Tolak UU BHP

Fenomena kembali maraknya aksi unjuk rasa diberbagai daerah pada saat ini yang menolak UU BHP diterapkan diseluruh daerah, mengundang polemik, kekhawatiran, dan perdebatan diantara para ahli. Karena akan menabrak UUD 1945 pasal 31, carut marut UU Sisdiknas No. 20/ 2003, PP. 60/61 Tahun 1999 mengenai Jenis Pendidikan Tinggi, dan bagi swasta berlawanan dengan UU No. 16/2001 jo. UU No. 28/2004 tentang yayasan yaitu laporan audit diumumkan kepada publik tiap tahun dan tidak boleh alihkan aset yayasan. Dharmaningtyas lebih setuju jika UU BHP ditolak dan kembali pada UU Sisdiknas (Media Indonesia, 24 Desember 2008). Sedangkan Rektor UNS lebih setuju konsep di kampus adalah BLU (Badan Layanan Umum) dimana kampus memiliki keleluasan untuk mencari modal sendiri hingga dianggap layak untuk mandiri.

Dari pendapat diatas mungkin anda sependapat, bahkan tidak sedikit yang berargumentasi PP.60/61 lebih baik dibanding UU BHP. Mengingat kesalah pahaman yang harus dijernihkan kembali dan menerima setiap argumentasi dengan logis, maka ada baiknya kita kaji kembali dari awal proses draft undang-undang tersebut dan rujukan Undang-undang serta PP. yang menjadi aturan kekuatan hukum disesuaikan dengan kondisi realitas yang tengah terjadi dan akan terjadi (das sein dan das sollen). Disamping itu interpretasi UU BHP pada tingkat aturan teknis operasional (misalnya apa yang dimaksud biaya operasional dan biaya investasi) dan standarisasi yang hendak dicapai serta wacana lainnya yang diharapkan dapat diperjelas dengan jernih dan berpihak pada rakyat. Carut marut UU BHP ini memang terasa masih sangat janggal dan meragukan. Misalnya jika menyangkut masalah teknis dan waktu yang cepat dan dipukul rata tiap institusi pendidikan. Dan banyak lagi. Ide memperjelas dan menambahkan pada lapisan level kebijakan dan peraturan diterjemahkan menteri pendidikan dan peraturan pemerintah akan cukup bagus misalnya (Suara Pembaruan Desember 2008), apabila berpihak pada rakyat dan seluruh wacana serta dampak sudah selesai. Jika tidak kita tetap menolak UU BHP diberlakukan.

Mengenai dampak contoh terakhir tahun 2007 ketika masyarakat protes adanya jalur khusus seleksi masuk kampus BHMN yang berjumlah puluhan juta, antisipasi solusi terpaksa keluar dari kebijakan dilevel Dirjen Dikti pada tahun 2008 dengan keluarnya SK.Dirjen Dikti yang melarang seleksi masuk tersebut. Jadi lebih cenderung reaktif setelah adanya kasus.

Silahkan download disini dari berkas materi kuliah ajar sistem sosial budaya yang saya miliki dan semoga ruang diskusi kita sukses kembali. Saya berharap mendapat banyak informasi dari rekan-rekan sekalian. Terimakasih.

Pendidikan dan Perub. Sosial

UU Sisdiknas 20/2003

UU Sisdiknas 20/2003 Peran Pusat dan Daerah

PP.60/61 1999 Perbed Sistem Manajemen Pendidikan Tinggi

PP.60/61-1999 Jenis PEND.TINGGI

——————————————————————–

DRAFT UU BHP-PTN

DRAFT Uji Publik UU BHP

———————————————————————

UU 16 /2001 Yayasan Swasta

2 responses

  1. Jika masalah ini saya sepakat kampus harus mencari lahan usaha yang hasilnya digunakan untuk mengurangi beban biaya pendidikan tetapi bukan berarti pemerintah kemudian lepas tangan karena 2/3 ini sangat berat.

    Rabu, Desember 24, 2008 pukul 9:59 pm

  2. Anonim

    Pengakuan Ganjar (Fraksi PDIP), UU BHP memberikan keleluasaan kepada lembaga pendidikan untuk mencari anggaran kebutuhan penyelenggara pendidikan.

    Rabu, Desember 24, 2008 pukul 3:10 pm