Sistem Politik dan Hukum Nasional

*** Kajian Sistem Politik dan Hukum Nasional ***

Teguh Iman Prasetya

KPU pusat kemarin menyarankan mencontreng bukan berdasarkan logo parpol tetapi nomor urut parpol (bebas) sangat menggembirakan dan patut kita hargai.Ini sesuai dengan argumen saya terdahulu mengenai kontradiksi nomor urut yang bermasalah dan lebih baik di bubarkan !!! (baca : Nomor Urut Parpol Dibubarkan !!! maksudnya bukan mencoblos logo parpol, kategori di blog ini Hukum dan Politik).

Saya bersyukur dan berharap ini jadi aturan main baru bagi warga jika tidak ingin terjadi banyaknya rakyat yang Golput (terkhusus partisipasi politik rakyat terdidik) dengan dibakukan melalui UU Pemilu No.10/2008.Saya berharap UU Pilpres juga dituntaskan dengan memunculkan Calon Presiden dari Independen.

Di masa datang masalah KPU Pusat harus berfikir bagaimana tidak memberi beban bagi keuangan negara (46 triliun) masih sangat berat, dan hanya dengan visi teknologi yang canggih (e-government) diharapkan lebih hemat , dan negara (pemerintah) lebih berkonsentrasi pada pembangunan (baca di blog ini Kalkulasi Demokrasi, kategori komunikasi dan perubahan sosial).

Masalah aturan dan regulasi kampanye juga harus diperjelas agar memudahkan pendidikan politik, tiga hal yang harus dipertegas, yaitu ;

  1. Politik uang dalam uji materi UU 32 /2004 dan PP.06/2005 di MK masih rancu dan harus dipertegas sebagai upaya pembelajaran politik rakyat.
  2. Dialog (Uji Wawasan) dan Debat Kandidat seperti di TV Pemilu ini sangat bagus tetapi hanya segmen dan daerah tertentu saja, harus diketok palu untuk semua wilayah dan Pilkada (Gubernur dan Bupati/Walikota) begitupula Pilpres, peran KPU/KPUD disini bertindak sebagai fasilisator, biarkan rakyat nanti yang memilih.
  3. Kontrak Politik pada saat kampanye harus jelas dengan masyarakat kontituennya, dan tercatat sebagai dokumen resmi daerah maupun nasional. Ini harus menjadi semacam platform kebijakan yang harus diupayakan/ditegaskan sebagai program yang harus dijalankan bagi seorang Kepala daerah dan Presiden.

Peran DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI Jakarta sebagai bagian dari sistem bikameral (dua kamar) parlemen harus diperluas, apalagi kini bergabung dengan KPKN. Peran yang mungkin sama dengan parlemen (DPR RI) atau jika tidak menjadi bagian paling signifikan di kelembagaan MPR RI Jkt.

Dana peserta kampanye pemilu akan diaudit oleh BPKP dan PPATK. Syukurlah.,apalagi BUMN sekarang dilarang ikut menyumbangkan dana kampanye, begitupula uang hasil korupsi, ini harus jelas dan tegas .Disini kita harus belajar untuk terbuka dan bertanggung jawab. Bagi seorang calon kepala daerah atau calon presiden untuk pengambilan dari dana publik saya pikir ini boleh juga, masalahnya sangat sederhana, di Amerika Serikat seorang calon presiden tidak begitu banyak didanai oleh partai politik, tetapi malah dibiayai oleh konstituennya yang bersimpati.

Sangat kreatif sekali dari yang kecil misalnya kaos, atribut, dan souvenir hingga talk shows dan pidato politik (siaran tv yang bayar) disumbangkan untuk dana kampanye Calon Presiden Barack Obama. Di Indonesia jika ada calon independen atau parpol yang meraih simpati demikian besar mungkin hanya akan bermodalkan dengkul, selebihnya dibiayai secara wajar oleh masyarakat yang akan memilihnya. Bukan main !!!

Trias Politika dan Hukum yang Rapuh

Sangat mengkhawatirkan sekali mengenai konsep negara Trias Politika kita hari ini. Pilar Trias Politika yang berpedoman pada keseimbangan legislatif (parlemen), eksekutif (pemegang kendali pemerintahan), yudikatif (kekuasaan hukum), dalam perjalanannya dimasa datang masih meninggalkan bibit yang tidak seimbang melalui peraturan dan perundangan yang berlaku saat ini.

Mengenai aturan Impechment (pemakzulan) dipegang oleh SKB tiga menteri masih sangat rawan. Begitupula wewenang dan kekuasaan pada Mahkamah Agung terkesan masih sangat lemah apabila dimasa datang seorang presiden terkena kasus pidana dan perdata.

Contoh lainnya apabila didaerah seorang Bupati/Walikota/Gubernur terkena kasus pidana harus meminta ijin pemeriksaan pada Presiden, begitupula anggota parlemen (DPRD). Jika yang terkena kasus anggota DPRD di Kab./Kota harus meminta ijin pada Gubernur. Bagaimana jika tidak mendapat ijin ? tentu ini akan menjadi masalah besar dikemudian hari.Jadi dengan demikian kendali hukum masih sangat tergantung dari kebijakan seorang eksekutif baik didaerah maupun ditingkat nasional. Semoga ini dapat diantisipasi oleh berbagai pihak.

Kritik ICW kemarin mengenai regenerasi orang muda di tubuh Mahkamah Agung juga ini mestinya mendapat perhatian dari mereka, sangat tidak lucu apabila jika saat ini dipegang oleh orang yang sudah tua berusia 70 tahun, yang secara alamiah telah berkurang kemampuannya. Regenerasi dan seleksi alam adalah mutlak diperlukan bagi pembangunan di wilayah hukum. Konsentrasi yang berlebihan dibanding RUU Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi juga RUU KUHP, lebih memiliki kecenderungan mengamankan posisi orang-orang yang tidak produktif, ini tentu sangat menyebalkan bagi kita semua.

Semoga pembangunan masyarakat politik (politic-society) dan hukum segera selesai paling cepat pada tahun ini dan 3 tahun kemudian, tidak lagi menguras energi, biaya, dan konsentrasi yang sangat besar bagi rakyat Indonesia.

Teguh Iman Prasetya

Iklan

4 pemikiran pada “Sistem Politik dan Hukum Nasional

  1. Bintoro

    Para elit politik di Indonesia pada umumnya kan hanya mencari kekayaan semata, bukankah kepentingan rakyat itu lebih utama dan lebih baik. Hai wakil rakyat pancarkan sinar hati nuranimu agar dpt menerangi rakyat.

  2. From : Desi Ariani
    Universitas Negeri Yogyakarta
    jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum

    Asslmualaikum……..

    melihat dariperjalanan politik di indonesia sdh cukup lama dan mpan,namun belum matang entah dari segi sistem politik yang di anut atau perilaku para elete politik,mungin apa saja kebijakan yang di terpakan dalam suatu negara kalau tidak adanya sikap dan responsibilas dari pemerintah kebijakan yang di idam -idamkan oleh masyarakat akan padam.
    Maka di sini perlu adanya reformasi kebijakan publik yang berpengaruh pada penegakan hukum yang akuntabel dan transparan

    wslamualkum………….

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s