya pengimbang aliran dana keluar yakni aliran dana masuk. Sehingga, total dana keluar selama periode status pengawasan khusus atau special surveilence unit (SSU) mencapai Rp 13,48 triliun.

“Selama periode SSU transaksi RTGS, SKN, Tarik tunai adalah sebesar 13,48T. Besarnya nilai transaksi diindikasikan karena banyaknya dana pihak ketiga dan sumber lainnya yang masuk ke Bank Century pada periode tersebut,” kata Yunus.

Lebih jauh, Yunus menuturkan meski banyak terdapat dana masuk selama bank beroperasi, tapi dana pihak ketiga Bank Century tetap tergerus. Selama dalam status pengawasan khusus, dia mengatakan DPK Bank Century tergerus. Padahal, bank ini juga telah mendapat penyertaan modal sementara sebesar Rp6,75 triliun. Namun tetap saja DPK bank tergerus hingga hampir separuhnya atau 48%.

“Selain itu, terlihat tren meningkatnya transaksi RTGS, SKN (Sistem Kliring Nasional), dan tunai didominasi oleh transaksi RTGS. Pada periode ini telah terjadi penurunan dana pihak ketiga senilai Rp5,38T atau sebesar 48%,” kata Yunus.

Menanggapi data ini, sejumlah anggota pansus mengaku kecewa. Pasalnya, data yang disajikan PPATK tidak bisa menjawab pertanyaan atau teka-teki terkait aliran dana. Apalagi sebelumnya telah ada indikasi bahwa aliran dana terkait dengan deposan kakap dan pihak yang terkait dengan partai politik.

Hal itu diungkap beberapa anggota seperti Gayus Lumbuun dari Fraksi PDIP, dan Syaiful Mudjani dari Fraksi Partai Gerindra. Menurut mereka data PPATK justru membuat semua semakin kabur dan tidak fokus.

Menanggapi hal ini, Yunus mengelak bahwa hal ini disebabkan banyaknya permintaan Pansus. Dia mendesak agar Pansus lebih fokus dalam meminta data misalnya nama terkait transaksi mencurigakan. Sehingga, PPATK bisa lebih fokus dan menjawab setiap pertanyaan Pansus.

Selain itu, dia mengatakan ada beberapa data yang tidak bisa dibuka dalam forum. Data tersebut hanya bisa dibuka di forum tertutup bukan forum Pansus yang diliput banyak media. “Habis permintaan Pansus juga selalu bertambah,” ujarnya. (Toh/OL-03)

————————————————————————————————————————————————————————–

Dana dari Century Mengalir ke 63 Bank

Selasa, 09 Februari 2010

JAKARTA–MI: Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan dana dari Bank Century yang ditalangi oleh LPS sebesar Rp6,7 triliun telah mengalir ke rekening nasabah di 63 bank.

“Bank yang terkait dengan transaksi sebanyak 63 bank,” katanya dalam penjelasan di hadapan Panitia Angket Kasus Bank Century DPR RI di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (9/2).

Pada kesempatan itu, Yunus menjelaskan berbagai perkembangan pengusutan dan analisis transaksi yang dilakukan Bank Century termasuk data yang telah diserahkan PPATK kepada panitia angket.

Yunus menjelaskan, dana yang keluar dari Bank Century dilakukan melalui pola transaksi yang berbeda-beda termasuk ada nasabah yang menarik dana dari Bank Century ke bank lain dengan nama nasabah yang sama.

Namun, lanjutnya ada juga nasabah menarik dananya ke luar Bank Century kemudian memasukan ke bank lain dengan nama yang berbeda. Selain itu, ada nasabah yang menarik dananya kemudian memasukkan dana itu ke suatu lembaga atau perusahaan.

Yunus mengatakan, PPATK juga telah menelusuri nama penerima dana yang namanya sama dengan nama pejabat. Namun PPATK belum menemukan data mengenai kemungkinan adanya pencairan dana di Bank Century dengan menggunakan surat kuasa. “Kemungkinan seperti itu (mencairkan dana menggunakan surat kuasa) ada, tetapi kami belum menemukan karena penelusuran kami menggunakan sistem,” katanya.

PPATK kembali bertemu panitia angket untuk melanjutkan pembahasan mengenai aliran dana dan transaksi serta pengusutan aset Bank Century. Dalam rapat panitia angket yang dipimpin Ketua Panitia Angket Kasus Bank Century DPR Idrus Marham di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (9/2), Yunus Husein mengemukakan, sesuai permintaan panitia angket, pihaknya telah memberikan sejumlah data yang terkait kasus Bank Century.

Data yang diberikan, antara lain, rekapitulasi hasil analisis transaksi terkait Robert Tantular dan Bank Century, rincian pengusutan aset Bank century di luar negeri serta daftar 50 deposan besar Bank century.

Selain itu, PPATK juga telah menyerahkan data mengenai hasil identifikasi penerima dana yang namanya sama dengan nama pejabat negara serta hasil penelusuran aset Bank Century di luar negeri.

Namun Yunus mengingatkan panitia angket agar data-data itu tidak dipublkasikan kepada masyarakat. Data yang diserahkan hanya untuk kepentingan tugas panitia angket menjalankan tugas. “Ini demi kepentingan panitia angket dan kepentingan industri perbankan,” katanya. (Ant/OL-06)

————————————————————————————————————————————————————————-

Kasus Bank Century

Ada Aliran Dana Mencurigakan atas Nama Anggota DPR

Selasa, 09 Februari 2010

Penulis : Mario Aristo

JAKARTA–MI: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan menemukan aliran dana mencurigakan Bank Century yang terkait seorang anggota DPR RI.

“Terdapat indikasi transaksi yang memenuhi kriteria transaksi mencurigakan atas nama salah satu nasabah Bank Century yang juga merupakan tokoh partai politik dan anggota DPR RI,” ujar Kepala PPATK Yunus Husein saat konsultasi dengan Pansus Century, Selasa (9/2).

Menurut Yunus, PPATK tidak bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut untuk saat ini karena belum tuntasnya pemeriksaan yang PPATK lakukan. “Saat ini PPATK tengah melakukan penelitian lebih lanjut atas indikasi transaksi keuangan mencurigakan tersebut,” ungkap Yunus.

Dalam pemaparannya kepada pansus, Yunus juga menyimpulkan secara umum bahwa penerima aliran dana Bank Century adalah nasabah yang memang tercatat sebagai nasabah Bank Century atau pihak lain terkait dengan nasabah tersebut. (Mar/OL-06)

———————————————————————————————————————————————————————

Sumber : Media Indonesia dan Antara

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s