Never

Sejumlah aparat keamanan berbaju sipil berusaha menangkap aktivis yang diduga menyerang aparat keamanan saat berunjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/5). Pengunjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM karena mereka menilai langkah tersebut akan menambah beban hidup warga miskin.

Demo BBM oleh Mahasiswa Akankah Berhenti?

Jumat, 30 Mei 2008 | 16:56 WIB

DI tengah maraknya demo mahasiswa yang menentang kenaikan harga bahan bakar minyak, tiba-tiba pemerintah mencanangkan program Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM). Rencananya BKM akan diberikan kepada 400.000 mahasiswa miskin di 83 perguruan tinggi negeri di Tanah Air. Besarnya BKM adalah Rp 500.000 per semester dan akan diberikan mulai Juli 2008.

Sebagian kalangan menduga program tersebut sengaja dibuat pemerintah untuk membungkan aksi mahasiswa yang marak terjadi di berbagai daerah di Tanah Air. Tapi ada juga yang berpendapat, tanpa ada program itu pun aksi demonstrasi akan berhenti dengan sendirinya begitu laga sepak bola di Piala Eropa dimulai pada tanggal 9 Juni 2008.


Sejatinya gerakan mahasiswa adalah gerakan moral politik dan bukan gerakan politik praktis meskipun aksi mereka sering dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Mahasiswalah sebenarnya lebih cocok disebut sebagai penyambung aspirasi masyarakat ketimbang para koboi politik di senayan. Selain sebagai kelompok intelektual, para mahasiswa termasuk golongan yang merasakan dampak langsung dari kenaikan harga BBM. Uang untuk makan maupun untuk transport ke kampus dipastikan akan naik.

Dengan adanya kenaikan BBM, niscaya kiriman uang bulanan mahasiswa dari para orangtuanya akan tersendat atau bahkan mungkin malah terhenti. Dalam kaitan ini, sebenarnya ada atau tidak ada kenaikan BBM, program BKM patut diberikan kepada mahasiswa miskin. Akan tetapi karena BKM diberikan setelah pemerintah menaikkan harga BBM dan di-launching di tengah maraknya aksi demo mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah itu, maka program tersebut patut diduga bertujuan untuk membungkam para mahasiswa.

Oleh karena itu, betapapun baiknya tujuan BKM ini, namun program tersebut tetap akan dicurigai sebagai program politis dari pemerintah sehingga sangat boleh jadi tidak akan mencapai tujuan yang sebenarnya. Ini terjadi karena BKM diberikan di “waktu yang salah”.

Yang belum terang benderang dari program BKM ini adalah sumber dananya diambil dari pos anggaran negara yang mana? Apakah dana untuk BKM diambil dari program subsidi BBM ? atau dari pos anggaran Bantuan Ongkos Sekolah (BOS) atau dari Bantuan Langsung Tunai (BLT)? Kalaunpun misalnya sumber dana BKM itu jelas, tapi kalau kriteria mahasiswa miskin tidak jelas, tetap akan menimbulkan masalah di kemudian hari, sama seperti halnya dalam penyaluran BLT.

Para pejabat kampus di 83 PTN saat ini dituntut untuk bisa mendata jumlah para mahasiswa miskin. Mereka juga mungkin harus ikut merumuskan kriteria mahasiswa miskin sebagaimana halnya para kepala desa dan rukun tetangga di daerah, yang harus sibuk mengurus dan menyalurkan uang BLT. Kalau saja program BKM ini sebelumnya disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah, sangat boleh jadi masyarakat khususnya mahasiswa bisa mengerti dan memahaminya.

Resistensi mahasiswa terhadap program BKM saat ini lebih dikarenakan kurangnya komunikasi dari pemerintah. Program BKM ditafsirkan oleh sementara kalangan sebagai pencerminan dari kepanikan pemerintah atas maraknya demo mahasiswa. Kebijakan tersebut sebagai perwujudan dari sikap pemerintah yang reaksioner menghadapi kenyataan adanya penolakan dari masyarakat terhadap kenaikan harga BBM.

Elite di pemerintahan khususnya mereka yang berasal dari kalangan partai politik, sebaiknya harus legawa menerima kenyataan bahwa akibat dari kebijakan menaikan BBM akan dengan sendirinya mendiskon reputasi dan populariats mereka dalam Pemilu 2009. Setiap kebijakan pasti akan membawa berbagai implikasi baik sosial, ekonomi, dan politik.

Jadi, meskipun kenaikan BBM bisa diterima secara rasional ekonomi namun masyarakat khususnya mahasiswa merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Kepedihan masyarakat ini sudah diekspresikan dalam beragam aksi demonstrasi, namun perwujudan kekecewaan publik itu diperkirakan masih akan kita lihat dalam Pemilu 2009. Jika masyarakat benar-benar kecewa dengan rezim pemerintahan sekarang, dapat dipastikan sosok Susilo Bambang Yudhoyono maupun Jusuf Kalla, tidak akan laku lagi dalam pemilu mendatang.

Namun, bukan berarti tokoh-tokoh lama di luar pemerintahan yang berambisi untuk menjadi presiden lima tahun mendatang akan mendapat simpati dari masyarakat. Adakalanya aspirasi politik masyarakat di luar para analis politik. (tjahja )

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s