Data Kemiskinan dan Penganguran Tahun 2009

Wirausaha, Solusi Atasi Pengangguran dan Kemiskinan

Sumber Medan Bisnis Online Rubrik Khusus 16-02-2009

*hasan basri
LEMBAGA Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memproyeksikan angka pengangguran pada 2009 ini naik menjadi 9% dari angka pengangguran 2008 sebesar 8,5%. Kenaikan angka pengangguran ini disebabkan semakin merosotnya sumbangan sektor tradable dari 34,9% pada kuartal II 2007 kemudian turun menjadi 26,6% pada kuartal II 2008.

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penganggur pada Februari 2008 telah tercatat sebesar 9,43 juta orang. Sementara jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2008 mencapai 111,48 juta orang. Dan jumlah penduduk yang bekerja di pada Februari 2008 sebanyak 102,05 juta orang.


Sedang untuk Sumatera Utara, menurut Dekan Fakultas Ekonomi USU Jhon Tafbu Ritonga, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di daerah ini sudah pula sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, angka TPT pada Februari 2008 sudah mencapai 9,55%. Dan angka TPT itu dipastikan pada 2009 ini akan kembali bertambah. Hal ini dikarenakan, krisis yang terjadi saat ini akan berdampak pada pengurangan produksi di perusahaan-perusahaan, dan akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Perkiraan semakin tingginya TPT di Sumut pada 2009 ini telah terlihat dengan dipulangkanya 15.059 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Sumatera Utara dari Malaysia, baik karena terkena PHK, habis masa kontrak kerja maupun akibat terkena putusan perusahaan untuk merumahkan karyawannya. Selain itu, sedikitnya ada 17 perusahaan di Sumatera Utara juga telah berencana untuk mem-PHK sekitar 5.292 pekerja.

Tidak hanya itu, kabar yang semakin menyesakkan dirilis Kelompok Pelita Sejahtera (KPS). Di mana menurut lembaga NGO bidang perburuhan ini, berdasarkan hasil survei himpun, diperkirakan sebanyak 200.000 pekerja outsourcing dan kontrak di Sumatera Utara (Sumut) siap-siap terkena PHK oleh perusahaan. Pasalnya, para pekerja inilah yang akan menjadi korban PHK pada 2009.
“Jumlah itu dihimpun melalui survei yang kami himpun. Jumlah angka pekerja outsourcing, kontrak, dan buruh harian lepas (BHL) sama dengan jumlah pekerja tetap. Sekarang ini, perusahaan lagi giat-giatnya mengubah status pekerja tetap menjadi kontrak”. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif KPS, Gindo Nadapdap, kepada MedanBisnis beberapa waktu lalu.

Lantas, bagaimana kita menghadapi kondisi ketenagakerjaan di daerah ini yang begitu mengkhawatirkan? Sebab, menurut Jhon Tafbu Ritonga, angka pengangguran di Sumatera Utara saat ini telah jauh melebihi batas maksimum toleransi tingkat pengangguran di dunia sebesar 5%.
“Berdasarkan analisis, jika pengangguran sudah melebihi angka 5% itu sudah gawat. Karena itu, semua pihak perlu mencari solusi atas tingginya tingkat pengangguran ini,” kata Jhon Tafbu.

Tingkat pengangguran, memang dapat dikurangi dengan masuknya investor. Namun pada kondisi sekarang ini, di saat krisis ekonomi global masih terjadi sungguh sulit berharap investor baru akan masuk. Jangankan investor baru, investor lama saja jika mampu bertahan dan tidak melakukan pengueangan karyawannya itu sudah baik.


Ciptakan Lapangan Kerja Sendiri
Tetapi masalah ini tidak dapat sepenuhnya diletakkan pada pihak investor. Para investor dalam melakukan investasi, salah satu faktor penting yang mereka lihat adalah prospek dari investasi yang ditanam serta kondisi pasar. Selain itu, tingkat keamanan investasi tersebut. Dan sudah bukan hal yang asing jika daya tarik Indonesia sebelum terjadinya krisis ini pun sudah kalah dengan negara-negara tetangga dalam hal kenyamanan dalam berinvestasi bagi para investor.
Tanggung jawab juga tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Sehebat apa pun pemerintahan, jika persoalan sudah sedemikian parah, penyelesaiannya juga akan memakan waktu yang tidak sebentar.

Tanggung jawab sebenarnya adalah terletak pada diri kita sendiri. Akan lebih bijaksana jika tidak menyalahkan siapa pun jika lapangan pekerjaan saat ini begitu terbatas dan tidak sebanding dengan tenaga kerja yang harus diserap. Jika hanya berpikir untuk menyerahkan tanggung jawab ini kepada orang lain, masalah tidak akan pernah selesai. Masing-masing pihak akan saling melemparkan tanggung jawab ke pihak yang lain. Jadi, mengapa tidak berpikir bahwa kita sendiri harus ikut mengambil tanggung jawab tersebut?


Kita dapat mengambil tanggung jawab itu setidak-tidaknya dengan cara tidak ikut ambil bagian dalam kontes tenaga kerja, paling tidak jumlah kontestan akan berkurang satu. Jika kita dapat menciptakan satu lagi kursi lapangan pekerjaan, paling tidak tingkat persaingan perebutan lapangan pekerjaan akan sedikit berkurang. Jadi, dengan menciptakan lapangan pekerjaan, paling tidak untuk diri sendiri maka kita sudah ikut ambil bagian dalam memecahkan masalah pengangguran.

Memang, menciptakan lapangan pekerjaan meskipun untuk diri kita sendiri adalah hal yang tidak mudah. Menjadi wirausaha memberikan peluang untuk berkembang yang cukup besar. Di sisi lain, risikonya juga tidak kecil. Jika menjadi wirausaha lebih mudah dari pada menjadi pekerja, akan lebih banyak orang yang memilih menjadi enterpreneur dari pada menjadi pekerja. Oleh karena itu, orang yang menjadi pekerja juga tidak dapat disalahkan karena tidak semua orang mampu menjadi enterpreneur. Banyak masalah yang harus dipecahkan. Bahkan, sebelum menentukan jenis usaha yang akan dibuat masalah yang lebih awal adalah apakah kita berani untuk memilih jalan menjadi wirausaha (enterpreneur).


Akan tetapi, memilih untuk menjadi kontestan perebutan lapangan kerja juga bukan hal yang mudah. Dunia usaha penuh dengan persaingan. Tetapi, dunia pekerjaan juga penuh dengan persaingan diawali sejak tahap melamar pekerjaan. Setelah kita masuk ke dunia kerja, persaingan juga tetap ada. Dalam sebuah perusahaan, jumlah staf hampir selalu lebih banyak dari pada jumlah manajer.

Untuk menjadi manajer kita juga harus bersaing.
Untuk memulai menjadi wirausaha, menurut Kasubdis Fasilitasi dan Kerja Sama Koperasi Diskop dan UKM Sumut, Murdeni Muis, biasanya kita memenuhi tiga ketakutan. Ketakutan yang pertama adalah takut rugi. Memang usaha apa pun akan selalu berisiko untuk rugi tetapi juga berpeluang untuk untung. Dalam dunia kerja pun kita juga menemui berpeluang untuk diberhentikan.
Ketakutan yang kedua adalah takut terhadap ketidakpastian, terutama ketidakpastian dalam penghasilan. Seperti dijelaskan di atas, dalam berusaha pasti kita akan selalu berpeluang untuk untung maupun rugi. Dunia kerja pun juga memiliki ketidakpastian. Kita tidak dapat memastikan kondisi kesehatan perusahaan.

Ketakutan yang ketiga adalah takut mencoba. Sebenarnya takut mencoba tersebut dapat disamakan dengan takut tenggelam. Jika kita tidak pernah mencoba untuk berenang, kita tidak akan pernah dapat berenang. Kita hanya akan tahu teori berenang tanpa tahu bagaimana rasanya berenang. Demikian halnya dengan menjadi wirausaha. Kita dapat belajar teknik menjadi wirausaha. Jumlah buku tentang menjadi wirausaha juga sudah sangat melimpah. Kita tahu banyak pengusaha yang berhasil memiliki penghasilan yang sangat memadai. Tetapi, jika kita tidak pernah mencoba memulai usaha, kita akan terus bermimpi menjadi pengusaha.
Iklim usaha secara umum memang tidak begitu baik. Akan tetapi, bukan berarti peluang usaha tidak ada. Peluang usaha akan selalu ada. Setiap manusia harus selalu mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan tersebut ada lah awal dari peluang.

Pertanyaan berikutnya adalah memilih usaha yang akan digeluti. Kita dapat memilih melalalui dua arah. Yang pertama adalah berpikir dari hilir, yaitu apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jika kita berpikir kebutuhan konsumen yang bersifat umum tentu persaingannya akan berat karena di bidang tersebut sudah diisi oleh banyak pemain.
Misalnya, dengan berdagang berat maka akan selalu ada konsumen, tetapi jumlah pedagang beras yang sudah ada juga sangat banyak. Jika kita berpikir mengenai kebutuhan konsumen yang belum digarap oleh banyak pihak, kita harus berpikir dengan lebih keras karena sepinya pemain di bidang tersebut pasti karena alasan-alasan tertentu. Salah satu masalah berpikir dari hilir adalah kita belum tentu dapat melakukannya, mungkin karena ilmu kita saat ini belum mendukung bidang yang akan kita garap.

Berpikir dari hulu berarti kita mencoba memulai usaha berdasarkan apa yang dapat kita lakukan. Jika kemampuan kita bersifat umum, banyak pihak yang menjadi pesaing kita. Jika kita memiliki ilmu yang spesifik, pesaing mungkin lebih sedikit.

Kembali ke masalah ketenagakerjaan, jika kita ikut memperebutkan kursi lapangan pekerjaan, sebenarnya kita ikut menjadi beban masalah ketenagakerjaan. Akan tetapi, jika kita berusaha untuk menciptakan lapangan kerja, minimal untuk diri kita sendiri sebenarnya kita sudah ikut menjadi solusi. Sayangnya, mengapa banyak di antara kita yang lebih senang menjadi beban daripada menjadi solusi?.

Pemerintah Harapkan Suku Bunga BI Turun

06/01/09
Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah mengharapkan Bank Indonesia segera menurunkan tingkat Suku Bunga BI atau BI Rate dari saat ini 9,25 persen menyusul terjadinya deflasi sebesar 0,04 persen pada Desember 2008.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg PPN)/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di Jakarta, Selasa, mengatakan penurunan BI Rate diyakini akan sangat membantu menggerakkan sektor riil di tengah krisis ekonomi global yang terjadi saat ini.

Menurut dia, deflasi berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan serta peningkatan pertumbuhan ekonomim oleh karena itu sebaiknya BI Rate turun supaya sektor riil bergerak.

“BI Rate harus turun, supaya bisa dukung sektor riil,” katanya usai pelantikan pejabat di lingkungan Meneg PPN/Bappenas.

Perhitungan BPS bahwa sekarang deflasi, tambahnya, bagi pemerintah merupakan hadiah di awal tahun karena hal itu dapat kurangi kemiskinan.

Paskah mengatakan pemerintah akan terus mempertahankan inflasi yang rendah di 2009 guna menurunkan angka kemiskinan dan juga pengangguran.

“BI diharapkan menurunkan suku bunga untuk mengurangi penganggguran. Penurunan suku bunga juga bisa bantu UMKM,” katanya.

Meneg PPN/Kepala Beppnas juga mengatakan pihaknya memiliki simulasi bila pertumbuhan ekonomi 5,5 persen pada 2009 akan menekan tingkat pengangguran menjadi 7,9 persen.

“Pertumbuhan ekonomi cukup penting, kalau seandainya pertumbuhan 4,5 persen artinya tingkat pengangguran bisa di atas 9 persen, jadi 2009 kita mengusahakan pertumbuhan 5,5 persen, karena kalau 5,5 persen tigkat pengangguran bisa ditekan 7,9 persen,” katanya.

Menurut dia, indikasi tersebut didapat dengan asumsi sesuai dengan Tahun 2008 setiap satu persen pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 431 ribu tenaga kerja.

Untuk itu, sambungnya, pemerintah akan berusaha sekuat tenaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 2009 sekitar 5,5 persen salah satunya dengan mengoptimalkan stimulus fiskal sebesar Rp50 triliun.(*)

COPYRIGHT © 2009

Angka Kemiskinan Dipatok Pemerintah 12%

Minggu, 18 Januari 2009 10:04 MAM

PDF

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan 12% dari jumlah penduduk pada 2009. Hal ini akan dibarengi dengan tingkat pengangguran sebesar 7% pada tahun yang sama.

Plt Menko Perekonomian sekaligus Menkeu Sri Mulyani Indrawati, menyatakan tingkat kemiskinan dipatok sebesar 12% dari jumlah penduduk pada 2009. Jika dibandingkan 2008 sebesar 15,4% dari jumlah penduduk

Hal ini akan diupayakan dengan pemerintah dengan menekan angka inflasi. Walaupun sampai sekarang pemerintah masih kesulitan meraih inflasi single digit.

Menyoal pengangguran, ucap Sri, ingin dikurangi pemerintah menjadi 7% pada 2009. Angka ini  ketimbang 2008 sebesar 8,3%. Namun, hal ini dibarengi pesismistis angka pengangguran bisa mencapai 9%.

Penggangguran diperkirakan tetap dapat mengalami 8,87% walaupun pencegahan PHK dilakukan pemerintah. Apabila, PHK dapat dicegah pemerintah angka pengangguran dapt mencapai 8,4%.

Pemerintah memperkirakan tanpa kebijakan menahan PHK, pengangguran 2009 bisa mencapai 8,87%. Sedangkan kalau dengan kebijakan menahan laju PHK bisa dilakukan, maka bisa ditekan menjadi 8,4%. Mochamad Ade Maulidin (ademaulidin@wartaekonomi.com)

Angka Kemiskinan 2009 Sulit Ditekan
Senin, 26 Maret 2007

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah harus bekerja keras untuk mengurangi jumlah orang miskin dan penganggur tahun ini. Sebab, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sudah mentargetkan angka kemiskinan dan pengangguran pada akhir kepemimpinan mereka pada 2009 sebesar 8,2 persen dan 5,1 persen.

Direktur Penanggulangan Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pungky Sumadi menuturkan program yang dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran tahun ini, “Baru akan terasa efeknya dua hingga tiga tahun mendatang.”

Saat ini, menurut dia, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2006, angka kemiskinan 17,75 persen dan angka pengangguran 10,4 persen.

Pungky menambahkan, pada 2008 jumlah orang miskin memang berpotensi turun. Tapi hanya 16,8-17,2 persen. “Jadi rasanya sulit mencapai target angka kemiskinan 2009 menjadi 8,2 persen,” ujar Pungky.

Anggota staf ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemiskinan, Bambang Widianto, sebelumnya menyatakan angka kemiskinan 2007 berpotensi naik. Alasannya, menjelang akhir 2006 hingga dua bulan pertama 2007, terjadi kenaikan harga beras dan bencana banjir di wilayah DKI Jakarta.

Kurniasih Budi

————————–

20 Persen Dana BOS Dikorupsi

[JAKARTA] Program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah saat ini kurang terencana baik. Akibatnya, banyak terjadi kebocoran Dana sampai 20 persen dengan jumlahnya tidak sedikit yang berpotensi korupsi Dan merugikan negara.

Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, di Jakarta, Rabu (12/2), mengatakan, salah satu contoh program penanggulangan kemiskinan pemerintah yang terbukti tidak efektif yakni bantuan operasional sekolah (BOS).

BOS merupakan salah satu dari sejumlah program penanggulangan kemiskinan yang masuk dalam kluster satu, yakni bantuan Dan perlindungan sosial. Dalam kluster satu ini masuk pula program bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan yang dikelola Departemen Sosial, beras untuk rakyat miskin (raskin), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), bantuan sosial untuk pengungsi Dan korban bencana, bantuan penyandang cacat, Dan bantuan untuk kelompok lansia.

Tidak Rencanakan

Dia mengatakan, berdasarkan hasil riset ICW tahun lalu di delapan daerah di Indonesia ditemukan fakta, sekitar 20 persen Dana BOS dikorupsi oleh pihak sekolah. Potensi korupsi di BOS, katanya, terjadi karena skema penyaluran Dana pemerintah tidak direncanakan dengan matang.

Dia juga mengkritik program BOS ini, karena tidak fokus menanggulangi kemiskinan, khususnya mengurangi angka putus sekolah yang saat ini masih cukup banyak.

Dikatakan, berdasarkan skema BOS yang Ada saat ini, semua kalangan menikmati, tidak hanya warga miskin tetapi juga anak-anak orang kaya yang seharusnya membayar Dana sebagai bagian dari bentuk subsidi silang. “Secara konsep Dan implementasi program BOS ini telah gagal,” katanya.

Sebelumnya, kritik terhadap program-program penanggulangan kemiskinan disampaikan pula aktivis forum LSM internasional untuk pembangunan Indonesia (INFID). Menurut INFID, Dana-Dana program penanggulangan kemiskinan yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah digunakan untuk alat kampanye partai-partai politik, khususnya menjelang Pemilu 2009.

Salah satu program yang disoroti adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri (PNPM-Mandiri) yang masuk ke dalam kluster dua program penanggulangan kemiskinan.

“Program ini rawan politisasi karena para fasilitator itu banyak direkrut dari kader-kader partai yang saat ini berkuasa,” ujar Wahyu Susilo, Ketua Divisi Jaringan Dan Kampanye INFID.

Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sujana Royat, mengatakan tudingan INFID soal PNPM Mandiri sama sekali tidak berdasar. “Saya kira mereka (INFID) salah sasaran, karena program-program PNPM ini sudah Ada sejak tahun 1998,” katanya. [E-7]

sumber : http://202.169.46.231/spnews/News/2009/02/12/index.html

=================

KUR Jadi Rp 34 Triliun

Kucuran Dana Langsung Ditolak Oposisi

Kamis, 12 Februari 2009 | 01:19 WIB

Garut, Kompas – Anggaran dana penjaminan kredit usaha rakyat dinaikkan dari alokasi awal Rp 1,4 triliun menjadi Rp 3,4 triliun untuk tahun 2009. Dengan tambahan itu, pemerintah berharap jumlah kredit yang bisa disalurkan bisa bertambah dari Rp 14 triliun menjadi Rp 34 triliun.

Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Perindustrian, Menko Perekonomian, Edy Putra Irawady mengungkapkan hal tersebut di Garut, Jawa Barat, Rabu (11/2).

Menurut Edy, anggaran kredit usaha rakyat (KUR) awal yang ditetapkan dalam APBN 2009 sebesar Rp 1,4 triliun, tetapi melalui sebuah keputusan presiden, pemerintah menambah dana penjaminannya Rp 1 triliun.

Terakhir, pemerintah juga mengusulkan tambahan dana penjaminan KUR senilai Rp 1 triliun yang diambil dari alokasi dana stimulus fiskal untuk infrastruktur yang mencapai Rp 10,2 triliun.

“Dengan adanya tambahan dana penjaminan tersebut, kami harap perbankan yang ditunjuk menyalurkan KUR bisa menyediakan kredit hingga Rp 34 triliun karena gearing ratio (rasio dana jaminan terhadap kredit yang dikucurkan) mencapai 10 kali. Saat ini, sebaran terbesar KUR difokuskan pada jasa perdagangan, pertanian, perikanan, manufaktur, dan tambang,” ujarnya.

Pemerintah berharap tambahan dana tersebut bisa meningkatkan konsumsi masyarakat. Untuk itu, penempatan KUR di sektor manufaktur, perikanan, dan pertanian akan mendominasi.

Tidak sensitif

Sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan Raden Pardede menegaskan, pemerintah memilih memberikan stimulus dalam bentuk penguatan proyek infrastruktur karena ada fakta bahwa penurunan suku bunga tidak sensitif untuk menggerakkan kredit.

Akibatnya, sektor riil pun menjadi macet. Kondisi itu terjadi karena munculnya situasi yang saling tidak percaya, baik antarbank maupun antara kreditor dan debitor.

“Fakta itu terjadi juga di negara maju. Dari pengalaman krisis lalu, dibutuhkan waktu panjang untuk memulihkan kepercayaan. Setidaknya perlu 1-2 tahun ke depan untuk memulihkan sikap saling percaya itu,” ujarnya.

Raden mengatakan, program kucuran dana tambahan secara langsung ke masyarakat justru mendapat penolakan dari pihak oposisi. Padahal, dalam situasi ekonomi yang sedang krisis seperti sekarang, insentif yang paling dibutuhkan adalah penyaluran langsung dana ke masyarakat.

“Kucuran dana seperti BLT (bantuan langsung tunai) secara politis malah tidak diterima. Padahal, dalam situasi krisis, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan BLT adalah yang paling tepat,” ujar Raden. (OIN)

==================

Harian Fajar Makasar

Bawaslu Diminta Awasi Menteri Partisan
(08 Feb 2009, 5 x , Komentar)

JAKARTA — Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) bepotensi memunculkan pelanggaran dalam pemilu. Soalnya, sejumlah menteri berasal dari kader berbagai partai politik. Bahkan, beberapa menteri kini menjadi caleg. Mereka dikhawatirkan memanfaatkan jabatan untuk memenangkan partainya.International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mendatangi Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Mereka meminta lembaga pengawasan pemilu itu mengontrol para menteri partisan tersebut.

Direktur Eksekutif INFID Don K. Marut menilai keberadaan menteri partisan sangat strategis dalam meraih dukungan. Bawaslu harus memastikan bahwa menteri partisan itu tidak menggunakan anggaran negara untuk konsolidasi partai. “Bukan hanya presiden dan wakilnya, menteri partisan pun patut menjadi perhatian,” kata Don di Kantor Bawaslu, kemarin.

Berdasar laporan INFID, setidaknya ada sepuluh menteri yang patut diawasi Bawaslu. Di antara mereka adalah Menko Kesra Aburizal Bakrie. Posisi menteri asal Golkar itu dinilai strategis untuk dekat dengan rakyat. Sebab, dia saat ini adalah koordinator utama PNPM-M (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri), program yang langsung diusung kesra.

Mensos Bachtiar Chamsyah yang notabene ketua MPP Partai Persatuan Pembangunan juga patut diawasi. Departemen Sosial saat ini mengelola dana bantuan sosial bagi masyarakat. Posisi Mensos juga dekat dengan rakyat karena dana bantuan bencana alam juga masuk di Depsos.

Bukan hanya mereka, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo juga harus diperhatikan. Bambang yang berasal dari Partai Amanat Nasional itu selama ini mengelola anggaran negara terbesar.

Selain itu, Depdiknas juga mengelola dana utang Bank Dunia USD 127.740.000 untuk program Pengelolaan Anak Usia Dini (PAUD). “Honor bagi kader PAUD sangat potensial menjadi laskar kampanye,” ujar Don mengingatkan.

Yang juga harus diawasi adalah Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Ansyari (PKS) yang kini mengembangkan proyek perumahan masal dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Lukman Edy (PKB) yang menggarap sejumlah proyek di pedesaan.

Menanggapi hal itu, anggota Bawaslu Wirdyaningsih menyatakan, dugaan tersebut sulit dibuktikan. “Perlu pelibatan masyarakat untuk mengawasi kegiatan-kegiatan menteri itu,” katanya.

Jika ada masyarakat yang menemukan pelanggaran yang dilakukan menteri, dia berharap hal itu bisa dilaporkan kepada pengawas pemilu terdekat. “Harus ada strategi khusus untuk pengawasan semacam itu,” tegasnya. (bay)

sumber: http://cetak.fajar.co.id/news.php?newsid=85716

====================
SUARA PEMBARUAN DAILY


Pengentasan Kemiskinan Diboncengi Isu Politik

[JAKARTA] Program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di berbagai departemen dan kementerian yang menghabiskan anggaran negara triliunan rupiah harus segera dievaluasi. Dana yang digelontorkan sangat banyak dan programnya diboncengi agenda dan isu politik, sementara hasilnya tidak mengurangi angka kemiskinan.

Ketua Divisi Jaringan dan Kampanye Forum LSM Internasional untuk Pembangunan Indonesia (INFID) Wahyu Susilo di Jakarta, Rabu (11/2), mengatakan, dengan banyaknya program dan dana penanggulangan kemiskinan, seharusnya angka kemiskinan bisa turun antara 5-6 persen, tetapi kenyataan yang ada adalah hanya turun sekitar 1 persen. “Hasilnya tidak signifikan,” katanya.

Dia menilai, tidak maksimalnya hasil dari program kemiskinan yang dilakukan, salah satunya disebabkan adanya penyimpangan di lapangan. Misalnya, proporsi dana yang diberikan kepada fasilitator lebih besar dibandingkan dengan masyarakat miskin penerima dana bantuan.

Dia mencontohkan, dana untuk sekitar 400 fasilitator di sebuah daerah berjumlah sekitar Rp 2 miliar, sedangkan untuk masyarakat yang jumlahnya ratusan ribu orang hanya sekitar Rp 4 miliar.

Selain itu, kurang berhasilnya program penanggulangan kemiskinan ini di beberapa daerah, kata Wahyu, terjadi karena politisasi program kemiskinan, dimana banyak dari fasilitator itu diambil dari kader-kader partai yang saat ini berkuasa. Rawannya program kemiskinan ini dipolitisasi, lanjut Wahyu, terlihat dari program terbaru yang diluncurkan pemerintah pusat di tiga provinsi, yang disebut program Akses Keadilan untuk Orang Miskin.

Pilot project dari program ini dilakukan di Provinsi Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara yang notabene dikuasai partai yang saat ini berkuasa. Kenapa proyek awalnya dilakukan di Kalimantan Tengah atau Jawa Tengah yang dipimpin oleh partai oposisi,” ujarnya.

Audit Menyeluruh Untuk itu, dia meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap dana-dana program kemiskinan, termasuk meneliti dana-dana bantuan dari Bank Dunia untuk membangun program penanggulangan kemiskinan.

Dalam pernyataan persnya baru-baru ini, INFID melihat program penanggulangan kemiskinan sangat berpotensi untuk menjadi ajang politik uang (money politics). Sejak tahun 2007, kata INFID, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) sebagai kelanjutan dari program pengembangan kecamatan (PPK).

Untuk tahun 2009 saja, pemerintah berencana meningkatkan dana PNPM menjadi Rp 16 triliun dari sebelumnya Rp 13,8 triliun di tahun 2008. Program yang dibiayai dari utang luar negeri dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput.

Sementara itu, Direktur Jaminan Sosial yang juga merangkap sebagai Ketua Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Departemen Sosial, Akifah Elansary, menyampaikan, mengurangi angka kemiskinan tidak bisa secara drastis dilakukan.

Pemerintah, katanya, memiliki program yang menyeluruh mulai dari diberikan dana langsung lewat bantuan langsung tunai (BLT) hingga kredit untuk usaha yang memampukan masyarakat itu keluar dari kemiskinan. Program PKH sendiri, katanya, saat ini memperoleh dana sekitar Rp 1,1 triliun untuk melayani sekitar 620.000 peserta. [E-7]


Last modified: 10/2/09

===============

Bawaslu Awasi 10 Menteri

Ditulis oleh Suara Pembaruan

Senin, 09 Februari 2009 14:54

(JAKARTA] Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi sepuluh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang memimpin kementerian dan departemen teknis pelaksana program penanggulangan kemiskinan.

Hal itu, sesuai dengan hasil penelusuran International NGO Forum on Indonesia Development (Infid) mengenai adanya potensi pelanggaran pemilu oleh sepuluh menteri yang berasal dari partai politik (parpol). Para menteri diduga mendompleng program penanggulangan kemiskinan untuk kepentingan politik.

Sepuluh menteri tersebut adalah Aburizal Bakrie (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat), Anton Apriantono (Menteri Pertanian), Bachtiar Chamsyah (Menteri Sosial), Bambang Sudibyo (Menteri Pendidikan Nasional), Erman Supamo (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Fredy Numberi (Menteri Kelautan dan Perikanan), Lukman Edi (Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal), Meutia Hatta Swasono (Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan), Suryadharma Ali (Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah), dan Ytisuf Asy’ari (Menteri Negara Perumahan Rakyat).

“Apa yang dilaporkan Infid menjadi masukan bagi kami dan kami akan memfokuskan pengawasan terhadap potensi pelanggaran pemilu melalui program penanggulangan kemiskinan, terutama terhadap nama-nama menteri yang sudah dilaporkan,” kata Ketua Bawaslu, Nur Hidayat Sardini di Jakarta, Jumat (6/2).

Dalam laporan kepada Bawaslu, Direktur Utama Infid Don K Marut mengatakan, sepuluh menteri tersebut perlu diawasi secara khusus oleh Bawaslu karena dapat saja mere-ka mendompleng program penanggulangan kemiskinan untuk mengkampanyekan keberhasilan parpol masing-masing.

“Selain itu, program penanggulangan kemiskinan juga berpotensi menjadi ajang politik uang yang dapat dimanfaatkan oleh para menteri partisan,” katanya. Dikatakan, program penanggulangan kemiskinan selalu menjadi isu yang laku dijual untuk meraih dukungan publik.

Oleh karena itu, parpol selalu menjadikan program penanggulangan kemiskinan sebagai isu utama saat kampanye pemilu.
Hal itu, lanjutnya, tidak menjadi masalah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Namun, terkait dengan Pemilu 2009, program penanggulangan kemiskinan yang anggarannya mencapai triliunan rupiah harus diawasi, karena dapat saja dimanfaatkan sebagai alat kampanye parpol.

PNPM-Mandiri
Dia menyebutkan, berdasarkan penelusuran Infid, sejumlah program penanggulangan kemiskinan yang rawan dengan money politic dan kampanye terselubung antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri (PNPM-Mandiri), program stimulus fiskal untuk antisipasi krisis finansial dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pada 2009, pemerintah meningkatkan anggaran PNPM menjadi Rp 16 triliun, yang pada 2008 sebesar Rp 13,8 triliun. Sedangkan, program PAUD dibiayai utang luar negeri (Bank Dunia) sebesar US$ 127,740 juta.

Selain itu, pemerintah juga mengaggarkan dana stimulus fiskal hingga Rp 71,3 triliun. Menurut rencana, dana stimulus fiskal akan digunakan untuk penghematan pembayaran pajak, tambahan belanja infrastruktur, dan penambahan dana PNPM sebesar Rp 600 miliar.

Menurut Don, ternyata program-program tersebut tidak terlalu signifikan mengurangi angka kemiskinan, meskipun pemerintah telah menggelontorkan dana puluhan triliun rupiah.

Hal itu, disebabkan pembiayaan program penanggulangan kemiskinan ternyata lebih banyak dinikmati oleh aparat birokrasi, fasilitator dan pelaksana program ketimbang masyarakat miskin yang menjadi sasaran program tersebut.

“Jangan sampai dana program pengentasan kemiskinan yang mencapai puluhan triliun dimanfaatkan untuk pengkaderan parpol atau untuk anggaran kunjungan konsolidasi partai. Ini harus mendapat perhatian
khusus Bawaslu,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, dari hasil survei di 10 provinsi selama 6 bulan terakhir, Infid menemukan indikasi kampanye terselubung melalui fasilitator dan pelaksana program penanggulangan kemiskinan.

“Kader PAUD di Surabaya misalnya, menyampaikan kepada ibu-ibu yang anaknya menjadi peserta program PAUD bahwa program ini merupakan keberhasilan dari pemerintah sekarang, sehingga harus didukung supaya program ini tetap jalan,” katanya.

Anggota Bawaslu Wirdyaningsih mengatakan, pihaknya akan menginformasikan laporan Infid kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di daerah-daerah tersebut.

“Kami akan meminta Panwaslu untuk mengawasi kunjungan menteri terkait dalam program ini,” ujarnya. [J-9]

http://puspen.depdagri.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=312:bawaslu-awasi-10-menteri&catid=61:aktual-media-cetak

About these ads

3 responses

  1. mantap blognhya,,ada yang baru,,ada pR nich,,mau tau buka aja,,saya web blog spesial tukeran link,,tuker ya,,

    http://yoyon12.wordpress.com

    Minggu, Oktober 3, 2010 pukul 3:28 pm

  2. Menjadi Wirausaha Mandiri memberikan kita peluang sebesar kita mau, untuk berkembang dengan hati dan pikir kita! yang terpenting, mau berkorban untuk orang lain!

    Minggu, Juli 25, 2010 pukul 4:36 pm

  3. prihatin tiyanto ph

    Saya percaya selama indonesia masih condong pada paham liberalisme indonesia masih bersifat pragmatis, berarti hanya memikirkan sistem ekonomi jangka pendek, dan ini akan rentan dengan berbagai problem ekonomi. Benar harga relatif rendah, barang tersedia dalam jumlah cukup, namun itu semua barang impor bermanfaat dalam jangka pendek. Lalu kapan kita mulai mandiri, kapan kita mampu membuat dan mampu menghasilkan barang dan jasa sendiri. Selama kita tidak terarah dan terfokus pada sistem sosialime sesuai amanat UUD 45 pasti kita akan tergilas dari bangsa bangsa lain yang secara struktural sudah kuat. Sehingga dapat dipastikan pengangguran tetap tinggi dan kemiskinan akan selalu bertambah dan gap antara orang kaya dan miskin akan semakin menganga?

    Senin, Mei 11, 2009 pukul 7:55 am

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 198 pengikut lainnya.