Revisi UU Pokok Pers 40/1999 dan UU No.10/2008

Revisi UU Pokok Pers 40/1999 dan UU No.10/2008

Masalah yang kembali mencuat mengenai intimidasi dan kekerasan bahkan resiko pembunuhan bagi para jurnalis kini menuntut perhatian dari AJI dan Dewan Pers Nasional serta asosiasi lainnya. Hal ini juga mendesak untuk dilakukannya Revisi UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999.

Begitupula antisipasi mulai tumbuhnya kebebasan pers yang mulai di gerogoti kembali oleh masalah tuntutan pidana dan perdata oleh berbagai pihak yang merasa kepentingannya terganggu, telah menimbulkan tuduhan kriminalisasi terhadap pers. Kasus majalah Time yang digugat balik dan dimenangkan oleh keluarga Cendana sebesar 1 Trilyun, kasus Majalah Tempo yang diperkarakan dengan kasus tiga berita Koran Tempo tentang illegal logging yang mengharuskan Tempo membayar denda Rp.220 juta plus merilis permintaan maaf di 15 media dengan nilai iklan Rp17 miliar, kasus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakpus mengabulkan gugatan PT Asian Agri terhadap Majalah Tempo terkait pemberitaan dugaan manipulasi pajak Rp1,3 triliun oleh Sukanto Tanoto, yang akhirnya menghukum Tempo denda Rp50 juta dan permintaan maaf di tiga media, dll.

Dilihat dari kacamata perspektif hukum apa yang dilakukan media dengan melakukan investigasi (investigation reporting) dengan dasar pembuktian dilapangan dan satu lagi yaitu pembuktian terbalik masih sangat dibutuhkan ditengah mandulnya laporan dari masyarakat dan aparat hukum. Jika warga merasa dirugikan adanya hak jawab dan keberatan di media yang sama serta somasi jika tidak dapat meluruskan berita, adalah sudah terwakili dan terakomodir dalam UU Pokok Pers 40/1999. Jadi tidak perlu hingga dibawa ke proses hukum yang lebih tinggi apalagi menyangkut masalah kepentingan publik seperti masalah korupsi yang sudah mewabah (lihat kembali aturan hak jawab dan lihat kembali Kode Etik Jurnalistik wartawan Indonesia yang disahkan Dewan Pers Nasional pada tanggal 14 Maret 2006 ditandatangani 27 media, pada pasal 11 hak jawab dan koreksi dilakukan secara proporsional, juga somasi yang dilakukan hingga 3 kali tidak ditanggapi dapat melaporkan ke polisi).

Media Pers Dibredel UU Pemilu No. 10 /2008

Mengenai praktek pembredelan hingga hari ini tidak diakomodir oleh UU Pokok Pers 40 / 1999 sebagai artikulasi dan manifestasi wujud dari kebebasan pers lepas dari cengkraman orde baru, namun sayangnya hal ini justru malah diakomodir dalam UU No 10/2008 Mengenai Pemilu. Ini bertentangan secara historis dan spirit yang dibangun oleh para jurnalis. UU No. 10 /2008 sangat bagus ketika menyoal tata cara pencoblosan yaitu memilih orang bukan simbol parpol, meskipun diprotes juga yaitu dengan pulpen bagaimana dengan cara dicoblos, apakah termasuk sah atau tidak. Begitupula masalah DCT yang terwakili dari daerah apakah orang asli pribumi yang sudah berdomisili cukup lama atau orang luar. Ini tidak diatur.

Tatacara pengambilan tokoh politik dan iklan menjadi kendala yang sangat absurd bagi para jurnalis dan media massa.

Pasal terkait yang menjadi sumbu masalah yaitu Pasal 94 UU No.10/2008 yang mengatur media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment atau blocking time untuk kampanye Pemilu. Mana ada blocking time di media cetak tapi diatur dalam pasal tersebut.

Pada Pasal 97 mengatur, media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi peserta Pemilu.

Menurut Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara (sbr.:http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=7779) adil dan imbang itu yang bagaimana, karena di lapangan tokoh atau caleg yang berbobot tentu akan lebih banyak diliput wartawan dari pada yang tidak berbobot. Lalu apakah harus sama berita atau iklan yang disiarkan media massa untuk calon yang berbobot dengan yang tidak berbobot itu, tambahnya. Kalau aturan seperti ini dilanggar media massa, lalu apakah sanksi seperti pembekuan kegiatan pemberitaan untuk waktu tertentu atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran akan diberlakukan.

Kesepakatan terakhir mengenai kasus ini dari hasil pertemuan Dewan Pers dan KPI adalah kembali berpedoman pada UU Pokok Pers No.40/1999. Syukurlah. Karena memang dirasa kurang pada tempatnya pembredelan dan sanksi diatur oleh UU No.10/2008. Pun demikian masalah dikemudian hari pentingnya revisi UU Pokok Pers No.40/1999 dan UU No.10/2008 tentang Pemilu ini juga sangat mendasar dilakukan dimasa mendatang dengan melihat kondisi aktual yang ada.

Sumber Pustaka : Antara

Iklan

2 pemikiran pada “Revisi UU Pokok Pers 40/1999 dan UU No.10/2008

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s