Ilusi Demokrasi

Muhammad Hilman Fikri

Menarik sekali membaca dua tulisan dalam wacana publik Radar Banten (5/1) tentang demokrasi yang disampaikan oleh Kacung Marijan dan Yuanita Utami. Keterkaitan antara demokrasi dan kesejahteraan serta proses ‘pembelajaran’ masyarakat Indonesia dalam memahami dan menerapkan demokrasi memang kajian yang cukup menggelitik. Namun bagi saya, patut dikritisi.

Sudah 3 tahun ini saya belajar tentang demokrasi, menghayati dan mencoba memahami, Melihat fakta, juga melakukan beberapa riset kecil. Namun dalam proses pembelajaran tersebut, hanya satu kesimpulan saya tentang demokrasi, “demokrasi hanya ilusi”! persis seperti apa yang dituliskan Zaim Saidi dalam bukunya “Ilusi Demokrasi”. Bagi saya, kesenjangan teori dan fakta tentang demokrasi sangat jauh, juga ada ranah di mana demokrasi menjadi sesuatu yang dipaksakan dan menjadi wajib. Seolah-olah, jika ada orang yang tidak memilih demokrasi, maka orang tersebut berdosa dan tidak waras. Dan tidak harus tidak, orang tersebut harus menerima demokrasi. Contoh: Irak.

Absurditas Demokrasi

Pertama, jauh-jauh hari sebelumnya Plato (429 – 347 SM) memang tidak yakin dengan konsep demokrasi yang dicetuskannya. Bahkan ia mewanti-wanti bahwa demokrasi memiliki banyak sekali sisi lemah yang cukup membahayakan. -dengan kata lain bukan sebuah sistem sempurna yang baik bila diterapkan-. Plato menyebutkan empat kelemahan demokrasi, diantaranya pemimpin biasanya dipilih dan diikuti karena faktor-faktor nonesensial seperti kepintaran pidato, kekayaan, dan latar belakang keluarga. Plato memimpikan munculnya “orang-orang paling bijak” sebagai pemimpin ideal di suatu negara. Orang-orang paling bijak dalam sesuatu akan menangani persoalan manusia dengan akal dan kearifan yang dihasilkan dari dunia gagasan yang kekal dan sempurna.

Penyair terkenal Muhammad Iqbal juga sering melontarkan kritik terhadap konsep pemerintahan yang menyerahkan keputusannya kepada massa yang berpikiran rendah. Kata Iqbal, bagaimanapun para semut tidak akan mampu melampaui kepintaran seorang Sulaiman. Ia mengajak meninggalkan metode demokrasi sebab pemikiran manusia tidak akan keluar dari 200 keledai.

Kedua, demokrasi adalah pemerintahan dengan kedaulatan rakyat (Abraham lincolin). Berbicara tentang kedaulatan rakyat, maka hari ini kita tidak akan menemukan satu negara pun yang memang ideal dalam menerapkan demokrasi atau istilah lainnya ‘nurut sama rakyat’. Amerika serikat, sebagai pengusung dan punggawa utama demokrasi apakah pernah mendengar jutaan rakyatnya menjerit agar menghentikan perang di Irak dan Afghanistan? Apakah Malaysia tetap membiarkan kelompok oposisi untuk berdemonstrasi dengan tenang dalam menolak berbagai kebijakan dalam negeri Malaysia saat ini. Apakah Indonesia pun mendengar rakyaknya menjerit menolak kenaikan BBM yang begitu fantastis pada 2005 yang lalu (semoga tidak naik lagi untuk kedepan). Apakah Inggris, Australia dan Prancis? Saya katakan tidak!

Bahkan PBB pun sebagai lembaga perdamaian dunia menerapkan aristokratik sejak awal (24 Oktober 1945) dalam lembaganya, yaitu di mana kekuasaan PBB hanya diberikan kepada beberapa buah negara yang dikenal sebagai “The Big Five” (AS, Rusia, Prancis, Inggris, Cina). Kelima negara inilah yang mendapatkan hak istimewa berupa hak ‘Veto’ (dari bahasa latin, veto’ artinya saya melarang). Lima negara ini merupakan anggota tetap dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB. Sisanya, 10 negara, dipilih setiap dua tahun oleh Majelis Umum PBB.

Ketiga, demokrasi adalah kebebasan. Seperti yang dikatakan Huntington dalam bukunya The Third Wave of Democratization, ‘jika anda menginginkan demokratisasi, maka perjuangkanlah kebebasan individu’.

Menurut guru saya, (ketika itu kami sedang kuliah dasar ilmu politik), demokrasi merupakan salah satu cabang dari dua cabang yang dihasilkan oleh liberalisme. Saudaranya dari cabangnya itu tidak lain adalah kapitalisme. Artinya, ada kaitan yang sangat erat antara kapitalisme, liberalisme, dan demokrasi. Demokrasi tanpa kapitalisme adalah mustahil dan liberalisme tanpa kapitalisme juga adalah sesuatu yang tidak masuk akal begitupun sebaliknya. dan hal ini faktanya memang sedang terjadi.

Dan hari ini pula, atas nama demokrasi seluruh kekayaan alam di tanah air kita boleh dikeruk dan dimiliki oleh asing. Mengapa? Ya karena prasyarat demokrasi tadi tentang kebebasan; kita sangat menjunjung tinggi kebebasan seseorang dalam berkepemilikan. Seseorang atau badan boleh saja memiliki segala sesuatu yang ada di Indonesia, selagi mereka punya duit

Konteks dalam pilkada atau dalam hal lain sebagainya, saya pun sependapat bahwa rakyat semakin cerdas. Tapi selain itu, rakyat juga semakin tidak percaya dengan pemimpinnya. terbukti dengan survey dari LSI yang mengatakan bahwa 50% lebih ternyata rakyat Indonesia memilih abstain dalam pilkada. Dan juga tidak ada bukti bahwa memilih atau tidak memilihnya rakyat pada satu pilihan menjadi hukuman bagi penguasa yang tidak memiliki performance yang bagus.

Semua hal ini membuktikan kepada kita semua bahwa demokrasi merupakan hal yang semu, utopis dan hanya menjadi alat dari kapitalisme untuk mencengkramkan ideologi sedalam-dalamnya. Karena demokrasi tidak hanya berbicara sekedar transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dsb. Demokrasi juga tidak hanya berbicara masalah pilihan rakyat. Demokrasi merupakan salah satu bagian dari sebuah sistem besar di dunia yang saat ini mengintip dan mengancam kebudayaan serta sumber daya alam di Indonesia, yaitu kapitalisme. (*)
Mahasiswa FISIP Untirta dan Menteri Koordinator Internal Kampus BEM Untirta

Iklan

7 responses

  1. jadilah indonesia yang hancur dan terbengkalai ankhirnya.. ya khan?? gimana ngak lo parpolnya banyak kayak gini.. ya khan??

    Jumat, Maret 6, 2009 pukul 3:23 pm

  2. Jadilah Golput yang Fenomenal, Bukan Hanya Sekedar Hak Memilih (UUD 1945)

    Hari ini debat masalah golput cukup tajam dan menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat . Hak memilih untuk tidak memilih itu sah-sah saja tergantung situasi lokasi dan kondisi pada jamannya juga tuntutan yang kini tengah terjadi. Misalnya pada jaman Soeharto kondisi itu banyak yang golput. Fenomena kini dengan 3 pemilihan jelas lebih merepotkan lagi dengan pilkada, pemilu, dan pilpres. Energi kita sebetulnya banyak habis disini. Suara golput pada kondisi ini juga bervariasi mungkin hanya satu, bahkan bisa jadi ketiganya atau keduanya.

    Demokrasi bagi saya hanyalah sebuah alat bukan tujuan dan belum tentu nilai yang hakiki. Saya katakan belum tentu ? Karena suara mayoritas bisa jadi malah menipu, mendegradasi moral, dan mengkamulfase, saya lebih melihat pada kemampuan leadership, motivasi semangat bagi orang muda, track record apa yang telah dilakukan dan orientasi pada misi serta tujuan apa untuk negara ini. Disinilah letak titik fokus yang harus kita lihat dan kritisi, apalagi zonasi politik seringkali merepotkan, kita membutuhkan sebuah riset tracking bobot para kandidat baik pilkada, pemilu, dan pilpres.

    Selain masalah aktual kebijakan publik yang selalu hangat bahkan kini masalah iklan politik yang menimbulkan konflik parpol dengan parpol, parpol dengan masyarakat, platform besar nasional secara terperinci dari grand desain master plan peta masalah nasional hingga breakdown pada legalitas formal perundangan kebijakan publik hingga kini belum juga kunjung hadir untuk diperjuangkan oleh partai politik sebagai sebuah pakem atau pedoman. Saya belum melihat itu semua, masih sedikit, parsial hanya sebagian kecil yang nampak diatas kertas.Dan ini harus diperdebatkan pada titik dialektika yang cerdas dan membawa semangat pada perubahan masyarakat.

    Cth kenapa kita gagal menasionalisasi aset strategis nasional, sementara di negara orang sudah bukan lagi wacana tetapi implementasi tidak lagi banyak omong berbusa-busa menguap dan pengecut. Venezuela, Saudi Arabia (Migas Aramco),dan Bolivia terakhir pada bulan ini telah sukses menasionalisasi sebagian besar aset mereka.Ditengah krisis keuangan dan jatuhnya harga minyak, mereka masih memiliki cadangan devisa yang sangat besar, serta bumper ekonomi rakyat mereka yang masih bertahan cukup bagus dengan harga bbm yang murah dan tidak turun naik.

    Sedangkan masalah kefiguran ditengah masyarakat memang sudah selesai dengan mengambil pilihan suara terbanyak, tidak lagi nomor urut bagi calon legislatif. Dalam hal ini KPU benar menghormati pilihan masyarakat.

    Kondisi aktual lebih merepotkan lagi adalah ketika terjadi banyak kasus dilapangan. Hingga saat ini sistem demokrasi masih belum mencapai target paripurna yang diharapkan masyarakat. Diberbagai daerah konflik kerap kali terjadi. Sistem tersebut masih boros dan biaya tinggi (high tech dimasa datang harus dipikirkan karena populasi penduduk kita yang cukup tinggi) , masih adanya kecurangan dan pelanggaran terutama politik uang, publikasi dan sosialisasi hasil oleh KPU/KPUD yang kurang jelas kadang timbul keributan, harusnya hasil hitung dilihat dari tiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan kemudian diumumkan kepada publik melalui media massa lokal daerah dan nasional. Jadi bukan hanya akumulasi hasil sementara (biasanya perhari) atau hasil akhir saja atau yang kita ketahui, namun juga proses dibawah dengan TPS. Dengan begitu ada semacam cross chek oleh warga dan elemen masyarakat.

    Mengenai teknologi dimasa datang mungkin melalui terminal pusat informasi dan multi fungsi untuk kebutuhan lainnya yang dapat diakses dan dipantau oleh masyarakat secara terbuka dari pojok kota strategis atau melalui cybernet,dan untuk sementara ini dapat juga menghemat dengan menggabungkan pemilu dan pilpres.

    Golput Fenomenal dan Solusi

    Latar belakang orang memilih Golput banyak hal yang menjadi dasar argumentasi , disamping banyak orang lainnya yang menganggap sangat sepele atau terpaksa, ada pula umumnya yang sangat prinsipil kecewa terhadap kinerja atau sistem sebelumnya yang belum baik serta kebijakan publik yang terlanjur dikeluarkan baik oleh lembaga legislatif atau eksekutif. Sehingga dalam bentuk protes dan wujud tidak akan memilih dalam pemilihan baik pilkada, pemilu, atau pilpres.

    Masalah golput dalam hal ini tetap sah dan sangat relatif tergantung dari sudut pandang mana dapat dipertanggung jawabkan. Apalagi jika dianggap tidak ada lagi calon wakil rakyat melalui pemilu dan pemimpin sejati bagi bangsa ini yang tepat baik melalui pilkada atau pilpres.

    Namun ketika pemimpin itu tak ada lagi kita lihat pemimpin diluar sistem ketika sistem tak lagi berjalan dan menutup celah serta angkara murka. Musyawarah dan mufakat adalah jalan terbaik. Pemimpin besar dan berani tak sedikit yang lahir dari sini. Begitupula ketika musyawarah dan mufakat tak lagi tercapai maka kebenaran dan keadilan mungkin hanya ada pada segelintir orang. Posisi ketiganya memiliki parameter yang jelas.

    Berita terbaru kini wacana musyawarah dan mufakat memiliki mekanisme sistematis yang cukup bagus juga ditengah masyarakat dalam hal tracking wakil rakyat dan pemimpin.

    Dan harus diingat pula bagi seorang pegawai negeri dan aparat negara lainnya harus tegas membedakan mana loyalitas terhadap pemimpin (belum tentu benar, baik/amanah) dan loyalitas terhadap profesi itu sangat berbeda. Inilah yang seringkali samar meragukan dan campur aduk.

    Menjadi pemimpin adalah factor kepercayaan dan keadilan sebagaimana Kanjeng Nabi terpilih menyelesaikan pertikaian para pemimpin kabilah yang saling berebut memindahkan batu Hajar Aswad Kabah dengan beramai-ramai mengangkat dan memindahkan batu tersebut.

    Begitupula ketika dimusuhi oleh banyak kabilah dan hanya minoritas.

    Komitmen ini saya sampaikan melalui proses kontemplasi jalan tengah untuk hari ini dan dimasa datang puluhan tahun yang akan datang.

    Kamis, Januari 29, 2009 pukul 4:34 am

  3. OH MAAF LUPA CZ BR BELAJAR >>>^_^

    Selasa, Januari 27, 2009 pukul 5:07 pm

  4. adanya artikel di atas ,saya bisa menemukan aspirasi yg jernih,krn ada tgs kul kebetulan tema yg sy ambil masalah demokrasi.

    komentar sy,bhwa benar maslah demokrasi hanya sebuah ilusi ,sekrang kt liat bahwa ada keputusan yang memaksakan kehendak untuk tidak golput,dan bahwkan di wajibkan oleh fatwa MUI.

    Selasa, Januari 27, 2009 pukul 5:05 pm

  5. makasih mas adanya artikel di atas ,saya bisa menemukan aspirasi yg jernih,krn ada tgs kul kebetulan tema yg sy ambil masalah demokrasi.

    komentar sy,bhwa benar maslah demokrasi hanya sebuah ilusi ,sekrang kt liat bahwa ada keputusan yang memaksakan kehendak untuk tidak golput,dan bahwkan di wajibkan oleh fatwa MUI.

    Selasa, Januari 27, 2009 pukul 5:00 pm

  6. adam ma'rifat

    asal gaj copat, gak apa2 kan…..
    kom 3AR

    Minggu, Desember 21, 2008 pukul 2:47 pm

  7. ass…
    kang/pak teguh …saya mampir.kebetulan saya menemukan tulisan yang mengomntari tulisan saya tentang demokrasi. salam sukses. ass..

    Sabtu, Desember 20, 2008 pukul 7:46 am

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s