Industri Ekstraktif dan Kesejahteraan

Kompas
Rabu , 30 Mei 2007

Oleh : Suhardi Suryadi Direktur LP3ES

Mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia yang menuntut kenaikan gaji memperjelas keberadaan industri ekstraktif di Indonesia yang hingga kini belum mampu menjadi lokomotif dalam menyejahterakan kehidupan negara dan bangsa.

Dalam kacamata awam, kondisi ini tidak masuk akal karena ratusan industri tambang, minyak, dan gas seharusnya memberi pendapatan amat besar dalam membiayai pembangunan dan memperbaiki tingkat sosial-ekonomi masyarakat.

Namun, faktanya terbalik. Industri ekstraktif justru mengakibatkan kemiskinan, pertumbuhan rendah, dan pembangunan lambat. Salah satu indikasinya terlihat dari posisi Indonesia dalam indeks pembangunan manusia yang masih pada kategori kurang memuaskan (PBB, 2002).

Selain itu, industri ekstraktif juga berkontribusi terhadap proses pembentukan kultur korupsi, terutama di tingkat aparatus. Dalam talk show di Radio Ramako (27/4/2007) Jakarta, Alvin Lie, anggota DPR, mengatakan, adanya mafia perminyakan di Pertamina membuat negara dirugikan 10 juta dollar AS per bulan untuk keuntungan pelaku transaksi ekspor-impor minyak.

Korupsi dalam industri ini dimungkinkan karena negosiasi antara pemerintah dan perusahaan dalam konsesi sering bersifat tertutup dan melibatkan bermacam instrumen korupsi, seperti tender lapangan minyak dan prosedur perizinan. Di sisi lain, perusahaan sendiri juga mendorong proses hubungan dengan aparatur yang tidak terbuka guna menjamin kelangsungan usahanya.

Menyadari industri ekstraktif di Indonesia suatu keniscayaan, yang dibutuhkan adalah bagaimana menjadikan industri ini sebagai aset untuk membangun kesejahteraan negara dan masyarakat. Pilihannya, mendorong keterbukaan dari seluruh proses kebijakan dan pengelolaan terhadap industri ekstraktif.

Persoalan yang selama ini disembunyikan dalam pengelolaan hasil tambang dan minyak seharusnya dibuka kepada publik. Misalnya, berapa pendapatan riil negara dari ekspor industri ini, komponen pendapatan apa saja yang dibayarkan, ke mana saja dana disetorkan, dan dialokasikan untuk apa saja.

Kasus Nigeria

Dampak keterbukaan pengelolaan hasil industri ekstraktif untuk kesejahteraan rakyat sudah berlangsung di banyak negara. Contohnya Norwegia, negara yang tidak berbeda dengan Indonesia dalam kekayaan migas dan dikelola investor asing. Negara ini dinilai cukup makmur dengan pendapatan per kapita 27.400 dollar AS.

Kuncinya, negara tidak kehilangan kontrol atas pengelolaan industri ini. Dalam kunjungan ke Indonesia, PM Norwegia mengatakan perlunya negara mengontrol migas untuk kemakmuran rakyat. Tinggi-rendahnya pajak bukan masalah bagi investor, yang penting ada sistem perpajakan yang transparan (Kompas, 29/3/2007).

Kesadaran perlunya membangun keterbukaan dalam pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam, terutama migas di tingkat Internasional, sudah mulai berkembang. Hampir 30 negara berkembang (kecuali Indonesia) yang memiliki industri ekstraktif mulai merintis inisiatif keterbukaan pendapatan.

Negara-negara ini memiliki komitmen tiga hal, yaitu melaporkan semua pendapatan, royalti, dan pembagian hasil yang disetor ke pemerintah. Lalu mengangkat komite independen untuk memeriksa laporan dari industri dan pemerintah dan memberi penjelasan jika ada perbedaan. Terakhir, memublikasikan laporan itu ke publik.

Nigeria adalah satu dari 30 negara kaya migas yang mengambil kebijakan keterbukaan dalam pendapatan hasil migas. Padahal, korupsi di negara ini lebih parah dibandingkan dengan Indonesia.

Dalam implementasinya, seluruh lembaga Pemerintah Nigeria yang terkait dengan pengolahan migas bersama komite independen mencatat aliran dana dari migas sehingga dapat memaksimalkan penerimaan negara. Industri migas membayar 2,2 miliar dollar AS per tahun sebelum ada kebijakan keterbukaan.

Juga dengan pendapatan lelang blok penghasil minyak. Jika sebelumnya dilakukan tertutup dan sarat korupsi, dengan keterbukaan proses lelang menjadi kompetitif dan negara mendapat tambahan pendapatan 900 juta dollar AS.

Implikasinya, kehadiran industri migas mulai memberi harapan bagi kemakmuran rakyatnya. Jika tahun 2004 standar pendapatan penduduknya satu dollar AS per hari, kini menjadi 10 dollar AS per hari (Jim Shultz, Follow The Money, 2004).

Hak masyarakat

Kebijakan pemerintah yang lebih transparan dalam industri ekstraktif bukan saja mutlak dibutuhkan guna mengurangi tingkat korupsi dan manipulasi hasil pendapatan yang seharusnya diterima negara, tetapi dapat memperbaiki iklim investasi di bidang ini. Kini pendapatan minyak sekitar Rp 220 triliun (32 persen pendapatan nasional).

Inisiatif keterbukaan juga menjadi tuntutan global dan kalangan investor migas menyetujui. Bisa jadi Indonesia akan dijauhi komunitas internasional jika tidak segera membangun keterbukaan atas pendapatan yang diperoleh dari sektor ini.

Namun, yang lebih penting, masyarakat berhak mengetahui apa yang sudah dibayarkan industri kepada negara, negara menerima berapa, dan untuk apa saja.

Pertanyaannya, bisakah Pemerintah Indonesia melakukan hal ini. Jika tidak, sedih sekali masyarakat Indonesia, sudah tidak mendapat kemakmuran secara ekonomi, masih tidak diberi informasi atas pendapatan dari hasil pengelolaan industri berbasis sumber daya alam.

 

About these ads

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 198 pengikut lainnya.