Kontradiksi UU BHP

Aksi para mahasiswa telah terjadi diberbagai kampus negeri di Indonesia bahkan berakhir ricuh. Sementara itu seputar perdebatan dan pertikaian mengenai UU BHP (Badan Hukum Pendidikan) hingga kini masih belum selesai. Pakar pendidikan Dharmaningtyas misalnya berpendapat secara fundamental UU BHP ini sangat berlawanan dengan konsep pendidikan gratis dan murah serta menabrak UUD 1945 pasal 31 dan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Pemerintah dianggap turut campur dalam manajerial sedangkan dalam hal pendanaan pemerintah akan lepas tangan. Pemerintah hanya menjamin 2/3 dari biaya pendidikan di sekolah negeri sedangkan sisanya ditanggung siswa dan mahasiswa. Ini akan mengakibatkan angka putus sekolah dan menjauhkan pendidikan dari kelas bawah.

http://nasional.vivanews.com/news/read/13176-pendidik_tolak_ruu_badan_hukum_pendidikan

RUU Badan Hukum Pendidikan
Agar Biaya Kuliah Tak Mahal
Investasi pendidikan tidak boleh dibebankan seluruhnya kepada mahasiswa.

Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat, Heri Akhmadi, mengatakan penerbitan UU tujuannya agar setiap lembaga pendidikan mempunyai status hukum yang jelas.

“UU ini merupakan koreksi terhadap Badan Hukum Milik Negara, misalnya dalam UU ini mengharuskan biaya kuliah bagi mahasiswa tidak boleh terlalu tinggi,” kata Heri sebelum sidang paripurna DPR, Rabu 17 Desember 2008. Agenda sidang itu, di antaranya, mengesahkan UU BHP.

Anggota Fraksi PDIP itu mengatakan UU BHP menekankan kewajiban negara untuk berinvestasi di bidang pendidikan. Dengan begitu, lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta dilarang memungut biaya dari mahasiswa melebihi sepertiga biaya operasional pendidikan.

“Lihat saja Universitas Indonesia, 90 persen anggaran belanjanya dari pungutan SPP mahasiswa. Setelah ada UU BHP, pungutan itu tidak boleh,” katanya.

Investasi pendidikan, kata Heri, tidak boleh dibebankan kepada mahasiswa. Semua itu, Heri mengatakan, merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan itu.

“Jadi, tidak benar bila UU ini merupakan bentuk komersialisasi. Mahasiswa yang berdemo tidak membaca UU ini,” kata dia.

Heri mengatakan UU BHP juga melarang perguruan tinggi menerima mahasiswa melebihi kapasitas yang dimiliki lembaga. Sebab, kata Heri, sekarang terdapat banyak perguruan tinggi yang membuka banyak jurusan, tapi sarana dan prasarana pendidikan tidak memadai.

BHMN diberi waktu tiga tahun guna menjadi BHP. Sedangkan lembaga pendidikan yang belum BHMN, diberi waktu empat tahun. Sementara penyelenggara pendidikan swasta diberi waktu enam tahun.

http://nasional.vivanews.com/news/read/16164-agar_biaya_kuliah_tak_mahal

RUU Badan Hukum Pendidikan
Agar Biaya Kuliah Tak Mahal
Investasi pendidikan tidak boleh dibebankan seluruhnya kepada mahasiswa.
Rabu, 17 Desember 2008
Siswanto, Anggi Kusumadewi

VIVAnews – Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan menjadi undang-undang, Rabu 17 Desember 2008.

“Pemerintah senang karena setelah tiga tahun proses pembahasan akhirnya disahkan,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andi Mattalatta, usai sidang ketok palu UU itu di DPR, Senayan, Jakarta.

Sidang yang dipimpin Muhaimin Iskandar, diwarnai demonstrasi mahasiswa. Mereka menganggap UU itu bertujuan membisniskan pendidikan.

Namun Ketua Panitia Kerja RUU BHP, Heri Akhmadi, mengatakan sebaliknya. UU ini, kata anggota Fraksi PDIP ini, bukan komersialisasi pendidikan. “Ini justru 100 persen memihak dan membantu para mahasiswa,” kata Heri.

Menurut Heri, UU ini melarang lembaga pendidikan yang bersifat nirlaba, mengambil keuntungan. Bila terdapat sisa keuntungan operasional, kata dia, harus diinvestasikan kembali ke sektor pendidikan.

Heri menyontohkan kasus di Universitas Indonesia. Selama ini, kata dia, anggaran pendidikan di kampus itu, 90 persen dipungut dari mahasiswa. “Sedangkan pemerintah hanya bertanggung jawab 10 persen,” katanya.

Heri mengatakan, di masa mendatang praktek seperti di Universitas Indonesia itu dilarang. “Universitas tidak boleh memungut biaya dari mahasiswa melebihi 33 persen biaya operasional,” katanya.

Menurut Heri UU BHP menuntut transparansi pengelolaan anggaran, baik universitas negeri maupun swasta. Setelah terbit undang-undang ini, kata dia, pengelola badan pendidikan wajib melaporkan anggarannya secara berkala ke majelis wali amanah dan kepada publik.

http://nasional.vivanews.com/news/read/16257-dpr_sahkan_ruu_badan_hukum_pendidikan

AKSI MAHASISWA UI PADA SIDANG PARIPURNA

VIVAnews – Sekitar 30 mahasiswa Universitas Indonesia demonstrasi di ruang sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu 17 Desember 2008. Mereka memprotes Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang akan disahkan di sidang itu.

Mereka berteriak-teriak di balkon. Mahasiswa itu mengatakan, bila rancangan itu disahkan maka sama artinya membisniskan pendidikan.
Sebelum masuk ke ruang sidang, mahasiswa itu demonstrasi di depan gedung parlemen. Mereka menolak pengesahan RUU BHP.

“Undang-Undang itu akan mengurangi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pendidikan sebagai hak dasar,” ujar Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Edwin Nofsan Naufal.

RUU itu, kata dia, akan meliberalisasi pendidikan di Indonesia. Menurut Edwin, pendidikan akan dilihat sebagai komoditas dagang. Itu sebabnya, mereka menuntut pemerintah menjalankan dan menyediakan pendidikan bagi masyarakat.

Mereka menyontohkan proyek percobaan RUU BHP di Universitas Indonesia. Setelah universitas ini menjadi Badan Hukum Milik Negara, kata Edwin biaya perkuliahan menjadi mahal. “Belum lagi ada mekanisme ujian mandiri dan kenaikan biaya lainnya,” kata dia. “BHMN terbukti gagal.”

Aksi demonstrasi di balkon ruang sidang paripurna tidak berlangsung lama. Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, meminta mereka menghentikan aksi sehingga tidak mengganggu jalannya sidang. Tapi mahasiswa bertahan. Karena itu, petugas keamanan lingkungan DPR memaksa mereka pergi. Sempat terjadi aksi dorong-mendorong di sana.

Setelah turun dari balkon, anggota Fraksi PDIP Sonny Keraf menemui mereka. Saat ini, para mahasiswa itu bertahan di depan pintu ruang sidang paripuna.

Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja RUU BHP, Heri Akhmadi, mengatakan penerbitan UU tujuannya sebenarnya mengantisipasi mahalnya biaya yang dibebankan penyelenggara pendidikan kepada mahasiswa.

Anggota Fraksi PDIP itu mengatakan RUU itu menekankan kewajiban negara untuk berinvestasi di bidang pendidikan. Dengan begitu, lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta tidak memungut biaya dari mahasiswa melebihi sepertiga biaya operasional pendidikan.

AKSI TOLAK BHP Di YOGYA BERAKHIR RICUH

VIVAnews – Aksi penolakan terhadap pengesahan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan terus meluas. Di Yogyakarta, aksi yang dilakukan ratusan mahasiswa berakhir dengan bentrok.

Aksi yang digelar oleh seluruh perguruan tinggi di Yogyakarta itu digelar di depan Kampus Universitas Islam Negeri, Yogyakarta, Sabtu 20 Desember 2008. Pada awalnya, aksi berlangsung dengan damai dan dijaga ratusan polisi.

Namun, aksi bertambah panas. Polisi dan mahasiswa akhirnya terlibat aksi saling dorong. Di tengah aksi saling dorong ini, ada sejumlah mahasiswa yang melihat temannya ditangkap dan dipukuli oleh oknum berseragam polisi.

Tidak senang melihat tindakan polisi, sekitar pukul 15.45 WIB, mahasiswa lainnya langsung melempari kerumunan polisi dengan batu dan benda-benda di sekelilingnya. Tindakan mahasiswa itu ternyata diladeni oleh polisi. Akhirnya, terjadi aksi saling lempar batu. Polisi dan mahasiswa berhadap-hadapan dalam jarak sekitar 100 meter.

Aksi saling lempar ini membuat jalan utama Yogyakarta-Solo ditutup. Warga yang biasa melintas di jalan itu untuk sementara harus mengurungkan niatnya.

Hingga berita ini diturunkan, aksi saling lempar masih berlangsung. Belum diketahui juga jumlah korban akibat lempar-lemparan ini. Namun salah satu kamera milik wartawan sebuah televisi menjadi korban karena tertimpuk batu.

http://nasional.vivanews.com/news/read/16984-mahasiswa_yogya_bentrok_dengan_polisi

UU BHP Disambut Demo

Jakarta (Espos) Diwarnai aksi penolakan mahasiswa di sejumlah daerah, RUU Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) akhirnya disahkan menjadi UU, Rabu (17/12).

Mahasiswa menilai pengesahan UU tersebut membuat pendidikan semakin mahal dan tak terjangkau.
RUU BHP disahkan menjadi UU BHP dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR, Rabu kemarin. Pengesahan RUU BHP dihadiri sekitar 50 anggota DPR. Ketidakhadiran Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo sempat disinggung dalam rapat tersebut.
“Kami memutuskan UU yang sangat penting, namun tidak dihadiri oleh Menteri Pendidikan. Sementara di luar sana banyak mahasiswa yang mengamuk. Kami seperti hidup di awang-awang. Seperti tidak terkait dengan realita. Meski fraksi kami menyetujui, ini harus menjadi catatan buat kita semua,” ujar anggota FPAN DPR, Djoko Susilo.
Saat rapat paripurna berlangsung, 100-an mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang memaksa masuk ke ruang rapat paripurna sempat terlibat aksi saling dorong dengan polisi.

Sidang pun sempat diskors karena sekitar 15 mahasiswa melakukan interupsi.
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar yang memimpin rapat langsung menghentikan sidang untuk sementara. Sejumlah anggota DPR juga langsung naik ke balkon untuk menghentikan aksi mahasiswa tersebut.
Di Solo, puluhan aktivis dari Forum Bersama (Forbes) BEM UNS Solo, juga melakukan unjuk rasa menolak pengesahan RUU BHP. Aksi serupa juga berlangsung di Bandung dan Makassar. Bahkan, di Makassar, aksi sempat diwarnai dengan kericuhan.

Ratusan aparat kepolisian yang dipimpin oleh Kapoltabes Makassar Kombes Pol Burhanuddin melakukan penyerbuan ke dalam kampus Unhas di Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Rabu, pukul 14.00 WITA.
Koordinator aksi Forbes BEM UNS, Bery Nur Arif, menjelaskan, dengan disahkannya RUU BHP, dikhawatirkan akan membuat pendidikan semakin mahal dan agenda pemerataan pendidikan di Indonesia semakin terhambat.
Menurutnya, ada sejumlah pasal yang dinilainya sangat merugikan dunia pendidikan Indonesia. Salah satunya, pasal 12 yang mengisyaratkan diperbolehkannya lembaga pendidikan asing masuk ke Indonesia.

“Dengan adanya lembaga asing itu, dikhawatirkan akan mengganggu lembaga pendidikan yang sudah ada. Selain itu, pasal 49 RUU BHP itu yakni adanya sanksi pembubaran lembaga BHP oleh pemerintah, karena lembaga pendidikan tidak bisa mengelola lembaga pendidikan tersebut,” tandas dia.

Sedangkan Koordinator Aksi dari BEM Bandung Raya, Irawan, menyatakan, “Dengan adanya BHP ini nantinya tidak akan ada porsi kontribusi yang jelas dari pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kami ingin membuktikan orang di daerah pun menolak RUU BHP ini.”

Di depan pengunjuk rasa, Pembantu Rektor III UNS Drs Dwi Tiyanto SU secara pribadi menolak pengesahan RUU BHP tersebut. “Secara pribadi jelas saya menolak pengesahan RUU BHP itu,” tegas dia.

Ajukan proposal
Namun demikian, tandas Dwi, UNS sebetulnya telah mengajukan proposal ke Depdiknas terkait pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) UNS. “Hari ini (kemarin-red) tim dari UNS telah dipanggil oleh Depkeu untuk menjelaskan konsep BLU, setelah sebelumnya proposal BLU itu telah memperoleh persetujuan dari Depdiknas,” imbuh dia.

Sementara, pengamat pendidikan Kota Solo, Prof Dr Furqon Hidayatullah menyatakan setuju dengan sistem Badan Hukum Pendidikan (BHP) dalam pendidikan. Namun, ia tidak setuju jika sistem pendidikan itu jadi memberatkan masyarakat.

“Jangan sampai perguruan tinggi itu begitu saja dilepas dari pemerintah. Akibatnya perguruan tinggi menaikkan SPP, sesuai selera perguruan tinggi dan menyebabkan sangat memberatkan masyarakat,” ujarnya saat dihubungi Espos, Rabu.

Menurutnya, jika hal itu terjadi akan memberikan efek yang sangat memberatkan masyarakat, terutama kesulitan akses untuk memperoleh pendidikan di perguruan tinggi. “Padahal pendidikan itu menjadi hak manusia, sehingga jika sudah memberatkan itu, artinya menghalangi masyarakat untuk memperoleh kesempatan pendidikan,” paparnya

Terpisah, Ketua Komisi Pendidikan, Irwan Prayitno, menegaskan UU BHP sama sekali tidak memuat pasal yang meliberalkan dunia pendidikan. Justru, pemerintah akan menanggung seluruh biaya pembangunan dan gaji dosen.

“Biaya investasi seperti biaya bangunan dan gaji dosen 100% ditanggung pemerintah,” jelas Irwan pada kelompok mahasiswa yang berunjuk rasa menolak UU BHP di pelataran Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu.
Memang, sebagai badan hukum, lanjutnya, perguruan tinggi punya hak menetapkan SPP yang harus dibayar oleh mahasiswa peserta didik. Tapi, lanjutnya, besaran pungutan dibatasi paling tinggi 1/3 dari biaya operasional institusi pendidikan bersangkutan.

Selain mengesahkan RUU BHP, dalam rapat paripurna kemarin, DPR juga mengesahkan tiga RUU menjadi UU, yakni UU Penerbangan, UU Kepariwisataan serta UU tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi. Persetujuan atas RUU tentang Penerbangan dicapai setelah fraksi-fraksi di DPR menyampaikan pandangan akhir terhadap RUU ini.

Pasal kontroversi dalam UU BHP

Pasal 12
Yang mengisyaratkan lembaga pendidikan asing masuk ke Indonesia.

Pasal 41 Ayat 7

Peserta didik yang ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan harus menanggung biaya tersebut sesuai dengan kemampuan peserta didik, orangtua atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya.

Pasal 47 Ayat 8

Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud Ayat 7 yang ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan menengah berstandar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan pada Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) atau Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD) paling banyak sepertiga dari biaya operasional.

Pasal 49
Adanya sanksi pembubaran lembaga BHP oleh pemerintah, karena lembaga pendidikan tidak bisa mengelola lembaga pendidikan tersebut

Sumber: Dikutip dari berita – Oleh : fid/Ant/dtc

http://www.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=h01&id=253190

UU BHP Lahirkan Kebingungan dalam Soal Dana

Kompas Kamis, 18 Desember 2008

BANDUNG, KAMIS – Substansi UU Badan Hukum Pendidikan masih menimbulkan banyak kebingungan di kalangan pelaku. Khususnya dalam hal kepastian beban pendanaan di tingkat perguruan tinggi.

Hal ini terungkap Dalam Seminar BHP sebagai Solusi Pendidikan Indonesia atau Bukan di Kampus Institut Teknologi Bandung, Kamis (18/12). “Disebutkan, pemerintah bersama-sama badan hukum pendidikan menanggung dana dua pertiga dari operasional. Kenapa masih harus ada kata bersama-sama?” ujar Wakil Ketua Majelis Wali Amanah ITB Rizal Tamin.

Ia membandingkan, di negara lain, pemerintah mutlak menanggung dana. Bahkan mencapai lebih dari 60 persen. Di Eropa, bahkan lebih. Sehingga, pendidikan di perguruan tinggi pun bisa digratiskan.

Yuniarti, dari Kajian Strategis Keluarga Mahasiswa ITB mengatakan hal senada, di satu sisi disebutkan bahwa dana maksimal yang ditanggung oleh masyarakat adalah sepertiga dari operasional. Namun, tidak dirinci lagi dari mana sumber pendanaan sisa dua pertiga yang dibebankan ke Pemerintah.

http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/18/19153066/uu.bhp.lahirkan.kebingungan.dalam.soal.dana

UU BHP Ancam Penutupan Universitas

Kompas Kamis, 18 Desember 2008

BANDUNG, KAMIS – Beberapa tahun mendatang, banyak perguruan tinggi akan ditutup. Untuk mampu bertahan, universitas-universitas gurem terpaksa harus melakukan merger, akuisisi, atau penggabungan. Ini merupakan implikasi panjang dari disahkannya Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan.

Kekhawatiran ini diungkapkan Muchlas R. Luddin, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, dalam diskusi panel bertajuk Otonomi Kampus dan Peluang Perbaikan Bangsa yang diadakan Lembaga Pengkajian dan Pengabdian Masyarakat Demokratis (LPPMD) Universitas Padjadjaran, Kamis (18/12).

Sekurang-kurangnya enam tahun mendatang, saat UU ini berlaku efektif, ungkap Muchlas, kompetisi antar-perguruan tinggi bakal berlangsung semakin ketat dan keras. Di sini lah akan terjadi proses seleksi alamiah, di mana hanya yang kuat yang akan bertahan, ungkapnya. Di dalam ketentuan UU BHP yang baru disahkan Rabu (17/12) lalu, khususnya di dalam Pasal 57, disebutkan perguruan tinggi bisa dibubarkan akibat pailit.

Sebetulnya, inilah agenda tersembunyi yang ada di dalam UU ini. Bahwa jumlah perguruan tinggi ke depan akan dibatasi. Selama ini kan, yang macam ini tidak bisa dibubarkan. Pemerintah pun jadi tidak perlu repot, tuturnya. Saat ini, terdapat sekitar 2.690 perguruan tinggi di Indonesia. Hal lainnya yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yaitu merger, mau tidak mau ke depan bakal sering dilakukan. Setidaknya, antar satu kelompok badan hukum misalnya milik yayasan Muhammadiyah . Pendanaan oleh pemerintah, ke depannya, pun disalurkan lewat dana hibah.

Untuk mendapatkan dana hibah ini, hanya mereka yang kuat saja yang bisa. Yang gurem, sulit dapat dan bakalan terus tertinggal, ujarnya. Perguruan tinggi dapat dituntut mahasiswa (masyarakat) jika tidak mampu memberi pelayanan sesuai dijanjikan. Menurutnya, ini terjadi akibat lembaga kampus ke depan itu lebih bersifat transaksional.

Terancam kolaps

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi) Wilayah Jabar dan Banten Didi Turmudzi mengatakan, pengesahan UU BHP mengancam perguruan tinggi swasta. Dengan kondisi saat ini saja, banyak PTS di Jabar-Banten yang terancam kolaps. Diperkirakan dari 478 PTS yang ada di Jabar-Banten, sekitar 40 persen diantaranya kesulitan keuangan. Sebab, hanya menerima pendaftar kurang dari 100 siswa per tahun.

Padahal, selain mutu, ada hal lainnya yang tidak bisa dikesampingkan, yaitu soal aksebilitas, tuturnya. Peran mendorong aksebilitas inilah yang menurutnya diemban oleh perguruan-perguruan tinggi swasta yang ada di berbagai daerah. Angka partisipasi kasar tingkat perguruan tinggi di Jabar-Banten saat ini baru 7,4 persen. Artinya, dari 100 orang penduduk usia 17-25 tahun, hanya 7 diantaranya yang menempuh kuliah.

http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/18/19130068/uu.bhp.ancam.penutupan.universitas..

UU BHP

Disahkannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan oleh DPR, Rabu (17/12), memungkinkan suatu institusi pendidikan untuk dibubarkan karena alasan pailit. Selain itu, tidak ada kejelasan dari mana badan hukum pendidikan memenuhi sisa biaya pendidikan di luar tanggung jawab pemerintah.(Liputan6.com)

Hari ini Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan disahkan oleh DPR, beragam aksi protes dari kalangan mahasiswa terjadi setelah UU BHP disahkan. Sekitar 30 mahasiswa Universitas Indonesia dikeluarkan secara paksa dari ruangan sidang paripurna, saat rapat pandangan terakhir fraksi yang membahas Badan Hukum Pendidikan, Rabu (17/12/2008). Mereka berpandangan UU BHP mengkhawatirkan, undang-undang baru ini akan membuat biaya pendidikan semakin mahal dan tidak terakses oleh seluruh lapisan masyarakat. mereka pun berpandangan RUU BHP bertentangan dengan UUD karena di BHP disebutkan masyarakat ikut menanggung biaya pendidikan.

Padahal, pendidikan seharusnya ditanggung pemerintah. Mereka mengkhawatirkan biaya pendidikan lebih mahal dan UU lebih kejam dari pada bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Memang sungguh ironi di negeri yang masih berusaha meningkatkan anggaran pendidikan 20 % DPR lebih mendahulukan pengesahan UU BHP yang sampai saat ini banyak mengalami penentangan di kalangan mahasiswa sebagai bagian dari elemen perguruan tinggi itu sendiri. Status BHP membuat biaya pendidikan menjadi lebih mahal itu pasti, karena dalam UU BHP itu sendiri pemerintah hanya memberikan 20 % untuk anggaran operasional pendidikan. Maka sudah pasti 80 % biaya operasional pendidikan akan di bebankan kepada mahasiswa (orang tua mahasiswa).

Dampak mahalnya biaya pendidikan memang sudah terasa di kampus-kampus yang telah berbadan hukum BHMN. Seperti di kampus-kampus ternama di negeri ini. Lihat saja, kenyataan yang terjadi di kampus-kampus BHMN telah menyebabkan banyak orang tua mahasiswa yang mengeluh dengan mahalnya biaya pendidikan di perguruan tinggi. Padahal dalam undang-undang Sisdiknas pasal 53 ayat (1) dikatakan bahwa Pertama, aspek fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kewajiban negara dan Pemerintah dalam bidang pendidikan, serta hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan.

Pemberlakuan UU BHP hanya memberikan 20 % untuk biaya operasional pendidikan jelas bertentangan dengan UU Sisdiknas berkaitan dengan fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mahalnya biaya pendidikan ini jelas akan menghalangi hak dan kewajiban warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang merata dan adil untuk setiap warga negara. Oleh karena itu, marilah kita bersama memikirkan nasib pendidikan masyarakat Indonesia ini kedepan. Pemerintah akan lebih arif dan bijak jika lebih dahulu memikirkan peningkatan anggaran pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri dengan menyediakan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai pemberlakuan UU BHP ini menyebabkan warga tidak mampu semakin kesulitan mendapatkan pendidikan berkualitas dengan biaya murah dan terjangkau (BB Online)

http://bandungbaratonline.blogspot.com/2008/12/uu-bhp-dan-masa-depan-pendidikan.html

UU Badan Hukum Pendidikan Harus Diuji Materi

DPR tolak UU BHP lakukan komersialisasi pendidikan

JAKARTA — Undang-Undang (UU) Badan Hukum Pendidikan (BHP) mewajibkan perguruan tinggi menjaring mahasiswa miskin yang berprestasi minimal 20 persen dari total peserta didik baru. Perguruan tinggi diminta merealisasikan amanat UU tersebut.

Perguruan tinggi negeri (PTN) harus jemput bola karena semua PTN wajib membuktikan anak-anak miskin potensial di sana mencapai 20 persen,” ujar Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas, Fasli Jalal, Kamis (18/12), di Jakarta.

Selama ini, ungkapnya, dari keseluruhan jumlah mahasiswa baru, PTN hanya menampung tiga persen peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi, tapi memiliki kemampuan akademik tinggi.

Ketua Panitia Kerja RUU BHP, Heri Akhmadi, juga mendesak perguruan tinggi (PT) menjaring 20 persen peserta didik miskin. ”Semua PT wajib menerima mahasiswa berprestasi yang miskin sesuai UU BHP,” katanya.

UU itu, ungkapnya, justru menghindarkan terjadinya komersialisasi pendidikan. Isi UU mengamanatkan bahwa biaya anggaran belanja perguruan tinggi yang ditanggung mahasiswa maksimal hanya sepertiga.

Itu pun hanya biaya operasional, bukan biaya investasi.” Adapun biaya investasi, paparnya, ditanggung pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BHP.

Peraturan pemerintah tentang Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang menjadi dasar PTN untuk memungut biaya tinggi justru dikoreksi oleh UU BHP.

Universitas Indonesia (UI), dicontohkannya, mempunyai anggaran Rp 1 triliun. Tapi, 90 persen anggaran belanjanya berasal dari mahasiswa. ”Memang, mereka tidak menaikkan biaya S1, tapi S2 dan S3 naik luar biasa. Dengan adanya UU BHP, PTN seperti UI tak bisa lagi memungut biaya hingga 90 persen dari mahasiswa.”

Ketua Panitia Khusus RUU BHP, Irwan Prayitno, juga menepis bahwa UU itu melegalkan pendidikan hanya untuk orang kaya. Dalam Pasal 46 UU itu, disebutkan bahwa BHP wajib menerima minimal 20 persen dari seluruh peserta didik baru adalah kalangan tak mampu berpotensi akademik tinggi.

BHP juga diwajibkan memberikan beasiswa untuk paling sedikit 20 persen peserta didik tak mampu,” katanya.

Namun, merealisasikan isi UU itu dinilai tidak gampang. Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Achmad Fathoni Rodli, menyatakan keberatan jika harus mengalokasikan 20 persen kuota peserta didik untuk siswa miskin. Dia justru meminta pemerintah mau menalangi mereka dalam bentuk pemberian beasiswa.

Tidak semua perguruan swasta mampu memberikan subsidi untuk peserta didik yang miskin,” paparnya.

Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Jawa Barat dan Banten, Didi Turmudzi, mengkhawatirkan pasal mengenai pendanaan yang membolehkan memungut hanya sepertiga dana dari masyarakat. ”Mengancam tidak, tapi dengan UU BHP itu dapat membunuh PTS yang kecil,” katanya.

Rektor UI, Gumilar Rusliwa Somantri, mengakui tidak mudah menerapkan aturan sesuai UU BHP. Misalnya, dia sebut soal pendanaan yang diatur sepertiga dari masyarakat, sepertiga pemerintah, dan sepertiga lagi internal.

Berarti, UI harus menyiapkan Rp 500 miliar dari Rp 1,5 triliun biaya operasional pendidikan setiap tahunnya. Ibaratnya, satu kaki UI diikat, kaki yang lain dipecut untuk ke tingkat world class university.”

Mengantisipasi itu, pihaknya akan menata diri, mulai dari aset fisik hingga aset intelektual. ”Aset dan lahan yang ada di UI seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal.”eye/ann/c84/nri/uki/ant

Poin-Poin Penting UU BHP Bab VI Pendanaan

Pasal 41
4. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung paling sedikit 1/3 (sepertiga) biaya operasional pada BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan menengah.
5. Pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung seluruh biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
6. Pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung paling sedikit 1/2 (seperdua) biaya operasional, pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Pasal 42
1. Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat melakukan investasi dalam bentuk portofolio.
3. Investasi itu tidak melampaui 10 persen dari volume pendapatan dalam anggaran tahunan badan hukum pendidikan.

Pasal 43
1. Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat melakukan investasi dengan mendirikan badan usaha berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan untuk memenuhi pendanaan pendidikan.

Pasal 46
1. Badan hukum pendidikan wajib menjaring dan menerima WNI yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru.
2. Badan hukum pendidikan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik WNI yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20 persen dari jumlah seluruh peserta didik. (
Republika Online, 19/12/08)

http://hizbut-tahrir.or.id/2008/12/19/uu-badan-hukum-pendidikan-diuji-materi/

Iklan

One response

  1. Terus suarakan ketidakadiaan di negeri akibat diterapkannya sistem demokrasi kufur
    http://www.warnadunia.com/

    Salam kenal^_^

    Senin, Januari 12, 2009 pukul 10:25 pm

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s