Kabinet Indonesia Harus Dirampingkan ?

Kabinet Indonesia Harus Dirampingkan

Pemilihan Presiden langsung yang dilaksanakan pada 8 Juli 2009 telah selesai dilaksanakan. Sabtu, 25 Juli 2009, KPU mengumumkan pasangan SBY-Boediono meraih suara terbanyak, yaitu 73.874.562 suara atau 60,80 persen. Meskipun masih menyisakan gugatan, kita berharap pemerintahan hasil pilpres langsung kedua ini mampu mengatasi krisis ekonomi yang sedang melanda jagat ini. Sejatinya pemerintahan hasil pilpres akan memiliki legitimasi yang kuat karena pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih merupakan refleksi dari keinginan dan harapan masyarakat.

Dalam setiap pemilihan langsung akan selalu ada dimensi kontrak dan tanggung jawab (responsibility) yang melekat pada masing-masing pihak. Dalam konteks rakyat, tanggungjawab tersebut ada pada besarnya gairah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan dukungan atas jalannya pemerintahan. Sementara dalam perspektif kepemimpinan, pilpres secara langsung telah memberi tanggung jawab khusus kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam merealisasikan janjinya untuk menyejahterakan rakyatnya.

Upaya mewujudkan keinginan dan harapan masyarakat tersebut merupakan pekerjaan yang tidak ringan sehingga dibutuhkan kerja keras dan tatakelola pemerintahan yang modern, solid dan efektif, dengan dukungan sumber daya manusia yang handal, profesional dan berintegritas tinggi.

Pada tataran praktis, usaha keras ini sedikit banyaknya akan tergantung pada struktur kabinet yang akan ditetapkan. Hal ini penting karena efektifitas dan kuatnya suatu organisasi akan sangat tergantung pada bagaimana disain struktur dan bangunan organisasinya dengan mengacu pada prinsip kehadiran struktur mengikuti fungsi yang diperlukan (structure follow function), di mana fungsi disesuaikan dengan kebutuhan obyektif masyarakat. (Osbourne and Gaebler, 1992).
Perampingan Kabinet

Di awal Orde Baru, jumlah kabinet masih cukup ramping hanya terdiri dari 23 anggota kabinet yang meliputi 5 menteri negara dan 18 menteri yang memimpin departemen. Dari sisi kemampuan dan keterampilan teknis dan teknokratis, para anggota kabinet saat itu umumnya sangat handal di bidangnya sehingga dapat dikatakan sebagai kabinet kerja (zaken cabinet). Hal tersebut sejalan dengan tuntutan zaman saat itu yang membutuhkan kecepatan bekerja dan kekompakan dalam koordinasi untuk mengatasi kehancuran ekonomi. Dengan jumlah yang relatif sedikit dan dilengkapi keterampilan teknokratis yang memadai maka percepatan pembangunan dapat dilakukan. Namun sejalan dengan semakin besarnya kapasitas ekonomi nasional, sejak Pelita IV struktur kabinet sudah mulai melar antara 36 sampai 41 anggota kabinet. Struktur kabinet sekarang, Kabinet Indonesia Bersatu jilid II masih cukup besar dengan jumlah 36 anggota kabinet. (Tabel 1).

Kabinet pemerintahan di Indonesia merupakan tergemuk bahkan dibandingkan dengan negara tetangga tergemuk sekalipun semisal Malaysia yang memiliki 27 anggota kabinet. Negara tetangga lainnya malah sangat ramping semisal Thailand yang hanya 19 anggota kabinet. Dengan demikian, struktur kabinet Indonesia tergolong paling gemuk, yaitu mencapai 36 anggota kabinet padahal rerata di Asia adalah 24 anggota kabinet, bahkan di negara yang sudah mapan seperti negara maju (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) rata-ratanya sekitar 15 anggota kabinet. Barangkali sebagian dapat dimaklumi, karena luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk, serta kompleksnya permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Namun alasan tersebut tidak cukup valid jika ditilik adanya desentralisasi sehingga peran dan fungsi pemerintah pusat semakin menurun. (Tabel 2).

Tabel 2. Perbandingan Jumlah Kabinet di Asia dan OECD*)

*) Chang Kil Lee, 2008
Di samping itu, permakluman di atas juga terbantahkan ketika dibandingkan dengan negara besar dan berpenduduk lebih banyak, seperti: Amerika serikat yang hanya memiliki 17 anggota kabinet atau Jepang yang cukup dengan 14 anggota kabinet.

Dari segi efektifitas, struktur kabinet yang besar seringkali membuat mesin pemerintahan cenderung lambat dalam mengambil keputusan. Meskipun dalam setiap kabinet dilengkapi dengan adanya menteri koordinasi namun dalam prakteknya kata koordinasi ini sangat mudah dilapalkan namun sangat sulit dilaksanakan.

Idealnya, di era pemilihan presiden secara langsung seperti saat ini, Presiden terpilih memiliki keleluasaan untuk mempertimbangankan struktur kabinet yang lebih ramping. Perampingan kabinet tersebut meskipun secara kuantitif akan berpengaruh pada perolehan kursi partai politik pendukung tetapi secara kualitatif tidak mengurangi penghargaan terhadap dukungan yang telah diberikan sehingga diharapkan tetap menjadi solusi yang menentramkan.

Sumber : http://bs-ba.facebook.com/topic.php?uid=58264058414&topic=9096

—————————————————————————–

Format dan Tantangan Kabinet SBY

Kedaulatan Rakyat

17/09/2009

Dalam sebuah diskusi, Jeffrey Winters, seorang ekonom pemerhati Indonesia, mengingatkan bahwa jika Indonesia ingin menjadi salah satu negara yang kompetitif di kawasan Asia dan dunia pada 25 tahun mendatang, maka mutlak diperlukan double digit growth (pertumbuhan ekonomi dua digit atau di atas 10%). Dengan double digit growth, Indonesia akan mampu secara kompetitif bersaing dengan Cina dan India sebagai penguasa ekonomi dunia dari Asia, atau setidaknya tidak terlalu tertinggal jauh dari kedua negara tersebut pada 25 tahun mendatang.

Masalahnya kemudian, menurut Winters, Indonesia sudah masuk dalam perangkap mitos 7%, yang menegaskan bahwa seolah perekonomian nasional hanya akan mampu mencapai titik puncak pada 7%. Hal ini dilatarbelakangi dari kenyataan sejarah, bahwa pada masa Orde Baru pun, hanya angka itulah yang bisa dicapai Indonesia. Mitos 7% ini kemudian menjadi sesuatu yang sakral, sehingga siapapun pemimpin nasional Indonesia, tidak berani melakukan upaya yang tegas untuk mencapai raihan lebih baik dari angka 7%. Padahal, sebagaimana diingatkan Winters, double digit growth adalah keharusan untuk mencapai Indonesia yang sejahtera di masa depan.

Kita tentu saja boleh tidak setuju dengan pandangan Winters tersebut. Namun sebagai stimulus untuk menggugah supaya ada semangat dan pemikiran baru untuk melakukan lompatan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, maka peringatan Winters itu layak diapresiasi. Misalnya, soal pertumbuhan dua digit yang mahasukar untuk dicapai, bisa dimodifikasi dengan strategi pertumbuhan berkualitas. Katakan, walau pertumbuhan satu digit, namun mempunyai daya absorpsi besar terhadap kesempatan kerja, sehingga kemiskinan bisa diturunkan lebih cepat. Bagaimana caranya? Itu yang harus dirumuskan dalam stretagi pembangunan dan rencana strategis pemerintah.

Namun yang jelas untuk semua itu, ekonomi Indonesia perlu memiliki kekuatan yang bisa mempercepat (akselerasi) seluruh sumber daya yang ada agar bisa ëmelesatí seperti Cina dan India. Salah satu unsur yang memungkinkan hal tersebut terjadi adalah adanya kepemimpinan nasional yang bukan saja visioner, namun juga berani dan tegas. Pemerintahan terpilih yang dipimpin SBY dan Boediono tidak bisa diingkari sangat visioner, namun perlu  mengubah style kepemimpinannya agar bisa lebih tegas dan cepat mengambil keputusan-keputusan strategis bagi kemajuan bangsa di bidang ekonomi. Dengan kemenangan cukup telak dalam pilpres yang lalu, kedua pemimpin nasional ini mempunyai modal besar untuk melakukan semuanya.
Peluang Kepemimpinan nasional kedepan tidak bisa hanya sebagai kepemimpinan yang cenderung bermain amaní, konservatif, karena akan sulit mencapai target ekonomi melebihi target standar atau extra ordinary.

Kepemimpinan SBY dan Boediono sangat mungkin belum akan mampu memberdayakan seluruh sumber daya dan aspek pendukung pembangunan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi di Asia bahkan Asia Tenggara. Melihat kondisi di atas, maka peluang yang ada bagi upaya akselerasi pembangunan ekonomi adalah melalui komposisi kabinet. Menteri-menteri yang nantinya menempati kabinet SBY dan Boediono haruslah mereka yang memiliki sejumlah kriteria di antaranya: kompetensi pada bidang yang dipimpin, rekam jejak yang menunjukkan integritas dan bersih, komitmen dan kepedulian pada permasalahan bangsa, dan kriteria normatif lainnya.

Untuk itu pilihan menggunakan sumber daya diluar partai politik (yaitu dari para profesional), benar-benar merupakan alternatif yang harus dipertimbangkan oleh SBY dan Boediono. SBY dan Boediono pada dasarnya merupakan pemerintahan dengan basis dukungan rakyat yang kuat, terbukti hanya dipilih melalui satu putaran. Ini menandakan bahwa keduanya memiliki legitimasi yang kuat, sehingga seharusnya mampu melewati tekanan politis macam apapun dari partai politik dalam pemilihan anggota kabinet.
Selain masalah politik, menteri kabinet SBY dan Boediono akan juga menghadapi masalah clean government and good governance, penegakkan hukum yang masih demikian lemah, dan budaya korupsi yang demikian masif.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah isu nasionalisme ekonomi yang selama ini menjadi persoalan bangsa. Menteri-menteri di bidang ekonomi Indonesia sejak masa Orde Baru, selalu diidentikkan dengan kelompok madzhab ekonomi neoklasik, Mafia Barkeley, dan sebutan lain. Menteri-menteri ini juga diidentikkan dengan kepercayaan berlebih pada fundamentalisme pasar, minimalisasi peran pemerintah, penjualan aset negara dan lain sebagainya, yang kesemuanya menunjukkan kurangnya pembelaan terhadap nasib sebagian besar anggota bangsa. Nasionalisme ekonomi juga perlu dikemukakan mengingat kapasitas sumber daya yang ada, baik alam maupun manusia, belum secara optimal dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional. Sumber daya banyak yang hilang atau diserap justru oleh bangsa lain yang diberi previlige berlebihan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menempatkan individu-individu yang memiliki semangat nasionalisme ekonomi dan berani meningkatkan porsi bagi hasil perekonomian bagi rakyat banyak.

Kabinet Ramping


Jika dikaitkan dengan jumlah komposisi kabinet yang ideal, sejumlah negara maju dapat dijadikan rujukan. Amerika Serikat hanya mempunyai 15 menteri dalam kabinet yang secara kronologis dibentuk dan didirikan menurut kebutuhan perkembangan zaman. Kabinet Jepang juga ramping, hanya terdiri atas 25 menteri. Kata kuncinya ialah pemerintah yang efisien, sufficient karena semakin banyak menteri dan jabatan serta ruang lingkup kerja yang tumpang tindih semakin tidak ada yang dikerjakan secara konkret. Karena masing-masing menteri barangkali mengira suatu masalah berada di luar tanggung jawabnya karena ada menteri lain yang serupa tapi tak sama.

Efisiensi kabinet dan birokrasi hanya terjamin bila ada perimbangan yang kuat antara legislatif dan eksekutif yang mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau parpol yang sempit. Kalau Presiden ingin punya prerogatif bisa membentuk dan membongkar pasang departemen seperti zaman Sukarno atau Soeharto, maka itu tidak akan efisien. Begitu pula kalau DPR ingin menikmati jatah dan jabatan menteri tetek bengek, dan memaksakan jumlah menteri yang lebih banyak dari kabinet Jepang dan AS (Christianto Wibisono, Suara Pembaruan Daily, 20 Maret 2007).
Negara-negara Asia, juga relatif ramping dibandingkan Indonesia yang saat ini mempunyai 33 menteri. Thailand  memiliki 15 menteri, RR Cina  20, Malaysia 27, dan Australia 18.  Implikasi dari ini bukan saja terkait beban anggaran tetapi juga berpengaruh pada fleksibilitas kerja. Dari sisi anggaran misalnya, bisa dihemat banyak apabila posisi Menko yang menurut Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak harus ada, tidak diadakan.

Dengan demikian, efisiensi pada kabinet dan reformasi birokrasi menjadi titik tolak dalam upaya membangun perekonomian nasional yang sehat di masa mendatang.Selain itu, efisiensi kabinet juga diperlukan agar pembangunan ekonomi tidak dilakukan  ‘as usual’, tetapi benar-benar harus disusun sebuah grand design yang mengarahkan ekonomi nasional di masa depan pada capaian-capaian yang sesuai dengan tujuan nasional jangka panjang, berorientasi kemandirian, dan memperluas kesejahteraan bangsa. Tanpa kabinet yang profesional dan yang efektif dalam bekerja, hampir dapat dipastikan pembangunan nasional akan berjalan dalam dinamika yang kurang kondusif bagi upaya mencapai kesejahteraan bangsa. q-c-(1657-2009).
*) Prof DR Edy Suandi Hamid adalah Rektor  UII Yogyakarta.

http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=205480&actmenu=40

——————————————————–

Kaninet SBY Idealnya 23 Menteri

Jakarta, 31 Agustus 2009

Sejumlah pos menteri yang fungsi dan tugasnya tak berbeda diusulkan dilebur menjadi satu dalam kerangka perampingan kabinet. Perampingan itu bertujuan agar tidak ada lagi pekerjaan yang tumpang tindih.

SERATUS nama-nama calon menteri kini dikantongi Presiden terpilih 2009-2014 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY akan memanggil calon yang dianggap layak masuk kabinet setelah 1 Oktober 2009.
SBY tentu tak membutuhkan semuanya yang akan diajak masuk gerbong kabinetnya. Hanya orang-orang pilihan yang akan masuk. Karena itu, jumlahnya pun terbatasnya.

Lantas, berapa jumlah ideal menteri di kabinet mendatang?

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menyebut, kabinet mendatang cukup diisi 23 orang menteri. Ini dalam kerangka perampingan. Artinya, 36 pos menteri berdasarkan UU Kementerian Negara, dipangkas menjadi 23 pos.

“Ini sesuai dengan slogan SBY-Boediono saat berkampanye yang menginginkan Indonesia ‘Good Government’. Slogan itu sebagai hal yang bagus dan tepat bila dilakukan perampingan kabinet,” kata Siti kepada Berita Kota di Jakarta, Minggu (30/8).

Siti menyebut perampingan di sejumlah pos. Menseskab digabung menjadi satu dengan Mensesneg. Alasannya, fungsi dan tugasnya tidak terlalu berbeda. Kemudian departemen kehutanan, pertanian, dan perikanan dilebur menjadi satu. Begitu juga departemen perhubungan, digabung dengan departemen komunikasi informasi serta parwisata dan kebudayaan di lebur menjadi satu.

Menurut dia, perampingan itu bertujuan agar tidak lagi tumpang tindih pekerjaan. “Toh kementerian yang saya sebutkan tadi fungsi dan tugasnya tidak jauh berbeda. Tinggal sekarang mencari orang yang paling tepat. Dari penelitian saya, pos-pos kementerian itu harus di isi oleh orang-orang profesional,” kata dia.

Siti percaya SBY bisa memilih orang yang tepat, baik dari parpol maupun dari kalangan profesional. Yang penting kabinet mendatang harus ramping dan efisien tidak seperti periode 2004 – 2009, dimana jumlah menteri terlalu banyak karena adanya pembagian kekuasaan.

“Sekarang saya rasa Pak SBY tidak perlu seperti itu lagi. Beliau itu adalah pilihan rakyat, dan memenangkan pilpres dengan mutlak. Jadi tidak perlu lagi harus melakukan bagi hasil dalam komposisi kabinet mendatang,” saran Siti yang juga mengusulkan nama kabinet mendatang, Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Pakar hukum tata negara Universitas Hasanuddin, Irman Putra Sidin menyebut, jika mengacu pada UU Kementrian negara yang ada, jumlah pembantu presiden sebanyak 36 pos. Namun, bila mengacu kondisi sekarang, jumlah 36 pos itu terlalu berlebihan dan tidak efisien. Sebab itu, jumlah yang ada sekarang sudah harus dipangkas. Terutama di sektor menteri koordinator (Menko).

“Saya melihat posisi Menko sekarang ini tidak perlu ada. Karena tugas Menko itu bisa diambil langsung oleh wakil presiden (Wapres), yang juga disebut dalam UU ketatanegaraan adalah sebagai pembantu presiden. Jadi tugas Menko sudah saatnya diambil langsung oleh Wapres,” kata Irman.

Untuk pos menteri yang tugasnya tak jauh berbeda, Irman Mengusulkan agar digabungkan menjadi satu. Tidak seperti sekarang ini, kata Irman, banyak tugas menteri yang tumpang tindih.
“Jadi sudah saatnya menteri yang serupa itu digabung. Apalagi, sekarang ini SBY menang mutlak dan partainya sebagai partai terbesar,” ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPR Ganjar Pranowo mengatakan, PDIP sampai sekarang ini belum memutuskan hubungan kerja sama dalam bentuk koalisi dengan SBY atau Partai Demokrat.

“PDIP tidak mengharapkan menteri. Meski ada kader terbaik PDIP dibutuhkan membantu SBY, PDIP sebagai partai tetap akan bersikap kritis sesuai fungsi di perlemen,” kata Ganjar.

http://www.beritakota.co.id/berita/nasional/13636-kabinet-ramping-idealnya-23-menteri.html

SBY Harus Rampingkan Kabinet 2009-2014

Selasa, 1 September 2009
Taufik Hidayat – Okezone
JAKARTA – Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembentukan kabinetnya di periode mendatang, disarankan melakukan perampingan di beberapa kementrian. Perampingan ini diharapkan kabinet akan berjalan secara efektif dan fokus menjalankan roda pemerintahan.

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro saat berbincang dengan okezone, Selasa (1/9/2009), menyarankan memangkas kementrian hingga berjumlah 23 menteri, dari 36-37 jumlah menteri sebelumnya.

Perampingan itu bisa dilakukan SBY dengan menggabungkan beberapa departemen. Misalnya, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (Menegpp), dan Kementerian Negara Pemuda, dan Olahraga (Kemenegpora), digabungkan dengan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).

“Penggabungan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan itu dilakukan karena persoalan pendidikan menjadi bagian dari masalah perempuan,” katanya.

Sementara penggabungan lainnya yang masih bisa dilakukan, yakni Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) disatukan dengan Departemen Koperasi dan UKM (Depkop).

Zuhro memaparkan, pembagian 23 menteri itu terdiri dari nonpartai dan partai koalisi SBY-Boediono. Kalangan parpol sejumlah 9 orang, saran Zuhro, akan menempati posisi Mensesneg dan Menkopolkam.

“Orang terdekat dalam jabatan itu dibutuhkan dari kalangan partai politik,” katanya.

Selain itu dua orang dari kalangan parpol atau profesional, dapat menempati pos Menkokesra dan Menteri Pertahanan. Sementara dari kalangan profesional, menurut Zuhro, SBY memilih 9 orang.

Sembilan orang ini akan menempati jabatan, antara lain Kementrian Perekonomian, Keuangan, dan Pendidikan Nasional. Sisanya dua orang, dari kalangan karir dapat menempati posisi Jaksa Agung, dan dari kalangan parpol atau karir dapat menempati menteri pertahanan.

Komposisi seperti ini, menurut Zuhro, akan merepresentasikan kabinet SBY-Boediono yang mencirikan good government, desentralisasi, profesionalitas. (hri) (ahm)

http://pemilu.okezone.com/read/2009/09/01/268/253165/sby-harus-rampingkan-kabinet-2009-2014

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s