Komersialisasi Pendidikan

KETIKA ORANG MISKIN DILARANG SEKOLAH

Universitas negeri adalah wilayah negara, sangat amat tidak layak bilamana didalamnya terdapat wilayah yang bebas, tersendiri, dan memiliki otoritas yang memiliki kecenderungan ” negatif ” untuk lingkungan atmosfir kampus yang sehat dan sangat indah yang sedang kita bangun. Kecenderungan pada adanya perbedaan kelas istimewa  yang secara tajam membuka mata kita, bahwa kampus negeri adalah persinggahan para anak-anak orang kaya telah sangat menyudutkan kita, bahwa orang miskin dilarang sekolah sekalipun berkualitas.

Fenomena hari ini juga membuat saya sedih bahkan apa yang kini tengah terjadi disekolah-sekolah negeri  yang notebene dibiayai negara, para pelajar kita yang berkualitas mengalami penurunan tajam secara kuantitas, karena pada saat masuk dimintai uang yang sangat besar. Alhasil, mereka pindah kesekolah yang terjangkau atau berhenti sama sekali. Kami kini hanya dapat mengenang dimasa lalu, dahulu kami dapat bermain dan belajar bersama.

Daun-daun yang jatuh berguguran, bunga-bunga yang kian mekar dan buah yang kian masak, melayang terbang bagai elang ketika keluar dari pintu gerbang kampus adalah sebuah proses alamiah dari adanya regenerasi yang datang dan pergi. Universitas mungkin bukan sebuah tempat yang sakral seperti kuil atau masjid, atau bahkan  tempat parkir seperti di terminal yang hiruk pikuk, datang dan pergi sesuka hati dan dikonotasikan sangat keras.   

Universitas adalah tempat proses belajar menimba ilmu yang mestinya tidak harus membedakan kelas sosial ekonomi. Semua orang dapat masuk kampus dengan catatan berkualitas serta mumpuni. Namun, apa daya mekanisme sistem yang telah dibangun saat ini mengarah pada sekolah yang diperuntukan bagi orang kaya saja, akibat dari komersialisasi pendidikan  yang sudah sedemikian parah menyekat pintu masuk bagi rakyat kelas menengah kebawah. Saya sangat gelisah.

SEKOLAH KAPITALISME

Paolo Freire menganggap ranah pendidikan adalah sarana pembebasan bagi manusia dari kemiskinan, kebodohan, dan penindasan. Education is freedom yang dimaknai kemudian olehnya bahwa sekolah-sekolah mestilah memiliki spiritual berjiwa revolusioner membangun dirinya dan orang lain. Pamor inilah yang mestinya kita bangun sejak awal bukan hanya sekedar jargon belaka.

Realitas tersebut akhirnya terbukti kita mungkin hanya sekedar jargon karena yang berkembang saat ini dengan apa yang diagendakan sebelumnya dihembuskan melalui UU SISDIKNAS Tahun 2003 Badan Hukum Pendidikan pertama kali pada pasal 53. Isi dari pasal tersebut adalah Badan Hukum Pendidikan didirikan oleh pemerintah atau masyarakat, berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Kemudian disikapi lebih lanjut dengan pembentukan RUU BHP untuk melegalkan dan menjadi aturan tersendiri Secara terbuka kampus-kampus negeri yang memiliki nama besar dan dianggap dapat mandiri akan dikurangi subsidinya. Begitupula PTN biasa persiapan kearah kapitalisasi dunia pendidikan tersebut mulai diarahkan pemerintah.  Banyak yang khawatir, jika pengelolaan perguruan tinggi (PT) berbentuk BHP atau di negara maju disebut corporate body, komersialisasi pendidikan tinggi menjadi gejala umum yang mendapat pembenaran oleh para akademisi. 

Apabila PT berbentuk BHP, maka pendidikan akan  semakin mahal karena lebih berorientasi pada pasar, berpegang pada hukum supply-demand, dan cenderung berburu rente (rent seeking). UU BHP akan menjadi basis legal praktik komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan tinggi yang mengabaikan disadvantaged groups untuk memperoleh pendidikan. Sebab, pendidikan tinggi hanya mungkin dapat diakses oleh kelompok kaya. Dengan demikian, BHP akan menjadi instrumen untuk melanggengkan kesenjangan sosial yang berpotensi menjadi picu/triger pertentangan kelas dan mengancam kohesi masyarakat. Karena  hak dasar masyarakat untuk memperoleh pendidikan menjadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab. 

KISAH EPIK  KAMPUS BLU DAN BHP MENUJU KAMPUS OTONOM 

Keterpaksaan dari sebuah jalan yang diagendakan  kemudian dari pengurangan subsidi itu adalah bagaimana PTN harus menjadi kampus yang full otonom berstatus BHP (Badan Hukum Pendidikan). Jadi kini hanya tinggal menunggu waktu saja bagi kita.  Untuk menuju kampus berstatus otonom BHP maka diluncurkanlah  BLU (Badan Layanan Umum) dengan PP No. 23 Tahun 2005. Untuk menuju universitas yang berstatus BHP, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan berikut: 1. Mahasiswa 2. Matakuliah 3. Manajeman 4. Sumber daya manusia 5. Keuangan 6. Perolehan pendapatan 7. Administrasi yang profesional, menurut HELTS 2003-2010.

 

Tetapi sebelumnya marilah kita lihat pengalaman kampus-kampus sebelumnya yang terburu-buru atau yang berorientasi profit untuk melaksanakan jalan menuju BHP, pada akhirnya ada yang mengenakan dan tidak mengenakan bagi kita.  Jika  1 dan 2 menjadi andalan, itu wajar. Namun kelima butir dibawahnya masih perlu untuk dipikirkan berulang kali dan di atur dengan strategi yang jitu karena selama ini bahkan universitas sebesar UI atau UGM pun masih menjadikan mahasiswa sebagai “korban donatur” pendapatan universitas. IPB yang mempunyai daya tampung mahasiswa baru sebesar 2300 kursi ternyata hanya dapat meluluskan 300 mahasiswa baru yang murni nilai SPMB, sisanya dilelang kepada instansi-instansi swasta atau pemerintah yang mampu membeli harga bangku kuliah yang cukup mahal (kantor berita antara, red).

 

Kisah  epik tentang BHP ini juga telah mengakibatkan kenaikan biaya pendidikan, selain uang SPP ada uang lain lagi yang diwajibkan untuk para mahasiswa yaitu di UGM ada BOP atau SPMA,di ITS disebut SPI  dan jika di UNS adalah BPI. Tujuan dari dibuatnya kebijakan tentang tambahan anggaran pendidikan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan untuk menunjang berbagai macam program yang juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hingga saat ini pengawasan terhadap kebijakan itu dirasa tidak pernah ada rechek and balance dengan stakeholder kampus terbesar, yaitu mahasiswa, sejauh mana mutu ditargetkan pada saat mengambil kebijakan ini, dan sejauh mana pelaksanaan program-program tersebut, jika mutu sudah sesuai dengan target secara otomatis seharusnya dihentikanlah penggalangan dana tersebut atau memang misalnya penambahan pemasukan untuk memenuhi kualitas standar mutu tidak dapat direalisasikan lebih baik dihapuskan saja. Sebagian besar pendapat ini dikemukakan oleh Faujan (lebihbaik.wordpress.com) dengan sangat tajam dan bagus.

 

 

Iklan

One response

  1. Hamarto

    AWW, Mas Teguh saya pensiunan guru besar IPB yang BHMN, yang SPP nya masih paling murah. Karena kalau PT ini harus market oriented, maka kalau market (minat pemuda sekolah di IPB relatif rendah) rendah maka kalau pasang harga terlalu tinggi akan kurang banyak mahasiswa barunya. PT cma memikirkan proses pendidikan dan mutunya dan jumlah pemasukan dana spp tapi tidak memikirkan manfaat hasil pendidikan (lulusan) untuk pembangunan dalam masyarakat. Jumlah lulusan tidak dikaitkan dengan permintaan atau job market, hasilnya sebagian besar (kecil?)lulusan tidak masuk dalam bidang yang sesuai dengan kompetensinya. Kalau ini benar maka ini pemborosan.
    Mengenai mahalnya biaya pendidikan, kita dapat menganggap ini ada hikmahnya karena dapat mengurangi korban semangat yang salah arah bagi mereka yang tidak atau kurang mampu dari segi kecerdasan dan keuangan untuk memaksakan diri masuk PT, yang akhirnya memberatkan keluarga dan akhirnya DO dan setelah lulus tidak menemukan kerja yang diharapkan/Pengangguran. Jumlah PT sudah terlalu banyak dan semua hanya mengejar duit (komersiil). Seharusnya harus lebih banyak SMK yang lebih sesuai bagi mereka yang kurang mampu. Terdapat bukti bahwa kecerdasan ada hubungannya dengan penghasilan / pekerjaan Kalau lapis penduduk kita masih lebih banyak yang dilapis pendapatan menengah kebawah, maka PT yang komersiil tadi mestinya disesuaikan jumlahnya dengan jumlah lapis yang pengahsilan tinggi. Kenyataan lapis penduduk yang Lulus S-1dan diploma setelah merdeka 60 tahunan hanya 4 (empat)persen. Ini mungkin sekali karena lapis penduduk yang mampu dalam biaya dan kecerdasan untuk masuk ke PT yang harus ditingkatkan dulu, bagaimana caranya lain kali akan saya terbitkan pendapat saya. WasWW Hamarto

    Kamis, Maret 19, 2009 pukul 10:33 am

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s