Data Base Korupsi Banten

Data Base Korupsi Banten adalah merupakan kompilasi berbagai sumber  media massa  dengan ;  gerakan mahasiswa, lsm, ormas, praktisi hukum, akademisi, dan lain sebagainya. Kumpulan data terus berlanjut mengikuti perkembangan kasus yang sudah atau sedang terjadi di Banten.  Data base baru sedikit yang merupakan sumbangan  bagi riset dan advokasi masyarakat selanjutnya  untuk pembangunan peradaban yang lebih baik di Banten.

Data Base Korupsi Banten

  1. Dinkes Rugikan Rp. 5, 2 M Terungkap Dalam LHP BPK (Radar Banten, Senin 05 Juli 2010)
  2. Penyelewengan APBD Banten nyaris Rp 1 Triliun Di Selidiki (Indopos-Bataviase 14 Juli 2010)
  3. Kejaksaan Banten Segera Tindak Lanjuti Temuan BPK (Tempointeraktif, selasa, 13 Juli 2010)
  4. Dewan Dianggap Tak Serius Bahas Laporan Audit BPK (Tempointeraktif, rabu, 14 Juli 2010)
  5. Kejaksaan Targetkan Ungkap 42 Kasus (Radar Banten, Senin 19 Juli 2011)
  6. Bangun Rumah Gubernur Hingga 16 M, Tak Masuk Akal (Tempo Selasa, 03 Agustus 2010)
  7. Kasus Alkes Rp. 44 Miliar Mentah (Indopos, 07 Agustus 2010)
  8. Tuntaskan Kasus DP & Laptop (Radar Banten Jumat, 06-Agustus-2010)
  9. Ada Potensi Mark Up Anggaran (Radar Banten Rabu, 11-Agustus-2010)
  10. Harus Punya Target Penyelesaian DP (Radar Banten, Selasa 10 Agustus 2010)
  11. Pelapor Korupsi Gagal Disidangkan (Indopos-Bataviase, 26 Nov 2010)
  12. Usai Lebaran, Ekspos Pinjaman Daerah Rp 200 M (Radar Banten Senin, 06-September-2010)
  13. Kejati Didesak Tuntaskan Temuan BPK (Radar Banten, Senin 20 September 2010)
  14. Elite Belum Tersentuh Hukum (Radar Banten Senin, 01-November-2010)
  15. Lebih Besar Biaya Tidak Langsung  (Indopos, 29 November 2010)
  16. Korupsi Banten Peringkat ke 14 (Indopos, 11 Desember 2010)
  17. Politik Atut Matikan Demokrasi (Indopos, 13 Desember 2010)
  18. Terima Fee, Dewan Khawatir,  Kejaksaan Diminta Mengusut (Radar Banten, Rabu 22 Desember 2010)
  19. ICW : Belum Sentuh Aktor Intelektual (Indopos, 28 Desember 2010)
  20. Awasi Program Sosial (Indopos, 29 Desember 2010)
  21. Neraka di Pengujung Tahun bagi Pejabat Provinsi (Radar Banten Rabu, 29-Desember-2010)
  22. Tuntaskan Dugaan Korupsi Alkes Banten (Indopos 17 Januari 2011)
  23. Dana Hibah Rp. 340, 46 M Disoal (Indopos, Jum’at 21 Januari 2011)
  24. Aman Sukarso Dipenjara 5 Tahun, Gara-gara Disposisi (Radar Banten, Kamis 27 Januari 2011)
  25. Dinilai Gunakan APBD, Baliho Atut Disoal (Indopos, 06 Februari 2011)

Terimakasih pada para jurnalis saksi sejarah Banten

Banten Link  (Imanurasyadi, Oetju Gabriel Jauhar, Lulu Jamaluddin)

Radar Banten (Eka SL, Ade Jahran, Delphion)

Indopos (Budi)

Tempo (Wa’si Ulum)

dan media lainnya yang telah membantu

Sumber BCW : http://www.bcwbanten.blogspot.com

=======================================================================

Periode 2001-2006

Kasus Mark up

Pembebasan Lahan Gedung Mapolda Banten

Sejak Propinsi Banten berdiri pada tanggal 04 Oktober 2000 pembangunan suprastruktur dan infrastruktur fisik berlangsung pesat diantaranya Gedung Mapolda, DPRD Banten jalan raya dsb. Ternyata sejak saat itu pula banyak terjadi banyak dugaan kasus korupsi salah satunya pembebasan lahan gedung Mapolda ternyata bermasalah.

Pembebasan lahan didesa Banjarsari Kec. Cipocok Jaya diperuntukan bagi peningkatan status peran Kepolisian Wilayah menjadi  Kepolisian Daerah Banten (Polda Banten) dengan luas sebesar 10,948 ha. Dengan ganti rugi sebesar Rp.25.344.620.000,00 atau sebesar Rp.231.500,00 per meter2.

Status kepemilikan lahan tersebut  yaitu sebagai berikut :

  1. Tanah seluas 61.358 m2 tersebut dikuasai H.CSH.
  2. Tanah seluas 33.287 m2 dikuasai Herlin Wijaya
  3. Eks Tanah Bengkok milik Pemda Kab. Serang   seluas 14835 m2

Sumber pendanaan tanah sebagai berikut :

  1. APBD 2003
  2. Pos Setda
  3. Pos Dana Tak Tersangka. (?)

Pembayaran ganti rugi kepada Prof. Dr. H.Chasan Sochib dan Herlin Wijaya sebesar 21.910.317.500,00 ditandatangani untuk diterima pada bulan Mei 2003 dan diterima terakhir bulan Desember 2003 atas rekening Dana Tak Tersangka sebesar Rp.13.778.372.100,00.

Sedangkan pembayaran ke Pemda Kab. Serang sebesar Rp. 3.343.302.500,00 dengan menggunakan Surat Tanda Setoran/ Model Bend 1.dalam dua tahap melalui rekening dua tahap melalui rekening individual yaitu pemindah bukuan sebesar Rp. 3.262.587.372,00 pada tanggal 24 Juni 2003 dan setoran tunai sebesar Rp. 171.715.125,00. pada tanggal 12 Januari 2004.

Menurut Camat Cipocok  ternyata harga ganti rugi tanah tersebut lebih mahal sebesar Rp. 31.500.,00 dengan harga pasaran berdasarkan rekomendasi Bupati Serang berkisar antara Rp. 150.000, 00 – 250.000,.00.per m2 dan sesuai dengan harga pasar tertinggi yaitu Rp. 200.000,00 per m2.Dengan adanya laporan tersebut BPK menuduh kelebihan harga tertinggi yang ditetapkan (Rp. 200.000,00-231.000,.00) Pembebasan lahan ini mengindikasikan kerugian daerah sebesar 3.448.620,00  (31.500 x 109.800m2).

Masalah ini diduga hasil intervensi pihak penjual PT. BBJ yang notebene milik H. Chasan Sochib kepada Gubernur Banten yang tidak menginginkan alternative lokasi lain dengan alasan Gedung Mapolda Banten sudah ditenderkan di Polda Jabar. Pemprov Banten juga membela diri bahwa penetapan harga Rp231.500,00 masih dalam aturan  yang benar sesuai dengan pasaran tertinggi berdasarkan rekomendasi Panitia 9 dari Kabupaten Serang dan dalam kondisi siap bangun tanpa ada bangunan dan unsur tegakan yang lain.

Argumentasi itu ditambahkan berdasarkan bahwa :

  1. Hasil inventarisasi dan pengukuran tanah pada tanggal 14 April 2003 jo. bidang tanah No.01/2003 Peta Bidang Tanah tanggal 05 Januari 2003 yang dimuat dalam risalah rapat pada tanggal 17 Januari 2003 menyebutkan pada bidang tanah tersebut tidak ada bangunan,tanaman tumbuh dan unsur tegakan lain.
  2. Permintaan harga ganti rugi dari pemilik tanah per m2 yang semula Rp. 250.000,-dan kemudian berubah menjadi 220.000,-sudah termasuk dalam kondisi lahan siap bangun.

Menurut BPK modus operandi kasus ini tetap menyiratkan adanya dugaan kolusi yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 3.448.620,00  (31.500 x 109.800m2) untuk diproses secara hukum.

BPK hanya menuduh adanya markup harga jual tanah, sementara itu opini public yang digulirkan oleh berbagai elemen masyarakat termasuk LSM tentang adanya penyimpangan anggaran  seperti penggunaan Pos Dana Tak Tersangka sebesar Rp. Rp.13.778.372.100,00 milyard oleh Gubernur yang seharusnya diperuntukan bagi kondisi darurat seperti bencana alam, kiranya juga diusut dan dikenakan delik hukum pidana. Penggunaan Dana Tidak Tersangka (DTT) itu tidak memenuhi ketentuan dalam PP 105 dan Kepmendagri No.29/2002. Kebijakan menggunakan Dana Tak Tersangka, jelas-jelas kewenangan mutlak gubernur. Tafsiran “keadaan mendesak” dalam PP 105 tahun 2000 telah disalah tafsirkan digunakan untuk pembebasan lahan Mapolda Banten dan menyalahi intruksi Mendagri. Kasus berikutnya serupa terjadi juga dalam kasus Dana Perumahan bagi anggota DPRD Banten selain peraturan diatas juga diancam terkena delik pidana berdasarkan UU Anti Korupsi No.20 Tahun 2001 junto pasal 55 KUHP.

Dugaan kolusi kemungkinan besar disebabkan intervensi pemaksaan, balas budi dan unsur lain oleh H. Chasan Sochib (masa itu bagi kalangan aktivis dan akademisi disebut dengan anekdot Hitlernya Banten atau Sang Gubernur Jendral. red) terhadap Gubernur Djoko Munandar dan Panitia 9 (sembilan). Pertemuan terakhir di Jakarta untuk pembayaran ganti rugi terhadap H.Chasan Sochib, Helin Wijaya diduga  adanya konspirasi kesepakatan damai masalah tersebut.  (Tim)

Sumber Pustaka :

  1. BPK RI 2005
  2. Kejadian langsung dan saksi sejarah

================================================================================

Kronologis Kasus Korupsi DPRD Banten Rp.14 Miliar

Oktober- Desember 2002

PAL dan PAE tengah merampungkan draft APBD Banten 2003 dengan mengacu pada Makuda (manual keuangan daerah). Pembahasan ini telah menghabiskan dana Rp600 juta sesuai dengan alokasi dalam APBD tahun 2002. Dana ini telah habis digunakan.

16 Desember 2002,

Rapat di Hotel Imperial di Tangerang membahas gedung dewan, rumah dinas dewan. Hadir PAL yang beranggotakan 28 orang dan 3 pimpinan dewan. Menurut Sekretaris PAL, Tuti Sutiah Indra, dalam rapat ini juga dibahas besaran masing-masing yang akan diterima anggota PAL dari dana kegiatan penunjang dewan.

13 Januari 2003

DPRD Banten mengeluarkan surat izin untuk melaksanakan ibadah haji bagi Mufrodi Muchsin bin KH Muchsin dengan nomor 162/13/DPRD/I/2003. Mufrodi kembali dari tanah suci pada bulan Maret 2003.

4 Februari 2003

Hotel Bidakara, Jakarta diadakan pertemuan oleh Dirjen Otonomi Daerah Depdagri, kepala daerah dan anggota dewan seluruh Indonesia. Dalam pertemuan itu Dirjen Otda mengharuskan, seluruh APBD yang disusun daerah menggunakan sistem double entries atau kode rekening sesuai Kepmendagri No.29 tahun 2002.  Hasil rapat di Hotel Bidakara ini membuat bingung Pemprov Banten dan DPRD yang telah menyusun draft APBD 2003 secara Makuda. Karena sifatnya wajib dan harus segera, diputuskan untuk menggunakan dana TT sebesar Rp 3,5 miliar untuk mengcover kegiatan perubahan cara penyusunan tersebut.

7 Februari 2003

Gubernur Banten mengirimkan surat No.900/Keu-309/2003 ke DPRD Banten untuk persetujuan menggunakan pos TT untuk bantuan penunjang kegiatan DPRD yang berkaitan dengan Kepmendagri No.29/200. Surat ini langsung dibalas pada tanggal yang sama (7/2-2003) oleh pimpinan DPRD dengan nomor surat 12.4/DPRD/45a/II/2003 yang prinsipnya menyetujui penggunaan dana itu dengan mata anggaran 2.15.1.1.1150. Surat itu ditandatangani Dharmono K Lawi (Ketua).

10 Februari 2003

Gubernur Banten, Djoko Munandar menerbitkan SK No.163.1/Kep.41a-Huk/2003 tentang penggunaan dana pengeluaran tidak tersnagka untuk bantuan kegiatan DPRD berkaitan dengan Kepmendagri No.29/2002 sebesar Rp 3,5 miliar dan dibebankan pada nomor rekening 2.01.0311.5.1. Hari itu juga Bendaharawan Lili Syadeli dan Asisten Daerah (Asda) III, Dedi Djumhana membuat surat permintaan pembayaran (SPP) No.991/1/BT/I/2003 dengan lampiran kuitansi yang ditandatangani Lili Syadeli dan Tardian (alm), Sekwan Banten dan diketahui oleh Asda III, Dedi Djumhana. Kemudian Biro Keuangan menerbitkan SPMU No.931/Keu-0306/RT/2003 sebesar Rp 3,5 miliar.

11 Februari 2003

Nana Mulyana, Staf Biro Keuangan Pemprov Banten mentransfer uang itu ke rekening pribadi Tardian di Bank Jabar dengan nomor 07.03.60.000110.9. Kemudian uang itu diambil Tuti Sutiah Indra, Sekretaris Panitia Anggaran Legislatif (PAL) dengan menggunakan surat kuasa. Kemudian secara berangsur-angsur uang ini diambil oleh Tardian dan Tuty Sutiah Indra (Sekretaris PAL) untuk dibagikan kepada 28 anggota PAL.

5 Maret 2003

DPRD Banten mensahkan RAPBD menjadi APBD Banten tahun 2003 sebesar Rp1,2 triliun. Dalam APBD itu tidak terdapat pos belanja dana perumahan Rp 10,5 miliar dan kegiatan penunjang Rp 3,5 miliar. Seusai pengesahan APBD ini, Mufrodi Muchsin baru mengetahui bahwa dia sudah menerima uang ke rekeningnya yang ditransfer oleh Tardian, Sekwan Banten sebagai uang bantuan eksekutif. Dalam periode ini, muncul wacana di anggota DPRD akan meminta hak perumahan seperti yang tertuang dalam tata tertib (Tatib) yang dikompensasikan dalam bentuk uang. Alasannya, selama 3 tahun bertugas, anggota dewan belum pernah diberi fasilitas perumahan.

11 Maret 2003

Belum terjadi kesimpulan apakah dana TT dapat digunakan untuk dana perumahan. Pertemuan ini lebih membahas mekanisme dan prosedural yang benar.

19 Maret 2003

Pertemuan dengan fraksi-fraksi di ruang Sekda. Para anggota dewan mendesak Pemprov Banten agar memberikan uang tunjangan perumahan sesuai dengan haknya yang diatur dalam Tatib Banten. Dananya bisa diambil dari alokasi dana tak tesangka. Sekda Banten, Chaeron Muchsin selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif (PAE) masih belum merespon secara penuh keinginan anggota dewan yang direpresentasikan oleh fraksi-fraksi. Bersamaa dengan itu, muncul wacana yang dimuat di koran-koran lokal tentang desakan dari anggota dewan untuk mengganti Chaeron Muchsin sebagai Sekda Banten karena dinilai tidak bisa diajak bekerja sama.

4 April 2003

Pertemuan di Hotel Mulia, Jakarta untuk membahas soal keinginan anggota DPRD untuk mendapatkan fasilitas rumah yang dikompensasikan dalam bentuk uang. Gubernur Banten, Djoko Munandar menolak secara halus dengan cara mempertanyakan payung hukum yang akan menaungi kompensasi itu, jika uangnya diambil dari alokasi dana tak tersangka.

11 April 2003

Di ruang gubernur, hadir Gubernur Banten Djoko Munandar dan wakilnya Atut Chosiyah, Sekda Banten Chaeron Muchsin, Kepala Biro Keuangan Heri Suheri dan pimpinan dewan (Dharmono, Muslim, Mufrodi), Ady Surya Dharma (Ketua PAL). Bahasan tentang tunjangan fasilitas rumah dinas. Asda III Dedi Djumhana; dasar pengeluaran fasilitas rumah dinas berdasarkan Tata Tertib DPRD, dikaitkan dengan pasal 7 dan pasal 12 Kepmendagri No 29 / 2002 agar anggota dewan terkumpul di ibukota provinsi untuk memudahkan jalannya pemerintahan. Di depan persidangan di Pengadilan Negeri Serang, Dedi Djumhana mengatakan. “Bila saya menjawab pada bulan April 2003, jawabannya itu pinjaman dulu dari dana TT. Tetapi bila menjawab pada bulan Desember 2003, tidak ada penggunaan dana TT karena sudah beres pertanggung jawabannya atau secara administrasi sudah diselesaikan.”

12 April 2003

Datang Tuti Sutiah Indra, Iwan Rosadi, Tardian (almarhum) meminta segera pencairan dana itu diproses.

13 April 2003

Uang tunjangan kegiatan anggota PAL DPRD Banten ditransfer melalui rekening masing-masing anggota PAL. Besarnya per anggota sekitar Rp 100 juta, total Rp 2,8 miliar. Sisanya, Rp 750 juta merupakan pembayaran pajak.

14 April 2003

Surat Gubernur Banten No.900/Keu-437/2003 permohonan persetujuan penggunaan dana TT dikirimkan ke DPRD Banten. Dalam surat itu tidak tercantum jumlah dana TT yang akan digunakan. Surat ini diterima Muslim Djamaludin, kemudian membuat disposisi ke Tardian, Sekwan Banten untuk segera menjawab surat tersebut.

15 April 2003

Surat balasan dari pimpinan DPRD Banten yang menyetujui penggunaan dana TT untuk dana perumahan. Surat itu ditandatangani Dharmono K Lawi (Ketua), Muslim Jamaluddin (Wakil Ketua) dan Mufrodi Muchsin (Wakil Ketua). Surat itu No 162.4/DPRD/172/IV/2003 yang berisi menyetujui penggunaan dana tak tersangka dengan mata anggaran 2.01.3.11.5.1.01.2. Dalam surat persetujuan pimpinan dewan itu muncul angka Rp 10,5 miliar. Kemudian, pada tanggal ini pula Gubernur Banten menerbitkan SK No.163/Kep.61-Huk/2003 tentang penggunaan dana tak tersangka untuk bantuan penunjang perumahan bagi anggota DPRD Provinsi Banten Rp 7,5 miliar.

16 April 2003

Bendaharawati, Lina Herlina dan Asda III, Dedi Djumhana menerbitkan SPP No.900/03/SPP/BT/2003 sebesar Rp 7,5 miliar. Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan, Achmad Andy Rochandy menanandatangani surat perintah membayar uang (SPMU) No.931/Keu-1083/BT.P.III/2003 dengan lampiran kuitansi tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Tardian (Sekwan), Lina Herlina (pemegang kas) dan Dedy Djumhana. Kemudian Nana Mulyana, staf Biro Keuangan mentransfer uang itu ke rekenign pribadi Tardian (Sekwan) dengan nomnor rekening 07.03.21.051688.1 di Bank Jabar Cabang Serang.

17 April 2003

Anggota Fraksi PKS di DPRD Banten menegur pimpinan dewan agar berhati-hati dalam soal penggunaan dana tidak tersangka. Teguran tersebut tidak pernah digubris.

18 April 2003

Gubernur Banten menerbitkan SK No.163/Kep.72-HUK/2003 untuk mengeluarkan uang bagi kompensasi dana perumahan. SK ini diproses di Biro Keuangan secara administratif.

23 April 2003

Gubernur Banten menerbitkan SK No.163.1/Kep.72-Huk/2003 tentang penggunaan uang tak tersangka untuk bantuan perumahan DPRD Banten.

27 April 2003

Pertemuan di Hotel Grand Mulia, Jakarta antara PAL dan PAE yang membahas soal fasilitas rumah dinas yang dikompensasikan ke uang.

29 April 2003

Dana perumahan ditransfer ke rekening pribadi Tardian, Sekwan DPRD Banten dengan nomor rekening 0-7.03.21.0516881 di Bank Jabar Cabang Serang. Supomo, Pembantu Pemegang Kas DPRD mencairkan uang pertama Rp 7 miliar dan kedua Rp 1,2 miliar. Uang itu diserahkan ke Tuti Sutiah Indra dan Rudolf Andup setelah diambil dari rekening pribadi Tardian. Uang itu dimasukan amplop berisi rata-rata Rp 100 juta, lalu dibagikan beserta tanda terimanya. Pembagian uang itu atas perintah Tuti. Uang itu diambil dari rekening tabungan Tardian di Bank Jabar.

19 Agustus 2003

Nota keuangan Gubernur Banten di dalam APBD perubahan mengenai pengeluaran dana Rp 10,5 miliar dan Rp 3,5 miliar dari dana tak tersangka. Nota keuangan, pertanggung jawaban dan perubahan APBD ini telah diterima oleh DPRD dan dinyatakan sah. Perubahan APBD ini dikirimkan ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan dinyatakan diterima, tidak terjadi penolakan atas APBD tersebut.

30 Oktober 2003

Sebagian anggota dewan mengembalikan uang dana perumahan karena dinilai tidak memenuhi kepatutan dan politis, melalui kas daerah dengan nomor rekening 20.104. Anggota DPRD Banten itu berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Desember 2003 – awal 2004

Pemberitaan tentang dana perumahan yang diduga sebagai kasus korupsi Rp 10,5 miliar semakin gencar dilansir oleh media cetak lokal maupun nasional. Akibat pemberitaan ini, seorang wartawan media cetak lokal sempat diadukan ke polisi oleh sebagian anggota DPRD Banten karena dinilai telah melakukan pencemaran nama baik. Pengaduan anggota dewan ini memicu sebagian besar wartawan yang bertugas di Banten menggelar demo ke Polda Banten. Pasalnya, sengketa pemberitaan itu tidak diselesaikan melalui Undang-undang No.40/1999 tentang pers, hanya menggunakan KUHP, sehingga wartawan yang membuat berita itu dianggap sebagai pelaku kriminal.

9 Agustus 2004

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jakarta-Banten melakukan pemeriksaan semester I tahun anggaran 2004 atas laporan keuangan Pemprov Banten tahun 2003 di Serang. Hasil pemeriksaan menyarankan pimpinan DPRD Banten agar mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan penunjang kegiatan Rp 3,5 miliar serta memungut PPh pasal 21 sebesar Rp 525 juta dan menyetorkannya ke kas negara.

23 September 2004

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten ketika masih dijabat Kemas Yahya Rahman menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor 398/0.6/Fd.1/09/2004 terhadap kasus dugaan korupsi DPRD Banten Rp 14 miliar. Dalam status penyelidikan, kejaksaan mengumpulkan keterangan dari Gubernur Banten Djoko Munandar, Ketua DPRD Banten Dharmono K Lawi, Wakil Ketua DPRD Banten Mufrodi Muchsin, Wakil Ketua DPRD Muslim Jamaluddin, para pejabat di Pemprov Banten dan anggota DPRD Banten lainnya. Namun Kejati belum pernah meminta keterangan Atut Chosiyah, Wakil Gubernur Banten, anak dari Chasan Sochib, tokoh kelompok dominan di Banten. Padahal dalam BAP dan keterangan anggota dewan jelas-jelas disebutkan bahwa Atut ikut dalam rapat-rapat untuk kompensasi dana perumahan dan penunjang kegiatan untuk menyusun ulang draft APBD disesuaikan dengan Kepmendagri No.29/2002.

24 September 2004

Mufordi Muchsin menitipkan uang dana perumahan untuk dikembalikan ke kas negara sebesar Rp 170 juta dari dana perumahan. Uang itu dititipkan ke Faisal Abbas sebagai pemegang kas dan diketahui Tardian (Sekwan).

4 November 2004

Kejati Banten melayangkan surat permintaan keterangan kepada tersangka korupsi. Surat ini dinilai aneh karena tidak dikenal dalam mekanisme pemeriksaan terhadap saksi atau tersangka seperti yang tercantum dalam UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP.

5 November 2004

Kejati Banten mengirimkan surat ke Presiden RI dengan nomor R-169/0.6/Fd.1/11/2004 yang berisi permohonan izin melakukan tindakan kepolisian berkaitan dengan dugaan korupsi di DPRD Banten.

23 November 2004

Faisal Abbas, pemegang kas Sekretariat DPRD Banten menyetorkan pajak PPh 21 Rp 525 juta.

24 November 2004

Kepala Kejati Banten, Kemas Yahya Rahman menerbitkan surat perintah penyitaan atas barang bukti tindakan korupsi DPRD Banten dengan nomor surat 285/0.6/Fd/11/2004.

29 November 2004

BPKP melakukan pemeriksaan terhadap APBD Banten setelah BPK. Menurut Dwi Sahara, pegawai BPKP, lembaga ini menghitung kerugian negara yang berdasarkan 31 item berkas sebagai data acuan, antara lain dokumen satuan kerja, dokumen anggaran satuan kerja perubahan, surat gubernur tentang permohonan persetujuan pengeluaran dana tak tersangka, surat persetujuan DPRD, SK Gubernur Banten tentang penggunaan dana tak tersangka untuk tunjangan perumahan bagi anggota dewan, KLP hasil pemeriksaan BPKP, surat mendagri, Kepmendagri No.29/2002, nota penjelasan Gubernur Banten, SK Gubernur Banten tentang biaya sewa rumah pimpinan dewan, SMPM bendahara, daftar surat perintah pembayaran dan sebagainya.

1 Desember 2004

Tersangka korupsi DPRD Banten ditahan. Mereka adalah Dharmono K Lawi (mantan Ketua), Mufrodi Muchsin (mantan Wakil Ketua) dan Muslim Jamaluddin (mantan Wakil Ketua). Surat izin dari Presiden RI untuk pemeriksaan ketiga tersangka tersebut belum diterima oleh para tersangka.

9 Desember 2004

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono memberikan surat persetujuan dilakukan tindakan kepolisian terhadap pimpinan dan anggota DPRD Banten sesuai dengan No. R70/PRES/12/2004. Hari itu juga, Mufrodi Muchsin mengembalikan uang Rp 53 juta ke penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten sesuai dengan surat penyitaan Kepala Kejati Banten No.285/0.6/Fd.1/11/2004 tanggal 24 November 2004. Kemudian, tanggal ini juga tim pengacara yang mewakili Dharmono K Lawi mengajukan tuntutan praperadilan terhadap Kejati Banten karen dinilai sewenang-wenang, arogan dan tidak memenuhi ketentuan dalam proses penyelidikan dan penyidikan para tersangka korupsi DPRD Banten.

17 Desember 2004

Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan Djoko Munandar, Gubernur Banten menjadi tersangka kasus korupsi DPRD Banten Rp 14 miliar.

16 Juni 2005

Majelis Hakim yang dipimpin Husni Rizal di Pengadilan Negeri Serang memvonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara kepada Dharmono K Lawi dan denda yang hampir mencapai Rp 490 juta. Dalam sidang yang sama, hakim ketua juga memvonis Muslim Jamaluddin dengan hukuman masing-masing 4 tahun penjara. Karena terbukti melanggar Pasal 2 junto Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah disempurnakan menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketiga terdakwa langsung mengajukan banding. Putusan ini termuat keputusan No.52/Pid.B/2005/Pn.Srg.

7 Juli 2005

Tuti Sutiah Indra, mantan Sekretaris Panitia Anggaran Legislatif (PAL) DPRD Banten 2001-2004 divonis hukuman 1,5 tahun penjara oleh majelis hakim yang dipimpin Agusti. Tuti juga didenda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara dan denda pengganti Rp 225 juta subsider 3 bulan penjara. Vonis ini jauh di bawah tuntutan jaksa yang minta majelis hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara. Tuti terbukti melakukan korupsi.

25 Agustus 2005

Pengadilan Tinggi Banten memperkuat keputusan Pengadilan Negeri Serang yang menghukum ketiga terdakwa dalam kasus korupsi DPRD Banten. Namun Pengadilan Tinggi Banten mengubah status hukuman untuk tiga terdakwa korupsi Banten menjadi tahanan dalam kota. Ketiganya adalah Dharmono K Lawi, Mufrodi Muchsin dan Muslim Djamaluddin. Khusus untuk Dharmono terjadi perubahan alamat yang semula di Tangerang menjadi di Kalibata, Jakarta, yaitu rumah dinas anggota DPR RI. Dengan demikian, Dharmono tetap bisa mengantor sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDIP dengan status tahanan dalam kota di Jakarta. Dalam kasus  ini, ketiga terdakwa langsung mengajukan kasasi.

29 September 2005

Pengadilan Tinggi Banten memperpanjang status tahanan kota bagi ketiga terdakwa.

Catatan Oktober 2005

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Kemas Yahya Rahman berkali-kali melansir pernyataan ke media cetak lokal dan nasional serta media elektronik seperti televisi dan radio. Isi pernyataannya adalah mendesak Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono untuk menonaktifkan Djoko Munandar dari jabatannya sebagai Gubernur Banten. Alasannya, hal itu untuk memenuhi ketentuan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dalam pasal 27-114 dan PP No.6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menyebutkan bahwa kepala daerah yang sudah menjadi terdakwa bisa diberhentikan sementara (nonaktif) tanpa melalui usulan DPRD.

26 Oktober 2005

Tardian, mantan Sekwan DPRD Banten divonis 1 tahun penjara karena membantu terjadinya korupsi DPRD Banten sebesar Rp 14 miliar. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim yang dipimpin Ismoyono ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta dijatuhi hukuman 4 tahun penjara.

Catatan November 2005

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan surat pennonaktifan sejumlah kepala daerah di Indonesia yang tengah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi. Dalam daftar kepala daerah itu tercantum Djoko Munandar yang dinonaktifkan sebagai Gubernur Banten.

24 November 2005

Tardian, mantan Sekwan Banten yang tengah menjalani hukuman meninggal dunia di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Serang, sekitar pukul 16.50 WIB. Dia meninggal akibat serangan jantung. Menurut para dokter di RSUD Serang, Tardian sudah tidak bernyawa ketika dibawa ke rumah sakit. Tardian dikuburkan di pemakaman keluarganya di Labuan, Kabupaten Pandeglang.

28 November 2005

Djoko Munandar, Gubernur Banten Nonaktif dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 300 juta oleh Jaksa Penuntut Umum yang dipimpin I Gede Sudiatmadja, sehari-hari Assintel Kejati Banten di Pengadilan Negeri Serang. Menurut tim jaksa, perbuatan Djoko menyebabkan kerugian negara Rp 14 miliar. Akibat perbuatannya, Djoko juga dituduh telah merusak citra instansi pemerintah, terutama Pemerintah Provinsi Banten.

21 Desember 2005

Pengadilan Negeri Serang dalam sidangnya yang dipimpin Husni Rizal menghukum Djoko Munandar, Gubernur Banten Nonaktif dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta, serta penggantinya 3 bulan penjara. ”Dakwaan primer yang menuduh Djoko telah melakukan tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri sendiri tidak terbukti, tetapi saudara Djoko telah mengeluarkan surat keputusan mencairkan dana APBD dari pos Tak Terduga untuk memperkaya para anggota DPRD Banten,” kata Ketua Majelis Hakim, Husni Rizal saat membacakan amar putusannya. Dalam putusan disebutkan, Djoko Munandar tidak sepeser pun menikmati uang yang dikorupsi tersebut. Hanya Djoko dinilai tidak efisien dan tidak optimal dalam menggunakan APBD.

16 Januari 2006

Status tahanan kota bagi Dharmono K Lawi, Mufrodi Muchsin dan Muslim Djamaluddin diperpanjang untuk 30 hari berikutnya. Surat izin itu dikeluarkan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Mariana S Nasution.

2 Februari 2006

Permohonan kasasi 3 terpidana kasus korupsi ditolak Mahkamah Agung. Dalam putusan No.40K/Pid/MA/2006 memutuskan agar ketiga terpidana diharuskan masuk ke penjara. Namun Kejaksaan Tinggi Banten baru menerima petikan putusan tersebut, sehingga belum bisa dijadikan dasar untuk melakukan eksekusi.

16 April 2006

Tim eksekusi putusan MA No.40 K melakukan penjemputan ke masing-masing rumah terpidana. Namun tidak ada satu pun yang bersedia untuk ikut tim tersebut. Mereka berjanji akan menyerahkan diri. Sedangkan Muslim Djamaludin berada di rumah sakit karena penyakitnya kambuh. Sedangkan Dharmono K Lawi dinyatakan buron karena tidak mau menyerahkan diri. Kepada para wartawan, Dharmono berjanji akan melakukan perlawanan karena putusan MA itu dinilai cacat hukum. Terbukti, statusnya sebagai tahanan kota yang berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung justru tidak pernah tercatat dalam pertimbangan hukum. Ketiga terpidana itu diasumsikan masih dalam tahanan.

17 April 2006

Mufrodi Muchsin, terpidana korupsi yang masih menjabat Wakil Ketua DPRD Banten menyerahkan diri ke Lapas Serang, setelah melapor ke tim eksekusi. Mufrodi yang juga menjabat Ketua DPW PPP Banten diantar oleh sanak dan keluarganya ke Lapas Serang.

18 April 2006

Muslim Djamaluddin menyerahkan diri ke Lapas Serang setelah sempat dirawat 3 hari di Paviliun Mina, RSUD Serang karena sakit asma dan darah tingginya kambuh.

18 Mei 2006

Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat izin pemeriksaaan No.161.36/1034/sj/2006 yang ditandatangani M Ma’ruf. Surat ini berisikan izin pemeriksaan terhadap anggota dewan yang terlibat dalam kasus korupsi DPRD Banten Rp 14 miliar. Berdasarkan surat ini, Kejaksaan Tinggi Banten, Kamal Sofyan Nasution menetapkan 3 tersangka yang masing-masing Iwan Rosadi, Marzuki Raili dan Riril Suhartinah. Sedangkan 5 anggota dewan dijadikan saksi masing-masing Malawti (PDIP), Sutje Suwartini (PDIP), Hadi Hartono (PDIP), Bueti Natsir (PBB) dan Yayat Suhartono (PKS). Namun Kamal Sofyan Nasution tidak menyinggung soal kemungkinan Atut Chosiyah yang waktu itu menjabat Wakil Gubernur Banten dimintai keterangannya karena hadir dalam rapat-rapat penggunaan dana TT.

8 Juni 2006

Muslim Djamaluddin yang tengah menjalani hukuman 4 tahun penjara meninggal dunia setelah sempat dirawat di ICU RSUD Serang sejak Sabtu (3/6). Muslim meninggal karena penyakit komplikasi yang berakhir dengan serangan jantung.  Hingga peristiwa ini, Dharmono tetap belum menyerahkan diri.

Desember 2006

Dharmono K Lawi ditangkap di Bandung di rumahnya. (tim)

================================================================================

Dewan Dianggap Tak Serius Bahas Laporan Audit BPK

RABU, 14 JULI 2010

TEMPO InteraktifSerang -Amandemen tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten mengenai tindak lanjut laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pemerintah provinsi Banten dinilai janggal.

Upaya perubahan tata tertib itu menurut Direktur Banten Corruption Watch, Teguh Iman Prasetya tidak didasari semangat perbaikan. “Kenapa tidak dari dulu membuat Tatib yang sesuai tugas dan kewenangan dewan?” katanya.

Dalam laporan audit BPK, Provinsi Banten mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian. Menurut BPK ada indikasi kerugian keuangan daerah senilai Rp 13,08 miliar dalam laporan keuangan itu.

Sebelumnya dewan berniat membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Namun, pansus batal dibuat dan pembahasannya diserahkan kepada masing-masing komisi. “Ini langkah dewan untuk menutupi kesalahan pemerintahan yang harus kita kawal,” kata Iman.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Aeng Haerudin membantah semua tudingan tersebut. Menurutnya jika pembahasan laporan hasil audit BPK dibicarakan di Pansus, dikhawatirkan terjadi lobi antara legislatif dan eksekutif.

Dengan revisi tata tertib pembahasan akan dilakukan oleh komisi-komisi yang ditunjuk oleh pimpinan dewan atas pertimbangan Badan Musyawarah. “Ya silahkan saja mereka mau menilai seperti apa. yang jelas, upaya kami tentu saja untuk menindaklanjuti LHP ini,” kata Aeng.

WASI’UL ULUM

Sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/bandung/2010/07/14/brk,20100714-263364,id.html

Sumber : BPK

APBD Banten sejak tahun 2007-2009 kerugian uang negara nyaris 1 triliun (Sumber BPK RI) http://www.bpk.go.id/web/files/2010/07/14-Indo-Pos.pdf

==================================================================================

Kasus Alkes Rp. 44 Miliar Mentah

07 Aug 2010  Indopos

Kapolda Janji Terus Selidiki, LSM Tuntut Polisi Profesional

SERANG-Gelar perkara penanganan kasus dugaan penyelewengan pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten senilai Rp 44 miliar oleh Polda Banten temyara belum menemukan cukup bukti adanya indikasi pidana dan kerugian negara. Itu terungkap dalam gelar perkara yang digelar, Rabu (3/8) lalu. Karena itu, kasus ditangani lebih dari dua bulan itu dilanjutkan ke tahap kedua.

Padahal, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI penggunaan APBD 2009 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyebutkan ada kelebihan harga dalam pengadaan proyek alat kesehatan yang akan dibagikan kepada seluruh rumah sakit se-Provinsi Banten itu senilai Rp 5 miliar lebih. Mentahnya, kasus dugaan korupsi itu membuat kecewa pelapor yang juga Direktur Forum Kajian Sosial dan Budaya (Foksad) Provinsi Banten, Hafidz Asad E Mukri. Karena itu dia menuding penyidik Polda Banten yang tidak menemukan kejanggalan dan indikasi korupsi pada kasus Alkes bukti lemah dan prematumya penyelidikan. Tenyidik harus bersikap profesional dalam hal ini jangan sampai kesimpulanini keluar karena ada intervensi dari luar. Lagipula, 21 lembar data yang saya berikan sudah sangat valid terkait adanya kejanggalan,” terangnya kemarin.

Untuk diketahui, dua dari tiga perusahaan pemenang tender proyek itu yakni PT KPP dengan nilai kontrak Rp 15.094.550.000 serta PT PILR dengan nilai kontrak Rp 16.521.449.000 merupakan perusahaan kroni orang nomor satu di Pemerintah Provinsi (Pemprov). Banten. Sedangkan satu perusahan lagi PT DC kontrak Rp 12.837.500.000. Hafidz juga menyatakan, berdasarkan investigasi yang dilakukannya. Alkes yang dibagi-kan ke sejumlah RSUD di Provinsi Banten itu kualitasnya tak sesuai dengan satuan harga. “Dua bulan lalu, banyak RSUD yang belum menerima Alkes ini. Padahal proyek ini terjadi pada 2009,” bebernya. Belum lagi adanya uang muka 20 persen paska keputusan pemenang tender juga menyalahi prosedur.

Sementara itu. Kapolda Banten, Brigjen Agus Kusnadi saat dikonfirmasi INDOPOS mengatakan penyelidikan kasus Alkes 2009 sebesar Rp 44 miliar akan terus dilakukan. Dia juga mengaku penyelidikan tetap mengedepankan profesionalitas. Terkait tudingan lambannya penyelidikan kasus itu, dia mengaku tergantung tingkat kesulitannya, (bud)

http://bataviase.co.id/node/331274

Kasus Alkes Terancam Buntu

26 Jul 2010

Foksad akan Lapor ke Mabes Polri

SERANG – Kasus pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) 2009 oleh dinas kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten senilai Rp 44 miliar tak jelas status hukumnya. Dua bulan sudah, penyelidikan kasus itu dilakukan Reserse Kriminal (Reskrim) Polda Banten, namun hingga kini aparat Polda Banten belum juga mengisyaratkan kapan menggelar perkara kasus tersebut.

Ketidakjelasan kasus itu. Forum Kajian Sosial dan Budaya (Foksad) Provinsi Banten selaku pelapor mengancam akan melaporkan ke Mabes Polri. Kepada Mabes Polri, mereka meminta agar melakukan supervisi atas kasus yang diduga melibatkan keluarga besar Gubernur, Ratu Atut Choisiyah tepatnya adik kandung Atut, Tb Chaeri Wardana.

“Kami sudah sering melakukan kontakdengan mantan Kapolda Banten, yang kini di Polda terkait perkembangan kasus Alkes ini. Permintaan supervisi juga sudah kami utarakan. Resminya, segera kami akan menyurati Mabes Polri,” ujar Direktur Foksad, Hafidz E Mukri kepada INDOPOS, akhir pekan kemarin.

Sebagaimana INDOPOS memberitakan sebelumnya. Hafidz juga menyatakan, melalui Direskrim Polda Banten, AKBP Joko Suhariyadi telah memperpanjang waktu penyelidikan kasus hingga 24 Juli 2010. Namun hingga batas waktu yang ditargetkan, namun hingga kini kasus itu terkesan tanpa kejelasan hukum alias menggelembung. Hafidz mengaku, sangat sulit mengungkap kasus tersebut, lantaran kasus pengadaan Alkes 2009 tak hanya melibatkan pejabat Dinkes, melainkan banyak pihak tak terkecuali aparat TNI dan Polri terlibat dalam kasus tersebut.

“Mulanya kebijakan pengadaan Alkes ini un-prosedural. Lalu mark-up harga yang dalam bahasa BPK dalam LHP kelebihan harga. Ini harus diusut tuntas, jangan sampai menggelembung,”tegas Hafidz seraya menyatakan kekecewaannya terhadap penegakan hukum di Banten di 50 tahun hari Adhyaksa.

“Kami masyarakat Banten, sudah lelahdengan proses hukum di Banten. Aneh, selalu terbentur saja terbentur. Kekuatan kekuasaan dan ekonomi sudah semakin kuat di provinsi ini,” keluhnya. Sementara Direskrim Polda Banten, AKBP Joko Suhariyadi ketika dikonfirmasi melalui selularnya berkali-kali oleh wartawan INDOPOS Minggu (25/7), enggan menjawab. Hal senada juga Kasat 3 Tipikor, AKBP Sugeng Riyadi juga enggan mengangkat telepon.

Di bagian lain, ketika ditanya terkait kasus itu, Asistel Kejati Banten. Mukri SH menga-takan, belum mengetahui perkembangan kasus tersebut. Ia menyatakan, hingga kini pihaknya belum menerima SPDP dari Polda Banten. “Saya tidak tahu. Kita belum terima SPDP-nya,” terang Mukri, kemarin.

Diketahui, pemenang tender Alkes tahun 2009 di lingkup Dinkes Banten yakni. PT Dini Contractor, dengan nilai kontrak Rp 12.837.500.000, selanjutnya tender dengan nilai kontrak Rp 15.094.550.000 dimenangkan PT Kidemang Putra Prima dan PT Profesional Indonesia Lantera Raga dengan nilai kontrak Rp 16.521.449.000. Berdasarkan penelusuran wartawan INDOPOS, diketahui PT Profesional Indonesia Lentera Raga (PILAR) merupakan perusahaan milik Tatu Chasanah. adik Gubernur Banten yang juga mantan salah satu pimpinan DPRD Banten, (bud)

http://bataviase.co.id/node/311894

================================================================================

Lebih Besar Biaya Tidak Langsung

29 November 2010.  Banten protes. Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengalokasikan anggaran lebih besar untuk biaya tidak langsung daripada biaya langsung. Itu terungkap saat Gubernur Banten, Rt Atut Chosiah mengajukan RAPBD 2011 sebesar Rp 3,45 triliun dalam rapat Paripurna DPRD Banten , Jumat (19/11) lalu. Akibatnya, masyarakat menduga ada unsur politis dalam RAPBD 2011 tersebut. ”Ini tidak wajar.

Usulan RAPBD 2011 harus dicurigai. Makin kentara aroma politisnya. Apalagi, Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2011 semakin dekat. Sudah banyak APBD Provinsi Banten digunakan untuk kepentingan politis,” terang Koordinator Banten Corruption Watch (BCW), Teguh Iman Prasetya kepada INDOPOS kemarin. Untuk diketahui, dalam RAPBD 2011 belanja tidak langsung sebesar Rp 1,76 triliun. Biaya itu terdiri dari belanja pegawai Rp 391,4 miliar (naik Rp 68,8 miliar), belanja hibah Rp 301,66 miliar (naik 202,5 miliar), belanja bantuan sosial Rp 51 miliar.

Lalu belanja bagi hasil kota/kabupaten Rp 730,6 miliar, bantuan keuangan kota/kabupaten dan desa Rp 287,1 miliar serta belanja tidak terduga Rp 5 miliar. Sementara Silpa APBD 2010 meningkat tajam Rp 309,6 miliar dari Silpa APBD 2009 dengan jumlah Rp 545 miliar. Dalam paparannya, Atut mengatakan Silpa 2010 ini dari pelampauan target pendapatan Rp 279 miliar, penerimaan tidak direncanakan Rp 2,5 miliar dan efesiensi belanja Rp 263,5 miliar.

Sedangkan, belanja langsung Rp 1,68 triliun dipergunakan untuk biaya 60 program dan 678 kegiatan oleh 33 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi Banten. ”Anggaran belanja langsung digunakan untuk memenuhi layanan dasar masyarakat. Terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta ketahanan pangan,” terang Atut di hadapan dewan. Dia juga menjelaskan, RAPBD 2011 mengalami defisit, lantaran pendapatan tak seimbang dengan pengeluaran. Yakni, pendapatan Rp 2,92 triliun dan belanja Rp 3,45 triliun. ”Defisit RAPBD 2011 Rp 531,6 miliar. Defisit ini akan ditutup dari pembiayaan netto sesuai prinsip anggaran berimbang,” terangnya juga. Terkait hibah meningkat Rp 202,5 miliar, Atut beralasan itu terjadi karena pendapatan daerah yang juga meningkat. ”RAPBD 2011 ini tidak ada kaitannya dengan politik dan politis. Tapi murni untuk masyarakat,” cetusnya juga. (bud)

http://www.indopos.co.id/index.php/jakarta-raya/urban-city/439-lebih-besar-biaya-tidak-langsung.html

================================================================================

Kejati Didesak Tuntaskan Temuan BPK

Senin, 20-September-2010

SERANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten didesak agar segera menuntaskan kasus dugaan penyimpangan APBD Provinsi Banten tahun 2009 senilai Rp 13,08 miliar.

Seperti yang dilansir dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) yang diterbitkan 30 Mei 2010, ditemukan banyak penyimpangan. Namun hingga kini pengusutan dugaan korupsi di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu belum ada perkembangan signifikan. “Masyarakat menunggu hasil kinerja kejaksaan. Semula kejaksaan langsung merespons temuan BPK itu dengan cara meminta salinan kepada DPRD Banten. Setelah salinan itu didapatkan, kejaksaan seolah kendur dalam menangani kasus itu. Kami berharap agar kinerja kejaksaan terus ditingkatkan lagi. Apalagi hasil kasus ini banyak ditunggu masyarakat Banten,” ujar Teguh Iman Prasetya, Koordinator Banten Corruption Watch (BCW), Minggu (19/9). Teguh mengatakan, lambannya pengusutan kasus ini disebabkan belum adanya pembicaraan serius dengan BPK Perwakilan Banten. “Ini masalah teknis yang terkadang bisa menghambat dan mengulur-ulur waktu dalam menangani kasus korupsi. Untuk itu, kedua belah pihak yakni kejaksaan dan BPK harus sama-sama memiliki komitmen untuk memberantas korupsi,” tegasnya. Sementara itu Asintel Kejati Banten Dicky Rahmat Raharjdo mengaku pihaknya akan segera melakukan koordinasi. “Kemarin kan baru Lebaran. Kami akan menyusun jadwal pertemuan dengan auditor BPK pekan ini. Kami serius menangani kasus ini. Mudah-mudahan kami bisa segera bertemu dengan auditor BPK untuk mengusut kasus ini. Karena tanpa adanya koordinasi dengan BPK akan sulit untuk mengusut kasus ini,” paparnya. Seperti diketahui, temuan LHP BPK tahun 2009 yang terindikasi penyimpangan antara lain di Dinas Kesehatan (Dinkes) terdapat kemahalan harga pengadaan alat kesehatan pelayanan kesehatan rujukan dan khusus senilai Rp 5.248.359.210. Kemudian Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten terdapat kemahalan harga pengadaan alat peraga atau praktik senilai Rp 367.150.375. Di Dinas SDA dan Pemukiman terdapat kelebihan perhitungan penyesuaian harga sebesar Rp164.435.000 dan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 250.247.913 pada proyek pembangunan Masjid Raya di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).

Ada juga kelebihan pembayaran pada 13 proyek pembangunan jalan akses sentra produksi KPP senilai Rp 338.163.367. Di Biro Umum dan Perlengkapan terdapat realisasi belanja pemeliharaan melebihi standar harga satuan Rp 551.943.220. Di Badan dan Dilkat terdapat pembayaran pengadaan peralatan kantor melebihi prestasi Rp 38.612.000. Di Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat pembayaran proyek pembangunan rumah pompa dan instalasi balai benih ikan tawar melebihi prestasi Rp 17.578.047 dan kelebihan pembayaran pembangunan talud di Pelabuhan Labuan Rp 50.390.416.  Kemudian di DPKAD terdapat keterlambatan bendahara pengeluaran mengembalikan sisa upah pungut tahun anggaran 2009 ke kas daerah senilai Rp 766.808.224 dan belum dikenakannya denda keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp 143.588.638. (jah/bon/del)

http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=58451

================================================================================

Politik Atut Matikan Demokrasi

Kebijakan Mengarah Korupsi SERANG – Politik dinasti Ratu Atut Chosiyah yang merambah ke setiap kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten dinilai sangat mengkhawatirkan dan mematikan bagi perkembangan demokrasi di Banten. Bahkan kebijakan yang dilahirkan Atut juga dinilai merupakan salah satu pintu terjadinya tindak korupsi yang terstruktur.

Demikian dikatakan, Koordinator Banten Corruption Watch (BCW), Teguh Iman Prasetya kepada INDOPOS, Minggu (12/12) menyusul pernyataan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang melansir Provinsi Banten masuk peringkat ke-14 provinsi terkorup di Indonesia. Bahkan menurutnya, posisi Banten sebagai provinsi terkorup bukan lagi pada peringkat bilangan belasan, melainkan pada posisi masuk dalam sepuluh besar. “Berdasarkan catatan kami, selama Banten menjadi provinsi tindak korupsi sangat tinggi dan penegakannya sangat lemah. Korupsi yang dilakukan secara berjamaah yang dilakukan dinasti penguasa, bahkan tak ada akhir putusan, meski sebelumnya aparat sudah mendapatkan tersangka,” kata Teguh.

Ia menambahkan, dalam dua tahun ke depan agenda penting yang akan dikawal pihaknya, yakni dominasi dan monopoli kekuasaan kelompok Rawu yang kemudian mengakibatkan 10 tahun Banten tak ada perubahan signifikan. “Lantaran Banten dipegang oleh orang yang salah. Tidak berjalannya pembangunan selama 10 tahun Banten karena banyaknya penyelewengan kebijakan dan tindakan koruptif,” tandas Teguh.

Dia menambahkan, fakta hukum Mahkamah Konstitusi (MK) atas pembatalan SK KPU di dua wilayah yakni, Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu pembuktian, dominasi dan penyalahgunaan wewenang atau kebijakan yang dilakukan dinasti Atut. Bahkan ia mensinyalir banyak penyelewengan anggaran baik yang bersumber dari APBD di kedua wilayah bermasalah itu, juga APBD Banten. “Lho, anehnya tak sedikit masyarakat intelektual di kedua wilayah ini menyikapi berlawanan keputusan MK dengan alasan pemborosan anggaran.

Saya kira kita harus membuat masyarakat melek kondisi dan hukum,” katanya. Sedangkan Pengamat politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Gandung Ismanto menyatakan, putusan MK terhadap hasil perhitungan suara di dua wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan merupakan fakta hukum dan politik yang nyata-nyata rusak di Banten. Ini karena dibajak oleh hegemoni kekuasaan yang dilakukan dinasti penguasa. “Mereka (dinasti, Red) telah membajak proses demokrasi secara sistematis, terstruktur dan masif. Ini harus menjadi pelajaran untuk Pilgub 2011,” ujarnya.

Lebih jauh ia menilai, putusan MK dengan pembatalan pemenang menjadi angin segar bagi proses demokrasi dan politik lokal. Sementara menurutnya, putusan MK yang sama di kedua wilayah akan memperkecil kans dan pergerakan dari calon dominasi kekuasaan Atut Chosiyah. Lebih jauh menurutnya, sebagaimana daerah lain dominasi dan monopoli kekuasaan merupakan topografi para penguasa. Ini sangat mencederai proses demokratisasi dan sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan sebuah daerah.

“Dalam kasus Banten, perkembangan daerah tak hanya berjalan lamban melainkan nyaris tak nampak. Ini kesalahan terbesar penguasa kita yang sekarang,” katanya. Dia menambahkan 10 tahun Banten dalam dominasi kekuasaan Atut sedikitnya telah membuka mata masyarakat, bahwa Banten hanya dikuasai oleh elit yang hegemonik.

Sementata itu, beberapa kali Gubernur Ratu Atut Chosiyah dihubungi melalui nomor teleponnya 08111xxxx dan SMS tak diangkat dan dijawab. Sedangkan Kepala Biro Humas Provinsi Banten, Komari enggan berkomentar banyak berkaitan dengan politik. Senada juga saat ditanya, soal kebijakan Gubernur Atut Choisiyah yang rentan terjadinya korupsi. ­(bud)

http://www.indopos.co.id/index.php/jakarta-raya/urban-city/1582-politik-atut-matikan-demokrasi.html

================================================================================

Awasi Program Sosial Banten

Selasa (28/12)

SERANG—Penyandang sosial di wilayah Provinsi Banten dalam waktu dekat akan segera direvisi oleh instansi terkait. Bahkan, pemutakhiran data tersebut ditargetkan akan selesai pada akhir Desember tahun ini. Sementara diketahui, langkah revisi atau pemutakhiran data penyandang sosial menyusul peraturan daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang baru-baru ini disahkan DPRD Banten, Kamis (23/12). Di bagian lain sejumlah kalangan meminta semua pihak mewaspadai masalah sosial diindikasi dijadikan sebagai alat kepentingan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2011 dari pihak berkepentingan.

“Dalam dunia politik, isu ini adalah isu yang sangat strategis. Saya kira kewaspadaan harus dilakukan,” ujar Koordinator Banten Corruption Watch (BCW), Teguh Iman Prasetya kepada INDOPOS, Selasa (28/12). Indikasi Perda PMKS menggiring pada Pilgub 2010 tersebut, yakni terletak pada ruang lingkup penyandang sosial yang tertera di perda dinilai sangat berlebihan. Bahkan, banyaknya ruang lingkup masalah sosial sangat rentan terhadap tindak penyelewengan, berupa program. “Ini sangat aneh dari data Perda PMKS ruang lingkupnya sangat berlebihan dan bertabrakan istilahnya,” kata Teguh heran.

Sementara diketahui, ruang lingkup Perda Penyelenggaraan Sosial, yaitu anak telantar, balita telantar, anak nakal, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, lanjut usia telantar, penyandang cacat, tuna susila, pengemis, gelandangan, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan, keluarga fakir miskin, keluarga berumah tangga tak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, komunitas adat terpencil, pekerja migran bermasalah sosial, dan keluarga rentan.

Senada dikatakan Koordinator LSM Koalisi Lintas Generasi Penggiat Hukum dan Pembangunan (Kalam), Ahmad Entus Mahfudin, bahwa kondisi penggiringan massa dan anggaran sangat bisa dilakukan Gubernur Ratu Atut Choisiyah melalui dinas-dinasnya; sebagaimana pengalaman pilgub sebelumnya. “Saya kira ini kejahatan, jika memang benar. Hal seperti ini harus menjadi bidikan penegak hukum,” kata Entus, kemarin. (bud)

http://www.indopos.co.id/index.php/jakarta-raya/urban-city/2532-awasi-program-sosial-banten.html

================================================================================

Pelapor Korupsi Gagal Disidang

LSM Kalam: Proses Penyelidikan Dugaan Korupsi Alkes Mandeg SERANG-Ketidakhadiran Ketua Majelis Hakim, Syamsi, dalam sidang perdana terdakwa pemerasan yang juga Direktur LSM Forum Kajian Sosial dan Budaya (Foksad), Hafidz As’ad gagal digelar kemarin. Akibatnya, sidang terhadap pelapor dugaan korupsi Alkes 2009 senilai Rp 44 miliar di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten di Pengadilan Negeri (PN) Serang itu ditunda. Dampaknya, keluarga terdakwa kecewa terkait penundaan sepihak tersebut. ”Ini inskonsistensi jadwal. Persidangan ditetapkan PN Serang, kenapa tiba-tiba dibatalkan,” terang adik terdakwa, M Al-Maki kepada INDOPOS kemarin.

Akibatnya, hakim anggota yang terdiri dari Cipta Sinuraya yang juga Plh Ketua PN Serang dan Toto Ridarto tidak bisa melanjutkan persidangan yang digelar pukul 10.00 kemarin. Akibatnya, sidang disepakati ditunda hingga Kamis (02/12) mendatang. Cipta Sinuraya mengatakan ketidakhadiran Syamsi lantaran tengah mengikuti kegiatan hukum sejak Rabu (24/11)-Jumat (26/ 11). ”Saya tidak tahu pasti agenda Pak Syamsi hingga tidak hadir,” terangnya. Sedangkan, kuasa hukum terdakwa, Syaeful Hidayat mengaku tidak mempermasalahkan penundaan persidang perdana tersebut. ”Kami akan mengikuti jadwal saja,” terangnya. Saat ditanya kasus yang menimpa kliennya, Syaeful belum mau banyak berkomentar.

Dia lebih menitikberatkan pada fakta-fakta yang akan dihadirkan untuk meringankan terdakwa saat persidangan nanti. Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU) Mali Diaan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang mengatakan terdakwa diancam pasal berlapis. Yakni, 368 KUHP tentang Pemerasan dengan ancaman 9 tahun penjara dan pasal 369 tentang Pencemaran Nama Baik dengan ancaman 4 tahun penjara. ”Kita lihat saja nanti. Pasal mana yang terbukti dalam persidangan,” ujarnya kepada INDOPOS kemarin. Dia juga mengatakan, uang Rp 200 juta yang menjadi alat bukti pemerasan yang sempat berpolemik dalam penyidikan di BAP kepolisian yang sudah P21(lengkap) dipastikan milik pribadi Kepala Dinkes Banten, dr Djaja Budi Suardja.

Di bagian lain, LSM Koalisi Lintas Generasi Penggiat Hukum dan Pembangunan (Kalam) menyatakan akan mengawal persidangan pemerasan yang dialami Hafidz hingga tuntas. Apalagi dia mensinyalir banyak kejanggalan kasus yang menimpa penggiat anti korupsi tersebut. Lantaran, Hafidz dijadikan terdakwa setelah melaporkan adanya dugaan korupsi proyek Alkes 2009 di Dinkes Provinsi Banten senilai Rp 44 miliar kepada Polda Banten. Anehnya, hingga kini kasus dugaan korupsi yang dilaporkan Hafidz sejak Juni 2010 lalu belum tuntas diselidiki polisi dan tidak ada terdakwanya. ”Merunut pada persoalan awal jelas ini penyuapan.

Kenapa sangkaan yang muncul pemerasan dan hanya Hafidz yang ditangkap,” ungkap koordinator LSM Kalam, A Entus Mahfudin kepada INDOPOS kemarin Apalagi, inisiator pertemuan yang dalam BAP kepolisian tertulis Drs H Ijul tidak ditangkap. Walau dia menerima uang Rp 10 juta dari uang suap Rp 200 juta yang diterima Hafidz. Entus juga mengatakan akan mengawal jalannya penyidikan pelaporan dugaan korupi Alkes 2009 di Dinkes Provinsi Banten yang diduga terjadi markup dan unprosedural. Apalagi, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LH) BPK RI perwakilan Banten pada APBD 2009 ada indikasi kemahalan dalam proyek itu senilai Rp 5,2 miliar. Selain itu, pemenang proyek Alkes 2009 adalah tiga perusahaan yang merupakan kroni pejabat nomor satu di Provinsi Banten. (bud)

================================================================================

Dinilai Gunakan APBD, Baliho Atut Disoal

SERANG – Maraknya baliho Gubernur Ratu Atut Chosiyah di sejumlah jalan di Kota Serang dan wilayah di Banten menuai kritikan sejumlah kalangan. Mereka menilai, Baliho Atut yang belakangan muncul di sejumlah jalan protokol dan jalanjalan di wilayah Banten merupakan kejahatan politik incumben. ’’Itu modus lama. Pencitraan dengan menggunakan APBD Banten. Saya dengar, sosialisasi beliau (Atut, Red) atas nama SKPD, anggarannya sangat besar tahun ini,’’ kata Koordinator Banten Corruption Watch (BCW), Teguh Iman Prasetya kepada INDOPOS, Minggu (6/2).

Teguh menyatakan, modus itu juga pernah dilakukan Atut saat Pilgub 2006 lalu. Dan merupakan modus yang biasa dilakukan oleh seluruh kepala daerah yang mencalonkan kembali dalam hajat pemilu kepala daerah. Lebih jauh, Teguh mengaku heran, seluruh dinas instansi di Pemprov Banten belakangan gandrung menggunakan anggarannya untuk pembuatan kalender, baliho, spanduk dengan gambar incumben besar. ’’Jangankan Humas, seluruh SKPD melakukan itu. Fenomena (pemasangan baliho, pembagian kalender, Red) itu terjadi belakangan ini. Kalau bukan mengarahkan ke Pilgub apalagi,’’ tandas Teguh seraya menyatakan, meski kecil kemungkinan melihat kesalahan terhadap isi sosialisasi di Baliho dan sebagainya, namun menurutnya hal itu adalah kejahatan modus APBD.

’’Saya kira KPK harus turun untuk melihat modus kejahatan korupsi setiap kali Pilkada yang dilakukan incumben. Karena tingkat korupsi jelang dan pelaksanaan pesta demokrasi cukup tinggi,’’ harapnya. Senada, Koordiantor LSM Koalisi Lintas Generasi dan Pembangunan (Kalam), Entus Mahfudin menyayangkan modus lama yang dilakukan Gubernur Ratu Atut Chosiyah dengan mengeruk APBD Banten untuk kepentingan pribadi. ’’Ini pencitraan modus APBD dengan kegiatan-kegiatan di seluruh lintas instansi,’’ kata Entus seraya mewajarkan jika masyarakat di Banten masih berada dalam tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran di Banten masih cukup tinggi di Banten. ’’Ya memang APBD Banten hanya berputar-putar di situ saja. Itu sudah jadi rahasia umum,’’ katanya.

Sementara Kabiro Humas, Komari sejak Sabtu hingga Minggu (6/ 2) dihubungi dan SMS melalui telepon selularnya enggan mengangkat dan menjawab. Begitupula dengan Sekda Banten, Muhadi. Sementara, Sekretaris Badan Anggaran (Banang) DPRD Banten, Media Warman mengatakan, sejumlah alat peraga sosialisasi yang belakangan muncul di sejumlah jalan di seluruh wilayah di Banten oleh instansi di Pemprov Banten bukan dari APBD 2011. Lantaran pengesahan APBD 2011 baru disahkan. ’’Mungkin dari APBD sebelumnya (2010, red),’’ ujar politisi Demokrat yang juga ketua Fraksi partai berlambang Bintang Mercy itu, kemarin. Media mengaku, berdasarkan pengetahuannya, anggaran program sosialisasi meningkat dari tahun sebelumnya. Kenaikan itu menyusul APBD Banten yang juga meningkat dari tahun sebelumnya. ’’Iya, memang tahun sebelumnya anggaran sosialisasi Rp 10 miliar, dan tahun ini Rp 12 miliar,’’ katanya.

http://indopos.co.id/index.php/jakarta-raya/urban-city/5375-dinilai-gunakan-apbd-baliho-atut-disoal.html

================================================================================

Marak Reklame Incumbent Jelang Pilgub

SERANG-Makin marak saja baliho dan spanduk incumbent Rt Atut Chosiyah. Berbagai pihak menduga kalau Gubernur Banten itu akan kembali mencalonkan diri dalam Pemilukada Banten yang bakal digelar pertengahan tahun ini. Tapi, banyak nada minor terkait sosialisasi yang diduga menggunakan dana APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dari beberapa dinas tersebut. Pantauan INDOPOS, reklame bergambar Ratu Atut Chosiyah dengan slogan ”Bersama Teruskan Pembangunan Banten” sejak dua minggu ini bertebaran di Kota Serang dan sekitarnya.

Sedikitnya ada tujuh reklame raksasa bergambar Rt Atut Chosiyah yang serupa dengan gambar saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2006 lalu, terpampang di setiap perempatan di Kota Serang yang jadi ibu kota Banten. Seperti di perempatan Jalan Palima-Pandeglang arah ke Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dan di Jalan Protokol di Kota Serang-Kota Cilegon. Kepastian ambisi Atut maju mencalonkan diri menjadi Gubernur Banten periode 2011-2016 juga diketahui dengan pembagian kalender oleh Humas Provinsi Banten bergambar besar Rt Atut Chosiyah.

Uniknya, kalender itu tanpa foto Wakil Gubernur Banten, HM Masduki. Koordinator Forum Lintas Masyarakat Banten, Harry Zaini menyatakan, keberadaan reklame incumbent di sejumlah wilayah di Provinsi Banten sebagai bentuk kampanye terselubung jelang Pilgub Banten 2011. Meski berdalih baliho itu sebagai sosialisasi kegiatan SKPD (Satuan kerja perangkat daerah, Red). ”Ini bukan hanya reklame jelang Pilgub Banten yang terangterangan. Tapi juga penggunaan anggaran pencitraan incumbent yang sumbernya dari APBD Banten juga dilakukan terangterangan,” cetusnya kepada INDOPOS.

Karena itu dia meminta penegak hukum di Provinsi Banten mengusut anggaran yang digunakan incumbent untuk sosialisasi tersebut. Dia juga mengatakan, penggalangan dana Pemilukada Banten sudah dilakukan Rt Atut Chosiyah setahun lalu. Senada, Koordinator Banten Corruption Watch (BCW), Teguh Iman Prasetya mensinyalir penggalangan dana untuk Pilgub 2011 oleh incumbent sudah dilakukan sejak APBD 2010 lalu. ”Pada APBD 2011 ini, hampir seluruh SKPD membuat kalender dan reklame bergambar Rt Atut tanpa didampingi Wakil Gubernur M Masduki,” terangnya. Dia juga mencurigai adanya dana terselubung dalam APBD Banten 2011 untuk kampanye incumbent. Seperti pada pos anggaran dana hibah yang jumlahnya Rp 340,46 miliar.

Apalagi, kalangan DPRD Provinsi Banten sempat mempertanyakan tidak ada rincian penyaluran dana hibah yang diajukan Pemprov Banten kepada dewan saat pembahasan anggaran. ”Angka Rp 340,46 miliar bukan angka kecil. Jangan sampai uang rakyat ini jadi alat kepentingan politik untuk pribadi tertentu,” cetusnya. Sedangkan, anggota DPRD Banten, Media Warman mengatakan jika memang ada unsur kepentingan politik terkait maraknya reklame Rt Atut Chosiyah yang bisa memastikan hanya Panwaslukada Banten. Tapi masalahnya, hingga kini lembaga pengawas Panwaslukada Banten itu belum terbentuk.

Terkait dana sosialisasi, Sekretaris Badan Anggaran (Banang) DPRD Banten itu mengaku dananya Rp 12 miliar. Sementara itu, Kepala Biro Humas Provinsi Banten, Komari enggan berbicara banyak saat dikonfirmasi INDOPOS terkait maraknya reklame raksasa Gubernur Rt Atut Chosiyah yang dituding sebagai kampanye terselubung. ”Nanti saja ya. Saat ini saya sedang rapat dengan Ibu (gubernur Banten, Red) dan beberapa pejabat,” terangnya kepada INDOPOS. Saat didesak, dia balik bertanya. ”Reklame yang mana? Terselubung apanya? Itu jelas-jelas kelihatan kok,” ujarnya tanpa beban. (bud)

http://indopos.co.id/index.php/jakarta-raya/urban-city/5590-marak-reklame-incumbent-jelang-pilgub.html

================================================================================

Dana Hibah Rp 340,46 M Disoal

SERANG-Belanja hibah yang dianggarkan pada APBD Provinsi Banten 2011 sebesar Rp 340,46 miliar hingga kini tidak jelas penyalurannya. Bahkan, penerima dana ratusan miliar itu terkesan ditutup-tutupi. Banyak kalangan menduga uang rakyat ratusan miliar itu akan digunakan untuk dana ’siluman’ untuk kepentingan calon tertentu guna memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten pada akhir 2011 nanti. Buktinya, rincian rencana penggunaan dan penerima anggaran itu itu tidak dibahas oleh tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten saat membahas RAPBD 2011 bersama DPRD Banten, Desember 2010 lalu. Itu diungkapkan sejumlah anggota Badan Anggaran (Banang) DPRD Banten yang mengaku tidak mengetahui rincian calon penerima dana hibah tersebut.

”Sampai Rabu (19/1) lalu, saya belum menerima rincian kepada siapa saja Pemprov Banten akan memberikan dana hibah itu,” terang Sekretaris Harian Banang DPRD Banten, Media Warman kepada INDOPOS. Walau begitu dia tidak bisa menduga-duga terkait belum diberikannya rincian para penerima dana hibah oleh eksekutif kepada DPRD. Seharusnya, dewan asal Tangerang itu berpendapat, rincian lembaga calon penerima dana hibah dan besaran sudah diketahui sejak pembahasan RAPBD 2011 yang dulu dilakukan antara Banang dan TAPD. ”Ini untuk bentuk transparansi dan menghindari kecurigaan! Jangan sampai ada wacana sesat dipublik terkait penggunaan dana itu,” ungkap juga politisi Partai Demokrat itu. Sedangkan Ketua Harian Banang DPRD Banten, Agus Puji Rahardjo membenarkan pada pembahasan RAPBD 2011, TAPD Pemprov Banten sama sekali tidak menyinggung penerima dan penggunaan dana hibah ratusan miliar tersebut.

Tapi hanya menyebutkan angka total saja. ”Saya tidak tahu rinciannya. Tapi yang paling besar memang untuk kepentingan Pilgub Banten,” terang politisi asal PKS itu kepada INDOPOS. Tidak jelasnya penggunaan dana hibah itu membuat Banten Corruption Watch (BCW) mengatakan anggaran ratusan miliar rupiah dana hibah APBD 2011 itu bisa dijadikan alat politik incumbent pada perhelatan Pilgub Banten 2011 nanti. ”Masyarakat harus mengawasi penggunaan dana Rp 340,46 miliar. Penerima dana hibah juga musti diumumkan ke publik. Ini bukan angka kecil,” ungkap Koordinator Banten Corruption Watch, Teguh Iman Prasetya. Dia juga tidak ingin uang rakyat ratusan miliar itu dijadikan dana siluman untuk kepentingan politik saat Pilgub Banten nanti.

Teguh juga menyindir, seharusnya DPRD Banten tidak menyetujui anggaran dana hibah Rp 340,46 miliar dalam RAPBD 2011 jika tidak jelas rincian pembagiannya kepada pihak siapa saja. ”Tapi kenapa baru sekarang dipersoalkan. Setelah disetujui? Ini ada apa,” ungkapnya heran Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Muhadi mengatakan para penerima dana hibah Rp 340,46 miliar sudah ditentukan. Penetapannya melalui surat keputusan (SK) Gubernur Banten, Rt Atut Chosiyah. ”Secepatnya akan kami sampaikan ke dewan rincian penerima dana hibah itu,” terangnya. Saat wartawan meminta data penerima dana hibah itu? Muhadi mengaku belum bisa memberikan. ”Disampaikan ke DPRD dulu,” ungkapnya sembari mengatakan dana hibah tidak ada hubungan dengan akan majunya incumbent Rt Atut Chosiyah pada Pilgub Banten 2011 nanti. (bud)

http://indopos.co.id/index.php/jakarta-raya/urban-city/3998-dana-hibah-rp-34046-m-disoal.html

================================================================================

Terima Fee, Dewan Khawatir

Rabu, 22 Desember 2010

Kejaksaan Diminta Mengusut

SERANG – Sejumlah anggota DPRD Banten yang dikabarkan menerima fee (komisi) sebesar Rp 40 juta sebagai komitmen awal dana aspirasi dalam APBD 2011 mulai khawatir. Mereka mencemaskan penerimaan fee itu akan menyeret mereka ke penjara seperti kasus dana perumahan. Sumber Radar Banten di DPRD Banten menuturkan bah­wa dari 85 anggota Dewan sesungguh­nya ada yang tidak menginginkan fee yang diberikan Pemprov Banten namun karena tidak ingin mengecewakan fraksi akhir­nya turut menerima. “Setelah muncul berita di Radar Banten, sebagian anggota Dewan yang tak menginginkan dana aspirasi ini khawatir, mereka takut terkena pidana,” kata sumber Radar Banten, Selasa (21/12). Memang belum semua anggota Dewan menerima fee. Fraksi yang diduga sudah mendistribusikan dana fee antara lain Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, dan Fraksi PKS. Sementara yang belum didistribusikan yakni Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, Fraksi Ardu, Fraksi BBPB, dan Fraksi PPP. Beberapa anggota fraksi se­perti dari Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, dan Fraksi PKS mengakui sudah mene­rima fee di termin pertama sebesar Rp 20 juta pada Desember 2010. Sementara itu, sejumlah pimpinan fraksi di DPRD Banten merasa gerah tentang pemberitaan fee dan ramai-ramai membantah. Ketua Fraksi Bulan Bintang Peduli (BBP) DPRD Banten Saris Priada Rahmat mengakui bahwa anggota DPRD Banten mengusulkan agar dapat dana aspirasi tapi mengenai fee dia membantah. “Yang memberikan informasi anggota DPRD Banten dapat fee siapa? Tidak ada itu, hanya isu,” ujarnya.

Bantahan juga dilontarkan Sekretaris Fraksi PKB DPRD Provinsi Banten Thoni Fatoni Mukson. Kata dia, sebelum pembahasan sampai pengesahan APBD Banten 2011 tidak ada fee untuk anggota Dewan. “Tidak ada dana aspirasi di APBD 2011, juga tidak ada fee dari Pemprov,” ujarnya. Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar SM Hartono menja­wab singkat terkait fee dan da­na aspirasi ini. “Menerima dari mana, tahu juga enggak,” ujarnya. Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Banten Buety Nasir mengaku mendukung adanya dana aspirasi bagi anggota Dewan untuk para konstituen. Namun dia mengecam jika ada fee untuk dana aspirasi yang diperuntukan bagi 85 anggota Dewan. “Jika polanya seperti yang diberitakan di media, bukan bentuk dana aspirasi. Tapi bagi-bagi proyek,” ujarnya saat menghubungi wartawan.

Di tempat berbeda, akade­misi Untirta Ikhsan Ahmad menilai, dana aspirasi yang diberikan kepada anggota DPRD Banten hanya untuk ke­pentingan pribadi bukan masyarakat. “Selama ini terbukti bahwa ke­pentingan ang­gota Dewan berbeda dengan kepentingan rakyat. Mereka hanya wakil dan belum mewakili rakyat. Dana aspirasi ini adalah perilaku aneh anggota Dewan yang mengarah pada upaya memperkaya diri sendiri dan kepentingan pemilihan gubernur 2011,” tandasnya.

Selain itu, lanjutnya, dana aspirasi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan karena jika bisa memberikan kegiatan kepada masyarakat melalui APBD berarti sebagai pemegang dana. “Bukankah sejatinya Dewan melakukan fungsi kontrol, bukan ikut campur urusan kegiatan anggaran. Dana aspirasi ini hanya bagi-bagi proyek,” ujarnya. Terkait fee sebesar Rp 40 juta kepada setiap anggota Dewan sebelum dana aspirasi diberikan, menurut Ikhsan, sudah semestinya pihak kejaksaan maupun polisi untuk turut ambil bagian melakukan pengamatan atas kebijakan yang sarat kolusi ini. “Dana aspirasi adalah bentuk kebijakan yang di dalamnya penuh pemikiran yang berbau kolusi antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.

Sementara Koordinator Banten Corruption Watch (BCW) Teguh Iman Prasetya mengatakan, saat ini usulan yang dilakukan para anggota Dewan di Banten sudah ada kepentingan pribadi. “Sebenarnya tidak cuma dana aspirasi yang menjadi ‘permainan’ para anggota Dewan, tapi masih banyak lagi. Saya melihat, saat ini perilaku para anggota Dewan sudah benar-benar menyimpang dari fungsi dan tugasnya,” ujar Teguh saat dihubungi melalui ponsel. Istilah ada udang di balik batu, tambah Teguh, jelas terlihat dalam masalah dana aspirasi ini. Sudah lama pihaknya mengendus ada penyimpangan dari program dana aspirasi. “Jadi kalau anggota Dewan mengatakan tidak ada fee dan sebagainya, itu jelas tidak mungkin. Karena saya juga memiliki data yang lengkap terkait adanya fee seperti itu,” ungkapnya.

Bila disuruh menilai, Teguh mengaku memilih tidak setuju dengan dana aspirasi apa pun alasannya. Termasuk alasan yang mengatasnamakan konstituen. “Program ini jelas tidak masuk akal. Skala kota/kabupaten, sudah ada bagiannya sendiri. Jadi apa lagi yang mau dilakukan anggota Dewan di DPRD Banten yang bisa menyentuh langsung secara teknis di lapangan. Berbeda kalau anggota Dewan di kota/kabupaten, karena skala konstituennya lebih kecil yaitu di tingkat kecamatan,” bebernya. Oleh sebab itu, Teguh tidak sependapat dengan dana aspirasi. “Kalau sekarang terjadi intrik-intrik di dalamnya seperti fee dan sebagainya, itu harus segera diusut tuntas. Biar anggota Dewan tidak lagi sembarangan mengajukan usulan,” pungkasnya. (run-bon/alt)

http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=61179

Bangun Rumah Gubernur Banten Hingga Rp 16 Miliar Tak Masuk Akal

Selasa, 03 Agustus 2010

Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah. TEMPO/Dimas Aryo

TEMPO Interaktif, Banten – Direktur Banten Corruption Watch (BCW) Banten, Teguh Iman Prasetya mengatakan alokasi anggaran untuk pembangunan rumah dinas Gubernur Banten sebesar Rp 16,14 miliar sangat tidak rasional.

Menurutnya, untuk membangun rumah mewah di kota Serang, biaya yang harus dikeluarkan tidak lebih dari Rp 1 hingga 3 miliar. “Angka Rp 16,14 miliar sama sekali tidak rasional,” kata Teguh kepda Tempo, Selasa (3/8).

Teguh meminta agar semua pihak ikut mengawasi pembangunan rumah mewah tersebut, karena disinyalir pemugaran Aula Setda tersebut berkaitan dengan unsur politis.

Karena diduga uang tersebut untuk penggalangan dana menjelang pilkada Gubernur Banten 2011. “Kami minta agar semua pihak ikut mengawasi pembangunan rumah mewah ini,” tegas Teguh.

Lebih lanjut Teguh mengatakan, selama ini Pemprov Banten menggelontorkan anggaran senilai Rp 250 juta per tahun untuk menyewa rumah di Jalan Bhayangkara No 51, Kecamatan Cipocok Jaya, Serang.

Rumah yang disewa Pemprov untuk rumah dinas gubernur tersebut adalah salah satu milik anak gubernur. “Sebenarnya rumah itu bukan rumah ibu gubernur, tapi rumah anaknya. “Rumah itu ditempati Atut sejak Atut dilantik sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten pada 2006 dengan nilai Rp 250 juta per tahun hingga sekarang,” katanya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten Winardjono sebelumnya mengatakan, Pemprov Banten menganggarkan dana sekitar Rp 16,14 miliar untuk pembangunan rumah dinas Gubernur Banten.

Dana diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2010 sebesar Rp 6 miliar, dan sisanya sebesar Rp 10,45 miliar akan diambil dari anggaran APBD tahun 2011. WASI’UL ULUM

Kejaksaan Banten Segera Tindaklanjuti Temuan BPK

Selasa, 13 Juli 2010

TEMPO Interaktif, Banten -Kejaksaan Tinggi Banten segera mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Banten untuk meminta salinan Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten selama tiga tahun terakhir.

Diduga, ada indikasi merugikan daerah hingga mencapai Rp 942,16 miliar atau hampir mencapai Rp 1 triliun. Asisten Intelejen (Asintel) Kejati Banten, Diky R Rahardjo menyatakan, selama ini pihaknya selalu mengikuti perkembangan kasus tersebut.

Menurutnya, kejaksaan tidak berdiam diri terhadap kasus tersebut. “Kami akan segera melakukan koordinasi dengan BPK untuk meminta salinan Laporan hasil pemeriksaan BPK selama tiga tahun terahir,” kata Diky, Selasa (13/7).

Sementara ditanya pendapatnya terkait temuan BPK dalam LHP apakah bisa menjadi alat bukti, ia mengaku, belum bisa menyimpulkan. Karena harus melihat langsung salinan LHP yang dimaksud, “Yang jelas, jika dalam kajian terdapat sedikit saja kejanggalan, kami akan tindaklanjuti.”

Sementara itu, Direktur Banten Corruption Watch (BCW), Teguh Iman Prasetya mendukung langkah Kejati Banten Tinggi Banten yang akan meminta salinan salinan LHP ke BPK. “Saya kira saatnya Kejati untuk menjemput bola untuk mengembalikan citra buruk ini,” ujar Teguh.

Menurutnya, LHP BPK atas pengelolaan keuangan daerah sudah cukup menjadi alat bukti awal. Bahan yang nyata-nyata kuat dijadikan sebagai bukti awal yakni laporan indikasi kerugian daerah.

Menurutnya, bukti itu juga bisa didapat dari laporan kekurangan penerimaan pendapatan daerah dan kesalahan administrasi. “Dengan alat bukri tersebut, semestinya, aparat hukum (Kejati) sudah bisa melakukan pemeriksaan,” tegasnya.

WASI’UL ULUM

Dewan Dianggap Tak Serius Bahas Laporan Audit BPK

Rabu, 14 Juli 2010

TEMPO Interaktif, Serang -Amandemen tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten mengenai tindak lanjut laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pemerintah provinsi Banten dinilai janggal.

Upaya perubahan tata tertib itu menurut Direktur Banten Corruption Watch, Teguh Iman Prasetya tidak didasari semangat perbaikan. “Kenapa tidak dari dulu membuat Tatib yang sesuai tugas dan kewenangan dewan?” katanya.

Dalam laporan audit BPK, Provinsi Banten mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian. Menurut BPK ada indikasi kerugian keuangan daerah senilai Rp 13,08 miliar dalam laporan keuangan itu.

Sebelumnya dewan berniat membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Namun, pansus batal dibuat dan pembahasannya diserahkan kepada masing-masing komisi. “Ini langkah dewan untuk menutupi kesalahan pemerintahan yang harus kita kawal,” kata Iman.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Aeng Haerudin membantah semua tudingan tersebut. Menurutnya jika pembahasan laporan hasil audit BPK dibicarakan di Pansus, dikhawatirkan terjadi lobi antara legislatif dan eksekutif.

Dengan revisi tata tertib pembahasan akan dilakukan oleh komisi-komisi yang ditunjuk oleh pimpinan dewan atas pertimbangan Badan Musyawarah. “Ya silahkan saja mereka mau menilai seperti apa. yang jelas, upaya kami tentu saja untuk menindaklanjuti LHP ini,” kata Aeng.

WASI’UL ULUM

Neraka di Pengujung Tahun bagi Pejabat Provinsi

Rabu, 29 Desember 2010

Catatan Akhir Tahun Bidang Hukum Catatan akhir tahun bidang hukum mengulas fakta-fakta yang mengejutkan menjelang pergantian tahun. Ada beberapa pejabat provinsi yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Ditulis oleh wartawan Radar Banten Agus Priwandono, Ade Jahran, Indra Setiawan, Abdul Azis, dan Mastur. Selamat membaca. _______ Kamis (9/12), Indonesia Corrup­tion Watch (ICW) merilis hasil survei selama enam bulan. Hasilnya, Provinsi Banten me­ru­pakan salah satu provinsi yang memiliki catatan korupsi terbesar di Indonesia. Pro­vinsi Banten berada di urutan ke-15 dari 33 provinsi di Indonesia. Salah satu faktornya, karena monopoli ke­kuasaan di pemerintahan dan rendahnya pengawasan terhadap penggunaan APBD. Koordinator ICW Ade Irawan menyatakan, korupsi memang lebih dekat dengan kekuasaan dan penguasa. Penguasa yang baik sekali pun kalau lingkarannya tidak baik, penguasa itu dapat terseret menjadi tidak baik.

Peringkat wilayah terkorup yang disematkan kepada Pro­vinsi Banten, menurut Koor­dinator Banten Corruption Watch (BCW) Teguh Iman Prasetya, tak bisa dilepaskan dari kebijakan politik Gubernur yang dianggap membangun dinasti politik di setiap kabu­paten/kota. Tindak pidana ko­rupsi di Banten setiap tahun mengalami peningkatan.

Tingginya angka tindak pi­dana korupsi di Banten ber­dam­pak pada stigma ma­sya­rakat bahwa aparat penegak hu­kum di Banten tebang pilih dalam memberantas korupsi. Aparat tidak mampu mem­proses orang-orang yang dekat de­ngan kekuasaan dan pe­nguasa. Indikasinya, tersangka atau terdakwa dalam satu per­kara korupsi terkesan di­kor­ban­kan, sementara aktor in­telektual yang diduga orang yang dekat dengan kekuasaan dan penguasa tidak tersentuh.

Sebut saja perkara alih lahan Departemen Perindustrian dan Perdagangan kepada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mandiri Cilegon tahun 2004-2007 yang merugikan ke­uangan negara Rp 4,6 miliar. Kejati Banten hanya me­ne­tapkan satu tersangka dalam perkara tersebut, Handy Sutisna (tahap penuntutan). Kemudian, perkara manipulasi tanah yang dibebaskan oleh Pemkot Ci­legon terhadap HGU eks Ku­bangsari Nomor 1/Kub­angsari Rp 997.800.000 dengan ter­dakwa Yakub Syugiarto (tahap penuntutan).

Kejari Rangkasbitung pun demikian. Dalam penanganan per­kara pembangunan unit sekolah baru SMP Cigemblong yang merugikan negara Rp 400 juta, hanya Ahmad Mu­barok yang ditetapkan sebagai ter­sangka. Penyelewengan dana pemberangkatan tenaga kerja Indonesia oleh Dinas Te­naga Kerja dan Transmigrasi Lebak dengan kerugian negara Rp 532 juta, Kejari menetapkan Sahat Sinambela sebagai ter­sangka. Dalam perkara penye­lewengan raskin Desa Intenjaya, Kecamatan Cimarga, Kejari menetapkan Edi Supriyatna sebagai tersangka. Kejari Cilegon juga mene­tap­kan mantan Sekretaris De­wan Cilegon Hariyoto sebagai ter­sangka perkara korupsi peng­gunaan anggaran perjala­nan di­nas anggota DPRD Ci­legon tahun 2007. Perkara ini merugi­kan keuangan negara Rp 500 juta.

Kejari Tangerang juga me­netapkan Asda I Kota Tangerang Affandi Permana sebagai ter­sangka dugaan korupsi per­lua­san lahan Bandara Soe­karno-Hatta. “Korupsi tidak mung­kin tunggal. Korupsi itu penggunaan uang negara yang dipakai sendiri, orang lain, atau orang yang memberikan ke­sempatan kepada orang lain untuk menikmati uang negara. Hanya tingkat kesalahan saja yang berbeda, tinggal aparat penegak hukum yang harus tepat menerapkan pasal. Se­kecil apa pun tingkat ke­sa­lahan­nya tetap harus diproses. Pengeluaran keuangan negara itu melalui mekanisme yang dilakukan secara sistematik, jadi tidak mungkin sendiri,” tandas Ahmad Sukarti, Dekan Fakultas Hukum Untirta, Selasa (28/12). Kejaksaan di Banten mulai menjawabnya. Citra kejaksaan yang kabarnya terpuruk hingga pusat disikapi dengan pengua­tan kapasitas jaksa hingga di daerah. Kejaksaan Agung RI merombak “kabinet” kejaksaan di Banten. Orang-orang baru ditempatkan untuk memimpin Kejati hingga enam Kejari di bawah naungannya.

Stigma masyarakat mulai dikikis di penghujung tahun 2010. Kejaksaan mulai berani membidik beberapa pejabat Provinsi Banten. Kepala Dinas Pendidikan Banten Eko E Kos­wara ditetapkan sebagai ter­sangka korupsi pengadaan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) tahun 2008. Proyek ini didanai APBD Pro­vinsi Banten senilai Rp 5,3 miliar. Eko tak hanya sebagai tersangka, Kejari Serang yang baru tiga bulan dipimpin Jan S Maringka juga menahannya di Rutan Serang.

Dua pejabat di Provinsi Ban­ten lain juga dijerat terkait per­kara korupsi pengadaan lahan pertanian terpadu di Ke­camatan Curug, Kota Serang, seluas 10 hektare. Dalam proyek senilai Rp 14,2 miliar ini, Ke­jaksaan Agung menetapkan man­­tan Kepala Biro Umum dan Per­lengkapan yang kini Ke­pala Inspektorat Provinsi Banten Agus Randil dan man­tan Kepala Bagian Perlengkapan yang kini Kepala Biro Umum dan Per­lengkapan Provinsi Banten Maman Suarta. Perkara ini juga menyeret tiga pemilik tanah yang menerima ganti rugi untuk lahan kawasan per­tanian ter­padu bernama Mo­hammad Hules, Dedi Su­wandi, dan Ari Arifin sebagai tersangka. Kasus yang menyerat Eko E Koswara, Agus Randil, dan Maman Suarta di akhir tahun ini sungguh membuat Pemprov terpukul. Saat ini, kejaksaan di Banten juga tengah merampungkan penyidikan perkara teknologi informasi dan komputer (TIK) dan laboratorium untuk SMP di Dinas Pendidikan Banten yang saat ini sudah me­mu­tuskan tersangka Zaenal (sudah ditahan) dan Ucu (tak ditahan), perkara pengadaan barang cetakan kerja dan administrasi kantor dan kendaraan roda dua (patwal) tahun 2007 di Dinas Perhubungan Kota Ta­ngerang dengan tersangka Tung­gul Sihombing, perkara peng­gunaan dana pinjaman da­erah Pemkab Pandeglang ke Bank Jabar Banten Cabang Pan­deglang tahun 2006 sebesar Rp 200 miliar, perkara dana alokasi khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Banten tahun 2007 senilai Rp 90 miliar, dan perkara suap pinjaman daerah sebesar Rp 1,5 miliar tahun 2006 dengan tersangka Erwan Kurtubi.

Di Tangerang, hingga Oktober 2010, Kejari Tigaraksa mem­proses enam perkara korupsi dan sudah dilimpahkan ke pengadilan. Di Lebak, Kejari Rangkasbitung menangani empat perkara korupsi. Di Pandeglang, Kejari Pandeglang menangani perkara korupsi dana operasional Satpol PP Pandeglang dengan tersangka Kepala Kantor Satpol PP Pandeglang Oya Mulyadilaga dan bendahara Abay Abrori. Kedua tersangka ditahan di Rutan Pandeglang. (*)

http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=61323

Perkara Laptop Mengundang Keheranan

Rabu, 21-Juli-2010

SERANG- Banten Corruption Watch heran dengan proses penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan 10 unit laptop di Sekertariat Dewan Banten senilai 210 juta.

Pasalnya, Kejaksaan Negeri Serang yang menangani perkara tersebut belum menetapkan satu pun tersangkanya. “Lucu sekali kasus ini. Hingga kini kok belum ada tersangkanya. Kami heran dengan pengungkapan kasus ini yang memakan waktu cukup lama tapi belum ada hasilnya,” kata Koordinator BCW Teguh Iman Prasetya, kepada Radar Banten, Selasa (20/7). Keheranan Teguh, mengingat pagu anggaran pengadaan 10 unit laptop tersebut telah diketahui. Pun demikian dengan pihak yang melakukan pengadaan. Dengan begitu, menurutnya, Kejari Serang tak harus menunggu audit BPK. “Tapi saya masih optimis karena nilai kerugiannya kecil. Tapi coba lihat saja nanti bagaimana kinerja Kejaksaan ini,” katanya. Teguh juga mengapresiasi target pencapaian pengungkapan kasus korupsi oleh jajaran Kejaksaan se-Banten sebanyak 42 kasus korupsi selama 2010 ini (Radar Banten edisi Senin, 19 Juli 2010). “Ya bagus juga target pencapaian Kejaksaan. Makanya, prosesnya harus dikawal terus oleh semua masyarakat,” ujar Teguh. (jah/don/del)

http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=57128

================================================================================

Stand Pameran Dinilai Mahal

Selasa, 28-September-2010

SERANG-Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Banten akan menggelar pameran di BSD, Kota Tangerang Selatan, dalam rangka HUT Banten ke 10 pada 1-6 Oktober

Namun biaya sewa stand pameran yang diikuti satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ini dinilai mahal. Biaya yang harus dikeluarkan masing-masing SKPD untuk satu stand ukuran 3 x 3 meter mencapai Rp 12,8 juta.

“Biaya stand itu sangat mahal. Untuk ukuran stand 3 x 3 meter maksimal Rp 7 juta. Nominal itu merupakan biaya maksimal untuk stand yang terbilang mewah, termasuk penggunaan aksesoris stand,” ujar Koordinator Banten Corruption Watch (BCW) Teguh Iman Prasetya, Senin (27/9). Selain itu, tambah Teguh, nominal tersebut sekilas tidak begitu besar. Namun jika dijumlahkan dari total 24 SKPD di Banten, biaya yang diperoleh mencapai Rp 307,2 juta. “Harusnya ada kajian lagi terkait biaya yang harus dikeluarkan masing-masing SKPD untuk membayar stand karena uang yang digunakan adalah uang rakyat. Biaya seperti ini harus diperhatikan arah dan penggunaannya,” tegas Teguh.

Suhartono, koordinator pameran, mengakui besaran biaya Rp 12,8 juta untuk stand pameran. Namun demikian, Suhartono mengaku tidak menangani masalah pembayaran. Pihaknya sudah menyerahkan semuanya kepada event organizer (EO) yang sudah ditunjuk. “Kita juga buka stand di sana dan membayar kepada EO yang sudah ditetapkan untuk mengelola acara. Disperindag sebagai pemilik ide pameran hanya menyampaikan tema dan gambaran stand seperti apa yang cocok kepada EO. Jadi besaran Rp 12,8 juta ditentukan EO,” kilah Suhartono.

Biaya pameran tahun ini, diakui Suhartono, lebih mahal dibandingkan pameran yang sama yang digelar tahun lalu. “Seingat saya, tahun lalu setiap SKPD membayar Rp 11 juta untuk satu stand. Pokoknya lebih murah dibandingkan dengan stan pameran tahun ini. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah ditetapkan EO,” tegasnya. Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Banten Egi Djanuiswati membenarkan adanya kegiatan pameran. Namun Egi mengaku tidak tahu terkait besaran biaya setiap stand yang harus dikeluarkan SKPD. “Saya sudah dapat infonya terkait pameran yang akan digelar di BSD, tapi untuk biaya saya ikut saja apa yang sudah disepakati Disperindag sebagai panitia acara,” kata Egi. (bon/yes)

http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=58759

================================================================================

Terima Fee, Dewan Khawatir

Rabu, 22-Desember-2010

SERANG – Sejumlah anggota DPRD Banten yang dikabarkan menerima fee (komisi) sebesar Rp 40 juta sebagai komitmen awal dana aspirasi dalam APBD 2011 mulai khawatir. Mereka mencemaskan penerimaan fee itu akan menyeret mereka ke penjara seperti kasus dana perumahan.

Sumber Radar Banten di DPRD Banten menuturkan bah­wa dari 85 anggota Dewan sesungguh­nya ada yang tidak menginginkan fee yang diberikan Pemprov Banten namun karena tidak ingin mengecewakan fraksi akhir­nya turut menerima. “Setelah muncul berita di Radar Banten, sebagian anggota Dewan yang tak menginginkan dana aspirasi ini khawatir, mereka takut terkena pidana,” kata sumber Radar Banten, Selasa (21/12). Memang belum semua anggota Dewan menerima fee. Fraksi yang diduga sudah mendistribusikan dana fee antara lain Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, dan Fraksi PKS. Sementara yang belum didistribusikan yakni Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, Fraksi Ardu, Fraksi BBPB, dan Fraksi PPP. Beberapa anggota fraksi se­perti dari Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, dan Fraksi PKS mengakui sudah mene­rima fee di termin pertama sebesar Rp 20 juta pada Desember 2010.

Sementara itu, sejumlah pimpinan fraksi di DPRD Banten merasa gerah tentang pemberitaan fee dan ramai-ramai membantah. Ketua Fraksi Bulan Bintang Peduli (BBP) DPRD Banten Saris Priada Rahmat mengakui bahwa anggota DPRD Banten mengusulkan agar dapat dana aspirasi tapi mengenai fee dia membantah. “Yang memberikan informasi anggota DPRD Banten dapat fee siapa? Tidak ada itu, hanya isu,” ujarnya. Bantahan juga dilontarkan Sekretaris Fraksi PKB DPRD Provinsi Banten Thoni Fatoni Mukson. Kata dia, sebelum pembahasan sampai pengesahan APBD Banten 2011 tidak ada fee untuk anggota Dewan. “Tidak ada dana aspirasi di APBD 2011, juga tidak ada fee dari Pemprov,” ujarnya. Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar SM Hartono menja­wab singkat terkait fee dan da­na aspirasi ini. “Menerima dari mana, tahu juga enggak,” ujarnya. Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Banten Buety Nasir mengaku mendukung adanya dana aspirasi bagi anggota Dewan untuk para konstituen. Namun dia mengecam jika ada fee untuk dana aspirasi yang diperuntukan bagi 85 anggota Dewan. “Jika polanya seperti yang diberitakan di media, bukan bentuk dana aspirasi. Tapi bagi-bagi proyek,” ujarnya saat menghubungi wartawan.

Di tempat berbeda, akade­misi Untirta Ikhsan Ahmad menilai, dana aspirasi yang diberikan kepada anggota DPRD Banten hanya untuk ke­pentingan pribadi bukan masyarakat. “Selama ini terbukti bahwa ke­pentingan ang­gota Dewan berbeda dengan kepentingan rakyat. Mereka hanya wakil dan belum mewakili rakyat. Dana aspirasi ini adalah perilaku aneh anggota Dewan yang mengarah pada upaya memperkaya diri sendiri dan kepentingan pemilihan gubernur 2011,” tandasnya. Selain itu, lanjutnya, dana aspirasi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan karena jika bisa memberikan kegiatan kepada masyarakat melalui APBD berarti sebagai pemegang dana. “Bukankah sejatinya Dewan melakukan fungsi kontrol, bukan ikut campur urusan kegiatan anggaran. Dana aspirasi ini hanya bagi-bagi proyek,” ujarnya. Terkait fee sebesar Rp 40 juta kepada setiap anggota Dewan sebelum dana aspirasi diberikan, menurut Ikhsan, sudah semestinya pihak kejaksaan maupun polisi untuk turut ambil bagian melakukan pengamatan atas kebijakan yang sarat kolusi ini. “Dana aspirasi adalah bentuk kebijakan yang di dalamnya penuh pemikiran yang berbau kolusi antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya. Sementara Koordinator Banten Corruption Watch (BCW) Teguh Iman Prasetya mengatakan, saat ini usulan yang dilakukan para anggota Dewan di Banten sudah ada kepentingan pribadi. “Sebenarnya tidak cuma dana aspirasi yang menjadi ‘permainan’ para anggota Dewan, tapi masih banyak lagi. Saya melihat, saat ini perilaku para anggota Dewan sudah benar-benar menyimpang dari fungsi dan tugasnya,” ujar Teguh saat dihubungi melalui ponsel. Istilah ada udang di balik batu, tambah Teguh, jelas terlihat dalam masalah dana aspirasi ini. Sudah lama pihaknya mengendus ada penyimpangan dari program dana aspirasi. “Jadi kalau anggota Dewan mengatakan tidak ada fee dan sebagainya, itu jelas tidak mungkin. Karena saya juga memiliki data yang lengkap terkait adanya fee seperti itu,” ungkapnya. Bila disuruh menilai, Teguh mengaku memilih tidak setuju dengan dana aspirasi apa pun alasannya. Termasuk alasan yang mengatasnamakan konstituen. “Program ini jelas tidak masuk akal. Skala kota/kabupaten, sudah ada bagiannya sendiri. Jadi apa lagi yang mau dilakukan anggota Dewan di DPRD Banten yang bisa menyentuh langsung secara teknis di lapangan. Berbeda kalau anggota Dewan di kota/kabupaten, karena skala konstituennya lebih kecil yaitu di tingkat kecamatan,” bebernya.  Oleh sebab itu, Teguh tidak sependapat dengan dana aspirasi. “Kalau sekarang terjadi intrik-intrik di dalamnya seperti fee dan sebagainya, itu harus segera diusut tuntas. Biar anggota Dewan tidak lagi sembarangan mengajukan usulan,” pungkasnya. (run-bon/alt)

http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=61179

================================================================================

Neraka di Pengujung Tahun bagi Pejabat Provinsi

Rabu, 29-Desember-2010

Catatan Akhir Tahun

Catatan akhir tahun bidang hukum mengulas fakta-fakta yang mengejutkan menjelang pergantian tahun. Ada beberapa pejabat provinsi yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Ditulis oleh wartawan Radar Banten Agus Priwandono, Ade Jahran, Indra Setiawan, Abdul Azis, dan Mastur. Selamat membaca. _______ Kamis (9/12), Indonesia Corrup­tion Watch (ICW) merilis hasil survei selama enam bulan. Hasilnya, Provinsi Banten me­ru­pakan salah satu provinsi yang memiliki catatan korupsi terbesar di Indonesia. Pro­vinsi Banten berada di urutan ke-15 dari 33 provinsi di Indonesia. Salah satu faktornya, karena monopoli ke­kuasaan di pemerintahan dan rendahnya pengawasan terhadap penggunaan APBD.

Koordinator ICW Ade Irawan menyatakan, korupsi memang lebih dekat dengan kekuasaan dan penguasa. Penguasa yang baik sekali pun kalau lingkarannya tidak baik, penguasa itu dapat terseret menjadi tidak baik. Peringkat wilayah terkorup yang disematkan kepada Pro­vinsi Banten, menurut Koor­dinator Banten Corruption Watch (BCW) Teguh Iman Prasetya, tak bisa dilepaskan dari kebijakan politik Gubernur yang dianggap membangun dinasti politik di setiap kabu­paten/kota. Tindak pidana ko­rupsi di Banten setiap tahun mengalami peningkatan.

Tingginya angka tindak pi­dana korupsi di Banten ber­dam­pak pada stigma ma­sya­rakat bahwa aparat penegak hu­kum di Banten tebang pilih dalam memberantas korupsi. Aparat tidak mampu mem­proses orang-orang yang dekat de­ngan kekuasaan dan pe­nguasa. Indikasinya, tersangka atau terdakwa dalam satu per­kara korupsi terkesan di­kor­ban­kan, sementara aktor in­telektual yang diduga orang yang dekat dengan kekuasaan dan penguasa tidak tersentuh. Sebut saja perkara alih lahan Departemen Perindustrian dan Perdagangan kepada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mandiri Cilegon tahun 2004-2007 yang merugikan ke­uangan negara Rp 4,6 miliar. Kejati Banten hanya me­ne­tapkan satu tersangka dalam perkara tersebut, Handy Sutisna (tahap penuntutan). Kemudian, perkara manipulasi tanah yang dibebaskan oleh Pemkot Ci­legon terhadap HGU eks Ku­bangsari Nomor 1/Kub­angsari Rp 997.800.000 dengan ter­dakwa Yakub Syugiarto (tahap penuntutan).

Kejari Rangkasbitung pun demikian. Dalam penanganan per­kara pembangunan unit sekolah baru SMP Cigemblong yang merugikan negara Rp 400 juta, hanya Ahmad Mu­barok yang ditetapkan sebagai ter­sangka. Penyelewengan dana pemberangkatan tenaga kerja Indonesia oleh Dinas Te­naga Kerja dan Transmigrasi Lebak dengan kerugian negara Rp 532 juta, Kejari menetapkan Sahat Sinambela sebagai ter­sangka. Dalam perkara penye­lewengan raskin Desa Intenjaya, Kecamatan Cimarga, Kejari menetapkan Edi Supriyatna sebagai tersangka.

Kejari Cilegon juga mene­tap­kan mantan Sekretaris De­wan Cilegon Hariyoto sebagai ter­sangka perkara korupsi peng­gunaan anggaran perjala­nan di­nas anggota DPRD Ci­legon tahun 2007. Perkara ini merugi­kan keuangan negara Rp 500 juta. Kejari Tangerang juga me­netapkan Asda I Kota Tangerang Affandi Permana sebagai ter­sangka dugaan korupsi per­lua­san lahan Bandara Soe­karno-Hatta. “Korupsi tidak mung­kin tunggal. Korupsi itu penggunaan uang negara yang dipakai sendiri, orang lain, atau orang yang memberikan ke­sempatan kepada orang lain untuk menikmati uang negara. Hanya tingkat kesalahan saja yang berbeda, tinggal aparat penegak hukum yang harus tepat menerapkan pasal. Se­kecil apa pun tingkat ke­sa­lahan­nya tetap harus diproses. Pengeluaran keuangan negara itu melalui mekanisme yang dilakukan secara sistematik, jadi tidak mungkin sendiri,” tandas Ahmad Sukarti, Dekan Fakultas Hukum Untirta, Selasa (28/12). Kejaksaan di Banten mulai menjawabnya. Citra kejaksaan yang kabarnya terpuruk hingga pusat disikapi dengan pengua­tan kapasitas jaksa hingga di daerah. Kejaksaan Agung RI merombak “kabinet” kejaksaan di Banten. Orang-orang baru ditempatkan untuk memimpin Kejati hingga enam Kejari di bawah naungannya.

Stigma masyarakat mulai dikikis di penghujung tahun 2010. Kejaksaan mulai berani membidik beberapa pejabat Provinsi Banten. Kepala Dinas Pendidikan Banten Eko E Kos­wara ditetapkan sebagai ter­sangka korupsi pengadaan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) tahun 2008. Proyek ini didanai APBD Pro­vinsi Banten senilai Rp 5,3 miliar. Eko tak hanya sebagai tersangka, Kejari Serang yang baru tiga bulan dipimpin Jan S Maringka juga menahannya di Rutan Serang. Dua pejabat di Provinsi Ban­ten lain juga dijerat terkait per­kara korupsi pengadaan lahan pertanian terpadu di Ke­camatan Curug, Kota Serang, seluas 10 hektare. Dalam proyek senilai Rp 14,2 miliar ini, Ke­jaksaan Agung menetapkan man­­tan Kepala Biro Umum dan Per­lengkapan yang kini Ke­pala Inspektorat Provinsi Banten Agus Randil dan man­tan Kepala Bagian Perlengkapan yang kini Kepala Biro Umum dan Per­lengkapan Provinsi Banten Maman Suarta. Perkara ini juga menyeret tiga pemilik tanah yang menerima ganti rugi untuk lahan kawasan per­tanian ter­padu bernama Mo­hammad Hules, Dedi Su­wandi, dan Ari Arifin sebagai tersangka. Kasus yang menyerat Eko E Koswara, Agus Randil, dan Maman Suarta di akhir tahun ini sungguh membuat Pemprov terpukul.

Saat ini, kejaksaan di Banten juga tengah merampungkan penyidikan perkara teknologi informasi dan komputer (TIK) dan laboratorium untuk SMP di Dinas Pendidikan Banten yang saat ini sudah me­mu­tuskan tersangka Zaenal (sudah ditahan) dan Ucu (tak ditahan), perkara pengadaan barang cetakan kerja dan administrasi kantor dan kendaraan roda dua (patwal) tahun 2007 di Dinas Perhubungan Kota Ta­ngerang dengan tersangka Tung­gul Sihombing, perkara peng­gunaan dana pinjaman da­erah Pemkab Pandeglang ke Bank Jabar Banten Cabang Pan­deglang tahun 2006 sebesar Rp 200 miliar, perkara dana alokasi khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Banten tahun 2007 senilai Rp 90 miliar, dan perkara suap pinjaman daerah sebesar Rp 1,5 miliar tahun 2006 dengan tersangka Erwan Kurtubi.

Di Tangerang, hingga Oktober 2010, Kejari Tigaraksa mem­proses enam perkara korupsi dan sudah dilimpahkan ke pengadilan. Di Lebak, Kejari Rangkasbitung menangani empat perkara korupsi. Di Pandeglang, Kejari Pandeglang menangani perkara korupsi dana operasional Satpol PP Pandeglang dengan tersangka Kepala Kantor Satpol PP Pandeglang Oya Mulyadilaga dan bendahara Abay Abrori. Kedua tersangka ditahan di Rutan Pandeglang. (*)

http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=61323

================================================================================

Usai Lebaran, Ekspos Pinjaman Daerah Rp 200 M

Senin, 06-September-2010, 13:46:50 193 clicks
SERANG – Diam-diam Kejati Banten terus melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi pinjaman Pemkab Pandeglang ke Bank Jabar Banten Cabang Pandeglang sebesar Rp 200 miliar yang terjadi pada 2006.

Usai Lebaran, Ekspos Pinjaman Daerah Rp. 200 M

SERANG-Diam-diam Kejati Banten terus melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pinjaman Pemkab Pandeglang ke Bank Jabar Banten Cabang Pandeglang sebesar Rp.200 miliar yang terjadi pada tahun 2006

Bahkan penyelidikan yang dilakukan selama dua tahun tersebut sudah memasuki tahap finishing. Rencananya, ekspos terhadap kasus ini diagendakan setelah Lebaran. Pada kasus ini, Kejati Banten menyelidiki dugaan penyimpangan penggunaan anggaran Rp 200 miliar. Sementara kasus dugaan suap terhadap anggota DPRD Pandeglang periode 2004-2009 sebesar Rp 1,5 miliar sudah diproses secara hukum di PN Pandeglang, bahkan sejumlah pejabat Pandeglang sudah menjalani hukuman dan masih menjalani proses upaya hukum.

Kasi Penkum Kejati Banten Mustaqim mengatakan, dalam menangani perkara tersebut Kejati Banten membentuk dua tim yakni untuk melakukan penyelidikan di Dinas Pendidikan (Dindik) Pandeglang dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pandeglang. “Yang diselidiki adalah penggunaan anggarannya. Sementara kasus suapnya sudah berjalan. Sedangkan dalam penyelidikan kasus ini, sejumlah pejabat dari Pemkab Pandeglang sudah dimintai keterangan,” kata Mustaqim kepada Radar Banten, Minggu (5/9).

Ketika disinggung waktu penyelidikan kasus ini yang cukup lama, Mustaqim mengatakan, sebenarnya pihaknya tak diam dalam memproses kasus ini. Namun karena banyaknya pemeriksaan yang dilakukan para jaksa sehingga kasus ini sempat tersendat-sendat. “Namun kami belum menghentikan kasus ini. Bahkan sebentar lagi akan dilakukan ekspos. Tunggu saja nanti gebrakan yang dilakukan Kejati,” papar Mustaqim. Sementara Koordinator Banten Corruption Watch (BCW) Teguh Iman Prasetya mengatakan, pihaknya mengaku kecewa terhadap kinerja Kejati Banten yang lamban dalam menuntaskan kasus tersebut. Padahal pemeriksaan sudah dilakukan bertahun-tahun. “Pinjaman daerah itu jelas-jelas tak melalui prosedur. Tak ada paripurna di DPRD Pandeglang. Permasalahannya kan sudah jelas. Untuk itu kejaksaan harus mencari pelaku dugaan penyelewengan anggaran Rp 200 miliar itu. Yang terpenting adalah mempercepat penuntasan kasus tersebut,” ujarnya. (jah/bon/del)

http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=58308

================================================================================

Ada Potensi Mark Up Anggaran

Rabu, 11-Agustus-2010

SERANG-Banten Corruption Watch (BCW) , menerima pengaduan dari masyarakat terkait proyek rumah dinas Gubernur Banten di kompleks kantor Gubernur, Jalan Brigjen Syam’un, Kota Serang dengan anggaran Rp.16,14 miliar.

Koordinator BCW Teguh Iman Prasetya mengatakan, warga mengadukan proyek rumah dinas (rumdin) di eks aula Setda antara lain karena anggarannya terlalu besar dan terkesan mengada-ada, berpotensi merusak pendopo sebagai benda cagar budaya (BCB), ada dugaan mark up anggaran, dan pembangunan rumdin bukan skala prioritas. “Masih banyak keperluan lain yang bisa diselesaikan dengan uang sebesar itu. Tapi yang paling disoroti adalah potensi mark up. Ini arahnya bisa ke mana-mana,” ujar Teguh, Selasa (10/8).  Penilaian lain, tambah Teguh, pembangunan rumdin tersebut sarat kepentingan. Pasalnya, Ratu Atut Chosiyah menjabat Gubernur Banten hanya tinggal setahun lagi.

“Pemilihan gubernur sudah di depan mata, tapi malah sibuk mengurusi pembangunan rumah dinas dengan nominal yang luar biasa besar. Ini akan menggiring opini masyarakat, termasuk saya, bahwa dana sisa pembangunan nanti akan digunakan untuk pilgub. Masyarakat akan semakin tidak percaya dengan pemerintah,” tegasnya. Teguh mengatakan, pembangunan rumah dinas gubernur juga terkesan terburu-buru. “Kenapa tidak dilakukan tahun-tahun sebelumnya, ada apa sih sebenarnya? Seharusnya kalau memang ingin membangun rumah dinas, sudah didengung-dengungkan sejak tahun lalu, bukan seperti sekarang. Dengan sisa waktu yang sudah mepet baru ada wacana. Ini kan aneh,” ungkapnya.  Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Winardjono menampik anggaran Rp 16,14 miliar terlalu besar. Menurutnya, pembangunan rumdin gubernur hanya Rp 10 miliar, sementara Rp 6,14 miliar digunakan untuk pembuatan landscape (taman), perlengkapan keamanan, dan fasilitas yang memadai.  “Rumah dinas gubernur harus memiliki standar keamanan yang tinggi. Spesifikasi bangunannya akan menggunakan bahan berkualitas terbaik. Jadi wajar kalau nominalnya seperti itu,” ujar Winardjono saat dihubungi via telepon selular, Selasa (10/8).

Berdasarkan data SDA, rumdin gubernur akan dibangun di lahan seluas 1.654 meter2 (eks aula Setda) dengan konstruksi beton bertulang, pondasi telapak, dan penggunaan rangka atap baja ringan. “Dana Rp 16,14 miliar saya rasa itu hal yang wajar, apalagi dibandingkan dengan di daerah lain. Kemampuan APBD kita juga mampu, jadi tidak ada yang salah dan sah-sah saja. Contohnya motor dengan model yang sama, tapi harganya berbeda. Begitu juga dengan rumah dinas ini, meskipun tidak bertingkat namun bahan bangunan yang digunakan berbeda dengan gedung lain. Ini semuanya nomor satu,” jelas Winardjono.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Banten Nandy Mulya tidak sependapat dengan kemungkinan adanya mark up terhadap dana pembangunan rumah dinas. “Isu itu (mark up-red) terlalu jauh. Besaran anggaran itu relatif. Apalagi dana tersebut sudah disetujui Dewan yang pastinya sudah melalui berbagai pertimbangan dan perhitungan yang akurat,” jelas Nandy yang dihubungi via telepon selular, tadi malam. Nandy menambahkan, proyek itu sesuai PP 109 Tahun 2000 yang mengatur rumah dinas bagi setiap kepala daerah. “Jadi itu sudah jelas amanat negara, bukan kemauan Ibu Gubernur,” tegasnya.

Lagi pula, lanjut dia, rumah dinas merupakan bangunan milik masyarakat (aset daerah), bukan milik pribadi Gubernur. Dana yang dikucurkan untuk rumdin tidak mengganggu program skala prioritas daerah, seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. “Selama 10 tahun Banten berdiri, belum ada rumdin. Saya rasa ini sudah waktunya,” ucapnya.  Alasan lainnya, lanjut Nandy, rumdin juga dijadikan tempat untuk tamu negara. (bon/yes)

http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=57555

================================================================================

Elite Belum Tersentuh Hukum

Senin, 01-November-2010

Penegakan Hukum Dinilai Masih Tebang Pilih

SERANG – Penegakan hukum di Banten dinilai sejumlah kalangan masih tebang pilih dan belum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Aparat penegak hukum juga dinilai belum mampu menyentuh elite politik. Kasus yang diduga melibatkan elite di Banten menghilang begitu saja. Demikian penilaian beberapa akademisi, aktivis, dan praktisi hukum di Banten yang disampaikan kepada Radar Banten dalam waktu dan tempat berbeda akhir pekan kemarin. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah putusan terhadap beberapa terdakwa kasus dugaan suap Rp 1,5 miliar pada proses pinjaman daerah Pemkab Pandeglang ke Bank Jabar-Banten Cabang Pandeglang sebesar Rp 200 miliar yang digelar di Pengadilan Negeri Pandeglang. Majelis hakim Pengadilan Negeri Pandeglang dan Pengadilan Tinggi dengan di Mahkamah Agung menjatuhkan vonis yang kontroversial.

Koordinator Banten Corruption Watch (BCW) Teguh Iman Prasetya menyatakan, proses persidangan seperti pada perkara suap itu secara kasat mata mengindikasikan adanya permainan. “Tampaknya persepsi persamaan hukum sesama hakim belum merata. Ada terdakwa yang divonis bersalah. Ada juga yang bebas. Tetapi di tingkat kasasi terdakwa divonis bersalah. Ini kan aneh,” kata Teguh, akhir pekan lalu. Dia pun meminta agar hakim dalam perkara suap diperiksa. Perkara suap dalam proses pinjaman daerah Pemkab Pandeglang ke Bank Jabar-Banten Rp 200 miliar pada 2006 menyeret lima terdakwa. Terdakwa mantan Bupati Pandeglang Dimyati Natakusumah dan mantan Ketua DPRD Pandeglang M Acang, dan mantan Kasi Perkreditan Bank Jabar-Banten Cabang Pandeglang Dendi Darmawan, belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Dimyati Natakusumah dan Dendi Darmawan yang telah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang, namun jaksa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). M Acang juga divonis bebas oleh majelis hakim PN Pandeglang, namun di tingkat kasasi dia divonis penjara 4,5 tahun dan ganti rugi Rp 200 juta subsidair enam bulan kurungan. Saat ini, dia mengajukan peninjauan kembali dan belum ada keputusan. Berbeda dengan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang Abdul Munaf. Dia langsung menerima putusan majelis hakim PN Pandeglang yang memvonisnya 13 bulan penjara dan denda Rp 50 juta.

Terdakwa Wakil Ketua DPRD Pandeglang Wadudi Nurhasan diketahui juga telah divonis MA. Dalam putusan MA atas kasasi jaksa, Wadudi dipidana penjara enam tahun, denda Rp 200 juta, dan membayar uang pengganti Rp 1,25 miliar. Hakim agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Banten yang memvonis Wadudi dengan pidana 1,5 tahun penjara. Juga, memperbaiki putusan PN Pandeglang yang menghukum Wadudi 2,5 tahun. Perkara suap semacam itu, menurut Dekan Fakultas Hukum Untirta Ahmad Sukarti, menunjukkan bahwa penegakan hukum di Banten baru terjadi pada tataran hukum yang tidak melibatkan elite politik. Penanganan perkara-perkara korupsi yang melibatkan elite politik masih dibumbui nuansa politis sehingga mengakibatkan kerancuan yang berimbas pada hasil yang tidak memuaskan bagi masyarakat maupun unsur-unsur tertentu. “Kita tidak bisa katakan bahwa penegakan hukum di Banten masih lemah. Tapi bagaimana masyarakat melihat ada pengungkapan kasus hukum yang ditumpangi unsur politis atau yang murni. Ini yang harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan adalah pertimbangan hakim. Itu yang seharusnya diangkat ke permukaan. Di sini peran media massa menjadi sangat penting,” tuturnya, Sabtu (30/10).

Sosiolog dari IAIN Banten, HS Suhaedi, berpendapat bahwa penegakan hukum yang tebang pilih akan berdampak pada ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Salah satu indikatornya adalah aksi demonstrasi yang cukup marak di Banten. “Contoh secara luas di Indonesia adalah kekerasan atau aksi anarkis massa. Aksi ini merupakan lingkaran atas ketidakpuasan yang dilakukan aparat,” ujar Suhaedi di ruang kerjanya, Jumat (29/10).  Gambaran itu, tambah Suhaedi, bisa menjadi tolok ukur seberapa tegas dan baiknya kinerja aparat penegak hukum. Apakah sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat atau justru menyakiti hati orang-orang yang mengikuti perjalanan sebuah perkara korupsi, khususnya terhadap perkara-perkara yang menjadi perhatian publik. Pendapat sama diungkapkan praktisi hukum Agus Setiawan. Agar penegakan hukum di Banten tidak tebang pilih, dia berharap agar peran pers di Banten sebagai lembaga yang mempunyai fungsi kontrol sosial lebih gereget. Mengingat, kontrol pers terhadap penanganan perkara-perkara korupsi sangat besar pengaruhnya. Sayangnya, Agus menilai, hal itu jarang dilakukan media massa di Banten. “Selama ini saya lihat ada kasus korupsi besar yang naik ke permukaan, tiba-tiba hilang di tengah jalan dan tidak diketahui akhirnya. Padahal seharusnya dalam proses perjalanannya masyarakat berhak tetap tahu,” tegasnya. Hendra Bakti Eris Setiawan, hakim anggota dalam perkara suap di Pengadilan Negeri Pandeglang, menyatakan, perbedaan putusan hakim di setiap tingkatan itu terjadi karena perbedaan penafsiran hakim. Putusan dan penafsiran antar-hakim tidak akan pernah sama meskipun alat bukit yang digunakan sama. “Bukan hanya penafsiran, perbedaan putusan juga disebabkan bedanya alat bukti yang digunakan serta fakta lain yang terungkap di persidangan,” katanya. Eris mengatakan, keterangan saksi juga menentukan putusan. Tergantung saksi mana yang dijadikan sebagai acuan karena hakim memiliki kewenangan menilai kepribadian saksi yang dihadirkan ke persidangan. “Saksi yang dihadirkan jaksa dan yang dihadirkan terdakwa (saksi meringankan-red) statusnya sama. Tapi hakim memiliki penilaian tersendiri terhadap saksi yang ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa,” terangnya.

Keputusan hakim menjatuhkan pidana, kata dia, juga diambil setelah rapat musyawarah majelis hakim digelar. Apabila ada perbedaan pendapat, hakim akan memutuskan melalui voting. “Pengambilan keputusan dalam forum ini menyetujui pendapat yang paling banyak. Tapi jika masih ada perbedaan, maka yang diambil keputusan yang menguntungkan terdakwa. Dengan catatan menulis pendapat hakim yang berbeda atau dissenting opinion (perbedaan pendapat antara hakim-red),” katanya yang mengatakan, hakim bebas menjatuhkan putusan tanpa harus takut adanya intervensi.  Ketua PT Banten Soemarsono menegaskan, hakim itu independen dan mandiri, serta tidak bisa diintevensi oleh siapa pun termasuk ketua pengadilan bahkan ketua MA. Kendati putusan didasarkan pada nurani hakim, namun fakta dan bukti di persidangan tetap menjadi acuan dalam pengambilan putusan. Tak heran bila hakim di PN, PT, dan MA beda keputusan. “Hakim tak bisa diintervensi. Dalam melakukan putusan itu sesuai hati nurani para hakim yang dilindungi undang-undang. Jadi hati nurani masing-masing hakim yang bicara,” ujarnya.

Kecurigaan BCW yang mengindikasikan adanya permainan hakim, disangkal Soemarsono karena tidak ada laporan yang menyatakan bahwa para hakim dalam perkara suap terlibat pelanggaran maupun kode etik. “Masyarakat dan para terdakwa atau terpidana tak ada yang melaporkan hakim yang menangani kasus suap itu melakukan tindakan di luar kewenangan hakim. Artinya dalam menangani kasus itu tak ada hakim yang melanggar aturan, meski vonisnya berbeda-beda. Namun demikian kami selalu melakukan pengawasan internal terhadap para hakim tersebut. Pengawasan dilakukan dengan cara memantau jalannya persidangan yang dilakukan pimpinan pengadilan. Bahkan masyarakat bisa melakukan pengawasan di persidangan karena jalannya persidangan terbuka untuk umum. Bila pimpinan pengadilan yang menjadi hakim maka lembaga yang lebih tinggi yang mengawasi,” paparnya.

Soemarsono mempersilakan masyarakat atau korban yang merasa diperlakukan tak adil oleh hakim melaporkan ke PT Banten yang disertai bukti pendukung. Bila ada laporan hakim melakukan praktik tak terpuji, ketua PT bisa menarik hakim yang dilaporkan dengan langsung dijatuhi sanksi nonpalu sementara. Sanksi itu diberikan selama dalam proses pembuktian. Bila hasilnya hakim yang dilaporkan bersalah, PT akan meneruskannya ke MA sehingga dapat dijatuhkan sanksi. “Aja waton suloyo (jangan asal bicara-red). Masyarakat jangan menduga-duga terhadap putusan hakim, tetapi bila ada pelanggaran silakan laporkan tetapi harus dibuktikan dengan fakta pendukung,” pintanya. (jah-bon-zis/don/yes)

http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=59829

================================================================================

BPKP Nyatakan JLS Tak Rugikan Negara

SERANG-Badan Pengawasan terkait proses penyidikan kasus korupsi Proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) Serpong-Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Dalam surat itu disebutkan, BPKP secara tidak langsung menolak permintaan Kejati Banten untuk melakukan investigasi ada tidaknya potensi kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut. BPKP bahkan bersikap sama atas audit proyek yang sebelumnya dilakukan BPK, bahwa tidak ada potensi kerugian negara dalam proyek tersebut. Atas sikap BPKP itu, Kejati Banten belum bereaksi apa-apa. Kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Banten Yunan Harjaka, sikap BPKP itu telah dikonsultasikan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung), beberapa hari lalu.

“Dalam suatu kasus tindak pidana korupsi (tipikor), unsur kerugian keuangan negara itu penting sekali. Kita belum bisa mengambil keputusan apapun sebelum kejagung menentukan,” kata Yunan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (27/12). Menurut Yunan, tim penyidik tidak berani mengajukan dakwaan ke pengadilan jika unsur kerugian negara tersebut tidak ada. Apakah mungkin kasus ini di Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kan? “Itu tergantung kebijakan pimpinan,” kata mantan Kejari Bandung, Jawa Barat ini.

Yunan juga tak menjawab tegas saat ditanya kemungkinan dibebaskannya, Maryoso, mantan Kepala Dinas Pekerja Umum Binamarga dan Pengairan Kabupaten Tangerang dan Muchtar Lutfi, mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tangerang, sebagai tersangka kasus ini. Menyikapi hal itu, Koordinator Banten Coruption Watch (BCW) Teguh Iman Prasetya menyarankan agar Kejati Banten berpegangan kepada laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang pertama. Yakni LHP bernomor 01/LHP/XIV.3-XIV.3.3/06/2006 tertanggal 16 Juni 2006, yang menyebut proyek JLS yang bernilai Rp 95 milyar lebih telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 14 miliar lebih. (brp)

http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=20853

================================================================================

2 tanggapan

  1. Ping-balik: Hukum dan Politik : Analisa Berita yang Tersangka atau Tersangkanya Elit Politik « Omer Law-Ger

  2. Thanks Gan
    Jadi salah satu referensi buat tugas-tugas saya
    Keep posting

    Rabu, Oktober 19, 2011 pukul 4:21 pm

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 194 pengikut lainnya.