Indonesia Post Struktural

Indonesia dalam Kacamata Post-Struktural

Samuel Hanneman

Ketika kuliah post-kolonial baru saja dimulai, seorang mahasiswa mengajukan pandangan. Menurut dia, melakukan kajian post-kolonial bagai anak kecil dan mainannya. Dia bisa membongkar mainannya, tetapi tidak bisa merakitnya kembali.

Memang, karya-karya post-kolonial, post-modern, dan atau post-struktural merupakan kritik atas pandangan mainstream tentang realitas sosial. Lebih tepatnya, merupakan upaya penyadaran akan hubungan kita dengan realitas sosial. Namun, penyadaran ini dilakukan dengan satu orientasi ke masa depan: pembebasan manusia. Ini sesuai dengan janji para tokoh pemikir ilmu sosial klasik itu sendiri yang sayangnya nyaris terlupakan, seakan-akan menjadi bagian masa silam ilmu sosial.

Dalam artian semacam inilah buku State Terrorism and Political Identity in Indonesia tampil. Ariel Heryanto, penulis buku ini, berusaha membongkar amnesia sosial bahwa bangunan kolonial serta merta runtuh dengan dicapainya kemerdekaan.

Dia menyadarkan pembaca bagaimana warisan kolonial telah membelenggu orang Indonesia pada masa Orde Baru dan seterusnya (colonial aftermath). Dan, sesuai dengan silent partner yang mengilhami pemikiran post-kolonial pada umumnya, adalah tugas berbagai kalangan untuk memerdekakan orang Indonesia.

Tulisan dalam buku ini cukup langka saat ini. Lagi pula, tidak banyak karya orang Indonesia yang dihargai oleh penerbit asing bereputasi baik. Reputasi penulis sebagai pekerja ilmu yang baik pun ikut menambah nilai lebih karyanya. Keahlian dalam linguistik dibawanya serta dalam berbagai penelitian dan tulisannya. Melampaui studi tentang aturan-aturan gramatikal, yang dilakukan oleh linguist tradisional.

Bangunan Orde Baru

Secara umum, kajian ini menarik dan relevan dengan kebutuhan Indonesia. Beberapa persoalan besar yang tengah dihadapi saat ini coba dikupasnya. Hal ini dimungkinkan karena ia saling membenturkan berbagai perangkat teoretis dengan data empiris. Ini pula yang memungkinkannya untuk sampai pada perumusan sejumlah hipotesa sosiologis tentang terorisme negara berdasarkan sudut pandang post-struktural.

Hasilnya, sebuah analisis yang relatif mendalam dan meluas sekaligus kritik atas relevansi berbagai pemikiran post-struktural. Ini sesuai dengan premis dasar sosiologi, ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh Knorr-Cetina dan berbagai tokoh new sosiology of scientific knowledge, bahwa metodologi ilmiah hanyalah satu persyaratan scientific theory building.

Atas dasar dialognya dengan pemikiran Bakhtian, Braudillard, Mbembe, dan berbagai pemikiran tokoh post-struktural lain, Heryanto mengasumsikan bangunan Orde Baru didirikan di atas berbagai peristiwa kekerasan sejak 1965/1966. Film Pengkhianatan G30S dilihatnya sebagai sebuah “master narrative” (hal 8). Berbagai konsep post-struktural dan post-kolonial dimanfaatkan, misalnya bahasa, simulacra, hiperrealitas, kekuasaan, dan identitas.

Bab I Remembered Signs, Dismembered Bodies digunakan untuk menerangkan perangkat konseptual penelitian. Argumentasi berpangkal pada: arti penting berbagai pembunuhan (yang sebagian besar tidak dapat dipertanggungjawabkan) sejak (dan khususnya pada) 1965-1966 bagi formasi Orde Baru. Selain itu, dipaparkan pula signifikansi narasi tentang hal tersebut bagi legitimasi rezim Orde Baru.

Bab II The implosion of Stigmas menghadirkan akibat dari master narrative antikomunisme bagi kehidupan bangsa selama puluhan tahun dan upaya serta ganjalan yang dialami untuk mempertahankan justifikasi akan awal kelahiran Orde Baru. The Yogyakarta Case memaparkan dinamika UU Anti-subversif. Dikemukakan di sini bagaimana sensitifnya pemerintah terhadap gerak intelektual yang bersikap kritis. Termasuk terhadap intelektual di Yogyakarta, “cultural capital” Indonesia. Soal supremasi hukum dan kaitannya dengan kekuasaan dibahas dalam Bab IV Law and State Terrorism.

Pembahasan Hyper-obedience as Subversion dikhususkan pada kehidupan orang Indonesia dalam suasana pasca-Perang Dingin. Otoritarianisme berubah bentuk menjadi amat tersebar, tersembunyi, dan mengalami kekacauan.

Bab terakhir, Identity, Power and History, dipusatkan pada upaya untuk merumuskan teori tentang terorisme negara. Argumentasinya, teori terorisme negara tidak berarti tanpa memperhitungkan kemampuan orang awam untuk bernegosiasi, menghindari, atau bahkan melakukan resistensi terhadap otoritarianisme.

Rekayasa memori kolektif

Hal menarik yang dikemukakan adalah bagaimana stigmatisasi berjalan berdampingan dengan subversi. Terkait dengan ini, ada hal-hal yang dengan sengaja direkayasa untuk selalu harus diingat dan ada juga yang memang harus dilupakan. Citra media dan simulasi elektronik digunakan secara sengaja untuk menghasilkan sebuah hiperrealitas, termasuk tentang politik identitas. Sedemikian rupa sehingga realitas asli tak terbedakan dari realitas tiruan. Ringkasnya, memori yang bersifat kolektif merupakan rekayasa.

Poin penting lainnya: pembentukan memori kolektif oleh pemerintah tidak pernah sempurna, menyeluruh, dan stabil. No domination is total, exhaustive, or permanent (hal 193). Rekayasa yang dilakukan pun penuh dengan kontradiksi, anomali, dan ironi sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa runtuhnya Orde Baru semata-mata sebab resistensi rakyat (hal 135- 7). Di sini, walau terorisme negara dilihatnya dalam kekerasan politik, Heryanto menolak anggapan instrumentalisme tentang otoritarianisme. Dia juga percaya bahwa dimensi internasional dan lokal dari otoritarianisme hanya dapat dipisahkan secara akademis, semata-mata untuk kepentingan memudahkan analisis.

Perlu dicatat di sini bahwa pembahasan post-kolonial di tangan Heryanto berbeda, misalnya, dengan pembahasan Fanon. Heryanto sama sekali tidak melihat proses marginalisasi pada masa post-kolonial sebagai penjiplakan atas proses serupa pada masa silam. Master narrative yang melandasi pemerintahan Orde Baru lahir dan dibesarkan dalam suasana Perang Dingin, termasuk pemberlakuan UU Subversif yang mendampinginya. Relasi kekuasaan dalam suasana itu pula yang menimbulkan, apa yang disebut dalam pemikiran post-kolonial sebagai, “predicament” bagi Indonesia.

Pabrikasi “nilai Timur”

Membaca buku ini, persoalannya bagaimana menempatkan penelitian Heryanto dalam sebuah konteks besar? Ini kita perlukan untuk memahami lebih mendalam nilai temuan kajian ini dan nilai gagasan post-kolonial itu sendiri. Menurut saya, selain marginalisasi dan memberlakukan UU Subversif, upaya penting mempertahankan bangunan Orde Baru dilakukan dengan menolak implementasi hak asasi manusia (HAM) melalui pabrikasi apa yang disebut sebagai “nilai-nilai Timur”. Di satu pihak ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada Barat bahwa Asia bukan Barat. Di pihak lain, warga negara pada umumnya diharapkan dapat menerima kekerasan negara atas dasar teks seputar perbedaan kultural.

Hal ini dilakukan juga di banyak negara Asia pada era Perang Dingin. Legitimasi terhadap regime maintenance, dengan demikian, tidak sesederhana seperti yang dibayangkan penulis buku ini. Mengacu hal ini, kita dapat mengerti secara lebih baik mengapa beberapa pemimpin besar di Asia menolak implementasi HAM dan berbagai instrumen internasionalnya. Pabrikasi one big happy family terkesan kuat dimanfaatkan untuk menolak HAM sambil mempertahankan rezim otoriter pada masa itu. Mahathir Mohammad, Lee Kuan Yew, Soeharto, dan Perdana Menteri RRC telah mendorong diskursus dominan untuk menolak HAM. HAM dianggap akan merusak tatanan sosial mosaik (Malaysia). HAM merupakan rekayasa untuk menghambat pertumbuhan ekonomi Asia. HAM ditafsirkan menjadi hak, layak dipersandingkan dengan kewajiban. Seterusnya, dianggap didahului oleh kewajiban. Menurut RRC, HAM adalah kebutuhan lanjutan setelah pertumbuhan ekonomi terjamin. Yang hendak dikatakan di sini adalah “nilai-nilai Timur” di bongkar-pasang sebelum dipopulerkan kembali.

Nilai ini akan makin terlihat berharga ketika kita memperhitungkan “perlombaan” di Asia agar kita tidak tertinggal dari negara-negara maju. Ini berlanjut pada apa yang dikenal sebagai “kemunculan naga-naga kecil baru di Asia” di seputar pertengahan tahun 1990-an. Termasuk dalam kategori ini adalah Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Taiwan. Sepanjang tentang Indonesia, kemajuan ekonomi pada waktu itu menarik. Upaya keluar dari belenggu keterbelakangan ekonomi yang terjadi dalam sebuah konteks fragmentasi kultural yang dibarengi dengan format negara kolonial dan masyarakat yang lemah tidak serta merta menghasilkan pembebasan dari belenggu warisan kolonial. Yang terjadi justru reproduksi warisan kolonial dalam bentuk yang lebih tersamar. Warisan kolonial tidak punah, hanya mengalami proses pengendapan. Hal ini tentunya tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan untuk memelihara konteks budaya dan politik pembangunan ekonomi.

Pandangan ini tidak bermaksud mengatakan bahwa seluruh dimensi warisan kolonial adalah buruk bagi Indonesia. Berbagai produk hybrid telah dihasilkan. Yang hendak dikatakan, kolonialisme sebagai kronologis waktu sudah berakhir. Namun, sebagai warisan sosial, kolonialisme tampaknya tidak dengan begitu saja berakhir di tahun 1945 ketika Indonesia memproklamasikan kedaulatannya. Hanya operatornya saja yang berganti.

Konsepsi Indonesia

Keterlibatan ilmu dalam perkembangan masyarakat sebenarnya lebih dari sekadar menjadi means of communications, tetapi melalui kemampuannya ilmu juga menjadi means of orientation. Hal yang sama berlaku juga terhadap Indonesia. Secara lebih spesifik, ilmu sosial telah mewarnai pengertian kita tentang Indonesia. “Indonesia” dalam judul buku ini sekilas mengesankan sebagai sebuah nama tempat. Namun, ada kesan kuat tidaklah demikian. Heryanto menganggap Indonesia sebagai sebuah proses geo-politico, yang dalam hal ini berarti dia telah turut mengembangkan satu konsepsi sosiologis tentang Indonesia.

Dalam konteks ini, Heryanto menawarkan kepada kita suatu konsepsi tentang Indonesia dari sudut pandang post-kolonial. Konsepsi ini tentunya relatif lebih berharga daripada, misalnya, konsepsi Edward Said (pendorong kajian post-kolonial) atau konsepsi pemikir post-kolonial Asia Selatan. Konsepsi mereka kekurangan local sensitivity.

Beberapa tawaran dominan hadir sampai sekarang, antara lain, konsepsi Indonesia sebagai sebuah masyarakat pluralistik (Furnivall, Clifford Geertz). Indonesia dipandang sebagai masyarakat yang ditandai oleh kekokohan ikatan primordial yang diwariskan melintasi batas-batas generasi. Sentimen primordial dijadikan titik tolak untuk “membaca” sekaligus merekayasa Indonesia. Konflik Poso, misalnya, dipandang sebagai bukti kerawanan sentimen primordial.

Konsepsi lainnya, Indonesia sebagai sebuah negara berkembang. Konsepsi yang menekankan pada sifat ketransisionalan Indonesia ini kurang lebih menganggap wajar bagi Indonesia untuk mengalami transfer teknologi dalam artian luas dan perubahan sikap mental budaya agar bisa menyejajarkan taraf perkembangan sosial ekonomi dengan negara-negara kapitalis maju.

Celakanya, konsepsi ini kemudian digunakan untuk menerima kelemahan penanganan korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya sebagai hal yang normal. Dianggap normal karena Indonesia masih berada di tahap transisi.

Konsepsi yang juga relatif dominan adalah memandang Indonesia hanya sebagai sebuah satelit dari kapitalisme global. Indonesia hanya korban sebuah proses hegemonisasi ideologi kapitalisme global. Sedemikian luar biasa besar dan sistematisnya proses tersebut sehingga sepanjang jalinan hubungan dengan kekuatan kapitalisme global tidak diputuskan, sepanjang itu pula Indonesia hanya menjadi satelit tanpa daya, yang hanya dapat melakukan resistensi kecil-kecilan, baik resistensi politik, kultural, maupun ekonomi.

Tawaran Heryanto melengkapi tawaran-tawaran yang ada selama ini. Dan, dalam mengungkapkan tawarannya, ia mendialogkan temuan dengan temuan terdahulu. Dia menemukan, misalnya, kelemahan pada konsepsi Gramsci untuk menganalisis dinamika Indonesia.

Mengapa tawaran ini bisa dianggap cukup memuaskan? Data yang mendalam dan menyangkut berbagai aspek dinamika Indonesia memang mendukung kajian ini. Namun, bukan itu saja. Banyak penelitian dengan kualitas data yang baik telah dibuat. Hanya, kita tidak dapat mempelajari konsepsi tentang Indonesia dengan membacanya. Kualitas data hanyalah necessary condition bukan sufficient condition.

Kalau penelitian ini dibandingkan dengan hasil penelitian Geertz dan beberapa hasil penelitian bermutu lainnya, dapat terlihat kesamaannya. Mereka sama-sama memiliki visi intelektual yang jelas tentang Indonesia tanpa harus terjerat oleh beban forecasting atau predictions. Objektivitas selaku pekerja ilmu mereka pahami secara bijaksana. Mereka tidak “terhegemoni” oleh obyektivitas ilmu. Walau sama-sama dijiwai oleh semangat pemerdekaan, content visi mereka memang berbeda satu sama lain. Heryanto memandang Indonesia sebagai proses kolonial dan post-kolonial.

Geertz bervisikan Indonesia sebagai masyarakat tradisional dan modern (yakni, demokratis). Ini bukan persoalan mendasar. Tidak ada visi tunggal ilmu sosial. Ilmu pengetahuan pun berbeda dengan ideologi dalam banyak hal. Visi mereka juga tidak lepas dari konteks sosial pada masa mereka melakukan penelitian. Pada masa Geertz, pemerdekaan dikerucutkan pada martabat bangsa dan integrasi nasional, sedangkan pada masa sekarang pemerdekaan dibenamkan pada martabat manusia.

Post-struktural

Komentar lain terhadap kajian ini menyangkut soal keterkaitan antara pendekatan modernitas dan post-struktural. Adalah kenyataan sejarah bahwa baik pemikiran post-struktural, post-kolonial, maupun post-modern dilahirkan dan dibesarkan dalam dialog dengan pendekatan modernitas. Khususnya pendekatan modernitas yang dikembangkan pada pasca-era 1980-an. Pada waktu itu studi tentang pengetahuan dan kebudayaan mengalami revitalisasi.

Di sini, ada implikasi yang cukup berarti: masih ada perdebatan apakah post-struktural, post-kolonial, dan post-modern merupakan kontinuitas (atau diskontinuitas) pemikiran modernitas. Sayangnya, Heryanto nyaris tidak melakukan pembahasan tentang hal tersebut.

Mungkin hal ini sengaja dilakukannya mengingat karyanya dipublikasikan pada lingkungan internasional, di mana post-struktural sudah melembaga, baik di dalam maupun di luar dunia perguruan tinggi. Bukan lagi hanya sebagai alat analisis yang bersifat trendy.

Pembahasan tentang konteks intelektual gagasan post-struktural sesungguhnya relevan dan diperlukan. Pertama, pendekatan modernitas bukan hanya textbooks. Bukan pula sekadar academic execercise untuk menganalisa Indonesia. Pemikiran-pemikiran modernitas telah digunakan dalam membentuk Indonesia—secara sistematis dan besar-besaran—pada era Orde Baru. Dinamika Indonesia pasca-Orde Baru, dengan demikian, memiliki kandungan gagasan modernitas. Juga merupakan produk gagasan modernitas, the politics of modernisation.

Di sini, sekiranya Heryanto mendialogkan secara terbuka gagasan post-struktural dengan modernitas, analisisnya tentang keterlibatan akademisi dan institusi universitas akan mendalam. Dan, hal ini akan menguak bangunan pengetahuan yang dikembangkan oleh intelektual universitas atas dasar patronase negara. Mungkin kegamangan sebagian intelektual universitas pada masa awal bergulirnya Reformasi akan terjawab.

Selain itu, kita juga akan memperoleh keterangan dan argumentasi yang berbasis Indonesia bahwa proses universalisasi keyakinan pendekatan modernitaslah yang berlangsung selama ini. Padahal, keyakinan yang disandang pendekatan modernitas sama sekali tidak bersifat universal. Menurut Lyotard, hanya disandarkan pada sebuah grand narrative yang terlalu melebih-lebihkan universalitas. Saya mencatat hal yang menarik.

Intelektual universitas pada masa Orde Baru bersedia menjalankan agenda-agenda negara. Mereka merasa hal ini sebagai sesuatu yang wajar. Mereka merasa tidak ada obyektivitas keilmuan yang terlanggar. Sementara pada masa kini mereka terkesan masih ragu untuk berdiri di garis depan dalam mengultivasikan martabat manusia.

Kedua, tidak terbahasnya keterkaitan asumsi-asumsi dasar gagasan post-struktural dengan gagasan pokok modernitas bisa saja meninggalkan kesan dalam diri pembaca bahwa Heryanto tetap bergerak dalam semangat yang serupa dengan para pemikir modernitas: menjadikan Indonesia sebagai arena eksperimen. Ringkasnya, tidak terlalu jelas seberapa signifikan kontribusi tulisan Heryanto pada indegenisasi ilmu sosial. Harapannya, dari sudut pandang post-kolonial, post-struktural bisa membongkar apa yang disebut oleh Farid Alatas (National University of Singapore) sebagai “captive mind”.

Sejarah penuh dengan keterangan bagaimana imposition pendekatan modernitas—yang diimpor dari luar—telah menimbulkan berbagai persoalan. Sementara itu, persoalan lama yang bersumber pada sedimentasi warisan kolonial tidak terpecahkan.

Saya sepakat dengan Alatas (1993) bahwa indigenisasi ilmu sosial bukan semata-mata dikembangkan atas dasar mindset penolakan total atas pemikiran yang berasal dari pengalaman masyarakat Eropa Barat dan Amerika Utara. Indigenisasi lain dari nativisme. Nativisme mengandaikan adanya benda yang bernama “struktur”, yang bersifat murni dan deterministik terhadap perilaku individu.

Keberhasilan Heryanto dalam hal ini, menurut saya, terletak pada upayanya untuk turut serta melakukan reshaping atas konfigurasi ilmu sosial selama ini di Indonesia, di mana area studi dipisah-pisahkan dari disciplinary studies.

Samuel Hanneman, Staf Pengajar di Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Indonesia

http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0611/18/Buku/3099731.htm

POSTMODERNISME TERHADAP BUDAYA BANGSA


Sejarah peradapan Barat memiliki perjalanan yang amat panjang dan berliku. Setelah sekian lama manusia Barat terkungkung dalam kebodohan akibat ulah mayoritas rohaniawan Kristen yang selalu mengatasnamakan agama dalam perilaku yang tidak sesuai dengan akal dengan berdalih sakralitas yang tidak bisa diganggu gugat, mereka mengadakan pemaksaan dogma-dogma sakralitas ke benak setiap manusia Barat.

Pemerkosaan keyakinan dan pembunuhan intelektual, itulah kata ekstrim dalam menggambarkan situasi zaman itu. Masa kegelapan (dark ages), itulah istilah yang sering dipakai manusia Barat ketika mengingat masa suram abad pertengahan (Midle Ages, 325-1300). Tekanan demi tekanan yang dilakukan penguasa Gereja ibarat bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan membinasakan mereka.

Selain dogma agama yang mereka sampaikan tidak memberi jalan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bahkan tak jarang dogma-dogma itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang berkembang. Sementara disisi lain, perilaku mereka yang tidak konsekuen atas ajaran agama yang selama itu digembor-gemborkan semakin membuat muak para manusia Barat.

Diam-diam para intelektual Barat mengumpulkan daya dan upaya untuk lepas dari belenggu para rohaniawan Kristen. Para ilmuwan mulai mengais-ngais kembali budaya Yunani klasik di kantung-kantung peradaban yang selama ini terlupakan. Pada akhirnya, awal abad ke-14 adalah puncak protes manusia Barat, mereka mengadakan pergolakan besar-besaran sebagai reaksi atas prilaku Gereja dengan mengadakan gerakan pembaharuan, perombakan budaya. Renaissance, itulah puncak pergolakan yang selama ini mereka nantikan. Lepas dari belenggu pembodohan dan bebas dari ikatan-ikatan dogmatis agama yang tak jarang bersifat irrasional, mereka ibaratkan bagai terlahir kembali.

Namun, kenyataannya, kebebasan radikal tidak lebih baik dari belenggu pembodohan, dua hal yang telah keluar dari garis netral.
Berbagai isme-isme bermunculan di Barat ibarat cendawan di musim hujan, membuat semakin bingung banyak kalangan. Tidak hanya manusia Timur, bahkan manusia Barat sendiri banyak terjebak dalam kebingungan tersebut. Belum lagi menyelesaikan kendala-kendala epistemologis masa enlightenment (age of reason) yang masih “bermasalah”, mereka sudah dibenturkan pada masalah batas kemampuan rasio manusia dalam konsep humanisme.

Belum lagi tuntas penentuan batas liberalitas kehendak manusia, mereka telah dihadang dengan permasalahan baru, modernisme. Belum lagi teori modernisme terpecahkan secara tuntas, dimunculkan ide baru, postmodernisme. Dari sini, banyak sekali kecurigaan muncul, ada apa dengan isme-isme tersebut? Apakah gerangan di balik dimunculkannya isme-isme tadi? Adakah manusia Barat hanya sekedar ingin bermain-main dengan isme-isme tadi, ataukah ada target di balik semua itu? Apa kaitan postmodernisme dengan kita sebagai manusia beragama? Tulisan ringkas ini, akan menganalisa postmodernisme yang terhitung isme terakhir dari sekian isme lain yang dimunculkan oleh manusia Barat.

Istilah postmodernist, pertama kali dilontarkan oleh Arnold Toynbee pada tahun 1939. Kendati—sampai saat ini—belum ada kesepakatan dalam pendefinisiannya, tetapi istilah tersebut berhasil menarik perhatian banyak orang di Barat. Pada tahun 1960, untuk pertama kalinya istilah itu berhasil diekspor ke benua Eropa sehingga banyak pemikir Eropa mulai tertarik pada pemikiran tersebut. J. Francois Lyotard, salah satu contoh pribadi yang telah terpikat dengan konsep tersebut. Ia berhasil menggarap karyanya yang berjudul “The Post-Modern Condition” sebagai kritikan atas karya “The Grand Narrative” yang dianggap sebagai dongeng hayalan hasil karya masa Modernitas.

Ketidakjelasan definisi—sebagai mana yang telah disinggung—menjadi penyebab munculnya kekacauan dalam memahami konsep tersebut. Tentu, kesalahan berkonsep akan berdampak besar dalam menentukan kebenaran berpikir dan menjadi ambigu. Sedang kekacauan akibat konsep berpikir—akibat ketidakjelasan—akan membingungkan pelaku dalam pengaplikasian konsep tersebut.

Banyak versi dalam mengartikan istilah postmodernisme ini. Foster menjelaskan, sebagian orang seperti Lyotard beranggapan, postmodernisme adalah lawan dari modernisme yang dianggap tidak berhasil mengangkat martabat manusia modern. Sedang sebagian lagi—seperti Jameson—beranggapan, postmodernisme adalah pengembangan dari modernitas seperti yang diungkap Bryan S. Turner dalam Theories of Modernity and Post-Modernity-nya. Dapat dilihat, betapa jauh perbedaan pendapat antara dua kelompok tadi tentang memahami Post-modernisme. Satu mengatakan, konsep modernisme sangat berseberangan dengan postmodernisme bahkan terjadi paradoks, sedang yang lain menganggap bahwa postmodernisme adalah bentuk sempurna dari modernisme, yang mana tidak mungkin kita dapat masuk jenjang postmodernisme tanpa melalui tahapan modernisme.

Dari pendapat terakhir inilah akhirnya postmodernisme dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain: Post-Modernism Ressistace, Post-Modernism Reaction, Opposition Post-Modernisme dan Affirmative Post-Modernism.
Akibat dari perdebatan antara dua pendapat di atas, muncullah pendapat ketiga yang ingin menengahi antara dua pendapat yang kontradiktif tadi. Zygmunt Bauman dalam karyanya yang “Post-Modern Ethics” berpendapat, kata “Post” dalam istilah tadi bukan berarti “setelah” (masa berikutnya) sehingga muncullah kesimpulan-kesimpulan seperti di atas tadi. Menurut Bauman, postmodernisme adalah usaha keras sebagai reaksi dari kesia-siaan zaman modernis yang sirna begitu saja bagai ditiup angin. Adapun penyebab dari kesia-siaan zaman modernis adalah akibat dari tekanan yang bersumber dari prasangka (insting,wahm) belaka.

http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/metode-penelitian-komunikasi/postmodernisme-terhadap-budaya-bangsa

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s