Peran Bulog Diperlebar !

Potensi Indonesia sebagai negara dengan ketahanan pangan yang sangat kuat dapat terjadi, jika peran Bulog diperlebar. Lahan tanaman padi yang tersebar disemua wilayah dan luas areal tanaman kelapa 3,88 juta hektar, mampu memproduksi 19,5 miliar butir atau setara 1,2 juta ton kopra. Selain itu, dengan produksi CPO (Crude Palm Oil/bahan baku minyak goreng) sebesar 16 juta ton dari lahan kelapa sawit seluas 6,1 juta hektar yang juga merupakan produsen CPO terbesar.

Tetapi anehnya ketika harga pangan dan bahan baku pangan dunia naik tinggi, ternyata bukan menjadi berkah bagi rakyat Indonesia tetapi petaka yang berkepanjangan. Ketika CPO naik misalnya, bahan baku minyak goreng itu ternyata diekspor keluar negeri oleh produsen dalam negeri. Himbauan Menperin Fahmi Idris dan Mendag Marie Elka Pangestu bahkan tidak digubris.  Disparitas harga lebih menggiurkan para pedagang menjual CPO keluar negeri, meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan Pungutan Ekspor (PE) dan Domestic Market Obligation (DME).

“Dalam kondisi ekonomi rakyat yang belum begitu kuat dibawah standar hidup layak, kondisi itu tak dapat dibiarkan bahkan harus ada upaya Indonesia menjadi negara yang memilki ketahanan pangan yang kuat, ” kata Direktur INDEF Imam Sugema kepada Berita Kota, beberapa waktu lalu.

Selain dengan mengubah tata niaga pengaturan pangan nasional, kata dia, kedepan peran Bulog harus diperlebar kembali. Tak hanya mengatur keseimbangan harga beras, tetapi juga mengatur stok komoditas pangan secara keseluruhan, seperti minyak goreng, kedelai, dan harga pangan lainnya.

Sebab, ketika Indonesia masuk pasar bebas, pemerintah tidak memiliki lagi kewenangan menekan pedagang atau pengusaha agar harga jualannya diturunkan. Intervensi terhadap harga hanya dapat dilakukan melalui operasi pasar dengan jumlah pasokan yang disesuaikan persediaan Bulog.

Artinya, saat perilaku pedagang atau pengusaha tak bisa lagi dibatasi dan dibendung, hanya ada satu celah yang masih terbuka membela kepentingan masyarakat dalam rangka ketahanan pangan nasional, yakni mengoptimalkan dan melebarkan peran Bulog (Berita Kota, 2 Mei 2008).  

    

 

PPnBM Elektronik DiHapuskan

Pemerintah diminta memperkuat perlindungan pasar dalam negeri dan meningkatkan daya saing produk nasional, ditengah perlambatan ekonomi dunia agar industri tidak tutup sehingga jumlah pengangguran tidak bertambah.

Menurut Rahmat Gobel Wakil Ketua Kadin Indonesia bidang Industri, Teknologi dan Kelautan, industri nasional masih dapat tumbuh apabila pemerintah memperketat produk impor, terutama yang masuk secara ilegal melalui penyelundupan fisik maupun dokumen. Dengan demikian produk nasional dapat bersaing dengan produk luar yang masuk secara legal.

Selain itu juga, ia menegaskan kembali pentingnya peningkatan daya saing terutama pengurangan atau penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) produk elektronik agar daya beli masyarakat semakin lebih terjangkau.

Ditengah kenaikan bahan baku dan biaya produksI lainnya penghapusan PPnBM produk elektronik dirasakan perlu, bahkan kini telah mendapat lampu hijau dari Dep.Keuangan untuk direalisasikan. Industri elektronik saat ini merupakan sektor industri yang banyak menyerap tenaga kerja diharapkan dapat beroperasi secara optimal. (Sbr. Antara)

UKM & Koperasi Bunga Kredit 6%

Hari ini berita di Fajar Banten, Menteri Keuangan telah menerbitkan surat keputusan yang mengatur tentang tarif bagi dana bergulir sebesar 6% per 1April untuk UKM dan Koperasi.Ketentuan tarif kredit ini terbagi 3 (tiga) dikelola oleh LPDB (Lembaga Keuangan Dana Bergulir) yaitu :

1. Koperasi strata satu ditetapkan 6 % pertahun. Besaran angka ditetapkan oleh LPDB (Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir) setelah dapat pengajuan dari lembaga keuangan mikro. Bunga kredit yang dibebankan kepada end-user (pemakai) sebesar 24% maksimal secara sliding.Berbeda sebelumnya dengan BPR misalnya membebankan 48%.
2. Strata dua dalam bentuk Ventura (SBI plus) bunga ditetapkan maksimal 3% .
3. Strata 3 mekanisme pasar, pihak LPDB akan bekerjasama dengan perbankan dari Bank Muamalat, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri. Koperasi dan UKM yang dibina oleh bank diatas akan mendapat prioritas utama.

Program penjaminan kredit tidak lagi berlaku setelah program penjaminan ditangani oleh PT. Askrindo dan Perum SPU. Jadi program strata empat menjadi strata tiga yaitu mekanisme pasar.

Saat ini untuk mencairkan dana bergulir yang tarifnya ditentukan, pihak LPDB tinggal menunggu ketetapan status dana bergulir, apakah masuk ke neraca keuangan Kementrian Negara Koperasi dan UKM sebagai belanja modal atau sosial.

Direktur Utama LPDB Fajar Sofyar mengatakan hingga saat ini telah mengajukan pinjaman mencapai 809 milyard yang antara lain datang dari sejumlah Ventura, Koperasi Simpan Pinjam, Inkopsa, dan IKSP.

(Fajar Banten, Senin 5 Mei 2008)