Geger Kriminalisasi Bibit dan Chandra-Kronologis

Sabtu, 28-11-09
Pekan Depan Bibit-Chandra Aktif Lagi
Keppres Pencabutan Nonaktif Segera Terbit
Int

JAKARTA — Presiden segera menerbitkan Keppres pencabutan status nonaktif dan pengangkatan kembali Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Paling lambat pekan depan, kedua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif itu akan kembali memangku jabatan yang dilepas sejak 21 November itu.

“Ya, Insya Allah (minggu depan),” kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha setelah salat Iduladha di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat 27 November. Secara umum, lanjut Julian, presiden juga akan meminta masukan dari para pakar hukum untuk mempercepat pemberantasan mafia hukum.

Staf Khusus Presiden bidang hukum, penegakan HAM, dan pemberantasan KKN Denny Indrayana juga optimistis nasib Chandra dan Bibit akan lebih jelas dalam sepekan ke depan. Denny yakin Kejaksaan segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). “Minggu depan, status hukum Bibit-Chandra lebih pasti,” kata Denny.

Dengan demikian, lanjut Denny, Keppres pengangkatan kembali Chandra dan Bibit sudah bisa diterbitkan pekan depan. “Begitu status hukum jelas, Keppres bisa diterbitkan. Dengan begitu, kita semua bisa berkonsentrasi mengerjakan yang lain. Masih banyak yang harus kita kerjakan,” kata Denny.

Di tempat terpisah, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy mengungkapkan, SKPP Chandra dan Bibit bisa dikeluarkan berbarengan. “Mungkin SKPP bisa sama sekaligus,” jelasnya. Menurutnya, Kejaksaan memang membutuhkan waktu 14 hari. Dia juga memastikan proses pengeluaran surat ketetapan tersebut dilaksanakan secepat mungkin.

Kapan pastinya SKPP keluar? Soal ini, jaksa nomor satu dalam penuntutan kasus korupsi itu tak bisa memastikan detail waktunya. Dia menyerahkan semua keputusan itu kepada jaksa penuntut yang menangani kasus tersebut. “Lho kok tanya saya. Kapan pastinya itu tanya jaksa penuntutnya,” imbuhnya.

Tak salah bila sejumlah pihak menuntut kerja cepat Kejaksaan Agung. Sebab, seorang sumber mengatakan, saat pimpinan KPK bertemu Presiden SBY di Istana pekan lalu, penyelesaian kasus di luar pengadilan itu bakal beres dua atau tiga hari. “Saya dapat informasi SKPP itu keluar dalam dua atau tiga hari. Itu pernyataan presiden sendiri. Tapi, kenyataannya tidak,” ujar sumber itu. Dia tidak tahu mengapa jaksa begitu lama memproses SKPP.

Pengacara Bibit dan Chandra, Achmad Rivai, berharap Kejaksaan Agung bekerja cepat menuntaskan pekerjaan rumahnya. “Pernyataan itu sudah disampaikan Jampidsus,” jelas pengacara kelahiran Jombang Jatim itu. Setelah SKPP keluar, kata dia, secara otomatis status tersangka Bibit dan Chandra dicabut. Dengan begitu, tugasnya sebagai pimpinan KPK bisa segera dipulihkan.

Bagaimana bila pihak Anggodo mengajukan pra-peradilan mempertanyakan keluarnya SKPP itu?Menurut Rivai, mengajukan pra-peradilan adalah hak semua orang. “Saya yakin hakim juga tidak akan gegabah mengeluarkan keputusan,” ujarnya. Dia juga berharap KPK segera menuntaskan penanganan adik bos PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo tersebut. (jpnn)

MK. Menangkan Bibit dan Chandra

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dua pimpinan non-aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah, terkait ketentuan pemberhentian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti termuat dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK No 30/2002.

“MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, dengan pertimbangan berlakukannya secara, bersyarat ketentu­an tersebut agar tidak ada kekosongan hukum,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), M Mahfud MD, saat membacakan putusan sidang, di Jakarta, Rabu (25/11).

Hakim Konstitusi, Akil Mochtar, menambahkan, MK berpendapat terdapat fakta terjadinya rekayasa atau sekurang-kurangnya pembicaraan antara oknum penyidik atau oknum aparat penegak hukum dengan Anggodo Widjojo dalam rekaman yang diperdengarkan di MK, 3 November lalu.

Mahfud mengatakan, Pasal 32 ayat (1) huruf c bertentangan dengan UUD 1945. Kecuali, lanjutnya, bila dimaknai pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap’.

Tapi, kata Mahfud saat usai sidang, pu­tusan ini tidak berlaku surut. Artinya, tidak berlaku bagi mantan ketua KPK Antasari Azhar. Putusan tersebut tidak berhubungan untuk mendorong Kejagung dan Polri untuk segera menghentikan kasus ini.

Kuasa hukum Bibit dan Chandra, Luhut Pangaribuan, menilai MK telah membuat penafsiran yang futuristik dengan membuat putusan yang inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional).

Chandra M Hamzah menambahkan, pu­tusan ini juga untuk menyelamatkan KPK ke depan jika ada pimpinan KPK yang juga diskriminalisasi. KPK menghormati putusan MK dan siap menerima kembali Bibit dan Chandra.

Sumber: Republika, 26 November 2009

Rekaman kriminalisasi KPK

Kronologis berita dan video dari berbagai sumber

Berita Bibit dan Chandra ditahan Polri (29/10 – SCTV)

Berita Kapolri Jelaskan Penahanan Bibit dan Chandra (30/10)

SBY Tanggapi Kriminalisasi KPK

Rekaman Tersangka Anggoro Widjaya (kakak Anggodo W dengan Antasari)

Rekaman Anggodo dengan Penyidi Polri dan Wisnu

Rekaman Anggodo dengan Yuliana

Rekaman Anggodo berdurasi 4 Jam lebih (RCTI)

Rekaman di Putar Di MK

Dalam rekaman yang diputar di sidang MK, terungkap adanya rencana membunuh Chandra M Hamzah di dalam penjara. Meski sudah ada ancaman itu, namun pengamanan di Mako Brimob tempat Chandra ditahan tidak diperketat.

Dari hasil rekaman tersebut Metro TV telah melakukan simulasi kriminalisasi hasil rekaman tersebut.

Jawaban Anggodo Widjojo

Wawancara Liputan 6 Dengan Anggodo Seputar dugaan Rekayasa

Anggodo meminta maaf kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kejaksaan, KPK, Istri dan rakyat Indonesia melalui acara kabar petang di tv One

Wawancara Ekslusif TV.One dengan Anggodo

Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri dan Susno Duadji

Berita Terkait

Anggota DPR Minta KPK Selidiki Bank Century
Jumat, 20 November 2009
Jakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil, Jumat, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti penyelasaian kasus Bank Century yang hingga kini simpang-siur.”KPK adalah lembaga paling tepat menangani persoalan Bank Century karena ada indikasi korupsi di bank ini,” kata Nasir Jamil pada diskusi di Gedung DPR Senayan Jakarta, Jumat.

Nasir mengungkapkan, indikasi korupsi adalah juga kesimpulan pada laporan awal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPR pada 2008.

Nasir menyatakan saat ini sulit berharap kepada kepolisian dan kejaksaan, karena kedua institusi justru menilai tidak ada indikasi tindak pidana pada bantuan dana dari pemerintah ke Bank Century.

Menurut dia, informasi dari auditor BPK menyebutkan laporan final audit investigasi BPK terhadap Bank Century sudah selesai dan akan segera diserahkan ke pimpinan DPR.

“Dari bocoran yang saya terima, banyak terjadi pelanggaran di Bank Century,” kata anggota Fraksi PKS DPR ini.

Dia menerangkan, tertundanya penyelesaian audit investigasi Bank Century menunjukkan BPK menghadapi kendala,  antara lain dari soal laporan aliran dana dari PPATK.

Guna mendorong percepatan kerja BPK dan pengungkapan persoalan Bank Century, DPR mengajukan usul hak angket yang sampai saat ini tlah didukung sebanyak 224 anggota, jelas Nasir.

Anggota Komisi XI DPR Mayasak Johan menimpali, persoalan Bank Century sudah berkembang sangat luas, tetapi tidak ada lembaga pemerintah yang menjelaskan duduk persoalan sebenarnya.

Mayasak mengajuk lima pertanyaan seputar persoalan Bank Century, yaitu bagaimana mekanisme pengambilan keputusan pada rapat mengucurkan bantuan ke Bank Century? Siapa yang paling bertanggungjawab atas pengucuran dana ke Bank Century? Dari mana informasi yang menyatakan Bank Century harus diselamatkan, apakah dari Bank Indonesia atau dari pihak lain?

Dia menilai, penyelesaian kasus Bank Century  sulit dilakukan karena sampai saat ini belum diidentifikasi dan diklarifikasi pokok permasalahannyam sehingga upaya penyelesaiannya masih belum fokus.

Anggota Fraksi PPP ini juga meminta mempersolkan usul hak angket, karena yang lebih substansial adalah sejauh mana persoalan Bank Century berpengaruh pada masyarakat.

Sejumlah kalangan meyakini bahwa bantuan dana dari pemerintah ke Bank Centiry diduga merugikan negara sekitar Rp6,7 triliun. (*)

COPYRIGHT © 2009

http://www.antaranews.com/berita/1258712314/anggota-dpr-minta-kpk-selidiki-bank-century

Alasan Partai Demokrat
Jumat, 20 November 2009
Jakarta (ANTARA News) – Perwakilan Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, dalam Konferensi Pers di Press Room Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat, mengungkapkan alasan dibalik penolakan Partai Demokrat atas hak angket DPR dalam kasus dana talangan untuk Bank Century.Achsanul mengatakan, dana Century bukanlah dana bail out karena berasal dari Penyertaan Modal Sementara (PMS) yang berasal dari Lembaga Simpan Pinjam (LPS) dan diperoleh dari premi beberapa bank di Indonesia anggota LPS.

“PMS bukan dana bail out dan tidak berasal dari APBN,” tegasnya dalam jumpa pers yang dihadiri pula Ruhut Sitompul dan pewarta dari seluruh media massa Indonesia.

Ketua Komisi XI ini memaparkan, sesuai dengan prosedur PMS, maka Bank Century dikelola sementara oleh LPS selama tiga tahun, kemudian akan dijual ke publik. Jika belum ada yang membeli, maka LPS akan mengelola selama dua tahun lagi.

“Hingga saat ini Bank Centuri dinilai sehat, dan tidak terjadi kerugian negara karena tidak diambil dari APBN,” tambahnya.

Achsanul menegaskan, LPS adalah lembaga independen sehingga otoritas pencairan dana yang ada pada lembaga tersebut tidak memerlukan ijin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dia mengakui, mantan Dirut Century, Robert Tantular, memang melakukan tidak kriminal karena menipu nasabah melalui Securitas Antha Boga.

Menanggapi polemik publik mengenai keterlibatan Demokrat dan Presiden dalam kasus Century, Acsanul dengan tegas menyatakan, tidak ada keterlibatan Presiden dan Demokrat dalam kasus itu.

“Media dan masyarakat harus bisa berpikir jernih dalam kasus ini. Pemerintah saat ini butuh dukungan publik untuk mensukseskan program 100 hari,” harapnya. (*)

COPYRIGHT © 2009

Pengusul Hak Angket Century Akan Capai 300 Anggota

Kamis, 19 November 2009
Jakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi III (bidang hukum dan keamanan) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo memperkirakan, jumlah pendukung hak angket Bank Century akan mencapai 300 anggota sebelum dilaksanakan rapat paripurna 1 Desember 2009.”Kita perkirakan jumlah penandatangan hak angket Bank Century akan terus bertambah hingga 300 orang sebelum digelar rapat paripurna,” kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Kamis, terkait perkembangan usulan hak angket..Bambang merupakan salah satu penggagas usulan hak angket tersebut.Menurut Bambang, dengan banyaknya jumlah pengusul hak angket tersebut, maka Badan Musyawarah (Bamus) DPR tidak bisa lagi menolaknya.Bambang juga menjelaskan bahwa fraksi-fraksi yang mendukung, antara lain, PDIP, Golkar, PAN, PKS, Gerindra dan Hanura.

Sementara fraksi yang belum memberi dukungan, yaitu Fraksi Partai Demokrat, PKB dan PPP.

“Keputusan Rapat Bamus sudah tepat. Sebab, tidak ada alasan bagi Bamus untuk menolaknya, mengingat syarat mengajukan hak angket sesuai Tata Tertib DPR Pasal 166 yang minimal 25 anggota saja,” kata Bambang.

Rapat Bamus DPR RI yang berlangsung alot hari ini, akhirnya memutuskan usulan hak angket kasus Bank Century berlanjut ke sidang paripurna tanggal 1 Desember 2009.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan, usulan hak angket Bank Century akan diagendakan pada rapat paripurna 1 Desember mendatang, meskipun baru enam fraksi yang mendukungnya.

“Pada rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR sebanyak enam fraksi dari sembilan fraksi di DPR menyatakan dukungan untuk membahas usulan hak angket Bank Century di rapat paripurna,” kata Pramono Anung usai memimpin rapat Bamus di Gedung DPR Kamis sore.

Dia juga mengatakan, enam fraksi yang mendukung usulan hak angket adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Gerindra, Hanura, PKS dan PAN. Sedangkan tiga fraksi lainnya yang belum menyatakan dukungannya adalah Partai Demokrat, PPP dan PKB.

Menurut dia, meskipun baru enam fraksi yang mendukung tapi Bamus memutuskan usulan hak angket Bank Century akan diagendakan pada rapat paripurna pada 1 Desember mendatang.

“Bamus memutuskan usulan tersebut sudah lengkap dan memenuhi syarat, meskipun masih ada kesalahan teknis penulisan,” katanya.

Sekjen PDI Perjuangan itu menambahkan, kesalahan teknis penulisan tersebut adalah pencantuman landasan hukumnya, yakni undang-udang dan tata tertib DPR tapi substansinya sudah tepat.

Menurut dia, kesalahan teknis penulisan ini akan diberbaiki pada pada rapat Bamus, Kamis (26/11) mendatang.(*)

COPYRIGHT © 2009

==============================================================

Kasus Bibit & Chandra
Polri dan Kejagung Harus Perhatikan Rekomendasi Tim 8
Aprizal Rahmatullah – detikNews
Jakarta – Kesimpulan Tim 8 yang menyatakan penyidikan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sangat minim bukti harus diperhatikan penyidik Polri dan Kejagung. Penyidik diminta memperbaiki bukti yang dinilai masih lemah.”Harus dilakukan evaluasi terkait adanya kelemahan-kelemahan bukti dan fakta. Penerapan pasal yang dilakukan kepolisian yang diterapkan juga dianggap belum berdasar,” kata pengamat hukum Jimly Assidiqqie saat berbincang dengan detikcom, Senin (9/11/2009) malam.Menurut Jimly, penyidik segera harus memperbaiki kelemahan-kelemahan sesuai rekomendasi Tim 8. Jika memang ingin tetap dilanjutkan, penyidik harus benar-benar memiliki alat bukti yang kuat.”Harus diperbaiki sesuai dengan rekomendasi Tim 8. Jangan sampai temuan tim 8 sama sekali tidak diperhatikan,” jelasnya.Sebelumnya, Tim 8 membuat 4 Kesimpulan terkait kasus Bibit & Chandra. Pertama, Polri tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendakwa Bibit dan Chandra ke pengadilan. Kedua, andaikan ada tindak pidana, aliran dana dari Anggodo Widjojo ke Ari Muladi terputus. Tidak Ada bukti yang menyatakan uang tersebut sampai ke tangan pimpinan KPK.

Kesimpulan ketiga, andaikata dipaksakan dengan dakwaan penyalahgunaan wewenang, juga lemah karena menggunakan pasal karet. Terakhir, apa yang dilakukan Chandra terkait pencegahan Anggoro sudah lazim di KPK sehingga tidak perlu dipersoalkan.

(ape/mei)


Kristiadi: Anggota DPR Masih seperti Anak TK
Rabu, 11 November 2009

JAKARTA, KOMPAS.com — Kericuhan yang terjadi dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III dan sejumlah kalangan masyarakat sipil macam lembaga swadaya masyarakat (LSM), kalangan akademisi, mahasiswa, dan para pegiat antikorupsi, Selasa malam kemarin, kembali memicu kecaman terhadap lembaga legislatif.

Peneliti senior Center for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi menilai pernyataan mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid beberapa tahun lalu, yang menyebut anggota DPR punya sifat seperti sekumpulan murid taman kanak-kanak (TK), tampaknya masih sangat relevan sampai sekarang. Hal itu disampaikan Kristiadi, Rabu (11/11), seusai berbicara dalam diskusi terbatas di Departemen Pertahanan.

Dia memperingatkan para anggota legislatif agar ingat kalau mereka tidak lebih dari sekadar wakil rakyat, yang seharusnya peka dan menuruti kemauan dan perasaan rakyat akan keadilan. “Saya masih ingat omongan Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) itu dan sepertinya masih relevan sampai sekarang. Buat saya, yang namanya anggota DPR itu seharusnya berkualitas dalam arti mengerti aspirasi, dinamika, dan suasana batin masyarakat,” ujar Kristiadi.

Sebagai wakil rakyat, anggota legislatif diminta punya dan memperlihatkan empati pada rasa keadilan masyarakat. Kristiadi bahkan menilai sebagian besar dari anggota Komisi III kemarin tampak masih belum punya kualitas macam itu, yang menjadikan mereka belum pantas menjadi anggota DPR. “Kok, ya bisa enggak nyambung itu antara rakyat dengan wakilnya. Fenomena kemarin menunjukkan mindset dan paradigma para anggota legislatif itu masih jauh dari yang kita harapkan. Sangat disayangkan sekali,” ujar Kristiadi.

Lebih lanjut, tambah Kristiadi, jika kondisi seperti itu terus terulang dan terjadi, dirinya mengaku sangat pesimistis anggota DPR periode 2009-2014 ini tidak akan menghasilkan apa-apa yang berarti bagi rakyat Indonesia. Apalagi, jika partai politik juga tidak ambil peduli. Jika seperti itu, menurut Kristiadi, rakyat harus secara tegas mendesak parpol memperbaiki kualitas orang-orang mereka di legislatif. Perbaikan kualitas dalam konteks menjadikan para anggota legislatif sebagai orang-orang yang bersedia menomorsatukan dan bersedia menyerahkan dirinya bagi kepentingan rakyat.

“Perkara mereka kurang jago berdebat atau berbicara, hal itu bisa dipelajari dan diperbaiki. Namun, harus dipastikan mereka punya attitude yang mendahulukan kepentingan rakyat banyak, yang mereka wakili. Anggota DPR sekarang harus segera bertobat dan belajar dari pengalaman kemarin,” ujar Kristiadi.

Kristiadi juga meminta masyarakat dalam lima tahun mendatang mempersiapkan diri untuk menjadi lebih kritis dalam memilih calon wakil mereka di legislatif. Selain itu, perlu juga dilakukan perbaikan aturan perundang-undangan, terutama terkait parpol dan dari mana saja mereka mendapat aliran dana untuk membiayai parpol. Dengan cara itu diharapkan masyarakat bisa memastikan tidak lagi terjadi parpol, politisi, dan anggota legislatif hanya mendahulukan kepentingan orang atau pihak tertentu yang telah membiayai mereka.

Sosok Misterius Yulianto Makelar Kasus?
“Cirinya itu seperti yang disampaikan Ary Muladi, profesinya itu sebagai makelar kasus.”
Rabu, 11 November 2009
Elin Yunita Kristanti, Desy Afrianti
Ary Muladi Datang ke Tim Delapan (VIVAnews/Tri Saputro)

“Cirinya itu seperti yang disampaikan Ary Muladi, profesinya itu sebagai makelar kasus,” kata Ade Erfil Manurung, usai melapor soal Yulianto ke Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa 10 November 2009.

Ade mengatakan, terakhir kali bertemu dengan Yulianto pada 2008. Ciri fisik yang pernah disampaikan Ary Muladi itu, menurut Ade, benar.

“Alis mata, warna kulit, bentuk wajah, karakter dan perilakunya. Kalau dibilang tinggal di Surabaya, itu benar,” ujar Ade.

Kemarin, Ade sengaja mendatang Markas Besar Kepolisian untuk membantu mencari sosok Yulianto.

Sebelumnya, Polri mengaku sudah maksimal mencari sosok Yulianto.

Polisi sudah melakukan maksimum mengupayakan untuk mencari,” kata Juru Bicara Polri, Inspektur Jenderal Nanan Soekarna di markas Besar Kepolisian, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Selasa 10 November 2009.

“Mudah-mudahan itu bukan nama fiktifnya Ary,” tambah Nanan.

Nama Yulianto muncul setelah saksi, Ary Muladi mencabut kesaksiannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam kesaksian terakhirnya, Ary mengaku berbohong telah menyerahkan uang dari Anggodo Widjoyo -adik buronan kasus korupsi Anggoro Widjoyo- langsung kepada Bibit dan Chandra.

Ary meralat kesaksiannya, bahwa uang itu ia serahkan kepada pimpinan KPK melalui jasa seseorang bernama Yulianto.

Kata Ary, Yulianto itu orang yang cukup kenal dengan petinggi KPK, dan salah satunya Ade Raharja.

***
Pasca disebut namanya, Yulianto jadi perburuan jurnalis. Seorang bernama  Julianto Limo Pranoto di Sidoarjo membantah keterkaitannya dengan kasus KPK.

“Nama saya bukan Yulianto seperti yang dikatakan Ary Muladi,” kata Julianto di rumahnya di Blok B1 / D 192 di Jalan Raya Taman Asri, Perumahan Pondok Candra, Sidoarjo, Senin 9 November 2009.

Lalu, muncul lagi versi yang lain. Versi ini mengatakan Yulianto sudah meninggal.

Yulianto ini disebut memiliki nama lengkap Hermawan Yulianto, dia adik kandung seorang pensiunan jenderal yang pernah menjabat sebagai salah satu kepala staf di masa ABRI.

• VIVAnews

Ini Dia, Ciri-Ciri Yulianto Versi Ary Muladi
Ary Muladi, perantara yang ditugaskan Anggodo Widjojo untuk menyampaikan uang suap kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap yakin bahwa dirinya tidak menyampaikan langsung uang suap sebesar Rp 5.1 miliar kepada pimpinan KPK. Hal ini disampaikannya dalam keterangan pers di Kantor Wantimpres, Sabtu (7/11), usai bertemu dengan Tim Delapan.

Sabtu, 7 November 2009

Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik
JAKARTA, KOMPAS.com – Ary Muladi, perantara yang ditugaskan Anggodo Widjojo untuk menyampaikan uang suap kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat yakin bahwa sosok Yulianto bukanlah tokoh fiktif.

Yulianto yang dikenalnya di Surabaya sepuluh tahun silam adalah orang yang dihubunginya untuk memberikan uang suap tersebut langsung ke Bibit Samad Rianto, Chandra M Hamzah, M Jasin dan Ade Rahardja. Bahkan, Ary berani mengungkapkan ciri-ciri fisik Yulianto yang kini paling dicari-cari karena tidak diketahui keberadaannya.

“Sosok Yulianto benar-benar ada. Tidak seperti dikatakan sebelumnya tidak ada,” tutur Ary dalam keterangan pers usai bertemu dengan Tim Delapan di Kantor Wantimpres, Sabtu (7/11) siang.

Menurut Ary, tinggi badan Yulianto lebih tinggi sekitar 5 cm. Menurut pengamatan Kompas.com, tinggi badan Ary berkisar 175-180 cm. Ary juga mendeskripsikan bentuk alis Yulianto yang cenderung lurus, naik di bagian ujungnya.

“Jadi dia terkesan naik karena kayak orang Tionghoa. Mukanya bukan muka Chinese tapi pribumi Indonesia. Kulitnya seperti saya tapi lebih bersih dan badannya lebih atletis daripada saya,” lanjut pria yang terkesan kalem ini.

Ary mengaku mengenal sosok Yulianto dari seorang rekannya yang bernama Haji Labid. Yulianto dikenalnya sebagai seorang wiraswasta yang beralamat di Jalan Darmahusada Indah di Surabaya.

Polri Siap Gelar Perkara

Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri (kanan) didampingi oleh Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Makbul Padmanagara (tengah) dan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Kamis (5/11) malam.

Sabtu, 7 November 2009 | 10:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian siap melakukan gelar perkara di hadapan Tim Independen Klarifikasi Fakta dan Proses Hukum (Tim Delapan) di Kantor Wantimpres, Sabtu (7/11) siang. Gelar perkara akan digelar dengan mempertemukan antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK.

Wakil Direktur III Tipikor Kombes Benny Mokalu mengatakan, dari pihak Polri akan dihadiri oleh Direktur III Tipikor Brigjen (Pol) Yovianes Mahar, dirinya, dan para penyidik. “Kita semua yang ikut,” ucap dia kepada Kompas.com ketika tiba di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Sabtu.

Siap gelar perkara? “Ya,” jawab dia singkat, lalu masuk ke dalam Gedung Bareskrim. Direktorat III Tipikor merupakan direktorat yang selama ini menangani kasus pimpinan KPK (nonaktif), Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah.

Seperti diberitakan, gelar perkara pada pukul 13.00 nanti dilakukan untuk membangun konstruksi fakta berdasarkan fakta dan data yang telah diperoleh tim sejak mulai bekerja.

Laporan wartawan KOMPAS.com Rosdianah Dewi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagai institusi yang membela kewenangan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat harus menahan diri dan bersikap netral terhadap konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Para anggota Dewan seharusnya dapat menjadikan konflik KPK-Polri sebagai momentum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang semakin tergerus. “Kekisruhan ini momentum DPR yang baru untuk membuktikan apakah mereka anak durhaka karena telah mencederai hukum,” kata sosiolog UI, Thamrin Tamagola, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (7/11).

Ia menilai, Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan Polri beberapa waktu lalu mengindikasikan DPR beranggapan masalah KPK-Polri adalah ranah hukum. Padahal, polemik antara KPK dan Polri murni persoalan hukum, bukan politik.

“Biarkan berjalan pada tiga koridor, yaitu hukum, politik, dan publik. Nanti dari ketiga itu mana yang lebih kuat dan konsisten,” paparnya. Ia juga mengatakan, setiap pihak terkait telah mempunyai tanggung jawab masing-masing sehingga tidak perlu ribut-ribut mengomentari ranah tiap koridor. TPF fokus pada pencarian fakta, Polri terus pada penyidikan kasus, Kejaksaan fokus pada penuntunan, dan KPK pada penyelidikan perkara korupsi.

“Sementara publik menilai. Memang kepercayaan publik rontok pada lembaga produk sebelum reformasi, seperti DPR, Polri, dan Kejaksaan,” ungkap Thamrin.

Saat ini kepercayaan publik kepada KPK, Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pengadilan Tipikor terus meningkat. Hal itu disebabkan karena lembaga-lembaga tersebut dibentuk setelah era reformasi. “Ini adalah proses sosial. Biarkan saja. Justru ini momen kita tahu mana kawan dan mana lawan,” imbuhnya.

http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/11/07/13140576/Polemik.KPK-Polri..Momentum.DPR.Kembalikan.Kepercayaan

Kasus KPK

Amien Tolak Kriminalisasi KPK, Tapi…
Amien juga tidak setuju terhadap adanya upaya deifikasi (pendewaan berlebih) terhadap KPK.
Jum’at, 6 November 2009, 17:31 WIB
Umi Kalsum, Anggi Kusumadewi
Amien Rais (VIVAnews/Tri Saputro)
Rekaman Pembicaraan Anggodo – Wisnu Part.1
Pemutaran Rekaman Pembicaraan Antara Anggod Wisnu

“Saya menentang setiap usaha yang datang dari mana pun untuk melakukan kriminalisasi terhadap KPK,” tandas Amien, Jumat 6 November 2009.

Ia mengingatkan, KPK adalah sebuah lembaga baru hasil reformasi yang menjadi tumpuan masyarakat untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, KPK harus dijaga peran, eksistensi, dan independensinya sampai kapan pun. Namun Amien juga tidak setuju terhadap adanya upaya deifikasi (pendewaan berlebih) terhadap KPK. “Seolah KPK dihuni para malaikat suci yang tidak mungkin melakukan skandal dan kejahatan hukum,” kata Amien.

Mantan Ketua MPR ini pun menentang segala aksi untuk melakukan demonisasi terhadap Polri. “Seolah-olah Polri telah menjadi demon atau gendruwo yang berbuat jahat dan bertugas menindas kebenaran dan keadilan,” ujar Amien. Di lain pihak, ia juga mengecam pada pendewaan terhadap Polri, karena ia meyakini ada oknum-oknum tertentu di dalam Polri yang tidak setia pada sumpah Tri Brata Polri.

“Pada saatnya, oknum tersebut harus dikuak lewat proses pengadilan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tandas Amien. Ia berpendapat, oknum penghianat semacam ini harus dijatuhi hukuman setimpal tanpa ampun.

Amien juga mengingatkan, merupakan rahasia umum bahwa terdapat banyak “maksus” atau makelar kasus yang bersarang di lembaga-lembaga penegak hukum, baik di kepolisian, kejaksaan, bahkan KPK. Menurut Amien, para maksus ini bersekongkol dengan mafioso hukum di ketiga lembaga tersebut untuk menjalankan skandal dan aksi jahatnya.

Amien sengaja menyebut para bandit ini sebagai “maksus,” dan bukan “markus,” karena ia tidak ingin menyinggung umat Kristiani. Markus adalah salah satu murid Yesus Kristus. “Yang jelas, upaya penegakan keadilan di Indonesia selama ini selalu menghadapi tembok tebal gabungan antara para maksus dan mafioso tersebut,” sahut Amien.

Ia mencontohkan, eksistensi para maksus dan mafioso hukum tersebut dapat dilihat dari tidak adanya satu pun illegal logger (pembalak hutan besar) yang pernah dibawa ke meja hijau dan dihukum setimpal. Kenapa demikian? “Hanya maksus di ketiga lembaga hukum terhormat itulah yang dapat menjawab,” tukas Amien.

• VIVAnews

http://korupsi.vivanews.com/news/read/103466-amien_tolak_kriminalisasi_kpk__tapi___

Amien Rais Angkat Bicara soal Konflik KPK dan Polri
Jumat, 6 November 2009

JAKARTA, KOMPAS.com — Amien Rais akhirnya angkat bicara mengenai kisruh yang terjadi antara lembaga penegak hukum, terutama yang terjadi antara KPK dan Polri. Menurut Amien, ia selama ini belum bisa membicarakan pendapat kepada publik mengenai kisruh tersebut karena tiga minggu belakangan sedang bepergian ke Eropa. Jumat (6/11) petang, Amien menyampaikan sikapnya kepada wartawan di Gedung DPR.

Secara gamblang, Amien mengatakan bahwa ia menentang setiap usaha yang dilakukan untuk menentang tindakan kriminalisasi KPK. Amin memahami bahwa persoalan antara dua lembaga ini semakin meluas sejak penangkapan mantan pimpinan KPK, Antasari Azhar, oleh Polri.

“Saya menentang setiap usaha dari mana pun datangnya yang melakukan kriminalisasi terhadap KPK. KPK ini merupakan sebuah lembaga baru buah dari reformasi. KPK menjadi tumpuan masyarakat untuk memberantas korupsi,” kata Amien.

Meski menentang tindakan kriminalisasi tersebut, Amien juga mengingatkan bahwa ia sangat tidak setuju bila ada sikap berlebihan yang mendewakan yang disebutnya sebagai deifikasi terhadap KPK. “Saya menetang tindakan deifikasi. Seolah-olah KPK itu dihuni oleh malaikat suci yang tidak bisa melakukan kejahatan hukum,” ungkapnya.

Demikian juga dengan opini publik yang seolah mencitrakan Polri sebagai aparat penegak hukum yang tidak baik. Ia juga menentang tindakan demonisasi terhadap Polri yang menunjukkan seolah Polri tidak pernah baik. “Saya menentang tindakan demonisasi, baik kepada Polri, maupun KPK,” ucapnya.

Amien melihat bahwa akar permasalahan selama ini adalah pada lambatnya proses hukum yang dilakukan dua lembaga ini. Menurut Amien, karena dikhawatirkan kurang transparan, kecenderungan stigma negatif kepada pihak-pihak yang disangkakan menjadi tidak terhindarkan.

Amien berharap, skandal Bank Century yang disebutnya berada di balik semua persoalan ini ke depannya segera dituntaskan. “Semoga kita semua dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tidak melakukan intervensi politik, uang, ataupun tekanan-tekanan lain,” tandasnya.

http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/11/06/15593414/Amien.Rais.Angkat.Bicara.Soal.Konflik.KPK.dan.Polri

Amien Tolak Kriminalisasi dan “Pendewaan” KPK

Jakarta, 6 November 2009
Mantan Ketua MPR Amien Rais menyatakan menentang upaya kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari mana pun datangnya, sekaligus tidak setuju adanya “pendewaan” berlebihan pada KPK.

Kepada pers di ruang wartawan DPR Jakarta, Jumat (16/11), Amien, yang juga Ketua MPP PAN itu menegaskan bahwa KPK merupakan sebuah lembaga baru hasil reformasi dan menjadi tumpuan masyarakat untuk memberantas korupsi di Indonesia.

“Saya menentang setiap usaha dari mana pun datangnya yang melakukan kriminalisasi KPK,” ujarnya. Namun di saat yang sama, Amien juga tidak setuju dengan adanya “pendewaan” yang berlebihan terhadap KPK, seolah institusi itu dihuni para malaikat suci yang tidak bisa melakukan skandal dan kejahatan umum.

Dalam kesempatan itu, Amien mengatakan bahwa dirinya melihat adanya kencederungan trial by the press yang tidak terhindarkan setelah proses hukum yang berjalan lamban dan dikhawatirkan kurang transparan dalam setiap kasus menyangkut orang-orang penting.

Padahal, ia menambahkan, hukuman yang dijatuhkan lewat media massa dapat mencederai rasa keadilan bagi para tokoh yang semestinya memiliki hak praduga tidak bersalah.

“Yang harus kita waspadai adalah bahwa trial by the press bisa menjadi trial by the mass, yaitu pengadilan oleh massa rakyat,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, keyakinannya bahwa konflik KPK-Polri mustahil dapat melahirkan people power yang masif seperti dikhawatirkan banyak pihak. Namun gegap gempita di luar proses pengadilan dapat membawa hasil yang tidak adil dan tidak obyektif buat hasil pengadilan itu sendiri.

Mengenai rekaman penyadapan KPK yang dibuka di persidangan MK, Amien berpendapat, proses hukum tetap harus dilanjutkan.

Dia meyakini bahwa melalui proses pengadilan yang betul-betul tegas dan transparan tanpa intervensi uang dan kekuasaan, masyarakat bisa segera mengetahui siapa sesungguhnya yang selama ini menjadi musang berbulu domba.

Amien juga mengingatkan bahwa berbagai pihak harus menghindari politisasi konflik KPK-Polri agar semua dapat kembali ke ranah hukum yang tegas, transparan, dan relatif cepat. [TMA, Ant]

http://gatra.com/artikel.php?id=131889

Chandra Baru Kenal Ary Muladi Siang Ini Lewat Media
Jumat, 6 November 2009

Laporan wartawan KOMPAS.COM Wahyu Satriani Ari Wulan

JAKARTA, KOMPAS.com – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Chandra Hamzah menegaskan bahwa dirinya baru mengenal wajah Ary Muladi, Jumat (6/11) siang ini melalui sebuah media televisi yang menayangkannya.

Chandra menyampaikan hal ini di Hotel Sultan, Jakarta. “Saya baru tahu wajahnya (Ary Muladi) baru tadi siang. Itu saja karena ada salah satu media yang menayangkan,” kata Chandra.

Chandra menegaskan dirinya tidak pernah mengenal Ary Muladi sebelumnya, orang yang dituduhkan memberi uang suap kepada pimpinan KPK (non aktif) dari Anggodo Widjojo. Dirinya juga membantah berhubungan dengan Ary Muladi dan kawanannya melalui telpon.

“Saya tidak pernah berhubungan telpon dengan Ary Muladi. Tidak kenal rumahnya dimana, siapa dia,” cetusnya.

Sementara itu, pimpinan KPK (non aktif) lainnya, Bibit Samad Rianto menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan pernyalahgunaan wewenang jabatan, terkait pencegahan Anggoro Widjojo ke luar negeri. Dia mengaku, selama ini dirinya telah bekerja sesuai Undang-Undang yang berlaku. “Saya melakukan tugas sesuai UU,” tandasnya.

Tuduhan Kapolri kepada Bibit dan Chandra Tak Beralasan
Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri menjawab berbagai pertanyaan dari Anggota Komisi III DPR RI saat rapat dengar pendapat seputar dugaan pelemahan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Kamis (5/11) malam.

Jumat, 6 November 2009

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengacara dua pimpinan KPK (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, Ahmad Rifai, mengatakan, kliennya tidak pernah menerima aliran dana dari Ary Muladi terkait kasus suap Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan.

“Tadi kami bertemu dan menanyakan apakah benar apa yang disampaikan semalam. Dan itu dijawab tidak benar, tidak pimpinan KPK atau staf yang menerima Rp 15 miliar,” ujarnya di Gedung KPK, Jumat (6/11).

Rifai menyampaikan hal tersebut menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Polri-DPR yang mengatakan bahwa polisi mempunyai bukti kuat Chandra Hamzah menerima suap.

Ia mengatakan, tuduhan Kapolri tidak beralasan. Tuduhan tersebut masih didasarkan pada pengakuan Ary Muladi, padahal yang bersangkutan telah berkali-kali mencabut pengakuan tersebut.

Rifai juga meragukan polisi mempunyai bukti bahwa pihak KPK telah menerima aliran dana yang dimaksud. Jika polisi benar mempunyai bukti maka bukti tersebut pasti telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Polri-DPR, Kamis kemarin. “Kalau mereka mempunyai bukti semalam waktu sidang paripurna di DPR pasti akan disampaikan. Tapi kenyataannya kan tidak disampaikan,” kata dia.

Terkait pengakuan Kapolri mengenai kedekatan Chandra Hamzah dengan mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, Rifai belum bersedia menjelaskannya. “Tidak bisa klarifikasi. Tapi yang jelas apa yang disampaikan tidak benar dan tidak ada sama sekali,” tegasnya.

http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/11/06/13023779/tuduhan.kapolri.kepada.bibit.dan.chandra.tak.beralasan

Jumat, 06/11/2009 18:25 WIB
Tim 8 Gelar Perkara dengan Polri dan Kejagung Besok
Anwar Khumaini – detikNews

Jakarta – Tim 8 akan melakukan pertemuan dengan Polri dan Kejaksaan Agung besok, Sabtu (7/11/2009). Agenda pertemuan itu membahas upaya kriminalisasi terhadap KPK.

“Besok kita akan gelar perkara dengan kepolisian dan kejaksaan,” kata salah satu anggota Wantimpres, Anies Baswedan, di Kantor Wantimpres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (6/11/2009).

Hari ini Tim 8 memanggil Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. Susno dicecar pertanyaan seputar rekaman yang selama ini beredar di publik. Sementara pada Kamis 6 November 2009 kemarin, Anggodo Widjojo telah lebih dulu dipanggil oleh tim.

Saat melakukan audiensi dengan tim 8, Susno terkesan inkonsisten dalam menjawab beberapa pertanyaan. Inkonsistensi Susno terkait dengan aliran dana yang diberikan kepada oknum petinggi KPK.

(anw/sho)

Pengakuan Kaban soal Chandra Hamzah
Jumat, 6 November 2009 | 16:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban membantah kalau dirinya memiliki kedekatan khusus dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (nonaktif) Chandra Hamzah.

Kedekatan Kaban dengan Chandra disebut-sebut oleh Kepala Polri Jendera Pol Bambang Hendarso Danuri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/11) malam.

Menurut Kapolri, kedekatan CH (Chandra Hamzah) dan MK (MS Kaban) yang disatukan oleh sosok yang dihormati oleh semua orang yaitu N (Mister x), patut diduga sebagai penghalang bagi KPK untuk memproses lebih lanjut dugaan korupsi di Departemen Kehutanan yang pernah dipimpin Kaban. Polisi mempunyai bukti Kaban menerima aliran uang Rp 17 miliar dari PT Masaro Radiokom.

Apakah betul Kaban kenal dekat Chandra? “Kami pernah ikut training HMI. Saya lebih dulu aktif di HMI. Saya kira itu saja. Tidak ada yang khusus,” ucap Kaban saat dihubungi Kompas.com, Jumat (6/11).

Hak Angket Bank Century Sudah Diajukan 56 Anggota Dewan
Nasabah Bank Century berunjuk rasa di depan kantor pusat Bank Century di Jakarta, Rabu (17/12). Kekecewaan nasabah Bank Century yang tertipu produk Antaboga sudah mencapai puncaknya. Nasabah beramai-ramai mendatangi kantor pusat Bank Century untuk meminta pertanggungjawaban atas penempatan dana nasabah tersebut.

Jumat, 6 November 2009 | 19:19 WIB

Laporan wartawan Persda Network Rachmat Hidayat
JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana menggulirkan Hak Angket terkait skandal aliran dana Bank Century makin santer. Salah seorang penggagas Hak Angket Century, Gayus Lumbuun kepada wartawan di DPR, Jumat (6/11) mengungkapkan, saat ini sudah 65 anggota dewan yang menandatangani pengajuan Hak Angket Century. Hanya, anggota dari Fraksi PAN, PKS, dan Fraksi Partai Demokrat yang belum ikut mendukung rencana ini.

“Rencananya, pekan depan akan ke Bamus DPR. Hari ini luar biasa, sudah 65 tandatangan dari enam fraksi dari PDI, PPP, Hanura, Gerindra, PKB dan Fraksi Partai Golkar yang setuju rencana pengajuan Hak Angket Century. Kami optimis tentang ini,” kata Gayus.

“Kita lihat saja dan kalaupun gagal publik telah melihat semangat kami. Pansus kita yang tujuanya sebagai solusi seringkali gagal karena kalah suara,” kata Gayus.

Ditanya kemungkinan akan ada yang menarik diri, menolak ikut dalam Hak Angket skandal Century, Gayus menyatakan, hal itu menjadi tanggungjawab pribadi dan masyarakat tentunya bisa melihat siapa orang yang dipilihnya.

Mantan Ketua MPR Amien Rais di DPR memberikan dukungan agar skandal aliran dana ke Bank Century diproses hukum untuk diungkap kebenarannya. “Saya harapkan skandal Bank Century, tidak ditutup-tutupi dan segera diproses hukum secara wajar. Siapapun yang terlibat, hendaknya diberi hukuman secara adil. Karena bila tidak, maka para koruptor kambuhan akan terus mengulangi skandal dan kejahatan perbankan mereka,” tandas Amien Rais.

Ketua Komisi XI DPR yang tak lain Ketua tim investigasi skandal Bank Century, Emir Moeis menyatakan, rencana menggulirkan Hak Angket Skandal aliran dana ke Bank Century sebesar Rp 6,7 trilyun, haruslah dengan perencanaan yang matang. Bila tidak dipersiapkan dengan baik, Emir meyakini, hal ini akan gagal di tengah jalan.

“Kalau masih prematur, belum apa-apa, diluncurkan nanti bisa abortus. Yang jelas, saat ini PDI- P tetap melakukan investigasi, mencari data-data soal skandal ini. Kalau misalnya, kalaupun data dari PPATK belum masuk, tapi data-data kita sudah lengkap dan banyak, ya kita bisa aja maju. Memang tidak selamanya menunggu PPATK, akan tetapi paling cantik bila sudah ada laporan itu,” kata Emir.

“Tanpa harus menunggu laporam dari PPATK, Emir mengaku, bisa dilakukan investigasi dengan meminta keterangan dari para mantan pejabat pemerintahan sebelumnya. Yang kita ingin tahu adalah, uangnya (aliran dana Bank Century) itu larinya kemana? Kira-kira ada kaitannya kemana. Tapi, saat ini memang ada kecurigaan, apalagi adanya aliran dana yang tidak sesuai atau kurang tepat.Kebijakan dalam mencairkan dan mengalirkan yang tanpa didukung oleh peraturan atau undang-undang yang ada,” paparnya.

“Makanya, biar Hak Angket Century ini berhasil, harus dibuat secara matang, jangan sampai digembosin ditengah jalan. Kalau matang, kemudian digembosin, maka yang gembosin pasti malu kan? Masak kita mau melindungi kebatilan?”

Kasus KPK
Kasus Bibit-Chandra Harus Dihentikan
Berdasarkan hal itu, penyidikan terhadap Bibit dan Chandra harus dihentikan.
Rabu, 4 November 2009
Arry Anggadha, Eko Huda S
Bibit Samad Riyanto&Chandra M Hamzah (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

VIVAnews – Rekaman dugaan rekayasa kasus dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah dinilai telah menunjukkan rencana kriminalisasi terhadap keduanya. Berdasarkan hal itu, penyidikan terhadap Bibit dan Chandra harus dihentikan.

“Harusnya ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan,” kata kuasa hukum Bibit dan Chandra, Bambang Widjoyanto usai sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 4 November 2009.

Menurut dia, rekaman dan transkrip yang diperdengarkan dalam persidangan MK kemaris secara logika bisa dijadikan permulaan dari adanya sebuah rekayasa. Kemudian, tambah dia, ditambah dengan pengakuan Anggodo di layar televisi yang mengaku memberikan uang kepada Ari Muladi untuk melakukan upaya penyuapan terhadap pimpinan KPK.

Sehingga, kesemuanya itu sangat berkaitan erat dengan proses penyidikan yang sedang dijalani oleh Bibit dan Chandra. “Kalau rekayasa tersebut dikonfirmasi dengan penyidikan Bibit Chandra, terkonfirmasi. Case-nya nggak ada, faktanya nggak ada, sangkaannya juga tidak ada,” kata dia.

Bambang mengungkapkan kekhawatirannya jika kasus Bibit dan Chandra ini jika tidak di SP3-kan. Dia khawatir pihak kepolisian terus terus mendesakkan kasus ini. “Dan bahkan melimpahkannya ke pengadilan,” kata dia.

• VIVAnews

Kasus KPK
Hendarman Juga Akan Diklarifikasi TPF
Hendarman mengatakan selain dirinya, Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga juga dipangil.
Rabu, 4 November 2009
Arry Anggadha, Fadila Fikriani Armadita
Jaksa Agung Hendarman Supandji (Antara)
Rekaman Pembicaraan Anggodo – Wisnu Part.2

VIVAnews – Jaksa Agung, Hendarman Supandji tak ketinggalan turut dipanggil tim vrifikasi. Hendarman diminta menghadap tim verifikasi pada Jumat 6 November 2009.

“Dipanggil pertelepon dan dipanggil bersama tim peneliti berkas,” kata Hendarman di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu 4 November 2009. Hendarman mengatakan selain dirinya, Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga juga ikut dipanggil.

Bagaimana dengan mantan Jaksa Agung Muda Intelejen Wisnu Subroto? Hendarman mengaku terakhir kontak dengan Wisnu, saat dimintai klarifikasi seputar transkrip rekaman tersebut Jumat lalu.

Namun saat ditanya keberadaan Wisnu, apakah di Jakarta atau tidak, Hendarman tak menjawab.

Nama Ritonga dan Wisnu disebut-sebut dalam rekaman rekayasa kasus pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Bahkan Wisnu diketahui sering berhubungan dengan Anggodo Widjojo, adik Anggoro Widjojo–bos PT Masaro Radiokom yang juga adalah tersangka dan buronan kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu.

Seperti diketahui, Bibit dan Chandra M Hamzah telah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam mencekal Anggoro Widjojo, bos PT Radiokom yang menjadi tersangka kasus koruspi. Pencekalan, kata polisi, harus diputuskan secara kolektif karena kepemimpinan KPK adalah kepemimpinan kolektif.

Hal itu dibantah tegas oleh KPK. Pencekalan adalah urusan teknis yang tidak harus diputuskan secara kolektif. Semenjak KPK berdiri, keputusan menyangkut pencekalan itu bisa diputuskan oleh salah seorang ketua dan tidak harus kolektif.

Polisi juga menuduh Bibit dan Chandra telah menerima uang dari Anggodo Widjojo, yang diberikan lewat Ary Muladi.

Namun Ary Muladi belakangan mengaku dia tidak pernah menyerahkan uang ke pimpinan KPK itu. Pusat Penelitian Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) juga sudah menelusuri aliran dana kasus ini. Dan lembaga itu memastikan tidak ada aliran dana yang mengalir ke Bibit dan Chandra.

• VIVAnews

————————————————————————————————————–

Dua Pimpinan KPK Ditahan
TPF Minta Penangguhan Penahanan
“Kami terus berkomunikasi dengan Kapolri agar secepatnya melakukan penangguhan.”
Selasa, 3 November 2009
Siswanto, Muhammad Hasits

 

Adnan Buyung Nasution dengan Hendarman Supandji & Bambang Hendarso (Antara/ Ali Anwar)
VIVAnews – Tim independen verifikasi fakta dan hukum merekomendasikan penangguhan penahanan terhadap dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, Selasa 3 November 2009.

“Kami terus berkomunikasi dengan Kapolri agar secepatnya melakukan penangguhan penahanan malam ini juga,” kata Adnan Buyung Nasution, Ketua tim independen, di kantor Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta.

Selain mengeluarkan rekomendasi, tim independen yang dibentuk Presiden SBY ini juga meminta kepada tim pengacara Bibit dan Chandra segera mengupayakan penangguhan dengan mengirimkan surat ke Mabes Polri sehingga besok pagi lembaga itu sudah menanggapinya.

Seperti diketahui Bibit dan Chandra ditahan polisi sejak Kamis 29 Oktober 2009 karena kasus penyalahgunaan wewenang.

Tadi siang, Mahkamah Konstitusi memutar rekaman percakapan via telepon antara Anggodo Widjojo, adik tersangka kasus korupsi Anggoro Widjojo, dan seseorang yang diduga pejabat berpengaruh. Percakapan inilah yang kemudian dinilai untuk merekayasa dan menjerumuskan dua pimpinan KPK itu.

Adnan Buyung mengatakan semua reaksi setelah pemutaran rekaman itu harus segera direspons karena akan membawa pengaruh besar kepada masyarakat.

“Tentunya masyarakat akan geram dan marah,” kata Adnan. “Kok bisa aparat penegak hukum didikte seperti itu.”

• VIVAnews

bersambung ………………

Iklan

8 pemikiran pada “Geger Kriminalisasi Bibit dan Chandra-Kronologis

  1. Berita artis indonesia

    Salam kenal sebelumnya mas, saya ingin bertukeran link dengan blog anda, link blog ini sudah saya pasang di sini h**p://artis-indo-hot.blogspot.com/2009/07/tukaran-link.html

    Saya sangat berharap permintaan saya ini bisa di kabulkan, sebelumnya saya ucapkan terimakasih banyak mas.

  2. Waduh makin aneh saja perjalanan kasus yang menyangkut Bibit dan Chandra Hamzah ini. Kasus ini memang cukup fenomenal, dari segi pihak-pihak yang terlibat, dukungan dari facebookers yang sangat luar biasa, hingga jalinan antar peristiwa yang diberitakan ke publik yang cenderung membingungkan.

    Dengan adanya usulan SP3, menurut hemat saya akan semakin membingungkan publik. Karena dengan begini tidak akan bisa diketahui dengan jelas kronologis dari peristiwa yang sebenarnya terjadi. Kurang bijak rasanya apabila membiarkan kasus ini menguap begitu saja.
    Cara Membuat Blog

  3. disnak

    Boss link sudah saya pasang di blog saya, saya harapkan link saya juga bisa nongkrong di blog yang keren ini ya 🙂 salam sukses selalu OK h**p://disnakbengkulu.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s