Mendagri: Pemekaran Daerah Harus Ditertibkan

Mendagri: Pemekaran Daerah Harus Ditertibkan
Kompas Jumat, 22 Agustus 2008

JAKARTA, JUMAT - Pemekaran dan pembentukan daerah baru terus terjadi. Sejak tahun 1999 hingga saat ini telah terbentuk 191 daerah otonom baru, sehingga jumlah totalnya mencapai 510 yakni 33 propinsi, 386 kabupaten dan 91 kota. Menurut Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, pemekaran daerah tersebut perlu ditertibkan.

Hal itu disampaikannya seusai penjelasan Mendagri tentang implementasi otonomi daerah pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di ruang Nusantara V, kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat (22/8).

Ia menuturkan bila pemekaran dilakukan maka harus jelas Pemerintah Daerah dan kondisi ekonomi daerah otonom yang baru tersebut. “Karena kalau pemda tidak jelas, (hal itu akan) berpengaruh pada pembagian Dana Alokasi Umum nantinya akan lebih kecil dan ini kan merugikan daerah juga. Maka sebelum melepas daerah otonom diperlukan tatacara dan pertimbangan yang cermat,” kata Mardiyanto.

Sedangkan seperti disampaikan Pimpinan DPD Ginanjar Kartasasmita, pemekaran daerah itu perlu dibatasi dan harus dilihat urgensinya untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah. “Kalau banyak daerah otonom, otomatis kan pimpinan di daerah akan bertambah konsekuensinya menambah anggaran. Kecuali daerah itu benar-benar istimewa, seperti kawasan wisata atau ada potensi pariwisata, dsb, maka DPD mendukung,” ungkap Ginanjar.

Presiden juga menyampaikan dalam pidatonya, pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78/2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

About these ads

One response

  1. Kebijakan Desentralisasi (Pemekaran Daerah) di Indonesia cenderung manipulatif, diskriminatif dan politis. Ada daerah-daerah otonomi asli yang kurang mendapat perhatian pemerintah untuk dirasionalisasikan dan diintensifkan statusnya di dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun kenyataannya pemekaran berlangsung begitu saja. Memang pertimbangangan integritas nasional yang utama, tetapi dalam hal pemekaran daerah justru aspek nasionalisme cenderung dipolitisir dan dimanipulasi untuk tujuan-tujuan politis tertentu.

    Rabu, Oktober 29, 2008 pukul 9:37 am

Berikan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 198 pengikut lainnya.