Pendidikan Antikorupsi

Rabu, 06 Agustus 2008

Pendidikan Antikorupsi Dan PBL Plus

 

Korupsi sudah diakui sebagai kejahatan luar biasa dan penyakit paling membahayakan bagi Indonesia. Bersama kolusi dan nepotisme, korupsi bahkan secara tepat ditempatkan sebagai akar dari semua masalah bangsa (Kwik, 2004).Masalahnya, hingga kini tidak tampak adanya kesadaran publik tentang KKN sebagai akar masalah bangsa tersebut. KKN hanya dipahami sebagai salah satu saja dari sekian banyak masalah bangsa. Padahal, seandainya kesadaran ini timbul pada critical mass secara metodis, efek bola saljunya akan membawa perubahan signifikan bagi pencepatan pencapaian tujuan konstitusional bangsa.

Salah satu faktor penting bagi muncul tidaknya kesadaran publik adalah tersedianya publikasi informasi yang memadai, baik dalam hal substansi, pengemasan, maupun penyampaiannya. Secara substansial, kesadaran publik tentang KKN sebagai akar masalah terkamuflase oleh banyak masalah lain yang-–karena kemasan dan penyampaian publiknya–tampak lebih atau sama penting. Mungkin ini suatu kesengajaan karena pertimbangan lain atau sekadar ketiadaan pengetahuan. Yang patut diindahkan adalah kedua kemungkinan ini merugikan warga bangsa.

Pemahaman yang tepat dan metodis mengenai akar masalah itu, oleh seluruh anak bangsa, merupakan langkah strategis untuk membebaskan

Indonesia dari korupsi serta mengatasi banyak masalah di ujung-ujung lain dari akarnya. Langkah strategis ini, yang semula di dalam ranah kognitif, perlu dikemas dalam sistem perubahan perilaku positif yang terencana yakni pendidikan antikorupsi, yang ditujukan bagi seluruh generasi anak bangsa, dengan mahasiswa sebagai prioritas.Pendidikan antikorupsi yang dimaksud adalah cara berpikir dengan dua komponen pokok sebagai kesatuan. Pertama, cara berpikir yang berangkat dari masalah nyata yang dihadapi bangsa dalam skala besar ataupun kecil. Kedua, cara (methodos) berpikir yang menelusuri masalah dari pucuknya hingga didapat akar penyebab. Dengan penelusuran akar penyebab, analisis metodis seperti ini akan sampai pada solusi yang mengakar atau mendasar.

PBL

Untuk memenuhi maksud tersebut dibutuhkan metode pembelajaran yang sesuai. Metode pembelajaran yang dipicu dengan masalah faktual dan kontekstual dalam realitas kehidupan nyata, atau disimulasikan, dikenal sebagai PBL (problem-based learning) atau pembelajaran berdasarkan masalah. PBL semula dikembangkan di Kanada dan AS sejak 30 tahun lalu dalam pembelajaran ilmu kedokteran dan lalu keperawatan.

PBL dengan beberapa variannya lalu diterapkan pada pembelajaran banyak bidang ilmu lainnya.

Lima tahun terakhir, perguruan tinggi di Indonesia dilanda demam PBL. Banyak website perguruan tinggi ‘mengiming-imingkan’ penggunaan metode PBL. Ada kesan, seakan-akan dengan menggunakan PBL ini, kualitas pembelajaran dan, akhirnya, kualitas lulusannya dijamin meningkat secara berarti. Padahal, efektivitas metode ini hingga kini masih terus dan harus dikaji.Jika mengingat pengetahuan terkonstruksi dalam konteks dan habitus tertentu, penerapan PBL di luar itu perlu cermat memperhatikan kesesuaian epistemologi dan efektivitas pada kelompok ilmu lain. Namun, pesona PBL tampaknya demikian kuat sehingga PTN seperti UI pun menerapkan PBL pada mata kuliah pengembangan kepribadian terintegrasi (MPKT) bagi seluruh mahasiswa baru pada semester pertama. Masalahnya, kasus yang digunakan sebagai pemicu hampir semuanya adalah masalah sosial dan humaniora, seperti krisis pangan dan energi, UN dan kualitas pendidikan, kerusakan lingkungan, dsb.

Masalah ontologis dan epistemologis dari PBL yang dikembangkan pada disiplin ilmu kedokteran itu dapat diidentifikasi, yakni penyakit medis baru terus muncul dan sangat beragam sedangkan penyakit kepribadian manusia sejak dulu hingga kini pada dasarnya relatif sama (ketidakjujuran dan turunannya). Pengetahuan yang terkonstruksi dalam ilmu kedokteran, dengan demikian, berbeda dari ilmu sosial dan humaniora. PBL yang diterapkan untuk disiplin sosial dan humaniora tampak tidak mencermati hal ini.

PBL ‘asli’ yang dikembangkan ilmu kedokteran menyimpan asumsi dan nilai aksiologis yang tidak semuanya tersurat sebab sudah dihayati dokter dan dokter-pengajar. Dalam menghadapi penyakit dan pasien, kesembuhan menjadi tuntunan dan tuntutan deontologis atau perintah mutlak bagi dokter dan ilmu kedokteran. Yang harus ditindak tuntas adalah sebab, bukan gejala penyakit.

Inilah yang agaknya berbeda pada kelompok ilmu dan ilmuwan lainnya terutama sosial dan humaniora. Akibatnya, ketika PBL diterapkan pada kelompok ini tidak dicapai ketuntasan dalam pemahaman masalah, analisis, dan tentu saja solusi dasarnya. Bobot MPKT yang 6 SKS, ditambah buku ajar yang tidak disunting isi dan bahasanya, terasa agak mubazir untuk mencapai tujuannya.

PBL plus

Masalah sosial dan humaniora sesungguhnya bisa disikapi serupa meniru dokter dan ilmu kedokteran. Tentu dengan lebih dulu menandai apa yang tidak tersurat itu, terutama yakni wujud metodologinya. Dibutuhkan metode yang dapat menelusuri akar penyebab masalah. Pada kelompok ilmu eksakta (hard sciences) lazim digunakan root cause analysis dan juga diagram tulang ikan (diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa pada 1960-an).

Untuk masalah sosial dan humaniora bisa digunakan metode analisis akar masalah dan solusinya (MAAMS), yang mencari sebab-dari-sebab sekaligus berpikir out of the box. Pengalaman mempraktikkan MAAMS di kelas ilmu sosial dasar sejak pertengahan 1990-an menunjukkan mahasiswa mampu memahami secara metodis bahwa banyak masalah sosial berakar pada korupsi (harta, takhta, cinta

asmara, dan gabungannya) dan mengajukan solusi dasarnya. Maraknya korupsi pada bangsa ini merupakan indikasi banyaknya keterbelahan kepribadian.PBL Plus, yakni MAAMS, dapat digunakan sebagai metode dan pendekatan pendidikan antikorupsi atau pendidikan kepribadian terintegrasi, baik melalui collaborative learning maupun individual learning. Konsistensi penguasaan kognitif tentang antikorupsi dengan sikap dan perilaku (terintegrasi), pada individu maupun sistem, merupakan modal pencepatan pencapaian tujuan konstitusional bangsa.

Oleh Ari Harsono P, Dosen FISIP UI

 

Sumber : Media Indonesia

Selasa, 12 Agustus 2008

Membangun Generasi tanpa Korupsi

 

 

Dalam satu atau dua dasawarsa ke depan, mungkinkah di negeri ini bakal hadir generasi tanpa korupsi? Selepas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus-kasus besar yang melibatkan sejumlah anggota DPR, jaksa, para petinggi, gubernur, dan sekian banyak pejabat negara, harapan menuju generasi tanpa korupsi bukanlah sebuah utopia. Kinerja KPK, tentu sangat layak dihormati, meski belum sampai pada prestasi puncak. Masih terlalu banyak kasus korupsi dengan skala raksasa yang dipetieskan dan menunggu pembongkarannya. Pemberantasan korupsi dan berbagai langkah pencegahannya harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Sesungguhnya capaian KPK, betapa pun spektakulernya, akan menggelinding sia-sia jika tidak diikuti dengan serangkaian gerakan pencegahan. Bukankah tindak pencegahan sama pentingnya dengan tindak pemberantasan! Maka, KPK perlu mengembangkan langkah-langkah yang lebih kreatif dan preventif.

 

Apakah reputasi KPK atas terungkapnya kasus penyuapan Urip Tri Gunawan, Al Amin Nasution, dan kasus korupsi lainnya, akan diselesaikan dengan penuh tenggang rasa atau ditempatkan sebagai momentum menciptakan efek jera. Ternyata, kasus Artalyta Suryani diputuskan tanpa usaha menciptakan efek jera. Vonis atas Artalyta Suryani sesungguhnya telah kehilangan momentum untuk menciptakan efek jera. Kiranya patut dipertimbangkan hukuman maksimal bagi pejabat negara yang korup.

Rencana KPK untuk membuat malu para koruptor dengan menyiapkan baju khusus yang bertuliskan ‘koruptor’ serta memborgol mereka yang sedang menjalani proses hukum (Media Indonesia, 8/8), patut mendapat sambutan, mesti juga dapat menghadirkan kontroversi. Untuk menciptakan efek jera, cara itu boleh jadi efektif. Dengan cara itu, kengeyelan Artalyta dengan tampilannya yang anggun, pandangan-–yang seolah-olah tak merasa berdosa–Urip Tri Gunawan di persidangan, dan keakraban serta senyum sumringah Al Amin Nasution dalam menjawab pertanyaan wartawan, di masa depan tak bakal kita jumpai lagi pada para koruptor dan pejabat negara yang terlibat kasus korupsi, jika sejak sekarang dibangun berbagai langkah untuk menciptakan efek jera.

Selain membangun sebuah monumen yang bernama efek jera, sekarang pula saatnya KPK membuat fondasi yang kukuh untuk menciptakan generasi tanpa korupsi. Dalam konteks itu, KPK harus sudah mulai bersiap-siap membuat ribuan poster besar dengan wajah para koruptor. Dalam poster itu disertakan semacam biografi singkat tentang kasusnya, hukuman yang diterima, kerugian negara, dan perbandingannya jika uang negara yang diselewengkan itu digunakan untuk kepentingan bangsa. Sebut misalnya, uang 6,2 miliar yang digunakan Artalyta untuk menyuap Urip itu, dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, beasiswa dan biaya pendidikan, menciptakan lapangan kerja, atau menghidupi para petani.

Jika ribuan poster itu sudah dicetak, tugas berikutnya adalah memasangnya di segenap ruang kerja semua departemen, di ruang-ruang publik, bahkan boleh juga di tempat-tempat ibadah agar setiap orang yang akan beribadah di sana

tak lupa ikut mendoakan: ‘Semoga pengkhianat rakyat ini, arwahnya segera diterima di sisi Tuhan’. Dengan cara itu, mereka tidak hanya memperoleh hukuman berat, tetapi juga hukuman yang berupa sanksi sosial. Jika itu dilakukan, niscaya akan terbangun stigma: betapa nistanya menjadi koruptor!

 

Selain membuat poster para koruptor yang sudah mendapat keputusan hukum tetap, juga perlu menciptakan stigmatisasi melalui slogan, imbauan, perintah, sampai pada kecaman, penistaan dan propaganda. Tengok saja apa yang dilakukan pemerintah pendudukan Jepang dalam usahanya menciptakan stigma atas Belanda dan sekutunya. Pengumuman pemerintah, laporan jurnalistik, sandiwara, film, ucapan tahun baru, karya sastra, bahkan juga iklan, kerap mencerminkan usaha stigmatisasi. Instruksi Panglima Perang Bala Tentara Dai Nippon, misalnya, berbunyi: “Nama-nama negeri dan kota

di seloeroeh poelaoe Djawa jang mengingatkan kepada zaman pemerintah Belanda almarhum ditoekar dengan nama-nama menoeroet kehendak ra’jat.” Iklan jamu Cap Potret Nyonya Meneer bergambarkan pesawat tempur Jepang yang sedang melakukan pengeboman terhadap armada laut Amerika dan Inggris. Iklan film ‘malaria’, selain memuat nama dan gambar bintang film, juga disertai kata-kata: “Musuh kita ialah Inggris, Amerika dan Malaria!/Semuanja harus dibasmi!/Lihatlah pilem Malaria/Dibuat oleh Nippon Eiga Sha.

 

Dalam masa singkat pemerintah pendudukan Jepang, berbagai media massa, melalui peran Barisan Propaganda (Sendenbu) dan Jawa Syimbun Kai, sebuah lembaga sensor yang bertanggung jawab atas segala kegiatan yang bersangkutan dengan penerbitan dan pementasan, telah berhasil mencipta stigma bagi Belanda dan sekutunya.

Pemerintah Orde Baru (Orba) secara efektif juga menciptakan stigma bagi anggota PKI, anak-istri, dan sanak keluarganya. Dengan kata keramat anti-Pancasila dan bahaya laten komunis, setiap apa pun yang berkaitan dengan PKI laksana sebuah jalan hitam menuju jurang kegelapan yang bakal membenamkan karier, masa depan, dan martabat keluarga. Maka, tindakan apa pun yang merongrong penguasa Orba, penyelesaiannya mudah saja: anti-Pancasila dan bahaya laten komunis!

Selama ini, dalam semua kasus korupsi, para pelaku yang telah menjalani masa hukuman, begitu gampang diterima di tengah masyarakat. Kerabat, anak-istri, sahabat, bahkan berkeras melakukan pembelaan, seolah-olah tindak korupsi sebagai perbuatan biasa yang segera dapat dimaafkan begitu saja. Segalanya diselesaikan dengan kompromi yang penuh tenggang rasa. Oleh karena itu, sejak dini, dalam keluarga atau pendidikan di sekolah, perlu ditanamkan kesadaran tentang kejujuran, budi pekerti, dan kepedulian sosial.

Sebagai usaha menanamkan nilai-nilai, KPK perlu kiranya bekerja sama dengan pelukis, sastrawan, penyair, komikus, untuk membuat berbagai hal tentang dampak korupsi dengan berbagai stigmanya. Pelukis menggambar para koruptor dengan wajah iblis, belatung atau segala binatang yang menjijikkan. Sastrawan dan penyair menciptakan karya-karya yang menggambarkan nistanya hidup menjadi koruptor. Begitu juga dengan para komikus. Jika saja sejak sekolah dasar stigma tentang koruptor itu sudah ditanamkan kepada para siswa, maka sangat mungkin bakal lahir generasi yang menistakan berbagai bentuk tindakan korupsi.

Jadi, jika kita sepakat hendak memberantas korupsi sampai ke akarnya, langkah-langkah pencegahan melalui penciptaan stigma dan penanaman nilai-nilai, agaknya bukan sesuatu yang mustahil untuk menyongsong generasi tanpa korupsi!

 

 

Oleh Maman S Mahayana
Pengajar Universitas
Indonesia

Sumber : Media Indonesia

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s