Biaya Tinggi Pelantikan DPRD Banten, Pembimbing KKM dan Musyawarah Desa

Setelah mendengar kasus pelantikan anggota DPRD Banten 2009-2014 dengan anggaran yang cukup fantastis 600 juta dan tidak rasional beberapa hari lalu dari Muhamad Ali Syurachman dan komentar dari Gandung Ismanto serta Manar Mas,  sore hari ini menjadi pembimbing  KKM dan diundang diskusi dengan mahasiswa mengenai pemberdayaan masyarakat didesa.

Mengenai pemberdayaan masyarakat didesa mengingatkan kembali bagaimana menciptakan partisipasi rakyat kuat diakar rumput melalui musyawarah desa tiap kali program/proyek pembangunan di desa.

Ide ini sudah sangat lama sekali sejak tahun 2001 tetapi tidak mendapat tanggapan yang yang positif dari pemerintah daerah Se- Banten.  Hanya dari Kabupaten Serang pernah diupayakan melalui Intruksi Bupati Taufik Nuriman sedangkan Kab/Kota lainnya tidak terdengar sama sekali, alhasil banyak kasus diakar rumput yang kemudian mencuat naik  melalui media massa.

Banyaknya kasus-kasus yang mencuat diakar rumput juga tak terhitung banyaknya sejak JPS di gelar tahun 1999, BLT, Raskin, dll. Jadi dalam hal ini wilayah masyarakat di akar rumput sangat butuh tindakan proaktif dari pemerintah agar program/proyek pembangunan tercapai.

Saya berharap musyawarah desa yang merupakan local genius kita tidak hilang dan tetap lestari manakala ada program/proyek pembangunan didesa, bukan hanya sekedar juklak dan juknis yang yang kadang seringkali tidak dipatuhi pelaksana program.

Dan saya juga berharap secara legal formal ini Musyawarah Desa dan Kelurahan (tiap kali program /proyek pembangunan ketika pra-pelaksanaan- evaluasi) diwilayah masyarakat ini dapat menjadi masukan yang berharga untuk menjadi Perdes (Peraturan Desa) dan Perda (Peraturan Daerah) Kab/Kota Serang.

Sedangkan di wilayah negara (ekseskutif-birokrasi, legislatif, yudikatif)   sudah saatnya hak akses informasi bagi masyarakat semakin dibuka dengan memanfaatkan e- government dan public hearing (dengar pendapat) dengan masyarakat, jika perlu dibuat Perda Sosialisasi, Transparansi dan Akuntabilitas Publik.

Kembali mengenai KKM,  usulan lainnya  yang merupakan bagian dari program Depkominfo yaitu menciptakan Pusat Data dan Informasi Desa, proyek ini membutuhkan waktu yang cukup lama maksimal 6 bulan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s