Kalkulasi dan Solusi Demokrasi

Kalkulasi dan Solusi Demokrasi

Resiko demokrasi multi partai sejak tahun 1999 dan demokrasi langsung yang diperkenalkan para aktor reformasi sejak 2004 Pemilihan Presiden dan 1 Juni 2005 Pilkada di tiap daerah sebagai dampak lanjutan proses demokratisasi ternyata membawa resiko politik, ekonomi, akuntabilitas publik, modal sosial, dan demokrasi lokal bagi rakyat. Pendapat ini dikemukakan oleh Kacung Maridjan dengan sangat detail dalam papernya yang bertemakan diatas pada acara,  “In-house Discussion Komunikasi Dialog Partai Politik’ yang diselanggarakan oleh Komunitas Indonesia untuk Demokasi (KID) di Jakarta, 16 November 2007”. Disambung kemudian oleh Eko Prasodjo dengan studi kasus peran dan fungsi KPU/D dalam reformasi birokrasi di Indonesia dengan tema artikel, “Menghapus Pilkada Langsung “ (Kompas Selasa, 5 Februari 2008).

Kacung Maridjan memetakan resiko demokrasi langsung dengan sangat jelas dan detail sekaligus sangat normatif pada akhir kesimpulan, atau semacam keputus-asaan dengan sedikit harapan untuk tetap konsisten melihat pada faktor kebijakan publik yang dihasilkan oleh pejabat eksekutif dan legislatif, sebagai hasil produk dari pemilihan langsung yang dipilih oleh rakyat. Sedangkan Eko Prasodjo Guru Besar FISIP UI lebih melihat bahayanya politik uang dan penghematan pada instrumen lembaga yang menyelenggarakan yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk dibubarkan, dikembalikan pada dinas-dinas yang terkait di lingkungan pemerintahan seperti Dinas Kependudukan, BPS, dll., bahkan Eko Prasodjo juga mengambil studi komparativ dari negara maju lainnya.

Logika yang dipaparkan Eko Prasodjo tersebut cukup masuk akal, tetapi siapa yang akan memverifikasi seluruh calon peserta Pemilu, Pilpres, dan Pilkada tersebut ? Tentu amatlah sangat sulit berharap dari Dinas Kependudukan, BPS dll., karena akan berdalih memiliki banyak kesibukan di pemerintahan. Yang paling mungkin adalah memangkas fungsi dan peran KPU dan KPUD diberbagai daerah hanya bekerja sesuai dengan kebutuhan Pilkada, Pemilu, dan Pilpres pada saat itu. Mengapa? Karena peran dan fungsi selanjutnya masih dapat diatasi oleh Dewan Kehormatan dan Fraksi yang ada di parlemen. Misalnya, pergantian antar waktu, dipecat oleh partai politik, dll., jadi tidak lebih semacam Tim Independen yang berdasarkan kebutuhan saja saat itu, apalagi jika penggunaan teknologi informasi canggih dalam pemilihan tersebut akan membuat semakin lebih hemat. Sebagai alternatif terakhir kinerja KPU/D tetap dibutuhkan dan proporsional, tetapi dengan syarat mekanisme  pemilihan diperbaiki dan penggunaan teknologi informasi mampu membuat proses serta pasca pesta demokrasi tersebut lebih memenuhi kriteria serta aspirasi masyarakat.

Biaya Pilkada, Pemilu, dan Pilpres.  

Picu ajuan anggaran yang sangat luarbiasa besar dari Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary saat lalu yaitu 48 Triliun untuk Pemilu 2008 dan Pilpres 2009 telah membuat berbagai kalangan sangat keberatan. Hal ini juga dikritisi sangat tajam oleh Ginanjar Kartasasmita sebagai DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI Jakarta, menyambung pendapat para pakar lainnya. Bantahan oleh Abdul Hafiz yaitu bahwa totalitas dari jumlah anggaran yang diajukan tersebut sudah sangat efisen menghemat 8 triliun dibanding pada tahun 2004. Menurutnya, anggaran 2004 dari APBN memang Rp 4,6 triliun, tapi dari APBD mencapai Rp32,3 triliun totalnya Rp36,9 triliun. Kalau dijumlahkan biaya pemilu tahun 2003 (Rp18,9 triliun) dan tahun 2004 (Rp36,9 triliun) maka totalnya sekitar Rp55,6 triliun. Usulan KPU untuk pemilu 2008 Rp 8,2 triliun dan tahun 2009 Rp14,1 triliun, dengan harapan dukungan APBD Rp10,3 triliun untuk tahun 2008 dan Rp15,2 triliun tahun 2009, maka selisih angka tersebut sekitar Rp.8 triliun terjadi penurunan. Angka 48 triliun oleh sebagian kalangan hingga saat ini masih dianggap besar selain resiko demokrasi yang sangat tinggi, bahkan tak sedikit yang skeptis menghendaki kembali pada pola demokrasi perwakilan seperti masa orde baru karena banyaknya konflik horisontal diakar rumput dan vertikal dengan pemerintah yang terjadi.

Tetapi hal ini tentu jelas tidak mungkin terjadi dengan membalikan jam tangan sejarah mundur kebelakang, karena semangat dan elan spirit demokrasi demikian sudah menjadi bagian dari skenario reformasi yang terlanjur diusung, terkecuali pilihan rakyat menghendaki perubahan yang bersifat ideologis. Kunci pilihan rakyat tersebut adalah mendirikan  Syariat Islam melalui Sistem Khilafah yang mampu melakukan proses perubahan tersebut lebih baik. Berbagai upaya saat ini menghemat demokrasi liberal telah banyak dilakukan, bahkan Jawa-Barat pernah akan melakukan percobaan untuk menekan biaya pilkada dengan menggabungkan seluruh pilkada yang ada untuk menekan angka biaya penyelenggaraan pilkada yang cukup tinggi. Begitupula percobaan dengan menggunakan teknologi informasi melalui mesin pengolahan data EDP (Electronik Data Processing) dan melalui SMS (Short Messaging Service) seperti daerah tertentu di India dan Brasil. Yang terakhir ini cukup menarik dan merupakan terobosan dimasa datang yang mungkin harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat populasi jumlah penduduk sangat padat dan wilayah geografis yang tersebar terdiri dari banyak kepulauan, serta penghematan uang negara.

Solusi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sesungguhnya pembubaran TPS (Tempat Pemilihan Suara), memotong peran serta kebutuhan KPU/D itu dapat terjadi, masuk akal serta rasional. Begitupula pemborosan anggaran lainnya pada sektor kebutuhan tertentu dalam KPU/D melalui e-government. Pemerintahan elektronik (e-government) sering dianggap oleh banyak orang sebagai pemerintahan berbasis internet saja. Padahal banyak juga teknologi yang termasuk kategori non internet  sebagai bagian dari e-government. Diantaranya yaitu, telepon, faksimil, PDA, SMS, MMS, jaringan layanan nirkabel (wireless networks and service), bluetooth, CCTV, system penjejak (tracking system), RFID, identifikasi biometrik,  manajemen jalan raya, kartu identitas (KTP), kartu pintar (smart card), aplikasi NFC dan lain-lain. Di Inggris dan negara maju lainnya penggunaan dan percobaan TI (Teknologi Informasi) dalam pemilihan sudah semakin canggih dengan teknologi yang telah terintegrasi dengan yang lainnya. Maka kemudian hasilnya adalah partisipasi para pemilih semakin tinggi, mandiri, dan dapat menggunakan haknya serta mengakses informasi tanpa bimbingan konsultasi atau kordinasi dengan aparat birokrasi yang paling bawah, dalam hal ini Kelurahan dan RT/RW. Mereka dapat memilih melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mirip kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang telah didata sebelumnya dan terintegrasi, hingga dapat digunakan multifungsi untuk Pemilu, Pilpres dan Pilkada melalui mesin yang mirip ATM yang dipasang dibanyak tempat strategis di kota mereka. Waktu untuk memilih sangat longgar tidak satu hari kemudian selesai, tetapi selama proses pemilihan tersebut berlangsung, misalnya satu minggu dan satu bulan.

Penggunaan lainnya melalui media online yang dapat mereka akses untuk memilih dan mendapatkan informasi. E-government dengan teknologi canggih berbasis internet suatu saat akan mendapat tempat sebagai media pelayanan yang sangat strategis. Tetapi saat ini di Indonesia masih dianggap barang mewah dan tidak semua orang dapat mengakses internet. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi melalui pesawat telepon seluler handphone yang kartunya telah terintegrasi dengan Depkominfo setelah mendaftarkan diri. Pemerintah dapat pula bekerjasama dengan perusahaan telepon seluler dan kartu HP (handphone) untuk dapat menarik keuntungan dari pesta demokrasi tersebut, sehingga tarif pulsa sms tersebut dapat dilakukan dengan  gratis dan menguntungkan bagi penyelenggaraan serta keuangan negara.

Tetapi repotnya tidak semua profesi atau semua orang menggunakan HP sebagai kebutuhan pokok, apalagi dampak dari kenaikan harga BBM telah mengakibatkan semakin banyak orang yang menurun pendapatannya dengan tingkat kemiskinan bertambah sebesar 2% lebih atau disebut dengan sinking class, kelas bawah yang semakin merosot dan jatuh kebawah. Jadi dengan demikian masih dibutuhkan kantor kelurahan dan peran dari RT/RW atau posko sebagai mediasi tempat peminjaman HP (Hand Phone) bagi keluarga yang tidak mampu.

Skema alur flow chartnya yaitu sebagai berikut ; 1) kartu DPT (Daftar Pemilih Tetap) berikut nomor registrasi untuk mendaftar dibagikan RT/RW setempat, 2) menggunakan fasilitas pinjaman HP melalui tempat TPS/Posko atau kantor kelurahan dan RT/RW setempat, sekaligus bimbingan konseling oleh aparat desa, 3) registrasi mendaftar berdasarkan nomor kartu DPT dan data lengkap lainnya ke nomor tertentu (4 atau 6 digit) dengan pilihan untuk Pemilu, Pilpres, dan Pilkada, sesuai dengan keadaan pemilihan saat itu, 4) rakyat memilih DCT (Daftar Calon Tetap) yang telah ditetapkan berdasarkan verifikasi oleh KPUD dari informasi melalui telephon seluler. Informasi dapat diperoleh melalui pusat pengolahan data dan informasi yang ada di kantor KPU/D, KPDE (Kantor Pengolahan Data Elektronik), serta melalui media online.

Pengawasan terjadinya kecurangan tersebut melalui sistem teknologi yang mampu memproteksi pilihan yang berulang-ulang dengan nama sama atau kesalahan lainnya. Sistem Teknologi Informasi pemilihan ini diawasi secara bersama-sama dengan elemen-elemen terkait, serta masyarakat, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Bahkan, jika tidak puas file daftar isian tersebut dapat dibuka untuk 3 alternatif solusi diatas. Dengan demikian sistem Luber yang bersifat rahasia telah gugur. Seluruh nama pemilih terlihat berikut pilihannya, atau jika ingin tetap dipertahankan hanya berdasarkan kode angka registrasi DPT saja yang terlihat.

Kontrak Politik, Dialog Publik, dan Debat  Antar Calon

Kontrak politik atau komitmen politik bagi calon kepala daerah sejak acara pesta demokrasi langsung ini digelar, kini semakin tinggi tingkat frekwensi dan intensitas yang dilakukan oleh elemen masyarakat.Ada yang berani menandatangani adapula yang tidak berani menandatangani kontrak politik tersebut, dibarengi untuk berjanjji serta bersumpah. Umumnya kontrak politik memiliki content atau isi yang sifatnya normatif kebijakan umum dan teknis kebijakan yang mesti dilakukan seorang calon eksekutif. Kebutuhan akan adanya kepastian dimasa datang dari seorang calon pejabat eksekutif ini dirasakan sangat perlu dan penting bagi masyarakat, agar tidak termakan janjji kampanye yang kosong tanpa isi dan bukti kemudian.

Masih diharapkannya peran oposisi dan netralitas dari media massa (cetak dan elektronik), organisasi massa, mahasiswa, dan LSM/NGO untuk mengusung kontrak politik ini masih tetap diharapkan oleh rakyat. Apalagi dengan semakin banyaknya parpol dan tokoh-tokoh baru yang muncul ditengah masyarakat, telah menjadikan segregasi struktur politik semakin kental berikut polarisasi dan persilangan kepentingan (cross cutting interest) yang sangat tinggi telah terjadi. Jika peran organisasi tersebut diatas tidak dapat diharapkan atau menambah kompleksitas, maka dikembalikan  pada rakyat dan dapat dipegang melalui Platform Nasional bagi Capres- Cawapres  dan ideologi Parpol, serta janjji kampanye Kepala Daerah.

Pertikaian mengenai kualitas calon hingga saat ini menjadi perdebatan cukup serius, dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi disertai dengan wawasan yang mumpuni, maka kebutuhan akan pemimpin yang berkualitas tak terelakan lagi bagi rakyat. Jadi sangatlah amat logis, bila agenda dari dialog publik dan debat antar calon kepala daerah dan presiden ini, diwajibkan serta dijamin oleh UU. Bagaimana kita tahu kapasitas dari seorang pemimpin, bila kemampuan dan membangun visi yang jelas tidak mampu dan teruji, setidaknya sebagai acara wajib yang mesti diusung oleh KPU/D secara normatif dan diamini oleh calon kepala daerah dan presiden untuk menunjukan kualitas serta kemampuannya dihadapan publik.

Sosialisasi dan Publikasikan Hasil Tiap TPS Di Media Massa.  

Saya bersyukur dengan pemilihan secara demokratis memilih orang, bukan lagi memilih simbol gambar parpol yang cenderung menguntungkan nomor urut jadi (broker parpol bubar). Tetapi berkaca  dari hasil diskusi dimasa lalu dengan senior aktivis Pers Mahasiswa UGM Angkatan 80-an Muhammad Al Faris, Gandung Ismanto akademisi, dan Iman Nur Rosyadi wartawan senior pada tahun 2006, ternyata titik lemah pemilihan langsung terdapat kamulfase serta kontaminasi kecurangan yang masih sangat tinggi sehingga menimbulkan konflik horisontal diakar rumput dan vertikal dengan pemerintah. Contohnya modernisasi teknologi dan informasi dengan sistem quick count/ hitung cepat belum tentu menjadi dasar pertimbangan pemenangan Pemilihan Umum, Pilkada, dan Pilpres. Berbagai modus kasus diduga curang cukup merebak sangat nyata, dan ternyata hitung manual pada saat akhir masih dibutuhkan bahkan sangat penting untuk tingkat lokal dan nasional. Anda tidak percaya ?

Banyak modus dan pelanggaran dapat terjadi pada saat di Kelurahan (PPS) dan Kecamatan (PPK), bahkan  di KPUD, sehingga surat suara dapat saja berubah. Tidak adanya saksi yang cukup pada caleg DPD dan tingginya individualisme caleg parpol, Pilkada, dan Pilpres, akan membuat titik rawan demokrasi dianggap tidak Jurdil. Saya dan Muhammad Al Faris serta kawan-kawan yang berniat baik berharap sistem manual pada saat akhir juga turut menjadi pertimbangan KPU/KPUD, terkhusus dalam hal publikasi, verifikasi, dan evaluasi penghitungan suara Pikada, Pemilu, dan Pilpres.

Sosialisasi pengumuman hasil dari Tiap TPS yang dipublikasikan melalui media massa lokal dan nasional serta media online  merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Dan alangkah lebih baiknya masuk dalam aturan regulasi KPU/KPUD baik ditingkat nasional dan lokal daerah pada tataran Juklak dan Juknisnya. Jika SNMPTN saja dapat dipublikasikan melalui media massa lokal dan nasional, masa iya KPU/KPUD  tidak mampu  mengumumkan hasil suara per TPS ? Sosialisasi lainnya adalah DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan DCT (Daftar Calon Tetap) yang telah dipublikasikan sebelumnya melalui situs media on line yg dimiliki KPU/D, sehingga masyarakat dapat mengetahui lebih awal dan cross chek mengenai siapa yang berhak memilih dan dipilih. Mengenai seleksi pada saat awal mengenai DCT tentunya peraturan perundangan yang berlaku harus menjamin asas legalitas formal yang memiliki kepastian hukum yang kuat.  Pengalihan terjadinya konflik seleksi tahap awal melalui pengadilan setempat, khususnya Pemilu dan Pilkada juga sangat bagus selama bukan merupakan desentralisasi konflik dan pusat lepas tangan.

Catatan :

Revisi Akronim

Pilkada sudah diganti Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah)

KPDE (Kantor Pengolahan Data Elektronik) sekarang sudah diganti Depkominfo

Perkembangan selanjutnya TV KPU bekerjasama dengan Stasiun TV Nasional dan Lokal menggelar debat kandidat,  hanya kontrak politik yang harus ditetapkan melalui legalitas formal yang kuat

Serang Juni-Juli 2008

Teguh Iman Prasetya

Penulis adalah Dosen Untirta

Kord Umum BCW

Komentar ditutup.