Hari Anti Korupsi

Hari Anti Korupsi Dunia dan Statement BCW

Hari anti korupsi yang jatuh pada tanggal 9 Desember adalah refleksi bagi setiap bangsa didunia bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra oedinary) karena membuat rakyat semakin miskin dan menderita, serta kesejahteraan berkurang. Kelaparan, kemiskinan, pengangguran,  bahkan kematian adalah dampak sistemik yang diakibatkan oleh kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para manusia yang buta agama, nurani dan kemanusiaan terhadap sesama. Mereka adalah penjahat besar dan penghianat dalam sejarah beragama dan kemanusiaan, berbangsa dan bernegara.

Kejahatan korupsi ini pula salah satunya telah menyebabkan Indonesia tak pernah maju dalam pembangunan apapun dari masa orde baru hingga reformasi. Para koruptor kakap dibiarkan bebas menghirup udara merdeka dan tak tahu malu mempertontonkan kejahatannya dengan rasa bangga dan seolah tak berdosa bahkan dengan gaya hidup mewah, hedonis, serta pragmatis juga  seolah mampu membeli negara ini.

Kejahatan korupsi dimasa reformasi telah menemukan bentuknya yang paling ekstrim dan radikal namun tak terlihat tertutup oleh sistem yang super canggih atas nama kebijakan dan dipayungi undang-undang serta peraturan. Empat domain besar yang kini mendapat perhatian kita semua, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif dan keterlibatan serta penetrasi pengusaha yang harus kita semua berikan warning untuk tidak melakukan kejahatan korupsi.

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang sama sekali tidak lagi reformis dalam hal birokrasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan,  lolosnya UU, PP dan lain sebagainya serta di berbagai daerah melalui Perda yang tidak lagi mencerminkan kepentingan rakyat dengan ditenggarai adanya unsur suap/gratifikasi adalah sedikit dari mafia eksekutif dan parlemen ditingkat nasional dan daerah.Pemborosan, korupsi terselubung, dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat adalah masalah diera reformasi.

Begitupula mafia hukum dan peradilan diwilayah yudikatif (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman)  menambah kian kusutnya hukum dinegeri ini. Keadilan tak pernah bersambut bagi rakyat rakyat kecil, sementara itu para koruptor selalu lolos dari jeratan hukum, bahkan seolah mempertontonkan kepada publik  kekuasaan yang mereka miliki mampu membeli aparat hukum.

Hukum yang tak tegas dan masih banyaknya celah dalam sistem kebijakan kita telah membuat rakyat Indonesia marah namun tak mampu berbuat banyak. Revolusikah jalan keluar dari masalah korupsi tersebut ? Benar hanya dengan  revolusi mental budaya dan  revolusi sistem, maka kita semua dapat keluar sebagai jeratan masalah korupsi. Lihatlah China dalam sistem hukum mereka dengan sangat tegas memperlakukan  para penjahat koruptor dengan hukuman mati. Dan banyak lagi yang dapat kita petik dari negara yang sukses berhasil mengurangi wabah dampak korupsi.

Bersambung ………… (Statement BCW)

=================================

Baca Berita Terkait

Demo Antikorupsi Anarkis

MAKASSAR – Peringatan Hari Antikorupsi Internasional yang jatuh pada 9 Desember di Kota Makassar,kemarin terciderai.Demonstrasi ribuan mahasiswa berlangsung anarkis.

Bentrokan tak terhindarkan disertai pengrusakan mobil dan pos polisi.Oknum mahasiswa juga menyerang restoran cepat saji Kentucky Fried Chicken (KFC) di Jalan Sam Ratulangi serta empat unit mobil pengunjung,kemarin. Aksi anarkis ribuan mahasiswa berlangsung di Kantor Gubernur Sulsel Jalan Urip Sumohardjo, Kec Panakkukang sekitar pukul 13.30 Wita.Mahasiswa bentrok dengan polisi. Insiden ini bermula saat sekitar 2.000 orang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Makassar ini memaksa masuk untuk menemui Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.Namun usahanya tersebut tertahan pagar betis petugas Satpol PP dan aparat kepolisian. Petugas mencoba memberikan pengertian kepada massa bahwa Gubenur Syahrul sedang tidak berada di kantor Gubernuran.

Saat itu, Syahrul menghadiri acara peringatan Hari Nusantara di Centre Poin of Indonesia mendampingi Menteri Keluatan dan Perikanan Fadel Muhammad. Entah siapa yang memulai,tibatiba aksi saling dorong ini berujung rusuh dan terlibat aksi saling serang antara mahasiswa dan polisi. Untuk membubarkan massa yang semakin beringas, petugas melepaskan tembakan gas air mata dan menyemprotkan air menggunakan kendaraan water cannon ke arah kerumunan massa. Mahasiswa ini pun kemudian membalas dengan merusak kendaraan sekurity barrier milik Direktorat Samapta Polda Sulselbar yang terparkir di Jalan Urip Sumohardjo.

Massa juga mencabut beberapa rambu lalu lintas dan merusak plang Kantor Gubernur dengan melempari dengan batu. Aksi yang semakin anarkis tersebut baru mereda setelah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulselbar Irjen Pol Adang Rochjana turun tangan dan memohon maaf di hadapan mahasiswa atas kesalahpahaman yang dilakukan oleh anak buahnya. Kordinator Lapangan dari Universitas 45 Makassar, Illank Radjab, menuding aparat Satpol PP sengaja memancing emosi mahasiswa.“ Kami hanya minta tandatangan Gubernur sebagai simbol dukungan, dan kontrak politik di Hari Anti Korupsi, seperti yang kami lakukan di Kantor DPRD. Kami sangat kecewa dengan adanya bentrokan ini,”tandas Ilank Radjab.

Di tempat berbeda, ratusan oknum mahasiswa lainnya juga berbuat ulah dengan menyerang bangunan restoran cepat saji Kentucky Fried Chicken (KFC) di Jalan Sam Ratulangi, Kec Ujung Pandang dan Mal Ratu Indah (MaRI) Kec Mamajang sekitar pukul 14.00 Wita. Belum diketahui persis motifnya. Namun informasi yang dihimpun harian Seputar Indonesia, iringiringan massa yang baru pulang dari Monumen Mandala Jalan Jenderal Sudirman ini tiba-tiba menyerang restoran dengan memecahkan puluhan kaca bangunan menggunakan batu serta balok kayu.

Empat unit mobil pengunjung yang terparkir di halaman restoran juga tidak terhindarkan dari amuk massa.Kendaraan yang rusak ini masing-masing Honda Jazz bernopol DD 67 ZA,Kijang Innova DD 1045 AF,Daihatsu Zenia B 7194 BI,serta mobil Jeep DD 579 MD. Serangan tiba-tiba itu langsung membuat pengunjung panik dan lari berhamburan. “Pertamanya kirain piring pecah, tapi ternyata orang menyerbu,” kata Miko, siswa SMU Negeri 15 Makassar bersama tiga temanya sedang makan. Petugas KFC menyuruhnya berlari ke belakang outlet. “Saya dibelakang, suara orang berteriak serbu dan lemparan dari batu terdengar. Saya takut sekali,”lanjutnya.

Petugas keamanan KFC,Taufik menceritakan, beberapa orang tiba-tiba menyerang melempar dan memukul kaca dengan batu dan kayu.Penanggung jawab KFC Ratulangi Edi Aldiano, menyayangkan pengrusakan ini. Dia berpendapat, hubungan hari anti korupsi dengan perusahaan KFC tak ada dan penyerangan itu salah alamat. “Kita ini membayar pajak, jadi kenapa harus di rusak,kita sama-sama,”kata Edi yang belum bisa menghitung secara pasti kerugian mereka. Hanya sekitar 300 meter dari KFC, yakni MaRI aksi anarkis massa berlanjut. Mereka mencoba menembus barikade petugas yang berjaga di pintu gerbang di mal pertama yang dibangun Makassar ini.

Tak pelak, massa semakin emosi dan merusak dua unit mobil pengunjung yang terparkir di halaman mal. Bukan hanya itu,oknum mahasiswa ini juga merusak satu unit mobil patroli milik Polsekta Mamajang yang terparkir di Jalan Sam Ratulangi serta satu buah pos polantas yang berada tepat di depan MaRI. Aksi anarkis pengunjuk rasa yang notabenenya memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia ini juga terjadi di Mal Karebosi Link Jalan Ahmad Yani dan di Pintu I Unhas Tamalanrea.

Ratusan mahasiswa berjas merah ini bahkan melakukan sweepingterhadap polisi dan merusak satu unit pos polantas. Kapolda Adang menegaskan, dalam menyelesaikan kasus tersebut dibutuhkan dua cara yakni proses hukum dan musyawarah. Kalau memang ditemukan adanya kesengajaan dalam pengrusakan itu, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan mengenakan sanksi hukum. Saat disinggung mengenai adanya dugaan penyusup dalam aksi anarkis itu, Kapolda mengaku masih menyelidikinya dan enggan berspekulasi.

”Pokoknya datanya sudah saya kantongi dan pelakunya masih kita kejar.Kami juga masih mendalami kemungkinan adanya ‘penumpang gelap’,” tegas Adang. Adang mengatakan, dalam aksi mahasiswa kemarin, tidak kurang 10.000 orang turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka. Aksi dari berbagai organisasi mahasiswa dan masyarakat memperingati Hari Antikorupsi Internasional mulai pukul 09.00 Wita dengan mengambil titik di fly over Jalan Urip Sumohardjo. Mereka yang menggelar demo antara lain aktivis mahasiswa, LSM, tokoh masyarakat, dan beberapa organisasi lainnya.

Setelah berorasi, ribuan massa ini kemudian mengarah ke Kantor DPRD Sulsel untuk menyampaikan tuntutannya. Di DPRD, di antara ribuan pengunjuk rasa ini, hadir cendikiawan Sulsel Prof Qasim Mathar. Qasim secara bergantian melakukan orasi dengan aktivis antikoruspi Abraham Samad,Djusman AR,dan akademisi Marwan Mas. Dalam aksi itu, pengunjuk rasa mengajukan sembilan tuntutan kepada pemerintahan SBY.

Isi tuntutan yang diistilakan Sembilan Tuntutan Rakyat Indonesia (Senturi) itu, yakni reformasi hukum dan pemberantasan mafia hukum; penghentian upaya pelemahan KPK; penyitaan harta koruptor; penangkapan Anggodo dan ”Anggodo”lain di seluruh darah di Indonesia; penangkapan pejabat negara yang terlibat kasus Century; mosi tidak percaya kepada ketua Pansus kasus Century Idrus Marham; penyerahan kasus-kasus korupsi ke KPK; dan meminta Presiden SBY mundur apabila dala pengusutan kasus skandal Century ternyata ditemukan keterlibatannya. Dua orang wakil ketua DPRD Sulsel, yakni Akmal Pasluddin dan Ashabul Kahfi yang menemui pengunjuk rasa menandatangani deklarasi tersebut.

Selain ke massa yang ke DPRD, sebagian ke Kantor Gubernur Sulsel, Monumen Mandala, serta Kantor Bank Indonesia (BI) Cabang Makassar. Di BI, massa yang sebagian besar dari mahasiswa Universitas Islam Negeri sempat terjadi saling dorong dengan polisi. Karena tidak bisa menembus barikade, mahasiswa melempari kantor BI dengan telur dan tomat. Sebagian massa juga masuk ke kawasan belanja Karebosi Link. Akibatnya, pihak pengelola Karebosi Link dan MTC Karebosi terpaksa menutup aktivitas bisnisnya kemarin.

Mantan Wakapolda Jawa Tengah ini mengungkapkan, Polda Sulselbar mengerahkan 2/3 atau sekitar 12.000 personil dari jumlah total 19.000 pasukan yang dimilikinya. Seluruh personil yang diturunkannya tersebut tidak satupun yang menggunakan senjata api. ”Kami melakukan pengamanan tanpa menggunakan senjata api karena saya tekankan kepada anggota kalau Hari Anti Korupsi ini bukan hanya milik masyarakat dan mahasiswa, tetapi milik Polri juga.Olehnya itu kami juga sebar spanduk antikorupsi, permen, menyiapkan ambulans,dan membagikan puluhan kardus air mineral untuk pendemo,” katanya didampingi Kabid Humas Kombes Pol Hery Subiansauri.

Kapolda juga menekankan, aparat kepolisian dalam menghadapi pengunjuk rasa tidak dianggapnya sebagai musuh,melainkan sebagai saudara dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. Adang Rochjana bahkan menyempatkan membubuhi tandatangannya di selembar kertas di hadapan ribuan mahasiswa sebagai bentuk perlawanan terhadap kasus korupsi dan mengusut tuntas kasus Bank Century.

Dalam point yang ditandatanganinya itu, Kapolda juga mendukung penonaktifan Wapres Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang diduga kuat tersangkut dalam skandal Bank Century.”Kita satu nafas dan satu nada. Mulai hari ini kita canangkan sebagai hari pemberantasan korupsi dan surat pernyataan apapun akan saya tandatangani,” teriak Adang saat memberikan orasi di depan Kantor Gubernur Sulsel.

Aksi di Jakarta

Aksi memperingati Hari Antikorupsi di Jakarta di-pusatkan di kawasan utara Monumen Nasional (Monas) atau di depan Istana Negara. Aksi yang dihadiri ribuan orang diisi dengan orasi sejumlah tokoh di atas panggung yang mereka dirikan. Di antara tokoh yang hadir adalah Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan sejumlah pimpinan agama dari KWI,PHDI, Walubi, dan Matakin. Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi tidak hadir karena menghadiri acara PMII di Manado namun dia menyampaikan salam.

Dari kalangan aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) tampak Yudi Latif, Effendy Ghazali, Fadjroel Rachman,Adhie Massardi, Ali Mochtar Ngabalin, serta beberapa aktivis GIB dari kalangan aktivis mahasiswa. Politikus pengusul Angket Century Maruarar Sirait juga terlihat di tengahtengah massa. “Hari ini kita membuktikan bahwa apa yang dituduhkan presiden tidak benar,” kata Aktivis GIB Adhie Massardi. Seremoni aksi dimulai sekitar pukul 12.58 WIB dengan latar cuaca mendung yang menggelayuti Kota Jakarta. Effendy Ghazali dan Sandrina Malakiano didaulat memandu acara.

Mengawali acara, penyanyi Edo Kondologit memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para peserta dengan semangat ikut menyanyikan lagu dengan keras dan hikmat. Para tokoh lintas agama dari Konghucu hingga Islam kem-udian bergantian naik panggung memanjatkan doa. Mereka mendoakan bangsa Indonesia agar diselamatkan dari perilaku koruptif.” Tolonglah kami keluar dari korupsi. Tolonglah bapak presiden biar bisa terus berantas korupsi,” ujar Ketua Umum PGI A Yewangoe yang mewakili Kristen. Setelah tokoh lintas agama menyampaikan doa, massa dihibur dengan lagu dari musisi sekaligus aktivis Franky Sahilatua.

Dia menciptakan beberapa lagu soal korupsi dan bernyanyi diikuti para demonstran. Puisi Adhie Massardi “Negeri Para Bedebah” tak mau kalah memanaskan aksi. Din Syamsuddin lalu menyampaikan orasi antikorupsinya. Dia mengatakan, gerakan ini adalah gerakan moral demi bangsa. Dalam masalah bangsa semua pihak dari manapun asalnya akan melebur menjadi satu. (SI-wahyudi/bakti m munir/ eko rusdianto/arif saleh/dian widiyanarko)

======================

2009-12-09
Rakyat Makassar Ajukan Senturi

SP/M Kiblat Said
Ashari Setiawan, mahasiswa Universitas 45 Makassar menunggang kuda bersama massa gabungan dari berbagai perguruan tinggi, akademisi, dan LSM menggelar unjuk rasa damai memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di Makassar, Rabu (9/12).

Puluhan ribu orang di berbagai daerah di Indonesia turun ke jalan  memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Di Makassar 15.000 massa berkumpul di berbagai titik di kota tersebut. Mereka menyampaikan Sembilan Tuntutan Rakyat Indonesia (Senturi) kepada pemerintahan Presiden SBY.

Tuntutan tersebut antara lain, segera melaksanakan reformasi hukum pada institusi penegak hukum dan berantas mafia hukum; hentikan upaya-upaya pelemahan institusi KPK baik melalui legislasi maupun non legislasi; sita harta koruptor untuk digunakan mengentaskan kemiskinan; tangkap Anggodo dan sejenis Anggodo di setiap daerah di Indonesia.

Mereka juga mendesak dan meminta KPK dan aparat penegak hukum untuk mengusut dan melakukan proses hukum skandal Bank Century secara adil dan tanpa kecuali; tangkap dan penjarakan pejabat negara dan siapapun yang terlibat skandal Bank Century.

Pendemo juga mendesak anggota Pansus Hak Angket Bank Century melakukan proses keterbukaan (transparansi) kepada publik dalam membongkar kasus Bank Century dan menyatakan mosi tidak percaya kepada ketua Pansus Idrus Marham.

Mereka mendesak agar seluruh kasus korupsi diserahkan kepada KPK dan meminta Presiden SBY untuk mengundurkan diri apabila dalam pengusutan skandal Bank Century ternyata terdapat indikasi keterlibatannya.

Aksi damai tersebut diikuti Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, ACC/Kompak Abraham Samad, YLBHI/Kompak FIK Ornop UMI, Universitas 45, Unhas, UIN Alauddin, Fokal NGO-SL KAMMI, HMI, BEM se Makassar, IMM, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sulsel Gerakan Indonesia Bersih, LMND, Serikat Buruh, Serikat Rakyat
Miskin Indonesia (SRMI).

Massa menyatu di persimpangan Jalan Tol Reformasi. Setelah berorasi, mereka menuju gedung DPRD Sulsel, sebagian lainnya melakukan aksi di depan kantor Bank Indonesia.

Di Semarang, 500 aktivis mahasiswa dan LSM yang tergabung dalam GERAK (Gerakan Rakyat AntiKorupsi) Jawa Tengah, Rabu pagi, berunjuk rasa di Jalan Pahlawan depan pintu masuk Kantor Gubernur dan DPRD Jateng. Mereka memenuhi badan jalan hingga memacetkan arus lalu- lintas. Aksi unjuk rasa dijaga polisi dari Polda Jateng dan Polwiltabes Semarang.

Dalam orasinya, Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto menyatakan, pemerintahan Presiden SBY telah gagal dalam memberantas korupsi di Tanah Air. “SBY terbukti hanya pintar berpidato dan pemberantasan korupsi yang dilakukannya sebatas retorika belaka,” tegasnya.

Dari Surabaya dilaporkan, peserta unjuk rasa mulai tiba pukul 09.45 di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo 7 dan depan Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura 1 Surabaya. Jumlah massa yang berhimpun di Surabaya sekitar 1.200 orang terdiri dari 1.000 mahasiswa dan 200 masyarakat

Di Denpasar peserta unjuk rasa hanya sekitar 50 orang. Kapolda Bali Irjen Pol Drs Sutisna mempersilahkan mereka menyampaikan aspirasinya dengan sopan dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Sedangkan di Medan, demo diikuti sekitar 1.500 pendemo. Kapoltabes Medan Kombes Pol Imam Margono mengerahkan ratusan petugas kepolisian untuk melakukan pengamanan di 18 titik yang dianggap sebagai objek kawasan demo memperingati hari antikorupsi sedunia.

Di Jayapura sekitar 300 orang melakukan aksi damai menentang korupsi. Mereka melakukan orasi bebas serta penandatanganan spanduk putih yang panjangnya 50 meter di depan Polda Papua.

Di Pontianak, 300 mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan bersama LSM mengadakan aksi unjuk rasa di Bundara Universitas Tanjung Pura. Mereka meminta pengusutan tuntas kasus-kasus korupsi yang ada di pusat maupun di daerah.

Di Palangka Raya Kalimantan Tengah Pemerintah Provinsi sekitar 1.000 anggota masyarakat dari berbagai elemen melakukan unjuk rasa menuntut penuntasan kasus korupsi di daerah itu.

Isu Berbeda

Sementara itu di Bandung, sebanyak 15.000 orang yang terdiri dari petani, buruh, dan mahasiswa membanjiri Lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/12). Berbeda dengan aksi lain yang memperingati Hari Antikorupsi, aksi ini mengangkat isu petani, nelayan, buruh, dan warga miskin kota. “Kami bukan tidak menghargai teman-teman yang mengangkat
isu pemberantasan korupsi. Itu juga penting. Tapi, isu-isu yang dihadapi oleh kelompok marginal makin terpinggirkan oleh penyelenggara negara. Porsinya minim,” kata Ketua Badan Pelaksana Pergerakan, Sapei Rusin.

Aksi ini, sambung dia, mengusung tema besar “Oposisi Gerakan Rakyat Terhadap Rezim Neoliberal”. Peserta aksi sendiri berasal dari beragam lembaga seperti Serikat Petani Pasundan, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Jabar, Perhimpunan Rakyat pekerja (PRP) Priangan, Serikat Tani Kerakyatan Sumedang (STKS), Himpunan Petani dan Nelayan Sukabumi (HPNS), Serikat Tani Indonesia (STI) Bogor, Federasi Serikat Petani Mandiri (FSPM), Serikat Petani Pasundan Utara (SPPU) Subang, Paguyuban Petani Cianjur (PPC), PERGERAKAN, KPA, dan Lembaga Bantuan Hukum Bandung.

Sapei memandang saat ini negara tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi warga negaranya. Akibatnya, Indonesia yang merupakan negara agraris namun para petaninya tidak memiliki tanah dan lahan garapan sendiri. “Itulah situasi yang terasa langsung oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.”

Menurut dia, kondisi ini diakibatkan oleh sistem yang dijalankan oleh pemerintah. Mau siapa saja pemimpinnya, jika sistemnya tetap sama, maka kondisi petani, buruh, dan kaum miskin kota tidak akan berubah. Salah satu buktinya adalah gelaran Indonesia Summit 2009 yang menjadi bukti kalau pemerintahan sekarang lebih terbuka terhadap investasi
dibandingkan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

“Hasilnya sistem kontrak buruh semakin parah. Begitu juga dengan penetapan upah minimum yang tidak sesuai dengan angka kelayakan hidup. Kaum buruh dipaksa berhadapan langsung dengan para pemilik modal yang hasilnya tentu saja merugikan kaum buruh,” ujarnya.

Sekjen Serikat Petani Pasundan, Ibang Lukmanuddin mengatakan, pemberian izin pengelolaan wilayah agraria kepada BUMN seharusnya dikaji ulang. Pemberian izin itu seringkali berujung pada konflik sosial dengan masyarakat yang berada di sekitar kawasan perkebunan atau hutan.
“Kebanyakan masyarakat miskin di Jawa Barat itu berada di daerah perkebunan. Harus ada pembaruan agraria sejati,” tegasnya.

Bukti tidak adanya dukungan terhadap petani, sambung dia, terpapar dalam berbagai undang-undang yang disahkan oleh pemerintah. Misalnya, Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air yang mengakibatkan privatisasi sumber air dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan yang mengakibatkan ratusan petani dikriminalkan.

Untuk mengamankan aksi unjukrasa terkait peringatan Hari Antikorupsi, Kapolwiltabes Bandung Kombes Pol Imam Budi Supeno telah menyiapkan 2.600 personel untuk menjaga ketertiban. “Ada 14 organisasi yang mengajukan izin untuk aksi unjukrasa. Mereka kebanyakan memilih lokasi di Gasibu,” tuturnya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s