Ketika Golput Sebagai Sebuah Pilihan

Jadilah Golput yang Fenomenal,

Bukan Hanya Sekedar Hak Memilih (UUD 1945)

Hari ini debat masalah golput cukup tajam dan menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat . Hak memilih untuk tidak memilih itu sah-sah saja dijamin UUD 1945, tergantung situasi lokasi dan kondisi pada jamannya juga tuntutan yang kini tengah terjadi. Misalnya pada jaman Soeharto kondisi itu banyak yang golput. Fenomena kini dengan 3 pemilihan jelas lebih merepotkan lagi dengan pilkada, pemilu, dan pilpres. Energi kita sebetulnya banyak habis disini. Suara golput pada kondisi ini juga bervariasi mungkin hanya satu, bahkan bisa jadi ketiganya atau keduanya.

Demokrasi bagi saya hanyalah sebuah alat atau cara saja, bukan tujuan dan belum tentu nilai yang hakiki. Trend demokrasi ini saya katakan belum tentu ? Karena suara mayoritas bisa jadi malah menipu, mendegradasi moral, dan mengkamulfase, saya lebih melihat pada kemampuan leadership, motivasi semangat bagi orang muda, track record apa yang telah dilakukan dan orientasi pada misi serta tujuan apa untuk negara ini. Disinilah letak titik fokus yang harus kita lihat dan kritisi, apalagi zonasi politik seringkali merepotkan, kita membutuhkan sebuah riset tracking bobot para kandidat baik pilkada, pemilu, dan pilpres.

Selain masalah aktual kebijakan publik yang selalu hangat bahkan kini masalah iklan politik yang menimbulkan konflik parpol dengan parpol, parpol dengan masyarakat, platform besar nasional secara terperinci dari grand desain master plan peta masalah nasional hingga breakdown pada legalitas formal perundangan kebijakan publik hingga kini belum juga kunjung hadir untuk diperjuangkan oleh partai politik sebagai sebuah pakem atau pedoman. Saya belum melihat itu semua, masih sedikit, parsial hanya sebagian kecil yang nampak diatas kertas.

Cth kenapa kita gagal menasionalisasi aset strategis nasional, sementara di negara orang sudah bukan lagi wacana tetapi implementasi tidak lagi menguap dan hilang. Venezuela, Saudi Arabia (Migas Aramco),dan Bolivia terakhir pada bulan ini telah sukses menasionalisasi sebagian besar aset mereka. Nasionalisasi aset strategis nasional mensyaratkan revisi UU Migas dan non migas.

Ditengah krisis keuangan dan jatuhnya harga minyak, mereka masih memiliki cadangan devisa yang sangat besar, serta bumper ekonomi rakyat mereka yang masih bertahan cukup bagus dengan harga BBM yang murah dan tidak turun naik.

Sedangkan masalah kefiguran ditengah masyarakat memang sudah selesai dengan mengambil pilihan suara terbanyak, tidak lagi nomor urut bagi calon legislatif. Dalam hal ini KPU benar menghormati pilihan masyarakat.

Kondisi aktual lebih merepotkan lagi adalah ketika terjadi banyak kasus dilapangan. Hingga saat ini sistem demokrasi masih belum mencapai target paripurna yang diharapkan masyarakat. Diberbagai daerah konflik kerap kali terjadi. Sistem tersebut masih boros dan biaya tinggi (high tech dimasa datang harus dipikirkan karena populasi penduduk kita yang cukup tinggi), masih adanya kecurangan dan pelanggaran terutama politik uang, publikasi dan sosialisasi hasil oleh KPU/KPUD yang kurang jelas kadang timbul keributan, harusnya hasil hitung dilihat dari tiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan kemudian diumumkan kepada publik melalui media massa lokal (daerah) dan nasional.

Jadi bukan hanya akumulasi hasil sementara (biasanya perhari) atau hasil akhir saja atau yang kita ketahui, namun juga proses dibawah dengan TPS. Dengan begitu ada semacam cross chek oleh warga dan elemen masyarakat. Saya dengar ada rumor potong gergaji ditengah dan diakhir hitung suara. Diduga calon DPD dan pilpres kali ini yang termasuk rawan setelah sebelumnya sistem pilkada diberbagai daerah, karena kurangnya saksi dan hasil dihitung cepat secara akumulatif tanpa harus dicek tiap TPS. Didaerah, TPS, KPUD serta media massa lokal adalah kuncinya untuk melihat hasil hitung tersebut.

Mengenai teknologi dimasa datang mungkin melalui terminal pusat informasi dan multi fungsi untuk kebutuhan lainnya yang dapat diakses dan dipantau oleh masyarakat secara terbuka dari pojok kota strategis atau melalui cybernet,dan untuk sementara ini dapat juga menghemat dengan menggabungkan pemilu dan pilpres.

Golput Fenomenal dan Solusi

Latar belakang orang memilih Golput sebagai bentuk partisipasi politik yang dipengaruhi sosialisasi politik yang dialami, banyak hal yang menjadi dasar argumentasi disamping banyak orang lainnya yang menganggap sepele atau terpaksa tidak sengaja golput, ada pula umumnya yang sangat prinsipil kecewa terhadap kinerja atau sistem sebelumnya yang belum bekerja dengan benar, serta kebijakan publik yang terlanjur dikeluarkan baik oleh lembaga legislatif atau eksekutif. Begitu juga meragukan partai-partai baru dan orang baru lainnya, sehingga diwujudkan dalam bentuk protes tidak akan memilih dalam pemilihan pilkada, pemilu, atau pilpres.

Masalah golput dalam hal ini tetap sah dan sangat relatif tergantung dari sudut pandang mana dapat dipertanggung jawabkan. Apalagi jika dianggap tidak ada lagi calon wakil rakyat melalui pemilu, dan pemimpin sejati bagi bangsa ini yang tepat, baik melalui pilkada atau pilpres.

Sebetulnya dengan demokrasi liberal saat ini dengan jumlah parpol yang sangat besar posisi golput kemungkinan memiliki prosentase yang kecil. Jadi sebetulnya tidak perlu adanya fatwa MUI semua parpol dan calon DPD berlomba-lomba meraih suara dari masyarakat.

Namun ketika pemimpin itu tak ada lagi, kita lihat pemimpin diluar sistem ketika sistem tak lagi berjalan dan menutup celah serta dianggap angkara. Musyawarah dan mufakat adalah jalan terbaik. Pemimpin besar dan berani tak sedikit yang lahir dari sini. Begitupula ketika musyawarah dan mufakat tak lagi tercapai maka kebenaran dan keadilan mungkin hanya ada pada segelintir orang. Posisi ketiganya memiliki parameter yang jelas.

Berita terbaru yang saya dengar kini wacana musyawarah dan mufakat memiliki mekanisme sistematis yang cukup bagus juga ditengah masyarakat dalam hal tracking wakil rakyat dan pemimpin.

Dan harus diingat lagi bahwa bagi seorang pegawai negeri dan aparat negara lainnya harus dapat tegas membedakan mana loyalitas terhadap pemimpin (belum tentu benar, baik/amanah) dan posisi loyalitas terhadap profesi yang jelas sangat berbeda. Inilah yang seringkali samar dan meragukan.

Menjadi pemimpin adalah factor kepercayaan dan keadilan sebagaimana Kanjeng Nabi terpilih menyelesaikan pertikaian para pemimpin kabilah yang saling berebut memindahkan batu Hajar Aswad Kabah dengan beramai-ramai mengangkat dan memindahkan batu tersebut.

Begitupula ketika dimusuhi oleh banyak kabilah dan hanya minoritas.

Komitmen ini saya sampaikan melalui proses kontemplasi jalan tengah untuk hari ini dan dimasa datang puluhan tahun yang akan datang.

Lontar Pos Serang, 29 Januari – 01 Februari 2009

Iklan

5 pemikiran pada “Ketika Golput Sebagai Sebuah Pilihan

  1. eedies

    tolong di cek daerah kota balikpapan beriman ini kareana kasiahan caleg yang lain tidak dapat perlolehan suara karena dikota balikpapan yang paling banyak suara partai golkar karena di daerah balikpapan banyang orang yang curang dan tidak mau memilih caleg yang di sukainya nyah makan uang nya aja tolong di berantas penyakit ini

  2. eedies

    saya mengikuti pilihan suara di daerah kalaimatan timur kebanyakan yang surat suara yang tidak sah dan juaga banyak curang kepada rakyat supaya suara yang terbanyak golkar karena caleg golkar di balikpapan banyak serangan fajar kerakyat atau di dalagin kepala RT

  3. Golput sebagai siasat budaya perlawanan pemuda atas oligarki politik yang menjadi antek imperialis dan telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi secara sistematis. Golput media pendidikan terhadap elit itu sendiri dan pada massa rakyat agar terbangun dari tidur panjangnya…

    Mendidik Rakyat dengan Pergerakan
    Mendidik Penguasa dengan Perlawanan

    salam hangat,

  4. sebetulnya bagi yang sudah berumur untuk memilih lebih baik dipakai suaranya untuk memilih pemimpin yang dianggap pantas, hanya yang jadi masalah kan keterbatasan pengetahuan si pemilih terhadap yang dipilih. jadi bagaimana cara menentukan calon dipilih yang dianggap pantas dengan informasi yang kurang ?
    balik lagi kepada manusia itu sendiri, yang sudah diberi akal dan pikiran, yang seharusnya kita gunakan untuk mencari tau ttg calon pemimpin negara kita, tetapi apabila memang tidak ada figur yang cocok, ya silahkan golput, tapi ini juga hanya pemikiran saya

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s