Rakyat Madani

Partisipasi Rakyat Kuat di Akar Rumput

“Studi Kritis Membangun Civil Society di Desa dan Kelurahan”

Oleh  : Teguh Iman  Prasetya

Pendahuluan

Pembangunan Indonesia  sejak masa orde baru hingga reformasi telah banyak mengalami kebocoran dan  penyalahgunaan wewenang, terutama menyangkut masalah keuangan dalam jumlah besar. Tak heran persoalan yang satu ini, kita semakin bertumpuk dengan hutang-hutang  baru, kebocoran, serta penyelewengan yang diakibatkan oleh korupsi  diberbagai lapisan masyarakat.

Masalah ekonomi, politik,budaya  dan penegakan hukum  menjadi missing link (mata rantai yang hilang) yang sangat serius bagi persoalan bangsa Indonesia.  Sejak pola pembangunan menganut  tricle down effect (air  yang sedikit menetes kebawah) melalui industrialisasi besar-besaran dan kroni orde baru yang menggerogoti dari dalam, kemudian masalah korupsi saat ini  yang   terdesentralisasi dan tersebar diberbagai pelosok daerah, jelas membawa implikasi masalah yang akut hingga saat ini.


Sejak jatuhnya Soeharto, dimulai pada masa transisi pemerintahan dengan program-program seperti misalnya, JPS (Jaring Pengaman Sosial) pada tahun 1999 yang bertujuan sebagai penyelamat masyarakat dari jurang kemiskinan yang diselenggarakan oleh banyak pihak termasuk diantaranya, Bank Dunia (World Bank), IMF (International Monetary Funds), CGI (Central Government of Indonesia) dsb. Program ini  kemudian dikenal banyak melakukan manipulasi data dan terjadi penyimpangan, serta kebocoran.

Program lainnya kemudian muncul seperti Raskin dan program-program sejenis yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang ternyata mengalami nasib kurang lebih sama. Wabah korupsi memang luarbiasa tidak pernah tidur dan berhenti sejenak di Indonesia.  Program-program tersebut secara konseptual memiliki Juklak (petunjuk pelaksanaan)/ Juknis (petunjuk teknis) yang sangat bagus, memiliki aspek pertanggung-jawaban publik, dan unsur transparansi yang mestinya dipatuhi para pelaksana program/proyek,aparat desa, dan kecamatan terkait, tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan, dan masalah korupsi yang tidak teratasi oleh pemerintah. Ketidakseriusan dan ketidak konsistenan  para pelaksana program dan aparatur pemerintah untuk memberdayakan dan membangun masyarakat didesa atau komunitas tertentu, menyebabkan masyarakat tidak mendapat hasil nyata dari program tersebut.

Membuka kran demokratisasi didesa dan kelurahan serta kecamatan   dengan  melibatkan  partisipasi masyarakat pada level akar rumput, haruslah disertai peraturan yang mendukung, dan bukan hanya mengandalkan pada Juklak/Juknis program oleh instansi pemerintah terkait. Banyak kasus  membuktikan bahwa Juklak /Juknis tersebut, tidak pernah dipatuhi oleh pihak terkait aparat instansi pemerintah, aparat desa/kecamatan, pelaksana proyek, dan dunia usaha.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis mencermati berdasarkan temuan sejak masa adanya program JPS,KUT (1999), Raskin, bahkan program BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebagai hasil kompensasi dicabutnya BBM dan program-program sejenis yang digelar oleh instansi pemerintah.

Menurut penulis dua hal yang perlu segera dibangun yaitu; seperangkat peraturan hukum perundangan yang menjamin keikutsertaan warga untuk mengawasi jalannya proses pembangunan dari awal sampai selesai pada tingkat lokalitas desa dan kecamatan, untuk menutup celah terjadinya korupsi, juga konflik lainnya, dan kedua pembentukan organisasi pengawasan  melalui (civil society organizer) guna mendukung terciptanya civil society atau masyarakat madani yang berdaya, mandiri, dan  partisipatif, serta bantuan konsultatif, atau merumuskan bersama pemberdayaan masyarakat desa dengan berbagai pihak terkait.

Pengetahuan Klasifikasi Jenis Program/Proyek

Pengetahuan mengenai klasifikasi jenis proyek/ program di desa dan kelurahan yang umumnya diselenggarakan oleh pemerintah,dunia usaha  dan masyarakat yakni; 1) pembangunan prasarana perangkat desa,2)pembangunan transportasi,3)pembangunan ekonomi/sosial/budaya,4)pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, 5)pembangunan prasarana dan sarana kesehatan,6) pembangunan industrialisasi dan dampaknya yaitu :a) dampak industrialisasi pada masyarakat,b)pemberdayaan melalui CD (Community Development/ pembangunan komunitas) terhadap masyarakat   sekitar terkena dampak,c) standar ambang batas pencemaran lingkungan dengan teknologi daur ulang, 7) pembangunan lainnya yang bersentuhan langsung dengan rakyat.

Sedangkan program / proyek umumnya terbagi dua yaitu : a) top down (langsung dari atas) yakni pemerintah dan bantuan asing, b) bottom up (langsung dari bawah) terdiri dari; b.1). swadaya dan prakarsa masyarakat setempat, b.2.) donasi pihak luar dan pendapatan asli desa. Hingga saat ini program bantuan keuangan maupun proyek yang masuk didesa-desa dan kecamatan  oleh instansi pemerintah dan dunia usaha serta lainnya merupakan kegiatan rutin, berkala, periodik, dan insidental yang selalu ada di setiap wilayah di tanah air Indonesia.

Strategi  Organisasi Pendukung Civil Society

Menurut  Teten Masduki (Gerakan Sosial Anti Korupsi, hal 3 makalah tahun 1999) proses demokratisasi terdiri dari wilayah kerja dan gerakan anti korupsi, yaitu pada; a) wilayah masyarakat (civil society), yaitu memberdayakan masyarakat (memerangi dan mengorganisasikan) untuk melakukan kontrol terhadap pejabat publik dan pelaku bisnis, b)    wilayah negara (state society/political society), mendorong perubahan kebijakan dan institusi yang dapat membantu terciptanya sistem politik yang transparan, bersih, dan demokratis, sehingga tercipta ruang yang luas bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan.

Wilayah masyarakat inilah yang jarang sekali disentuh dan seringkali terlewatkan oleh para aktivis dan  akademisi juga tokoh-tokoh masyarakat, selain kompleksitas masyarakat yang dimiliki, membutuhkan advokasi dan penanganan serius dari waktu kewaktu  yang cukup lama melalui perubahan kultural dan sistematis.Menciptakan masyarakat yang berani dan mampu mengorganisasikan sendiri diwilayah asal (administrasi) dan kebudayaannya tentu tidaklah mudah. Studi tentang masyarakat berdasarkan kelompok sosial dan kolektivita sosial  yang menyangkut jumlah anggota kelompok, tindakan sosial, interaksi sosial, tipe kelompok, dan suku bangsa, juga potensi lainnya yang dimiliki tidak semuanya memiliki kesamaan sejenis.Selain itu ditambah struktur  asal berdasarkan status peran, institusi sosial, dan stratifikasi sosial yang dimiliki juga menjadi faktor penentu  gerakan sosial anti korupsi dengan dinamika budaya yang menyertainya.

Tingkat kesulitan pada masyarakat tradisional, bagaimana dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, serta pemahaman, juga dapat mengawasi seluruh proses pembangunan ekonomi dan politik yang sedang terjadi. Umumnya dapat dibangun melalui gerakan sosial secara kolektif, baik formal maupun kelompok non-formal, organisasi independen atau lembaga dewan desa, kelompok pengajian, kelompok studi, komunitas formal/ non formal, organ primordial dan  organ taktis pemberantasan korupsi,  dsb.

Faktor kekerabatan dan pertemanan yang cukup kuat pada masyarakat tradisional dan paternalistik,  juga merupakan faktor kendala  yang termasuk cukup sulit diatasi. Adanya beban psikologis  bagi penggiat didesa berbenturan dengan ikatan hubungan darah faktor keluarga dan persaudaran, juga psikologi sosial masyarakat yang umumnya masih belum berani untuk melaporkan kepada yang berwajib dan melakukan gerakan kolektif pemberantasan korupsi  ini, merupakan kendala dan tantangan yang sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran, pemahaman serta pendidikan masyarakat didesa/kelurahan/kecamatan tersebut.

Pemahaman hukum yang minim disamping beban psikologis, serta memulai keberanian untuk melaporkan kasus korupsi, umumnya dibutuhkan keteladanan dan kepeloporan serta berjiwa revolusioner dari individu dan kelompok masyarakat untuk mendobrak budaya kemapanan (estabilisment) yang sudah ada selama ini.  Budaya korupsi yang diakibatkan budaya feodalistik, sentralistik  dan paternalistik yang umumnya dibentuk pada masa lalu melalui pola hubungan patron-klien pada masyarakat, pemimpin sebagai orang yang maha tahu dan super hebat sedangkan masyarakat hanya sebagai klien.

Pola budaya korupsi ini juga diakibatkan oleh sistem politik pemerintahan, sistem ekonomi dan sistem social yang mempengaruhi pola hubungan antar pribadi, serta  perilaku sosial dan individu.Sedangkan pada masyarakat modern juga tidak kurang berat masalahnya ditengah banyak orang mulai menuhankan materi, individualisme dan gejala patologi  sosial yang sulit diatasi seperti apatisme, hedonisme dan  pragmatisme serta konsumerisme juga kriminalitas, jelas tidaklah mudah. Hal ini juga mengakibatkan penyakit korupsi sulit diberantas, karena sudah menyangkut juga  masalah tataran budaya untuk tidak melakukan korupsi. Sangsi sosial dan hukum adat, serta pengucilan merupakan tindakan yang dapat dilakukan masyarakat untuk pelaku tindak pidana korupsi diwilayahnya.  Dengan demikian diharapkan  tidak menimbulkan dampak main hakim sendiri yang nantinya berakibat fatal, sebelum adanya pengusutan dan keputusan dari pihak berwenang dan pengadilan.

Perda Dialog Terbuka Program/Proyek di Desa/Kelurahan

Berdasarkan kajian dan studi kasus diatas usulan terbentuknya Perda (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang mekanisme dan ruang publik yang menjamin adanya demokratisasi dan transparansi, serta akuntabilitas program/proyek pembangunan didesa, sekaligus bagian dari hak informasi publik masyarakat, maka dianggap perlu keterlibatan partisipasi masyarakat  dilingkungan desa tersebut melalui musyawarah desa.

Perda Public Hearing   (dialog terbuka) ini mengikuti mekanisme pendekatan sistim program / proyek pembangunan  yang  umumnya terjadi  yaitu terbagi 3 (tiga) tahap kondisi yaitu; a.) prakondisi program/proyek,b)pelaksanaan program, c).studi evaluasi program/proyek. Prakondisi ini terjadi pada saat program akan dilaksanakan yang umumnya terdiri dari sosialisasi dan informasi serta persiapan program/proyek termaksud.

Sedangkan pelaksanaan program apabila berlangsung proses kegiatan dalam waktu tertentu di lokasi tersebut. Dan terakhir studi evaluasi program jika kegiatan tersebut berakhir. Ketiga tahap proyek /program tersebut kesemuanya menimbulkan dampak negatif dan positif  bagi rakyat, baik yang diselenggarakan oleh dunia usaha, pemerintah, dan swadaya warga setempat.

Pendekatan sistem dari Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Analisa Dampak Lingkungan Sosial (Andalsos dalam Amdal), serta PRA (Participatory Research Action/ Participatory Research Appraisal), juga bagian dari Komunikasi Sosial Pembangunan ini, merupakan tahapan proses sistem pelaksanaan program proyek secara bertahap, dan menghidupkan kembali kearifan budaya local melalui musyawarah desa. Kelemahan pada umumnya studi penjaringan aspirasi masyarakat hanya pada tataran studi kuantitatif , sedangkan pada studi kualitatif yaitu,  tentang bagaimana masyarakat merespon adanya proyek  termasuk kualitas/mutu proyek  dari awal sampai akhir sangatlah minim.

Dan ini hanya dapat terselenggara jika adanya musyawarah didesa/kelurahan dan kecamatan pada 3 (tiga) tahapan tersebut yang melibatkan unsur-unsur stakeholder terkait. Stakeholder termaksud yaitu; 1) aparat pejabat desa, 2) tokoh masyarakat dan pemuda,3) pihak pemerintah lainnya, 4) pihak swasta / pelaksana proyek, 5) masyarakat setempat terkena dampak. Idealnya yang terbaik bagi para pelaksana program/proyek itu adalah memakai kedua pendekatan tersebut  untuk lebih responsif dan akomodatif.

Landasan Dasar Hukum

Dasar hukum yang sebelumnya pernah ada bahkan Perda untuk ditingkat desa seperti misalnya Perda yang ada di Kabupaten Serang sebagai contoh yaitu;  Perda Nomor 17 tentang Peraturan Desa (Perdes) dan Perda nomor  22 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 24 tentang Badan Perwakilan Desa (Dewan Desa) pada tahun 2000 yang ditandatangani oleh Bupati Bunyamin dan Sekda Aman Sukarso, sesungguhnya sudah sangat lengkap, bahkan musyawarah desa pada 3 (tiga) tahap program/proyek tersebut dapat diantisipasi dimasukan dalam Perdes (Peraturan Desa) jika masyarakat desa  menyepakati. Hanya masalahnya  kemungkinan tidak meratanya kebijakan tersebut pada seluruh desa di Kabupaten Serang.

Sementara itu pada Perda No.24 Bab V pasal 12 huruf d). jelas fungsi BPD hanya menampung aspirasi rakyat dan Bab VI pasal 13 huruf f) berkewajiban memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi  tindak lanjut penyelesaiannya. Dengan demikian fungsi pengawasan dan partisipatif lainnya tidak ada dan masih kurang proaktif melibatkan masyarakat terutama bagi orang-orang yang terkena dampak dan stakeholder terkait. Pada Dewan Desa (BPD) mestinya diharapkan mampu mewakili aspirasi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan yang ada diwilayahnya tersebut. Hal ini dimungkinkan jika keterlibatan masyarakat tersebut ditunjang oleh peraturan yang lebih tinggi diatas Perdes (Peraturan Desa) yang sudah ada yakni Perda di tingkat kabupaten dan propinsi.

Sedangkan fungsi  Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Perda No.22 tahun 2000 pasal 1 angka 08 pembentukan organisasi yang khusus mengawasi jalannya proses pembangunan dapat dimungkinkan untuk dibentuk atas inisiatif warga masyarakat setempat. Peraturan yang lebih tinggi yaitu,  UU  Pemerintahan Daerah  No. 32/Tahun 2004  sangat jelas mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif untuk melakukan perencanaan dan pengawasan proses pembangunan didaerahnya.

Kesimpulan Akhir

Sebagai kesimpulan analisa SWOT (Strenght, Weakness,Opportunity, Treathment) yang dilakukan penulis  berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan masyarakat dan  merupakan  faktor yang mesti dicermati yaitu terdiri dari kendala dan tantangan serta kekuatan  dan peluang adanya public hearing/partisipasi rakyat  didesa/kelurahan.

Kendala dan ancaman kemungkinan terjadi yaitu; a) birokrasi yang dianggap menghambat waktu pelaksanaan,b)perlunya analisa stake holder agar dapat  mewakili masyarakat,c)dasar hukum yang sebelumnya pernah ada sebagai referensi kurang dipatuhi,d)tidak seluruhnya proyek  membutuhkan public hearing e) studi evaluasi program / proyek tsb. diperlukan tim ahli yang tangguh berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran ilmiah dan pengamatan lapangan.,f) konflik sosial yang mungkin terjadi membutuhkan manajemen konflik yang tepat,g) jika musyawarah menghasilkan konflik sosial diantisipasi dapat naik banding ketingkat peradilan hukum dsb.

Adapun keuntungan peluang dan kekuatan partisipasi rakyat melalui Public Hearing (musyawarah dengar pendapat )  didesa dan kelurahan ini   yaitu; a)membangun partisipasi rakyat secara demokratis,b)transparansi dan akuntabilitas keuangan,c)lokal clean and good governance,   mandiri dan partisipatif (lokalitas),d)tindakan proaktif dan prefentif mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan tindak  pidana korupsi diwilayah masyarakat dsb. Sekaligus membuktikan kearifan local (local wisdom) masih sangat berguna ditengah arus modernisasi saat ini yang sarat paradoksal dan kontradiktif bagi pembangunan.

Teknis lainnnya terselenggaranya musyawarah desa atau dilingkungan RT/RW dikelurahan agar lebih representative yaitu sabtu dan minggu disaat hari libur kerja bagi warga lainnya, sehingga keterlibatan masyarakat lebih banyak diakomodir, bahkan para cerdik cendekia dan kaum lainnya ikut terlibat membantu melakukan monitoring demi  suksesnya program/proyek tersebut.

Konsep ini akan lebih paripurna lagi bila masukan partisipatif masyarakat melalui Musrenbang di Tingkat Kabupaten dan institusi lainnya, jika ada masalah yang sifatnya krusial, maka local good governance semakin terjamin, serta kredibilitas kepemimpinan teruji dengan  adanya partisipasi masyarakat secara  langsung yang diharapkan dapat mempercepat proses pembelajaran demokratisasi.

Semoga prinsip-prinsip good governance yang diamanatkan reformasi tercipta, yaitu partisipasi politik rakyat, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, responsif terhadap masyarakat, dan memiliki visi strategis untuk kemajuan rakyat.

Serang  21 Desember 2005

Teguh Iman Prasetya. SE.M.Si

Dosen Fisip Untirta

DATA PUSTAKA

1.       Abdur Rozaki dkk. 2004. Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi. IRE Press.

2.       Prof Dr. Suhartono dkk. 2000. Parlemen Desa Dinamika DPR, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta

3.       Harry Hikmat. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora Utama Press Bandung

4.       Harry Hikmat. 2000. Andalsos : Pascasarjana Manajemen Pembangunan Sosial. Jakarta.

5.       Rizal H. Djayadi. 2001. Metode Riset Dalam Community Development. Materi Kuliah Program Pasca Sarjana Program Studi Sosiologi Kekhususan MPS UI Jkt. 

About these ads

3 responses

  1. salam!
    rakyat miskin butuh perhatian lebih dari semua pihak

    Kamis, Januari 29, 2009 pukul 8:12 pm

  2. rakyat madani hanya tercipta ketika moral dari tiap individu baik itu stakeholder maupun masyarakat biasa

    Sabtu, Januari 17, 2009 pukul 6:48 pm

  3. pemerintahan yang baik hanya berhenti dalam wacana kita perlu bersatu untuk mewujudkan dengan membentuk lembaga independen untuk melakukan fungsi kontral pemerintah dan bisa melalukan kontrak politik para calon pemimpin untuk melaksanakan pemerintahan yang demokrasi yang berpihak rakyat, terbuka dan tidak korup

    Rabu, September 24, 2008 pukul 9:24 am

Berikan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 661 pengikut lainnya.