Kekuatan Angkatan Laut dan Anggaran Negara

RI Akan Membuat Kapal Induk

Kapal Induk

Pemerintah mengalokasikan dana Rp70 miliar bagi pengadaan kapal induk kecil selama 2009 untuk memperkuat armada Badan Koordinator Keamanan Laut (Bakorkamla) dalam melakukan penjagaan dan pengawasan wilayah serta kedaulatan wilayah NKRI.

“Kapal-kapal tersebut akan diproduksi di galangan kapal dalam negeri dengan local content yang relatif tinggi,” kata Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Bakorkamla, Laksamana Madya TNI Budhi Hardjo, seusai membuka seminar bertema Pengelolaan dan Pemahaman Perjanjian Perbatasan Wilayah Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Jakarta kemarin.

Kapal Induk

Menurut dia, kendati telah mengalokasikan dana Rp70 miliar tersebut, pemerintah tidak menutup peluang bagi negara lain untuk memberikan bantuan atau kerja sama. Hingga saat ini ada sekitar empat negara yang telah menawarkan bantuan untuk pengadaan kapal-kapal tersebut, antara lain Australia. (sofian dwi)

Sumber berita: Seputar Indonesia

diponegoro08ref5

TNI AL-PT PAL Siapkan Korvet Baru

Jakarta – Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, mengatakan, pihaknya dan PT PAL hingga kini terus menjajaki pembuatan kapal Korvet Kelas Sigma V untuk mendukung sistem pertahanan matra laut dan kemandirian industri dalam negeri.

Ditemui ANTARA usai menghadiri buka puasa bersama Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Mabes TNI, Senin, ia mengatakan proses penjajakan itu terus berjalan.

“Masih dalam proses. Setelah empat kapal Korvet Kelas Sigma seluruhnya tiba di Indonesia, maka segera kita buat Korvet kelas serupa antara TNI AL dan PT PAL,” ungkapnya

Pada kesempatan terpisah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul mengatakan, pembuatan kapal Korvet Kelas Sigma V ini nantinya akan dijadikan standar bagi pengembangan kapal-kapal perang di TNI AL.

Kapal kombatan seperti korvet, fregat, dan perusak, matra laut ke depan akan diadakan dengan mengadopsi teknologi dan kemampuan yang dimiliki Korvet Kelas Sigma (Ship Integrated Geometrical Modularity Approach).

Dengan kata lain, Korvet Sigma yang berteknologi terkini dapat menjadi jembatan transformasi dan standardisasi teknologi kapal-kapal kombatan TNI AL.

Sehingga akan terjadi efisiensi dalam pengadaan, pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AL, termasuk pada aspek logistik, pendidikan, dan pelatihan personel pengawaknya.

Saat ini TNI AL punya kapal perang dan sistem peralatan yang berasal dari berbagai negara seperti Belanda, Yugoslavia, Jerman, Rusia, Amerika serikat, Australia, Inggris, Jepang, Korea Selatan, China, Prancis, dan Afrika Selatan.

Iskandar menambahkan, persiapan pengadaan Korvet Sigma V telah dilakukan dengan melakukan pembahasan tingkat Mabes TNI AL, Mabes TNI dan Departemen Pertahanan.

“Diharapkan paling cepat 2010 kapal sudah mulai memasuki tahap pembuatan di PT PAL. Dengan catatan, kondisi perekonomian nasional sudah membaik,” ujarnya.

Indonesia telah memesan empat kapal korvet Sigma dari Belanda dengan nilai total nilai 700 juta Euro (sekitar Rp8 triliun) atau Rp2 triliun untuk masing-masing kapal. Saat ini telah hadir dua kapal perang.

Iskandar mengatakan, dua Kapal Korvet terakhir masing-masing dijadwalkan tiba pada Oktober 2008 dan Maret 2009. “Dengan begitu, Korvet Sigma V dapat mulai dibangun paling cepat 2010, dan dapat segera dilakukan standardisasi kapal-kapal perang TNI AL, disesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional,” katanya.

Sumber : Antara sebagaimana dirilis di situs Dephan
http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=8479

Foto berasal dari:
http://s134.photobucket.com/albums/q93/ambalat/Sigma%20corvettes/

Anggaran Negara: Putih, Abu-Abu, Hitam

koeh_gendeng's picture

Oleh: Kapten Inf Kukuh Suharwiyono, BS, Perwira TNI AD di UNIFIL, Kadiv Litbang Pertahanan & Keamanan TANDEF

Minggu lalu sampai saat ini kita masih hangat membahas berita sebuah koran nasional yang berjudul, “Presiden: Anggaran Pertahanan Naik 20 Persen”. Berita ini merupakan angin segar dan awan menggembirakan untuk keluarga besar TNI. Namun, disisi lain merupakan tantangan besar bagi TNI untuk membuktikan kredibilitas dan profesionalismenya dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pertahanan kepada stakeholder, masyarakat Indonesia. Apabila selama ini telunjuk kita masih bisa menyalahkan anggaran pertahanan sebagai titik awal terjadinya musibah kecelakaan militer, maka dengan adanya penambahan ini sudah barang tentu pemerintah (dalam hal ini TNI) dituntut untuk mengurangi atau bahkan meniadakan korban jiwa prajurit dalam operasional dinas kemiliteran. Bukan itu saja, profesionalisme TNI dan akuntabilitas anggaran pertahanan juga menjadi tuntutan kedinasan yang wajib dipenuhi.

Anggaran Putih, Abu-abu dan Hitam

Penggunaan kata-kata ‘putih’, ‘abu-abu’ dan ‘hitam’ bukanlah hal yang baru dalam kemiliteran. Dalam operasi militer, daerah hitam adalah daerah basis musuh yang seluruh penduduknya mendukung lawan. Daerah abu-abu adalah daerah yang belum jelas keperpihakannya, lebih kearah lawan atau kawan. Sedangkan daerah putih adalah daerah yang jelas mendukung operasi militer kita.

Peningkatan anggaran pertahanan sudah selayaknya ditanggapi TNI dengan sukacita dengan menampilkan transparansi keuangan, profesional manajemen dan disiplin anggaran. Salah satu caranya dengan memilah-milah seluruh mata anggaran menjadi 3 kategori anggaran, yaitu anggaran putih, anggaran abu-abu dan anggaran hitam. Pemilahan ini adalah suatu metode deteksi awal tingkat resiko penyalahgunaan anggaran yang akan memudahkan fase pengawasan dan pemeriksaan dikemudian hari. Walaupun cara ini belum bisa menjamin terhapusnya kebocoran anggaran negara, namun sudah sepatutnya TNI menjadi pelopor bagi instansi pemerintah lain dalam memulai langkah konkret pencegahan kebocoran anggaran.

Anggaran putih adalah anggaran yang harus disalurkan kepada seluruh prajurit atau pegawai sampai pangkat atau golongan terendah. Anggaran ini tidak terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar mata uang maupun pergolakan moneter. Anggaran putih biasanya merupakan hak anggota yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan lain apapun alasannya. Sebagai contoh: gaji, uang makan, uang lauk pauk, dan uang spesialisasi.

Anggaran abu-abu adalah anggaran putih yang penyalurannya tidak sesuai tujuan, penerimanya tidak tepat sasaran atau terjadi manipulasi angka dan prosedur dalam proses penggunaannya. Penyalahgunaan dan kejahatan yang menyebabkan anggaran putih menjadi abu-abu biasanya dilakukan secara konspiratif, lebih dari satu orang, dan hasilnya dinikmati dengan berjamaah. Anggaran abu-abu biasanya berupa dana proyek atau kegiatan yang telah dianggarkan pada awal tahun. Namun, seiring dengan dinamika moneter nasional dan global maka nilai tukar, harga barang maupun jasa ikut berubah. Selisih inilah yang akhirnya disalahgunakan sebagai ‘alasan pembenaran’ untuk merampok dana publik. Walaupun kegiatan mata anggaran tersebut tetap terlaksana, akan tetapi tingkat pencapaiannya terasa tidak optimal. Anggaran warna inilah yang memerlukan perhatian khusus dari semua pihak karena tingkat elastisitasnya yang tinggi bisa berubah menjadi lubang terbesar kebocoran anggaran yang sulit dideteksi.

Anggaran hitam adalah anggaran dalam suatu organisasi yang diolah secara tertutup, tidak jelas peruntukannya serta tidak dipertanggungjawabkan. Anggaran semacam ini sirkulasinya hanya diketahui oleh orang-orang tertentu dalam organisasi tersebut dan lebih dikenal dengan dana non-budgeter. Anggaran hitam merupakan ciri utama ketidakprofesionalan suatu organisasi. Sehingga jangan bangga apabila kantor kita masih memiliki sumber dana non-budgeter untuk dana operasional organisasi.

Manajemen Kontrol

Pengklasifikasian anggaran merupakan langkah awal yang efektif untuk menghindari kebocoran dana dan anggaran suatu institusi. Apabila dalam bidang manajemen kita mengenal POAC (Planning, Organizing, Actuating and Controlling) maka klasifikasi anggaran merupakan bagian dari fase planning namun sangat menentukan efektifitas fase controlling. Hal ini juga akan berdampak pada tercapainya open management dan multicross control untuk menghindari sekecil mungkin kebocoran anggaran. Dengan penentuan klasifikasi anggaran, maka suatu organisasi telah menjalankan manajemen kontrol yang baik terhadap sistem dan mekanisme keuangannya. Fokus pengawasan dan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan akan lebih tepat sasaran tanpa membuang energi sia-sia. Dan selanjutnya, akselerasi profesionalisme dan akuntabilitas suatu organisasi dapat tercapai secara signifikan. Semoga TNI akan semakin maju dan profesional dalam mengawal dan menjaga NKRI.

http://www.tandef.net/anggaran-negara-putih-abu-abu-hitam#comment-852

Iklan

Komentar ditutup.