Jika Wilayah Di Mekarkan

Di tengah kontroversi dengan eksekutif yang keberatan, dan berniat menunda pemekaran wilayah propinsi, kabupaten/kotamadya selama 3 tahun, karena dianggap lebih banyak memboroskan uang negara, serta banyak daerah yang gagal mandiri dan digabungkan kembali, DPR RI justru akan mensahkan RUU Pemekaran Wilayah.  

Merujuk akan disahkannya RUU Pemekaran Wilayah tersebut, telah berlangsung diskusi yang cukup menarik di Trans 7  tiga hari lalu tengah malam, dengan pembicara  La Ode Ida dan Jajuli Juweni dari  DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dipandu oleh Teguh Usis sebagai moderator.

Dari petikan diskusi yang berlangsung secara terbuka tersebut, disamping kritik yang sangat tajam,  pemekaran wilayah cenderung memboroskan uang negara dan permainan elit politik daerah (bagi-bagi kue), diperoleh kesimpulan terutama dari La Ode Ida dengan cukup bagus dan sangat jernih, bahwa pemekaran wilayah adalah keniscayaan (contoh Thailand dan Jepang), tetapi harus lebih rasional dan merubah paradigma yang selama ini menjadi jargon dan masalah adanya pemekaran wilayah.

Yang pertama adalah  merubah paradigma dari alasan administrasi birokrasi jarak tempuh yang jauh (tidak selamanya menjadi ukuran), menjadi lebih berorientasi pada maksimalisasi efisensi dan efektivitas pelayanan publik seperti di Jepang. Keduanya dimungkinkan jika jarak tempuh administrasi sangat jauh seperti di Papua misalnya.

Yang kedua adalah mempertimbangkan PAD dan potensi ekonomi regional wilayah dimasa datang.

Jika melihat kesuksesan Propinsi Banten dan Gorontalo sebagai kisah tersendiri yang membuat motivasi banyak daerah untuk minta dimekarkan, lebih disebabkan faktor  potensi ekonomi sebelumnya yang cukup tinggi. Saya masih ingat betul ketika dimasa  89-an Bupati Sampurna, Serang (terutama barat dan timur) termasuk daerah industri yang cukup besar menyumbangkan pemasukan pajak ke negara, belum termasuk Tangerang waktu itu.Ditambah dasar  faktor historis kesejarahan sebelumnya, ikatan emosional, dan sosial budaya yang berbeda dengan Jawa-Barat.

Yang ketiga, fenomena dihentikannya, atau ditunda selama 2-3 tahun sudah cukup tepat, setidaknya rehat menjelang Pemilu dan Pilpres 2009, DPR RI akan lebih fokus pada pekerjaannya yang menjadi prioritas utama. Hal ini juga merupakan kesempatan bagi daerah-daerah yang mengajukan pemekaran wilayah, melakukan pematangan dan kajian yang lebih tajam dengan orientasi target waktu yang dapat diukur untuk mandiri, minimal 2 atau 3 tahun.

Yang keempat,   konflik horisontal yang selama ini terjadi hendaknya berbagai pihak menahan  diri, dan masyarakat lebih jernih memandang persoalan pemekaran wilayah sebagai upaya untuk kepentingan bersama, yaitu kesejahteraan dan keadilan, bukan kepentingan segelintir kelompok.

Dan saya pikir masih banyak lagi bila ditambahkan dari pakar-pakar otonomi daerah dan pembangunan ekonomi regional daerah lainnya.

Demikian pandangan dari La Ode Ida, Jazuli Juweni, ditambah  sedikit dari saya,  semoga berguna bagi kita semua.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s